Latest Posts

UP.Tuanku Tambusai PTS Pertama Terima Penghargaan BRIN Terkait Kebun Raya

Wed, 15 Apr 2026 22:15:05 +0700

Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prof. Dr. Amir Luthfi atas inisiatif kampus dalam mengembangkan dan mengelola kebun raya, di Jakarta, Rabu, 15/4/2026.

Penghargaan diberikan atas inisiasi serta pengelolaan kebun raya sebagai bagian dari penguatan riset, jasa lingkungan dan wisata konservasi, pendidikan di kawasan kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

UP Tuanku Tambusai merupakan perguruan tinggi swasta (PTS) pertama yang menerima penghargaan dan apresiasi dari BRIN.

BRIN adalah lembaga setingkat kementerian dalam riset dan inovasi di berbagai bidang keilmuan.

Sementara itu, Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prof. Dr. Amir Luthfi mengungkapkan,” rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh BRIN. Disebutkan, kunjungan kepala BRIN ke kebun raya Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dijadikan motivasi besar bagi institusi yang dipimpinnya,”ungkap Prof Amir Luthfi.

“Terima kasih banyak atas penghargaan ini. Semoga ini menjadi amanah bagi kami untuk terus mengembangkan kebun raya dan memperkuat kontribusi UP Tuanku Tambusai dalam bidang riset dan inovasi,” ujar Rektor Amir Luthfi.

Ditambahkannya, untuk ke depan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan kebun raya sebagai pusat konservasi, edukasi, serta penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pada kesempatan tersebut Prof Dr Arif Satria, SP, M.Si, menyampaikan apresiasinya atas langkah inovatif yang dilakukan UP Tuanku Tambusai, dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian lingkungan melalui pengelolaan kebun raya.

Penghargaan ini diharapkan hendaknya dapat menjadi pemicu ataupun motivasi bagi perguruan tinggi lainnya di Indonesia, untuk turut berperan aktif dalam pengembangan riset berbasis lingkungan serta pelestarian keanekaragaman hayati,”tutupnya.

Manfaatkan Aplikasi Sapa Hati, Pemcam Gunung Sahilan Genjot Penerimaan PAD: Pajak Lunas, Administrasi Tanah Beres

Wed, 15 Apr 2026 12:11:12 +0700

GUNUNG SAHILAN, RIAU | KalimatRepublik – Pemerintah Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, menggelar rapat koordinasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rapat yang dipimpin langsung oleh Camat Musnaini, M.Si ini digelar di Aula Kantor Camat Gunung Sahilan, Selasa (14/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, hadir seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Gunung Sahilan, turut hadir mendampingi Camat, Sekretaris Kecamatan Hengki Z. Mararisa beserta seluruh Kepala Seksi (Kasi) dan Staf lingkup Kantor Camat Gunung Sahilan.

Camat Musnaini menegaskan, langkah strategis diambil untuk menuntaskan masalah administrasi perpajakan yang selama ini masih banyak ditemukan ketidaktertiban. Salah satu poin utama yang disepakati adalah terkait perpindahan hak atas kepemilikan tanah.

"Kami sepakati bersama bahwa proses administrasi perpindahan hak atas kepemilikan tanah, baik yang berupa SKT maupun SKGR, baru akan diproses jika pajak pada tahun berjalan sudah lunas," tegas Musnaini.

Kebijakan ini diterapkan lantaran masih banyaknya tanah masyarakat yang belum terdaftar sebagai objek pajak, sehingga berdampak pada potensi penerimaan daerah yang belum maksimal. Oleh karena itu, pihaknya memastikan seluruh aset tanah yang sudah memiliki surat kepemilikan wajib tercatat resmi dalam data perpajakan.

"Masih banyak pajak yang tidak tertib karena banyak tanah yang belum terdaftar. Oleh sebab itu, setiap perpindahan hak harus melampirkan bukti pelunasan pajak," tambahnya.

Selain membahas regulasi, rapat juga menyoroti kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Musnaini menjelaskan bahwa saat ini pendaftaran objek pajak sudah dapat dilakukan melalui aplikasi digital Sapa Hati Bapenda Kabupaten Kampar yang dikelola oleh Kasipem dan Kolektor PBB. Inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pemilik objek pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan adanya aturan dan kemudahan sistem ini, Pemerintah Kecamatan Gunung Sahilan berharap target penerimaan PAD dapat tercapai sekaligus menciptakan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan transparan.

Pembinaan dan Penguatan Kapasitas: Camat Kampar Kiri Kunjungi Desa Sungai Liti

Wed, 15 Apr 2026 10:01:20 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU | KalimatRepublik – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri melakukan kunjungan kerja dan pembinaan ke Desa Sungai Liti. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Kampar Kiri, Sri Nuryani, S.ST, didampingi oleh para Kepala Seksi serta staf lingkup Kantor Camat Kampar Kiri.

Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Liti, Mahlis SH, beserta seluruh anggotanya. Kegiatan ini difasilitasi sepenuhnya oleh Pemerintah Desa Sungai Liti, dengan kehadiran Kepala Desa Sungai Liti, Zulfan, serta seluruh perangkat desa. Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat di Kantor Desa Sungai Liti, Kecamatan Kampar Kiri, pada Selasa (14/04/2026).

Dalam arahannya, Plt. Camat Sri Nuryani menekankan pentingnya peran strategis BPD sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan desa. Ia menyampaikan bahwa sinergi yang baik antara Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD merupakan kunci terwujudnya pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen pemerintahan desa bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun juga didasari oleh ketulusan hati dan dedikasi yang tinggi," ujar Sri Nuryani.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar seluruh aparatur desa senantiasa menjaga integritas, mematuhi aturan perundang-undangan, serta bekerja secara profesional dan transparan. Hal ini menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat terus terjaga dan pelayanan dapat diberikan secara optimal.

Kepala Desa Sungai Liti, Zulfan, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan dan pembinaan yang diberikan. Menurutnya, arahan dan masukan dari pihak kecamatan sangat berharga sebagai pedoman dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan desa ke arah yang lebih baik.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Desa Sungai Liti untuk terus berbenah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Kampar di Hati, tentunya termasuk Desa Sungai Liti.

Merasa Difitnah dan Tidak Dihargai, Yuni Okta Mundur dari Jabatan Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Kampar Kiri!

Mon, 13 Apr 2026 18:14:36 +0700

KAMPAR, RIAU – Ketua Unit Kerja Srikandi Pemuda Pancasila (PP) Kampar Kiri, Yuni Okta, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil setelah ia merasa mendapatkan perlakuan tidak adil, termasuk tuduhan yang dianggap sebagai fitnah tanpa alasan yang jelas.

Yuni Okta mengungkapkan, keputusan dirinya mundur bukan tanpa alasan. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil lantaran merasa kecewa dengan situasi yang terjadi di internal organisasi pasca dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) dari DPC Kabupaten Kampar.

"Awalnya semua berjalan baik sesuai SK yang dikeluarkan DPC Kabupaten Kampar. Namun, belakangan ini saya merasa difitnah dengan alasan-alasan yang tidak jelas," ujar Yuni Okta saat dikonfirmasi, Senin (12/04/2026).

Lebih jauh, Yuni menilai ada indikasi kuat bahwa situasi ini diciptakan dengan tujuan tertentu, salah satunya diduga untuk merebut posisi yang saat ini ia emban. Menyikapi hal tersebut, ia memilih untuk tidak memperpanjang konflik dan rela melepaskan jabatannya.

"Kuat dugaan ada indikasi ingin mengambil posisi ketua. Kalau memang ingin, silahkan jadi ketua saja. Saya sebenarnya tidak mau sejak awal mengurus ini. Lagian toh apa yang sudah diperjuangkan malah tak dihargai," tegasnya.

Tak hanya itu, Yuni juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap pimpinan yang dinilai terindikasi berpihak sepihak dalam menyikapi masalah yang ia alami.

"Saya sangat kecewa dengan sikap pimpinan yang terindikasi ada keterpihakan sepihak dari segala yang saya alami. Seyogyanya seorang pemimpin itu bijak dan adil tanpa adanya keterpihakan yang menjustifikasi tanpa mendengar, melihat, dan merasakan," ungkap Yuni.

Yuni juga menceritakan tekanan yang ia rasakan terkait pembagian waktu antara pekerjaan pribadi dan organisasi. Menurutnya, pimpinan pernah meminta ia untuk meninggalkan pekerjaan demi mengutamakan kegiatan Srikandi.

"Pimpinan yang hadir saat itu, meminta saya untuk meninggalkan pekerjaan, dan mengutamakan acara organisasi Srikandi ini. Benar, organisasi ini adalah organisasi besar, namun miris ketika internal pribadi saya ditekan agar untuk dapat meninggalkan pekerjaan dan mengutamakan organisasi," keluhnya.

Yuni pun mempertanyakan standar ganda yang terjadi. Baginya, tidak semua orang memiliki kondisi ekonomi dan tanggung jawab yang sama.

"Memangnya semua kita sama tolak ukur kehidupannya? Sedangkan mereka ketika diminta untuk mengutamakan kegiatan organisasi, dimana mereka saat itu??" tanyanya dengan nada tinggi.

Hal yang membuatnya semakin kecewa adalah pernyataan pimpinan yang meremehkan pengabdiannya, termasuk saat ia mewakili organisasi dalam Musyawarah Besar (Mubes) di Hotel Sultan Jakarta.

"Sempat pimpinan Srikandi Pemuda Pancasila yang hadir saat itu melontarkan bahwa, kehadiran saya saat itu atas nama perwakilan salah satu mandat dari Organisasi untuk meramaikan Mubes di Hotel Sultan Jakarta, itu tidaklah penting! Tentu saya kaget, karena begitu banyak cerita dan kesan pesan dalam perjalanan tersebut untuk mengharumkan nama organisasi. Ternyata hanya dianggap remeh," ujarnya.

Yuni menegaskan bahwa saat itu kondisinya sedang mengandung, namun tetap berjuang demi nama baik organisasi.

"Saya hamil, saya mengandung, saya ikuti demi organisasi tapi,,, hmmm ya sudahlah," tambahnya dengan nada pasrah namun menyakitkan.

Mengenai isu tidak mengikuti Rakernas, Yuni pun memberikan penjelasannya. Menurutnya, hal itu dilakukan demi kematangan organisasi yang baru ia bentuk.

"Soal Rakernas saya tidak mengikuti, ya karena saya baru membentuk Srikandi Pemuda Pancasila Kampar Kiri, jadi saya tentu harus mempersiapkan diri, baik di segi pengalaman dan pengetahuan berorganisasi," jelasnya.

Yuni juga merasa sedih karena setiap langkah yang ia ambil selalu berusaha dilakukan dengan benar dan koordinatif, namun hasilnya nihil.

"Dan setiap gerakan, saya selalu berkoordinasi dengan Ketua DPC Kabupaten Kampar, meminta tunjuk ajar, ternyata juga tidak dianggap ada sama sekali," keluhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yuni juga memberikan klarifikasi tegas terkait tuduhan yang membuatnya heran. Ia menegaskan selama menjabat selalu bersikap transparan dan tidak pernah bertindak sendiri.

"Saya tidak pernah membuat kegiatan atas nama organisasi tanpa memberitahu kepada pengurus lainnya di dalam organisasi. Lahhh, kenapa bisa jadi kecemburuan sepertinya ya?" tanyanya.

Ia juga membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya mencari keuntungan pribadi melalui organisasi. Menurutnya, latar belakangnya sebagai insan media sudah ada jauh sebelum ia tergabung dalam kepengurusan.

"Saya tidak pernah mengajukan proposal ke perusahaan atau kemanapun pengusaha atas nama organisasi. Lagian pun jauh sebelum saya tergabung ke dalam organisasi, saya sudah mengikuti kegiatan sebagai insan media," jelasnya.

Yuni bahkan merasa bahwa selama menjabat, justru dirinyalah yang banyak berkorban demi nama baik organisasi, baik secara sosial maupun materiil.

"Rasanya, sejak adanya Srikandi PP di Kampar Kiri dan saya ditunjuk sebagai Ketuanya, malahan saya rasanya secara sosial maupun materil berkorban untuk kegiatan yang mengatasnamakan organisasi. Walau seadanya, paling tidak kegiatan tersebut sukses," tambahnya.

Dalam pesannya, Yuni juga mengingatkan pihak-pihak yang menurutnya sudah merasa tinggi hati namun melupakan dasar.

"Kepada saudari yang merasa dirinya sudah bisa melihat keatas tanpa melihat kebawah lagi, pikirlah... Tuhan Maha Tahu ya," ucap Yuni dengan tegas.

Yuni menambahkan, daripada hati tidak tenang dan terus-menerus difitnah, lebih baik ia undurkan diri. Biarlah yang lain yang memimpin dengan niat yang baik.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak lain terkait pernyataan yang dilontarkan oleh Yuni Okta terkait mundurnya dari kepengurusan Srikandi PP Kampar Kiri.

Panipahan Rohil Bergerak, Warga Desak Pemerintahan Perangi Narkoba!

Mon, 13 Apr 2026 16:59:30 +0700

Rokan Hilir - Aksi warga merusak dan membakar rumah yang diduga milik bandar narkoba di Kelurahan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, beberapa hari lalu telah memicu reaksi keras dari pihak kepolisian. Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, mencopot Kapolsek Panipahan AKP Robiansyah dan Kanit Reskrim Polsek Panipahan Aipda Rahmat Ilyas, Minggu (12/4/2026).

Aksi unjuk rasa warga yang berujung anarkis ini viral di media sosial dan memicu keprihatinan masyarakat. Redo Antoni Sandra, SE, aktivis muda Kampar, mengungkapkan keprihatinannya dan menyerukan masyarakat untuk memerangi narkoba.

"Mari perangi narkoba, selamatkan Generasi Muda - Mudi umum nya Kabupaten Kampar dan khusus Kampar kiri tempat kelahiran saya. Marak nya obat - obat terlarang seperti narkoba, sabu sangat meresahkan bagi orang tua, terkhusus anak - anak muda -mudi pada saat ini," kata Redo.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, S.I.K. belum dapat dihubungi untuk memberikan pernyataan resmi terkait aksi warga tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memerangi narkoba dan melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

Satresnarkoba Polres Kampar Tangkap Pelaku Narkoba di Desa Pantai Cermin

Mon, 13 Apr 2026 15:21:32 +0700

KAMPAR, RIAU - Satresnarkoba Polres Kampar berhasil menangkap seorang pria berinisial HE (46) warga Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, yang diduga sebagai pengedar narkoba. Pelaku ditangkap pada Kamis (9/4/2026) sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Chevron Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S melalui Kasat Narkoba AKP Markus Sinaga mengatakan bahwa pelaku terbukti membawa barang haram jenis sabu-sabu dengan berat bruto 26.18 Gram.

"Pelaku sudah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a UU No. 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana," kata Kasat Narkoba.

Penangkapan pelaku ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki warga Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir merupakan pengedar Narkotika. Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan mengetahui pelaku dengan ciri-ciri yang telah diketahui sedang melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung.

"Pelaku kita tangkap dan melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang digunakan. Dengan disaksikan ketua RT, ditemukan 1 paket diduga Narkotika Jenis sabu dari dalam tas sandang warna hitam yang disandang tersangka saat itu," terang AKP Markus.

Pelaku mengakui barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama AL (dalam lidik) dengan sistim lempar. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses sidik.

SPPG Lipat Kain Sajikan Menu Makan Bergizi Gratis Hari Ini: Nasi Putih, Ayam Kriuk, Tempe Goreng, Timun, dan Semangka

Sun, 12 Apr 2026 20:42:15 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lipat Kain, Kecamatan Kampar, hari ini menyajikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lezat dan bergizi. Menu makan hari ini terdiri dari nasi putih, ayam kriuk, tempe goreng, timun, dan semangka.

Kepala SPPG Lipat Kain, Eko Fakhrorrozi SP., mengatakan bahwa menu makanan bergizi gratis (MBG) ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. "Menu makan untuk Senin (14/04), sangat lezat dan bergizi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak bagi 2249 penerima manfaat dari SPPG Lipat Kain." kata Eko.

Berikut adalah informasi gizi menu makan, Senin (13/04/2026):

Porsi Besar: Energi: 669,2 kkal, Protein: 37,7 g, Lemak: 31,1 g, Karbohidrat: 58,9 g, dan Serat: 1,8 g
Porsi Kecil: Energi: 528,2 kkal, Protein: 30,2 g, Lemak: 25,9 g, Karbohidrat: 43,5 g, dan Serat: 1,5 g

Program MBG ini merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengedar Narkoba di Obrak-abrik Polsek Tambang, Temukan 8 Paket Shabu!!!

Sun, 12 Apr 2026 16:23:54 +0700

Tambang, Riau - Polsek Tambang kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya dengan menangkap OP, warga Jalan Suka Karya, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, yang diduga sebagai pengedar narkoba.

Pada Minggu (12/4/2026) pukul 01.00 WIB, tim Polsek Tambang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Ashari Antoni berhasil mengamankan OP di rumahnya dan menemukan 8 paket sabu-sabu siap edar.

Kapolsek Tambang, AKP Aulia Rahman, membenarkan penangkapan tersebut dan mengapresiasi kerjasama masyarakat yang telah melaporkan adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut.

"Benar, pelaku kita tangkap berdasarkan laporan masyarakat atas maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut," kata AKP Aulia Rahman.

Barang bukti yang ditemukan berupa 8 paket sabu-sabu siap edar yang disimpan di dalam tas warna hitam yang berisi kotak rokok kecil merk Sampoerna.

Pelaku saat ini telah diamankan di Mapolsek Tambang untuk proses penyelidikan lebih lanjut dan dijerat dengan Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH. Pidana Jo UU RI Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Masyarakat setempat, IW, yang menyaksikan penangkapan tersebut, mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas kerja nyatanya dalam menangkap pelaku narkoba di wilayahnya.

"Terima kasih pak polisi atas kerja nyata dalam menangkap pelaku narkoba di wilayah kami ini," kata IW.

Bukan Sekedar Patroli, Begini Pola Pengelolaan Keuangan di Kantor Polsek

Sat, 11 Apr 2026 23:08:51 +0700

PEKANBARU – Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan garda terdepan Polri yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai unit organisasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pengelolaan keuangan di Polsek tentu memiliki pola dan mekanisme tersendiri yang diatur secara ketat.

Anggaran yang dikelola bukan berasal dari sumber lokal semata, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem keuangan negara yang diturunkan dari tingkat pusat hingga ke daerah. Berikut adalah gambaran umum mengenai pola anggaran dan alokasi penggunaannya di lingkungan Polsek.

Sumber Pendanaan

Secara garis besar, sumber dana yang digunakan oleh Polsek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alur penyalurannya dilakukan secara bertingkat, mulai dari Mabes Polri, diteruskan ke Kepolisian Daerah (Polda), kemudian ke Kepolisian Resor (Polres), dan akhirnya didistribusikan ke setiap Polsek di wilayah hukumnya.

Selain APBN, ada juga komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari layanan publik, seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, hingga pembuatan SKCK, yang kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk anggaran untuk mendukung operasional kepolisian. Dalam kondisi tertentu, anggaran juga bisa bersumber dari hibah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pos dan Alokasi Penggunaan

Anggaran yang diterima Polsek dikelompokkan ke dalam tiga pos utama belanja, yaitu:

1. Belanja Pegawai
Pos ini digunakan untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan, serta berbagai hak keuangan lainnya bagi personel Polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di Polsek. Ini merupakan komponen terbesar dan bersifat tetap setiap bulannya.

2. Belanja Barang dan Jasa
Ini adalah pos yang paling dinamis dan digunakan untuk menopang kegiatan sehari-hari. Alokasi ini mencakup biaya listrik, air, telepon/internet, bahan bakar kendaraan, perawatan sarana prasarana, biaya konsumsi saat operasi atau patroli, hingga biaya pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.

3. Belanja Modal
Pos ini dialokasikan untuk pengadaan aset tetap atau pembangunan fisik. Contohnya adalah pembelian peralatan kantor baru, komputer, kendaraan dinas, hingga perbaikan atau renovasi gedung kantor Polsek agar tetap layak fungsi.

Fokus Utama Penggunaan Anggaran

Karena berada di garis depan, penggunaan anggaran di Polsek sangat difokuskan pada efektivitas pelayanan dan pengamanan wilayah. Dana yang tersedia diarahkan untuk mendukung kegiatan patroli, pembinaan keamanan masyarakat (Bhabinkamtibmas), penanganan kasus, serta pelayanan administrasi kepada warga.

Mekanisme yang Transparan dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan di Polsek tidak dilakukan secara bebas, melainkan terikat aturan yang ketat. Mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pengajuan, pencairan dana, hingga penggunaannya, semua harus melalui prosedur standar dan didukung bukti-bukti yang sah.

Setiap pengeluaran dana wajib dipertanggungjawabkan secara tertulis dan diperiksa melalui mekanisme audit internal maupun eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Besaran anggaran setiap Polsek bisa berbeda-beda tergantung pada luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kerawanan, dan prioritas program kerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Namun, tujuannya tetap sama, yaitu menjamin terselenggaranya tugas kepolisian yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Redaksi)

234 SC Kampar Gelar Kopdar, Bahas Keanggotaan hingga Agenda Touring Wisata Alam

Sat, 11 Apr 2026 22:58:10 +0700

KAMPAR — Pengurus 234 SC Kampar menggelar rapat koordinasi sekaligus kopi darat (kopdar) silaturahmi pada Jumat (11/4/2026). Rapat ini menghasilkan sejumlah keputusan penting, mulai dari penataan keanggotaan, persiapan agenda touring, hingga penguatan administrasi organisasi.

Ketua SC 234 Kampar Riko Febputra mengatakan kopdar tersebut menjadi momentum konsolidasi internal agar organisasi semakin solid dan tertib.

“Kopdar ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari penataan organisasi. Kita ingin keanggotaan 234 SC Kampar lebih rapi, solid, dan aktif dalam setiap agenda yang sudah disepakati,” kata Riko, Jumat (11/4/2026).

Dalam rapat disepakati, anggota baru yang telah menghadiri kopdar akan dimasukkan ke grup pengurus 234 SC Kampar. Sementara calon anggota yang belum sempat hadir tetap berada di grup rekrutmen dan diharapkan mengikuti pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada 18 April 2026.

Selain itu, pengurus juga membahas persiapan rapat panitia sekaligus penetapan agenda touring ke sejumlah destinasi wisata alam, yakni Air Terjun Lubuk Batang, kawasan Taram, serta Air Terjun Putri Kayangan. Rapat panitia dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 14 April 2026.

“Touring nanti bukan sekadar riding, tapi juga membangun kebersamaan serta menjaga citra positif komunitas di tengah masyarakat,” ujar Riko.

Agenda organisasi lainnya adalah rencana kehadiran bersama pada undangan pernikahan Bg Iib Nursaleh, Sekretaris Wilayah DPW 234 SC Riau, yang akan digelar pada 18 April 2026. Titik kumpul ditetapkan di Sekretariat kediaman Dewan Pembina Elly Mesra, Jalan Arifin Ahmad, pukul 10.00 WIB.

Rapat juga menetapkan batas akhir pendataan pemesanan baju resmi 234 SC Kampar hingga 13 April 2026, dengan biaya ditanggung masing-masing anggota. Sementara untuk administrasi organisasi, pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) 234 SC Kampar menjadi tanggung jawab Ketua DPC, dengan kewajiban anggota mengirimkan data KTP ke Sekretaris DPC paling lambat 13 April 2026.

Wakil Ketua SC 234 Kampar yang juga anggota DPRD Kampar, Ramli, menegaskan pentingnya disiplin dan komitmen seluruh anggota dalam menjalankan keputusan organisasi.

“Organisasi ini akan kuat jika semua anggota patuh pada aturan dan komitmen bersama, mulai dari kehadiran rapat, kelengkapan administrasi, hingga partisipasi dalam setiap kegiatan,” ujar Ramli.

Menurut Ramli, 234 SC Kampar tidak hanya dibangun sebagai komunitas hobi otomotif, tetapi juga sebagai wadah pembinaan solidaritas, etika berkendara, serta kepedulian sosial.

“Kita ingin 234 SC Kampar dikenal sebagai komunitas yang dewasa, tertib, dan memberi contoh positif di tengah masyarakat Kampar,” pungkasnya.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Dewan Pembina Elly Mesra, Ketua SC 234 Kampar Riko Febputra selaku pimpinan rapat, serta jajaran pengurus dan anggota 234 SC Kampar.(rls)

Dugaan MBG Basi Mencuat, Pemred Redaksi86: Kritik Bukan Serangan!

Sat, 11 Apr 2026 19:33:18 +0700

KAMPAR, RIAU – Polemik pemberitaan dugaan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kondisi tidak layak konsumsi di Desa Tanah Tinggi kini memicu respons tegas dari Pemimpin Redaksi media Redaksi86.com, Nefrizal Pili.

Ia secara terbuka menyentil Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kijang Jaya 02, M. Arif Riswanda, SH, yang dinilai gagal memahami prinsip dasar kerja jurnalistik.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya penilaian dari pihak SPPG yang menganggap pemberitaan terkait dugaan makanan basi tersebut dibesar-besarkan, bahkan menuding media hanya menyoroti sisi negatif.

“Ini bukan soal membesar-besarkan. Ini soal fakta di lapangan yang menyangkut konsumsi anak-anak dan balita. Jangan sampai publik justru disesatkan oleh persepsi yang keliru terhadap kerja pers,” tegas Nefrizal.

Menurutnya, sebagai pejabat publik yang memimpin lembaga pelayanan gizi, seharusnya pihak SPPG memahami bahwa media memiliki fungsi kontrol sosial yang dilindungi undang-undang.

Ia menegaskan, kerja jurnalistik memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam regulasi tersebut, pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus kontrol sosial. Bahkan, pers juga berperan melakukan pengawasan, kritik, serta koreksi terhadap kebijakan atau pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Jika ada dugaan makanan tidak layak konsumsi dibagikan kepada siswa dan balita, itu bukan isu kecil. Itu menyangkut keselamatan. Dan di situlah pers wajib hadir,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nefrizal mengungkapkan bahwa sebelum pemberitaan ditayangkan, tim media telah melakukan upaya konfirmasi kepada pihak SPPG sebagai bentuk profesionalisme jurnalistik.

Namun, respons yang diharapkan tidak diperoleh secara maksimal.

“Konfirmasi itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi memberi ruang klarifikasi. Kalau ruang itu tidak dimanfaatkan, jangan kemudian menyalahkan media,” katanya.

Ia menekankan bahwa prinsip keberimbangan berita (cover both sides) merupakan kewajiban yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.

Dalam praktiknya, setiap pihak wajib diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan. Namun, jika tidak ada tanggapan, media tetap berhak menayangkan berita dengan mencantumkan bahwa pihak terkait belum memberikan respons.

“Jangan dibalik logikanya. Media sudah membuka ruang. Ketika tidak direspons, itu menjadi bagian dari fakta jurnalistik,” tegasnya.

Nefrizal juga mengingatkan bahwa menyudutkan media tanpa memahami proses jurnalistik justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia meminta seluruh pihak, khususnya pejabat publik, untuk lebih terbuka dan kooperatif dalam menghadapi pemberitaan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

“Pers bukan musuh. Tapi jika ada yang alergi terhadap kritik, maka yang perlu dipertanyakan adalah transparansinya,” pungkasnya.**

Warga Sungai Jalau Kepung PT KKU: Hentikan Galian C, Atasi Kerusakan Lingkungan!

Fri, 10 Apr 2026 17:42:58 +0700

Kampar Utara, Riau - Ratusan masyarakat Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara, kembali menggelar aksi demonstrasi di depan portal lokasi galian C milik PT Kuari Kampar Utara (KKU) yang disebut dikelola oleh Dian Handoko, Jumat (10/4/2026). Aksi ini merupakan bentuk puncak kekecewaan warga terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan sektor pertanian masyarakat, hingga memicu keresahan sosial di tengah warga.

Massa aksi memasang spanduk di depan portal masuk dan menyampaikan sejumlah tuntutan agar aktivitas pertambangan dihentikan sementara sampai seluruh persoalan yang mereka sampaikan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak perusahaan.

Koordinator aksi, Muhammad Sar’i, menegaskan bahwa operasional PT KKU dinilai telah banyak merugikan masyarakat dan diduga tidak berjalan sesuai ketentuan perizinan yang berlaku. "Kami meminta aktivitas galian C dihentikan sementara sampai seluruh tuntutan masyarakat dipenuhi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban," tegas Muhammad Sar’i di hadapan massa aksi.

Warga menuding adanya dugaan pelanggaran dan kerugian besar, termasuk dugaan wilayah garapan tambang meluas hingga ke lahan persawahan dan perkebunan warga, kedalaman galian dinilai melebihi batas wajar, dan reklamasi yang dijanjikan perusahaan disebut tidak pernah terealisasi sesuai komitmen.

Kerugian pertanian warga diperkirakan mencapai Rp393.750.000, dan 65 sumur warga mengalami kekeringan dengan estimasi total kerugian mencapai Rp650 juta. Warga juga menuding adanya intimidasi dan arogansi perusahaan, serta mempertanyakan transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan guna menjaga situasi tetap kondusif. Tokoh masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Kampar, instansi lingkungan hidup, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan menyikapi polemik tersebut agar tidak berlarut-larut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT KKU terkait tuntutan masyarakat.

Festival Kreatif Lipat Kain Season 3 Resmi Digelar! Budaya Lestari, Ekonomi Masyarakat Menggeliat

Wed, 08 Apr 2026 20:25:56 +0700

LIPAT KAIN, RIAU | KalimatRepublik – Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT secara resmi membuka Festival Kreatif Lipat Kain Season 3 Tahun 2026 di halaman Kantor Lurah Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Rabu (8/4/2026).

Acara yang mengusung tema “Bersama Menjaga Budaya, Bangun Ekonomi Kreatif dengan Hati” ini berlangsung selama empat hari dengan total 14 rangkaian kegiatan yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi mendalam atas penyelenggaraan festival tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang hiburan, melainkan sarana strategis untuk menjaga warisan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Festival ini bukan hanya ajang hiburan, tetapi juga sarana untuk menjaga warisan budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Kampar,” ujar Bupati.

Ia juga memerintahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar memasukkan event ini ke dalam kalender wisata daerah agar keberlanjutannya terjaga dan semakin berkembang.

Sementara itu, Lurah Lipat Kain, Andi Sukma, S.Pi, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

“Atas nama Pemerintah Kelurahan dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Bupati beserta rombongan. Kehadiran Bapak merupakan bentuk perhatian luar biasa terhadap pelestarian budaya dan kemajuan ekonomi di wilayah kami,” ujar Andi Sukma.

Sementara itu, Plt. Camat Kampar Kiri, Sri Nuryani, S.ST, menyampaikan kesan dan pesannya terkait penyelenggaraan festival ini. Ia mengaku sangat bangga dan terharu melihat antusiasme serta kekompakan masyarakat Lipat Kain dalam mempersiapkan acara ini.

“Kesan saya, masyarakat Lipat Kain sangat luar biasa. Terlihat jelas semangat gotong royong dan persatuan yang sangat kuat dalam menyukseskan acara ini. Ini membuktikan bahwa kita memiliki modal sosial yang sangat besar,” ungkap Sri Nuryani.

Lebih lanjut, ia berpesan agar momentum ini tidak hanya berhenti sebagai acara seremonial semata.

“Pesan saya, mari kita jadikan festival ini sebagai kebangkitan ekonomi kreatif di Kampar Kiri. Jangan sampai budaya kita punah, justru harus terus digelorakan dan menjadi daya tarik wisata yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Eko Sutrisno, S.Sos, juga memberikan apresiasi tinggi. Ia menilai kegiatan ini menjadi wadah positif dalam mengembangkan potensi daerah serta mendorong kreativitas generasi muda.

“Festival ini menjadi tempat masyarakat menampilkan kreativitas sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan,” ungkap Eko.

Salah satu daya tarik utama dalam festival ini adalah lomba memasak kuliner khas Kampar Kiri, yaitu Tumi Lompok Ayam Kacau dan Sambal Kacau. Menu ini merupakan hidangan istimewa yang biasa disajikan dalam acara adat dan jamuan penting.

Lomba yang diikuti oleh sepuluh peserta ini menonjolkan penggunaan rempah-rempah asli tanpa bahan penyedap buatan, sehingga menghasilkan cita rasa yang autentik.

Salah satu juri, Ocu Musa, pemilik usaha kuliner Sup Ubi Acu Musa, mengaku kagum dengan kualitas masakan para peserta.

“Kami melihat hasil masakan dari seluruh peserta sangat luar biasa. Selain penyajiannya menarik, cita rasanya juga sangat lezat dan menggunakan bumbu asli tanpa penyedap,” jelasnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah secara simbolis untuk lomba Pawai Budaya serta pembagian bantuan sembako kepada kaum dhuafa sebagai wujud kepedulian sosial pemerintah daerah.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Afdal, Bujang Dara Kabupaten Kampar 2026, Camat Gunung Sahilan, Kampar Kiri Hulu, Para Kepala Desa, Kapolsek Kampar Kiri Kompol Rusyandi Zuhri Siregar S.Sos MH beserta Anggota, Koramil 05 Kampar Kiri perwakilan, Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain, Alim Ulama, Organisasi dan Kelembagaan di Kampar Kiri, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat serta Ibuk-ibuk yang ada di Kelurahan Lipat Kain.

Rektor UP Gelar Halal Bihalal Bersama Forkopimcam Bangkinang Kota

Wed, 08 Apr 2026 19:21:36 +0700

Bangkinang Kota, Kampar - Universitas Pahlawan (UP) Tuanku Tambusai menggelar acara Halal Bi Halal dengan Forkopimcam Bangkinang Kota di White House Cafe, Kampus UP Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, Rabu (8/4/2026).

Acara ini dihadiri oleh Rektor UP, Prof Dr Amir Luthfi, beserta jajaran, termasuk Wk.Rektor II, M.Nizar Syarif Hamidi, Direktur Umum Kebun Raya, Dr.Syamsul Bachri, para Dekan, dan Dosen UP.

Kapolsek Bangkinang Kota, Iptu Dr.Eko Wahyu Nursitiyawan Besari, Kasatlantas, KBO Ipda Ferry, Danramil, Serma M.Ramendra, Kadishub Kampar, Edi Yusri, dan Sekcam Bangkinang Kota juga hadir dalam acara tersebut.

Direktur Kebun Raya, Dr.Syamsul Bachri, memaparkan profil singkat tentang tujuan, manfaat, dan fungsi Kebun Raya UP. Kapolsek Bangkinang Kota, Iptu Eko WN Besari, memberikan saran dan himbauan agar program Kebun Raya disosialisasikan kepada masyarakat.

Rektor UP, Prof Dr Amir Luthfi, menyatakan komitmen UP dalam menjaga kelestarian hutan sebagai sumber air di wilayah Kabupaten Kampar. "UP berkomitmen menjaga kelestarian hutan sebagai sumber air di wilayah kabupaten Kampar umumnya, dan Bangkinang Kota pada khususnya," ujarnya.

UP juga mengajak Forkopimcam untuk mendukung program Kebun Raya yang digagas UP. "Kebun Raya UP telah mendapat penghargaan dari BRIN dan hanya ada dua Universitas di Indonesia yang menerimanya, Itera (negeri) dan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (swasta)," tambah Prof Dr Amir Luthfi.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam dan menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang.

Hadapi FPK Lipat Kain, Pengelola MBG Janji Perbaiki IPAL dan Ganti Makanan yang Ditarik!

Tue, 07 Apr 2026 21:49:59 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU | KalimatRepublik – Pasca terjadinya polemik dugaan makanan tidak layak konsumsi dan penarikan distribusi di beberapa sekolah, pengelola SPPG Dapur MBG Lipat Kain akhirnya menggelar audiensi dengan Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain (FPK-LK), Selasa (07/04/2026).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala SPPG Dapur MBG, Eko Fakhrurrozi, ini dihadiri langsung oleh perwakilan mitra Ridho dan Ihsan, Asisten Lapangan Fauzan Elfonda, serta 2 petugas SPPG Lipat Kain di bawah naungan Yayasan Al-Fatah. Sementara dari pihak pemuda hadir Ketua FPK-LK, Angki Mei Putra, SH, didampingi Febi Yantomi MIP dan Anggota, beserta jajaran kepengurusan pemuda desa di Kenegerian Lipat Kain.

Dalam diskusi tersebut, Angki Mei Putra menyoroti sejumlah persoalan krusial yang menjadi sorotan publik, mulai dari nasib siswa yang kehilangan hak makan hingga dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Angki mempertanyakan kepastian mengenai kompensasi atau pengganti makanan yang sempat ditarik pihak dapur beberapa hari lalu usai diduga basi di SD 012 dan SD 005.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan mitra, Ridho, menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan pengelolaan teknis sepenuhnya setelah kontrak ditandatangani dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Secara juknisnya setelah kontrak dengan BGN, kami telah serah terima. Masalah menu, kami tidak bisa mengintervensi karena itu wewenang Dapur MBG. Kami hanya sebatas pengawasan dan evaluasi," ujar Ridho.

Terkait janji penggantian makanan, Ridho menegaskan bahwa Kepala SPPG akan segera mengkoordinasikan hal tersebut agar hak siswa segera terpenuhi.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah pengelolaan limbah yang sebelumnya ditemukan tidak layak saat dilakukan sidak oleh Satgas MBG Kabupaten Kampar dan Camat Kampar Kiri beserta jajaran didampingi BKO Satpol PP Kampar Kiri. Ridho mengakui hal tersebut dan memastikan perbaikan segera dilakukan.

"Terkait limbah dan sanitasi atau resminya disebut IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), itu telah menjadi planning utama kami untuk diperbaiki dalam waktu singkat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, FPK juga menanyakan mengapa keberadaan dapur produksi skala besar ini belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Ridho membeberkan kendala utama terletak pada standar harga yang telah ditetapkan dalam anggaran. Menurutnya, harga pasar saat ini seringkali melampaui batas kemampuan anggaran dapur.

"Patokan harga untuk memenuhi kebutuhan dapur, contohnya ikan, jika melebihi Rp5.000 per ekor itu membuat kendala bagi hitungan angka kebutuhan. Begitu juga dengan tahu dan tempe, jika harganya menyentuh Rp8.000 itu membuat kami kewalahan mengakomodasikannya," jelasnya.

Hingga saat ini, kata Ridho, yang masih bisa terserap dari pelaku usaha lokal hanya terbatas pada komoditas tertentu yang harganya masih sesuai dengan kalkulasi anggaran yang ada.

Eko Fakhrurrozi, Kepala SPPG Kampar Kiri Lipat Kain, menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi sebelumnya, terutama pada Sabtu kemarin (04/04). Tentu dalam hal ini, menjadi pembelajaran bagi kami untuk lebih berhati-hati dan menciptakan keamanan bagi kesehatan penerima manfaat.

Audiensi ini menjadi langkah awal klarifikasi setelah sebelumnya memuncak protes masyarakat terkait kualitas makanan dan dugaan penyalahgunaan program pemerintah yang bernilai besar tersebut.

Pionir Nasional: Pekanbaru Jadi Kota Pertama yang Instruksikan ASN Olah Sampah dari Rumah

Mon, 06 Apr 2026 21:12:14 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho amengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari rumah.

Langkah ini menjadi yang pertama di Indonesia, sekaligus bentuk komitmen kuat Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung program nasional Indonesia Asri dan mewujudkan Pekanbaru sebagai Green City yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

"Ini bukan sekadar imbauan, ini adalah instruksi wajib. ASN dan non-ASN harus menjadi contoh dan panutan di tengah masyarakat, dimulai dari rumah masing-masing," ujar Agung, Senin (6/4/2026).

Agung menyanpaikan dalam kebijakan tersebut, seluruh ASN dan non-ASN diwajibkan memilah sampah rumah tangga menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik.

"Sampah organik wajib diolah secara mandiri menjadi kompos, pupuk organik, maupun pupuk cair dengan memanfaatkan wadah sederhana yang dapat disiapkan di rumah tangga. Sedangkan sampah anorganik disalurkan ke bank sampah atau waste station agar memiliki nilai ekonomi," jelas Agung.

Agung meminta agar ASN menjadi motor penggerak di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengajak seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya.

"Yang utama adalah menyelesaikan sampah dari sumbernya. Mulai dari memilah, lalu mengolah menjadi kompos. ASN harus memimpin perubahan ini di tengah masyarakat," terangnya.

Instruksi ini juga dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berjenjang serta menjadi bagian dari penilaian kinerja pegawai. Pemerintah Kota Pekanbaru akan memberikan reward atau penghargaan bagi ASN dan perangkat daerah yang aktif dan konsisten menjalankan gerakan ini.

"Sebaliknya, bagi ASN atau perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk penegasan bahwa kebijakan ini harus dijalankan secara serius," tegasnya.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru ingin memastikan bahwa perubahan menuju kota yang bersih dan berkelanjutan dimulai dari aparatur pemerintah, kemudian meluas ke seluruh lapisan masyarakat.

“Kalau ASN sudah menjadi contoh, masyarakat akan ikut bergerak. Dari rumah, kita selesaikan sampah untuk masa depan Pekanbaru yang lebih bersih dan lebih baik,” pungkas Agung.

Wako Agung Lakukan PKS Ubah Sampah Jadi Energi Tanpa Keluar Uang Daerah

Tue, 07 Apr 2026 21:11:22 +0700

JAKARTA - Produksi sampah di Pekanbaru segera berubah menjadi energi listrik dalam waktu dekat. Setelah melaksanakan MoU bersama ICE, kali ini Pemko Pekanbaru melaksanakan Penandatangan Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang merupakan implemntasi instruksi Presiden RI, Selasa (7/4/2026).

Selain Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, PKS juga ditandatangi oleh Bupati Siak, Kampar dan Pelalawan disaksikan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.

“Alhamdulillah, kita baru saja melakukan PKS PSEL. Dibangun dengan anggaran Danaantara, nanti sampah di Pekanbaru sebagian bakal diolah di tempat yang kabarnya bakal dibangun di tanah Pemprov Riau di Tapung Kampar,” terang Wako Agung.

Diketahui, PSEL ini melayani kawasan algomerasi yang disebut sebagai Pekanbaru Raya. Proyek ini bertujuan untuk memotong rantai timbunan sampah di TPA, meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah, dan mengurangi emisi karbon.

Direncanakan, Pemprov Riau menghibahkan 10 hektar dari 40 hektar lahan untuk Lokasi pengelolaan. Pengerjaan dilakukan oleh pihak swasta dengan proses lelang oleh Danatara dengan anggaran sepenuhnya pusat. Sementara pemerintah daerah akan mendistribusikan sampahnya ke lokasi. Ditargetkan mei 2028 pengelolaan sampah menjadi energi ini akan jalan.

“Nanti pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menyediakan teknologi dan pendampingan. Berdasarkan laporan Kadis DLHK, produksi sampah Pekanbaru capai 1000 ton per hari, nanti 700 ton nya didistribusikan ke PSEL. Jadi sampah tidak lagi ditumpuk di TPA, tapi sudah menjadi energi yang bermanfaat,” jelas Agung yang didampingi Kadis LHK Reza Aulia Putra.

Gempur Mafia! Polda Riau Tangkap Pelaku di Kuansing, Sita 4 Ton Minyak Ilegal?

Tue, 07 Apr 2026 00:27:03 +0700

KUANTAN SINGINGI, RIAU – Tim gabungan dari Polda Riau berhasil menangkap seorang pengusaha berinisial E yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan minyak ilegal di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Minggu (05/03/2026).

Penangkapan tersebut merupakan hasil operasi pengawasan yang telah dilakukan personel selama hampir tiga hari terakhir. Aksi ini dilakukan setelah polisi menerima informasi dan melakukan penyelidikan terkait maraknya penimbunan BBM yang merugikan negara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya di lapangan, polisi berhasil mengamankan barang bukti beratus minyak mentah atau BBM dengan total berat mencapai empat ton.

"Infonya siang tadi ada tangkapan minyak oleh Polda Riau dengan berat sekitar 4 ton di wilayah hukum Polsek Kuantan Mudik," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Dalam penanganan kasus ini, tersangka E dijerat dengan pasal berlapis berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jika terbukti bersalah, pelaku menghadapi ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda hingga Rp60 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, pihak awak media masih berupaya meminta konfirmasi resmi terkait detail kasus kepada Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan.

Sementara itu, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan terus melakukan penindakan tegas. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

"Kami sudah beberapa kali mengingatkan. Praktik penimbunan dan pengoplosan minyak ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, AKBP Hidayat Perdana mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk intensif melakukan razia di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayah Kuansing.

Ia juga menghimbau masyarakat agar berperan aktif dalam pengawasan. "Jika masyarakat mengetahui adanya indikasi kegiatan ilegal, segera laporkan kepada pihak kepolisian," tutupnya.

Saat ini, kepolisian masih mendalami sumber perolehan minyak tersebut, diduga kuat berasal dari BBM subsidi yang diselewengkan, namun masih ditelusuri titik mana yang menjadi sumbernya.

Budi Aro Gea Bantah Tudingan Perambah Hutan, Dirinya Korban Penipuan dari Tiga Tersangka yang Ditetapkan Polda Riau!!

Mon, 06 Apr 2026 21:54:24 +0700

KAMPAR, RIAU | KalimatRepublik – Budi Aro Gea, yang sebelumnya disorot publik terkait tudingan perambahan hutan di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Kampar Kiri, memberikan klarifikasi terkait kasus yang menjeratnya. Pria yang akrab disapa BAG ini menegaskan bahwa dirinya bukanlah pelaku perambahan hutan, melainkan korban penipuan dalam transaksi jual beli lahan.

Budi mengaku telah membeli sebidang tanah di lokasi tersebut dengan keyakinan penuh bahwa lahan tersebut legal dan akan diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Pemerintah Desa setempat. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa lokasi yang dibelinya ternyata masuk dalam kawasan hutan.

"Saya tidak pernah menyangka bahwa lahan tersebut berada di kawasan hutan. Saya membeli lahan ini dengan itikad baik," ujar Budi kepada awak media, Senin (6/4).

Dalam kasus ini, Polda Riau telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus penipuan yang dilaporkan oleh Budi sendiri. Ketiga tersangka tersebut adalah Buharis, Ridho Aljabar, dan Supirman Zalukhu.

Menurut Budi, sebelum melakukan transaksi, dirinya telah melakukan pengecekan dan mendapatkan jaminan dari para tersangka bahwa lahan tersebut sah dan bebas masalah.

"Saya sudah melakukan pengecekan dan mereka menjamin lahan ini bersih. Bahkan, surat-surat yang ditandatangani pun atas nama Kepala Desa saat itu, yakni Buharis," jelasnya.

Diketahui, Buharis selaku penjual tanah juga menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Mas pada saat transaksi berlangsung, sementara Ridho Aljabar turut bertindak sebagai penjual.

Budi menekankan bahwa ia sama sekali tidak memiliki niat untuk merambah hutan. Ia berharap klarifikasi ini dapat menghilangkan stigma negatif yang selama ini melekat padanya.

"Saya berharap klarifikasi ini dapat membantu menghilangkan tudingan yang tidak benar terhadap saya. Saya juga berharap pihak berwenang dapat menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan memberikan keadilan bagi saya serta masyarakat lainnya yang mungkin menjadi korban penipuan serupa," pungkasnya menutup saat memberikan klarifikasi, (06/04/2026).

Dapur MBG Lipat Kain Disidak Dugaan Makanan Basi, Lingkungan Tak Layak: Butuh Evaluasi Total!

Mon, 06 Apr 2026 18:23:29 +0700

Kampar, Riau|KalimatRepublik- Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur produksi MBG di Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Senin (6/4/2026). Sidak ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat tentang makanan basi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Tim sidak yang dipimpin oleh Camat Kampar Kiri, Sri Nuryani, menemukan beberapa temuan penting, antara lain:

- Menu MBG yang basi dan sudah ditarik kembali oleh pengelola SPPG
- Lingkungan dapur yang perlu ditingkatkan, termasuk tempat pembuangan limbah yang belum sesuai standar. Limbah pembuangan akhir air limbah dialirkan ke parit jalan besar, namun parit tidak berfungsi/mampet sehingga air menggenang di tepi jalan.
- Kondisi dapur yang perlu diperbaiki untuk memastikan keamanan makanan

"Kami tidak akan mentolerir kondisi seperti ini. Pengelola MBG harus bertanggung jawab dan segera melakukan perbaikan total, termasuk memperbaiki sistem pembuangan limbah yang tidak sesuai standar," tegas Sri Nuryani.

Pengelola SPPG, Eko, mengakui adanya kesalahan dan berjanji untuk memperbaiki kondisi dapur dan meningkatkan kualitas makanan.

Sidak ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Satgas MBG Kabupaten Kampar, DR Hj Misharti, yang sedang menunaikan ibadah Umroh di Mekkah. Misharti meminta agar kasus ini diusut tuntas dan pengelola MBG bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi.

Masyarakat Kampar menanti tindak lanjut nyata dari pemerintah untuk menjaga kesehatan dan kepercayaan publik terhadap program MBG.

Advokat Suardi Siap Laporkan Ketua DPD GRANAT Riau ke Polda Riau

Mon, 06 Apr 2026 13:55:25 +0700

Pekanbaru, Riau - Advokat Suardi SH, MH, CPM, CPArb, akan melaporkan Ketua DPD GRANAT Riau, FS, ke Mapolda Riau terkait dugaan penyebaran berita hoax yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Laporan ini terkait dengan pernyataan FS yang menuduh adanya pemberian sejumlah uang kepada oknum penyidik Satresnarkoba Polresta Pekanbaru.

Suardi menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan akan membuktikan kebenaran di hadapan hukum. "Saya tidak akan membiarkan nama baik klien kami dicemarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya akan terus berjuang untuk membuktikan kebenaran," ujar Suardi.

Awal mula tuduhan tersebut muncul saat orang tua salah seorang terduga pengguna narkotika yang ditahan Polresta Pekanbaru mendatangi FS. Suardi menegaskan bahwa FS tidak memiliki bukti yang cukup dan hanya mengandalkan "perkataan" dari orang tua terduga tersebut.

"Uang 200 juta yang disebut adalah honorium jasa advokat, tidak ada penyerahan uang apapun terkait penanganan perkara kepada Satresnarkoba Polresta Pekanbaru," tegas Suardi.

Suardi telah mencoba berjumpa dengan FS untuk klarifikasi, namun tidak mendapatkan respon. Laporan ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan membersihkan nama klien Suardi dari tuduhan yang tidak berdasar. ????

Perusahaan dan Perkebunan Diminta Kontribusi Perbaikan Jalan Rakit Gadang - Domo

Mon, 06 Apr 2026 13:41:36 +0700

Kampar Kiri, Riau | KalimatRepublik - Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Eko Sutrisno S.Sos, memimpin rapat bersama perusahaan dan pengusaha lokal untuk membahas perbaikan jalan Rakit Gadang - Domo. Rapat ini bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Senin (06/04/2026), diruang aula Kantor Camat Kampar Kiri, Eko Sutrisno menekankan pentingnya kontribusi perusahaan dan pengusaha perkebunan yang beroperasi di Kecamatan Kampar Kiri. "Kita tidak berbicara untuk kita, tapi kita berbicara apa, berapa dan bagaimana kita bisa berbuat untuk kepentingan orang banyak," ujarnya.

Ia meminta perusahaan dan pengusaha perkebunan untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan jalan. "Kita minta kontribusi, untuk masing-masing perusahaan dan pengusaha perkebunan untuk sudah sepakat kita atas bantuan mereka," tambah Eko Sutrisno.

Rencana perbaikan jalan akan melibatkan seluruh stakeholder di Kampar Kiri, termasuk Pemerintahan Kecamatan, Polsek, Koramil, dan organisasi-organisasi lokal. Ruas jalan yang akan diperbaiki adalah dari Simpang Rakit Gadang Desa Lipat Kain Selatan hingga ke Desa Domo, dan jika perlu, hingga Desa Gema di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Eko Sutrisno berharap perusahaan dan pengusaha perkebunan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan jalan, karena kondisi keuangan Kabupaten Kampar yang tidak memadai. "Kabupaten bisa bantu sepanjang 500 meter. Kita minta attensi pihak perusahaan dan pengusaha, tidak ada kata pihak ketiganya," tegasnya.

Sri Nuryani S.ST, Camat Kampar Kiri, membuka dan menutup kegiatan rapat yang singkat padat dan tegas tersebut, menyampaikan, "Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perusahaan dan pengusaha perkebunan di wilayah Kecamatan Kampar Kiri atas partisipasi dan kontribusi dalam perbaikan jalan Rakit Gadang - Domo.

"Kami sangat mengapresiasi semangat gotong royong dan kepedulian Bapak/Ibu semua terhadap kemajuan infrastruktur di daerah kita. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat bagi masyarakat Kampar Kiri. Terima kasih!" Tutup Camat menyudahi rapat.

Dalam rapat ini, hadir seluruh Perusahaan dan Pengusaha Perkebunan beroperasi diwilayah Kecamatan Kampar Kiri. Rapat berlangsung aman dan kondusif.

Diduga Basi Tak Hanya 2 Sekolah, Di Sekolah Lain Diduga Siswa Sakit Perut, Satgas Perintahkan SIDAK!!

Sat, 04 Apr 2026 00:02:02 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Kasus dugaan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi di wilayah Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, terus berkembang. Tidak hanya terjadi di dua sekolah, keluhan serupa juga dilaporkan terjadi di sekolah lain hingga menyebabkan siswa mengalami sakit perut.

Awalnya, warga dihebohkan dengan informasi bahwa makanan yang disajikan di SD 012 dan SD 005 diduga sudah basi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak dapur produksi datang menarik kembali seluruh wadah makanan secara mendadak sebelum sempat dibuka atau dimakan oleh siswa.

"Anak-anak belum sempat membuka dan mengonsumsinya, tiba-tiba pihak dari dapur MBG datang untuk menarik kembali wadah yang masih berisi makanan tersebut," ujar narasumber dari pihak sekolah yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (4/4/2026).

Keprihatinan semakin meningkat setelah beredar foto yang menunjukkan kondisi makanan yang diduga berasal dari program tersebut terlihat sudah tidak segar, berubah warna, dan diduga sudah basi.

Dalam unggahan yang beredar, terlihat tulisan yang menyebutkan: "Buk tolong MBG nya udah basi buk, ni anak saya atas nama #*#**## sakit perut."

Informasi ini datang dari keluarga besar SDN 019 Kampar Kiri. Hingga berita ini diturunkan, (05/04/2026), belum diketahui secara pasti apakah makanan yang dikonsumsi berasal dari dapur yang sama dengan kasus sebelumnya atau tidak, mengingat saat ini sekolah sedang masa libur akhir pekan sehingga tim belum bisa mengonfirmasi lebih lanjut ke pihak sekolah.

Menanggapi polemik tersebut, pihak pengelola (SPPG) dapur MBG Lipat Kain melalui perwakilannya, Eko, memberikan klarifikasi. Ia mengakui telah menarik makanan tersebut, namun mengklaim bahwa saat dimasak dan dikirim kondisi masih layak.

"Sebelum distribusi, kami sudah cek dan hasilnya layak konsumsi. Namun, pada saat mendekati waktu konsumsi, ditemukan adanya sedikit perubahan pada rasa dan aroma. Sebagai langkah cepat dan bentuk tanggung jawab, kami segera mengambil keputusan untuk menarik seluruh makanan tersebut," jelas Eko.

Penjelasan ini, bagaimanapun, ditanggapi keras oleh Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain. Ketua Forum, Angki Mei Putra, SH, menilai kejadian ini sebagai bentuk penyalahgunaan program yang merugikan anak-anak.

"Alih-alih siswa mendapatkan makan bergizi, malah disajikan makanan basi. Kami menilai sangat tidak pantas jika anggaran sebesar Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per porsi tersebut masih juga dimark-up. Ini harus diusut tuntas, termasuk dugaan konflik kepentingan yang terjadi," tegas Angki.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Kampar, DR Hj Misharti, M.Ag, yang saat ini sedang menunaikan ibadah Umroh di Mekkah, memberikan instruksi tegas terkait kasus ini.

"Kita sepakat bahwa SPPG harus memberikan makanan yang layak dan aman dikonsumsi oleh anak-anak. Dan kami dari Satgas MBG Kabupaten Kampar siap turun dan melakukan pengawasan di lapangan," tegas Misharti via pesan WhatsApp.

Ia meminta data lengkap terkait kejadian ini untuk segera ditindaklanjuti dengan inspeksi mendadak (SIDAK).

"Kapan kejadiannya? Saya akan teruskan ke Sekretaris Satgas agar bisa segera dilakukan sidak," ujarnya.

Ditegaskan pula, Satgas di daerah bertugas melakukan pengawasan, sementara kebijakan terkait menu dan anggaran sepenuhnya merupakan wewenang Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

Keluarga Besar OMPUTAKA Gelar Halal Bi Halal Di Momen IdulFitri 1447 H

Sat, 04 Apr 2026 23:15:56 +0700

BANGKINANG KOTA, RIAU – OMPUTAKA menggelar Halal Bi Halal dalam rangka mempererat tali silaturrahmi, di kediaman Omputakawan Dr. Hendra Yunal didesa Kumantan, kecamatan Bangkinang Kota, sabtu 4/4/2026.

Diawali sholat magrib berjamaah, dilanjutkan makan malam bersama dan diakhiri doa bersama.

Presiden Omputaka, H. Yurnalis Basri, S.Sos, M.Si memberikan sambutan bahwa dalam momen halal bi halal keluarga besar Omputaka ini bukan hanya sekadar berkumpul, tetapi juga menjadi sarana untuk saling memaafkan dan mempereratkan silaturrahmi sesama keluarga besar Omputaka.

Halal bi halal ini momen yang sangat tepat memberi maaf atas khilaf dan salah antara sesama kita yang tergabung dalam keluarga besar OMPUTAKA dan berharap hubungan kekeluargaan. semakin erat. Selamat hari raya idul fitri, mohon maaf lahir dan bathin,” pungkasnya.

Presiden Omputaka yang akrab disapa Udo NBO berharap agar Omputaka menjadi role model bagi seluruh organisasi yang ada.

Kita semua harus bangga menjadi kelurga besar OMPUTAKA, sesuai dengan tekad, harus menjadi role model untuk organisasi yang lain. Hingga hari ini OMPUTAKA berjalan dengan sangat baik karena kelebihan omputaka terletak pada, pertama integritas, kedua transparansi, dan ketiga akuntabilitas,” terang UDO NBO yang juga Kadispora provinsi Riau.

Dengan semangat kebersamaan, OMPUTAKA pernah bermain dengan Semen Padang, PSMS Medan, dan terakhir Persija Jakarta. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melawan tim sepakbola Malaysia,” kilasnya.

Presiden Omputaka menyebut bahwa Omputaka tahun 2026 ini akan menggelar Omputaka Cup Sekaligus dirangkai dengan HUT OMPUTAKA ke-4.

Tuan rumah Dr. M. Hendra Yunal, M.Si dalam kesempatannya memberikan sambutan dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar OMPUTAKA yang telah hadir dalam acara halal bi halal ini.

“Selamat datang dikediaman kami, terimakasih bapak ibu, alhamdulillah berkenan untuk hadir memenuhi undangan keluarga besar OMPUTAKA dan semua dapat berkumpul disini, mohon maaf bilamana ada hidangan ataupun duduk tidak pada tempatnya. Semoga acara Halal Bi Halal ini di ridhoi Allah SWT,” harapnya.

Dihadiri Omptukawan dan Srikandi acara Halal Bi Halal ini diakhiri dengan saling bermaaf-maafan dan foto bersama.keluarga besar OMPUTAKA.

Isu Tangkapan Layar Himbauan di Grup Sekolah Lipat Kain Beredar, Menuai Sorotan!

Sat, 04 Apr 2026 16:51:46 +0700

Kampar, Riau - Beredarnya tangkapan layar himbauan di grup salah satu sekolah di Lipat Kain, Kampar Kiri, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Himbauan tersebut diduga berasal dari pihak sekolah dan berisikan permintaan agar orang tua siswa tidak memposting keluhan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial.

Himbauan tersebut berbunyi: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh... Kami beritahukan kepada orang tua siswa Lipatkain kami harapkan tidak memposting kejelekan MBG, karena akan berdampak jelek ke madrasah kita yaitu akan dialihkan MBG ke sekolah lain, jadi kami mohon komentar yang baik - baik saja, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih."

Masyarakat menilai himbauan tersebut sebagai bentuk intervensi dan intimidasi terhadap peserta didik, yang semestinya tidak mendapatkan perlakuan demikian. Forum Pemuda Lipat Kain telah meminta klarifikasi dari pihak sekolah dan pemerintah terkait isu ini.

"Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan intimidasi terhadap orang tua siswa. Kami menuntut klarifikasi dan tindakan tegas dari pihak berwenang," kata seorang perwakilan Forum Pemuda Lipat Kain.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kampar, yang saat ini berada di Mekkah, telah memberikan instruksi tegas kepada pihak sekolah untuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa adalah makanan yang layak dan aman.

"SPPG harus berikan makanan layak & aman! Satgas siap awasi dan perintahkan SIDAK ke lokasi," kata Ketua Satgas MBG Kampar.

Pemerintah diharapkan untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas kasus ini untuk memastikan hak-hak siswa terlindungi. ???? #LipatKain #MBG #Keadilan