Coffee Morning di Los Pasar Kuntu, Camat Musnaini Bersama UPIKA Serap Aspirasi Masyarakat dan Ninik Mamak

KAMPAR KIRI, KALIMATREPUBLIK.COM – Memperkuat sinergi lintas sektoral sekaligus menyerap langsung aspirasi masyarakat, Camat Kampar Kiri, Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md., bersama unsur pimpinan kecamatan (UPIKA) menggelar kegiatan Coffee Morning di Los Pasar Desa Kuntu, Rabu (04/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung santai dan penuh keakraban tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Kecamatan Kampar Kiri, Elvanita, S.KM., M.KM., Kapolsek Kampar Kiri Kompol Nurman, S.H., M.H., Danramil 05 Kampar Kiri Mayor Inf. Hendri Donan, perwakilan instansi tingkat kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat dan Ninik Mamak Kenegerian Kuntu.

Dalam sambutannya, Camat Kampar Kiri, Musnaini, menegaskan bahwa kegiatan Coffee Morning merupakan agenda rutin yang menjadi ruang komunikasi dan dialog terbuka antara pemerintah, aparat keamanan, instansi terkait, serta masyarakat.

Menurutnya, pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi, mendengarkan persoalan masyarakat, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kenegerian Kuntu.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat agar setiap persoalan dapat diketahui secara langsung dan dicarikan jalan keluarnya melalui koordinasi lintas sektoral.

Dalam sesi penyampaian arahan, Danramil 05 Kampar Kiri, Mayor Inf. Hendri Donan, menyoroti pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama melakukan langkah pencegahan secara swadaya serta tidak melakukan pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan kerusakan lingkungan.

Selain itu, Danramil juga menyampaikan informasi terkait program penerimaan prajurit TNI bagi putra daerah. Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi generasi muda daerah untuk mengabdikan diri kepada negara, dengan komitmen penempatan kembali di daerah asal sesuai ketentuan program.

Sementara itu, Kapolsek Kampar Kiri, Kompol Nurman, S.H., M.H., menyampaikan sejumlah imbauan penting terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan Operasi Patuh Lalu Lintas yang berlangsung hingga 8 November 2026. Warga diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Kapolsek juga menegaskan larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan karena terdapat konsekuensi hukum bagi siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.

Tak kalah penting, Kompol Nurman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Persoalan validitas data kemiskinan dan bantuan sosial turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Petugas sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar memberikan penjelasan mengenai sejumlah indikator yang dapat memengaruhi pengelompokan desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem pendataan sosial.

Beberapa faktor yang dipaparkan antara lain kapasitas daya listrik rumah tangga, kepemilikan aset, penghasilan atau gaji yang terintegrasi dengan data perbankan, serta sejumlah indikator lainnya, termasuk aktivitas judi online sebagaimana disampaikan dalam pemaparan petugas.

Bagi masyarakat yang merasa status desil atau data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, petugas menyarankan agar segera berkoordinasi dengan operator desa masing-masing untuk melakukan pemeriksaan dan rekonsiliasi data.

Langkah tersebut dinilai penting agar pendataan sosial benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

Sesi dialog menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut. Sejumlah Ninik Mamak Kenegerian Kuntu menyampaikan berbagai pertanyaan, keluhan, serta permohonan kejelasan kepada pemerintah kecamatan dan instansi terkait.

Beberapa persoalan yang menjadi sorotan di antaranya menyangkut regulasi dan perizinan perkebunan di wilayah adat, termasuk meminta kejelasan sikap Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan terhadap aktivitas perkebunan yang berkembang di wilayah tersebut.

Selain itu, Ninik Mamak juga mendesak percepatan perbaikan tiang listrik PLN yang mengalami kerusakan karena dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Persoalan teknis kelistrikan turut dipertanyakan, khususnya mengenai ketentuan jarak sambungan rumah (SR) dari tiang listrik utama menuju rumah warga.

Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta transparansi mengenai rincian biaya resmi prosesi pernikahan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Persoalan keamanan perkebunan kelapa sawit juga menjadi perhatian serius. Ninik Mamak meminta adanya solusi konkret serta penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian buah sawit secara massal yang selama ini meresahkan para petani.

Di sisi lain, akurasi penentuan status desil masyarakat kembali dipertanyakan. Para tokoh adat berharap pemerintah dapat memastikan mekanisme pendataan berjalan transparan, objektif, dan sesuai dengan kondisi ekonomi riil masyarakat.

Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat membutuhkan ruang komunikasi yang terbuka sekaligus kepastian tindak lanjut dari setiap persoalan yang disampaikan.

Kegiatan Coffee Morning yang digagas Camat Kampar Kiri bersama UPIKA ini diharapkan tidak berhenti sebatas pertemuan dan penyampaian arahan, tetapi mampu melahirkan langkah nyata melalui koordinasi antarinstansi sesuai kewenangan masing-masing.

Masyarakat Kenegerian Kuntu dan Kuntu Darussalam tentunya berharap berbagai persoalan yang menyangkut pelayanan publik, infrastruktur, keamanan, regulasi perkebunan, hingga bantuan sosial dapat segera memperoleh kejelasan.

Sinergi pemerintah, TNI-Polri, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kampar Kiri.