Latest Posts

Jusmareni Pimpin SMAN 1 Kampar Kiri, Segudang Prestasi Terukir: 20 Persen Lulusan Tembus Perguruan Tinggi

Wed, 11 Nov 2026 16:39:37 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Memasuki usia ke-34 tahun, SMA Negeri 1 Kampar Kiri terus menunjukkan perkembangan melalui berbagai capaian prestasi di bidang akademik maupun nonakademik. Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Jusmareni, S.Sos., M.Pd., sejumlah prestasi berhasil ditorehkan peserta didik hingga tingkat Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau.

Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 SMAN 1 Kampar Kiri yang diperingati pada Rabu (11/11/2026) menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan pendidikan sekaligus mengungkap berbagai capaian keluarga besar sekolah tersebut.

Dalam sambutannya, Jusmareni menyampaikan rasa syukur atas berbagai prestasi yang telah diraih peserta didik maupun tenaga pendidik. Salah satu capaian yang membanggakan adalah sekitar 20 persen lulusan SMAN 1 Kampar Kiri Tahun Ajaran 2025/2026 berhasil lolos ke perguruan tinggi.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam upaya mendorong peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tidak hanya keberhasilan lulusan melanjutkan pendidikan, SMAN 1 Kampar Kiri juga mencatatkan sejumlah prestasi dalam berbagai kompetisi.

Di bidang kepramukaan, sekolah tersebut berhasil meraih Juara Umum tingkat Kabupaten Kampar.

Sementara di bidang olahraga, tim voli putri berhasil meraih Juara 2 tingkat Provinsi Riau serta Juara 2 tingkat Kabupaten Kampar.

Pada bidang akademik dan seni, peserta didik juga berhasil mengukir prestasi, di antaranya Juara 1 OMI mata pelajaran Geografi tingkat Kabupaten, Juara 1 O2SN Geografi, Juara 1 lomba puisi tingkat Kabupaten, Juara 1 menulis cerita pendek tingkat Kabupaten, serta Juara 2 lomba nyanyi solo tingkat Kabupaten.

Capaian membanggakan juga datang dari kalangan tenaga pendidik. Salah seorang guru SMAN 1 Kampar Kiri, Putri Adhila, S.Pd., berhasil meraih Juara 1 lomba catur tingkat Kabupaten dalam rangka kegiatan PGRI dan Juara 4 tingkat Provinsi Riau.

Prestasi tersebut menunjukkan bahwa semangat berkompetisi dan mengembangkan potensi tidak hanya tumbuh di kalangan peserta didik, tetapi juga di lingkungan tenaga pendidik.

Jusmareni berharap, ke depan SMAN 1 Kampar Kiri semakin maju dan berkualitas, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.

Ia menginginkan berbagai prestasi yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama seluruh unsur sekolah.

Peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik, serta pembentukan karakter generasi muda menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik.

Pembukaan perayaan HUT ke-34 SMAN 1 Kampar Kiri turut dihadiri tokoh pendidikan H. Syahran Kadir, yang pernah menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Kampar Kiri, serta unsur UPIKA Kecamatan Kampar Kiri.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari para alumni dan sejumlah pihak, di antaranya Capella, PT PSPI, PT Carisma Juita, serta para donatur lainnya.

Dukungan tersebut menjadi bentuk kepedulian berbagai pihak terhadap kegiatan pendidikan sekaligus memperkuat sinergi antara sekolah, alumni, dunia usaha, dan masyarakat.

Peringatan HUT ke-34 ini bukan sekadar perayaan bertambahnya usia sekolah, melainkan juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Di bawah kepemimpinan Jusmareni, SMAN 1 Kampar Kiri diharapkan terus berkembang, mempertahankan capaian yang telah diraih, serta melahirkan generasi muda yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di masa mendatang.

34 tahun perjalanan pendidikan menjadi bukti pengabdian. Kini, tantangan berikutnya adalah menjaga prestasi, meningkatkan kualitas, dan membawa SMAN 1 Kampar Kiri semakin maju.

Kebanggaan Masyarakat Riau, Pendiri Pekanbaru Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Tue, 10 Nov 2026 22:38:14 +0700

JAKARTA — Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerima langsung penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Alhamdulillah, ini merupakan penghormatan bagi Kota Pekanbaru dan seluruh masyarakatnya. Pendiri kota kita kini telah mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional. Kami bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas penghormatan kepada Marhum Pekan,” ujar Agung.

Marhum Pekan merupakan Sultan Siak Sri Indrapura ke-V. Sebelum menjadi sultan, Tengku Muhammad Ali berperan sebagai panglima dalam Perang Guntung melawan VOC Belanda di Pulau Guntung. Perlawanan tersebut merupakan bagian dari perjuangan Kerajaan Siak mempertahankan kedaulatannya.

Kiprahnya juga mencakup pengembangan kawasan Senapelan menjadi pusat perdagangan yang menjadi cikal bakal Kota Pekanbaru. Kajian sejarah mencatat bahwa penguatan jaringan perdagangan tersebut merupakan bagian dari strategi menghadapi dominasi ekonomi VOC.

Agung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, keluarga besar Kesultanan Siak, tokoh adat, sejarawan, serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Ia juga menghargai perjuangan para pendahulu yang telah merintis pengusulan tersebut.

“Penghormatan ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dan merawat Pekanbaru. Kita lanjutkan cita-cita beliau melalui pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Agung.

Menurut Agung, penghormatan kepada Marhum Pekan perlu diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin baik, lingkungan kota yang terawat, dan pelestarian sejarah. Ia juga mengajak seluruh warga, dari beragam latar belakang, untuk menjaga budaya Melayu sebagai jati diri Pekanbaru.

“Pekanbaru adalah rumah kita bersama. Siapa pun asal dan latar belakangnya, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kota ini dan menghormati budaya Melayunya. Semoga pengakuan ini semakin menguatkan kebersamaan kita membangun Pekanbaru,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengenalkan sosok Marhum Pekan melalui penggunaan namanya pada fasilitas publik, termasuk gerbang tol baru di kawasan Palas yang menggunakan nama Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah.

Agung berharap penganugerahan tersebut membuat generasi muda semakin mengenal Marhum Pekan, baik sebagai pendiri kota maupun pejuang yang melawan penjajahan. Keteladanan dan pengabdiannya diharapkan mendorong anak-anak Pekanbaru untuk berkarya dan mengambil peran dalam kemajuan kota.

PT YBS Terindikasi Kuat Cemari Lahan Perkebunan Warga Teluk Paman Timur, DLH Kampar Dituntut Bertindak Tegas!

Mon, 09 Nov 2026 21:32:31 +0700

KAMPAR – Dugaan pencemaran lingkungan yang mengarah pada aktivitas pabrik kelapa sawit PT Yuni Bersaudara Sejahtera (YBS) di Kabupaten Kampar menjadi sorotan serius. Limbah yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan tersebut terindikasi kuat mengalir melalui saluran air hingga memasuki kawasan lahan perkebunan masyarakat di Desa Teluk Paman Timur.

Persoalan ini bukan sekadar keluhan biasa. Dokumentasi visual yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi saluran air dengan warna kehitaman, aliran yang diduga membawa limbah, serta kondisi lahan di sekitar parit yang menjadi perhatian masyarakat.

Melalui unggahan akun TikTok @riauhariini, disebutkan bahwa aliran limbah masih berlangsung meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan tindak lanjut pemerintah terhadap dugaan pencemaran yang dikeluhkan masyarakat.

Apabila dugaan tersebut terbukti, dampak pencemaran tidak boleh dianggap persoalan sepele. Lahan perkebunan masyarakat merupakan sumber penghidupan warga yang harus dilindungi dari aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Aliran limbah yang diduga masuk ke kawasan perkebunan harus ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan perlu memastikan sumber aliran, kandungan zat pencemar, jalur pembuangan, hingga kemungkinan dampaknya terhadap tanah dan lingkungan sekitar.

PT YBS sebagai perusahaan yang disebut dalam keluhan masyarakat perlu memberikan penjelasan terbuka. Perusahaan harus menjawab apakah aliran tersebut berasal dari kegiatan operasional pabrik atau dari sumber lain.

Jangan sampai masyarakat terus menghadapi persoalan lingkungan tanpa mendapatkan kepastian mengenai sumber masalah dan langkah pemulihannya.

Sorotan juga tertuju kepada DLH Kabupaten Kampar. Kehadiran petugas di lapangan seharusnya diikuti pemeriksaan teknis, pengambilan sampel air, pengujian laboratorium, serta penyampaian hasil pemeriksaan secara transparan.

Publik membutuhkan jawaban konkret:

1. Apakah benar terdapat aliran limbah dari aktivitas PT YBS menuju lahan perkebunan masyarakat?

2. Apakah sampel air dan tanah telah diambil untuk diuji di laboratorium?

3. Apakah sistem pengolahan air limbah atau IPAL perusahaan berfungsi sesuai ketentuan?

4. Apakah ditemukan indikasi pembuangan limbah yang tidak sesuai standar lingkungan?

5. Apa tindakan pengawasan dan tindak lanjut yang telah dilakukan DLH?

6. Siapa yang bertanggung jawab apabila pencemaran terbukti berasal dari aktivitas perusahaan?

DLH tidak cukup hanya melakukan peninjauan. Hasil pemeriksaan dan tindakan lanjutan harus jelas serta dapat diketahui masyarakat.

Selain dokumentasi kondisi saluran air, beredar pula rekaman video berdurasi sekitar 1 menit 56 detik yang memperlihatkan sejumlah pekerja melakukan aktivitas di sepanjang saluran air.

Dalam rekaman tersebut terdengar percakapan yang mempertanyakan pihak pemberi perintah dan keberadaan mandor di lapangan.

Ucapan seperti, "Siapa yang suruh?" dan "Siapa nama mandornya?" menjadi bagian yang turut menarik perhatian.

Aktivitas tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama mengenai tujuan pekerjaan, pihak pelaksana, mandor, serta pemberi instruksi.

Apakah pekerjaan itu berkaitan dengan penanganan saluran air, pemeliharaan, atau kegiatan lainnya? Apakah terdapat hubungan dengan persoalan dugaan aliran limbah PT YBS?

Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui verifikasi lokasi, waktu, dan keterangan pihak terkait. Jangan sampai muncul spekulasi tanpa dasar yang justru mengaburkan persoalan utama.

Persoalan ini berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, mengatur kewajiban setiap pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang terbukti.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa kegiatan operasional PT YBS menyebabkan pencemaran, perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, termasuk kewajiban penanganan dan pemulihan lingkungan apabila diwajibkan.

Tidak boleh ada pembiaran terhadap pencemaran yang merugikan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya DLH, diminta memberikan perhatian serius dan membuka hasil pemeriksaan kepada publik.

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar kunjungan lapangan atau janji penanganan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa dugaan pencemaran benar-benar diperiksa, sumbernya diungkap, dan apabila ditemukan pelanggaran, tindakan tegas dilakukan.

Pertanyaan besarnya: Apakah PT YBS telah menjalankan pengelolaan limbah sesuai ketentuan? Jika tidak, siapa yang akan bertanggung jawab atas dugaan pencemaran lahan perkebunan masyarakat Teluk Paman Timur?

Jangan sampai perusahaan terus menjalankan aktivitasnya, sementara masyarakat harus menghadapi risiko kerusakan lingkungan dan menanggung dampaknya sendiri.

Catatan Redaksi: Dugaan keterlibatan PT Yuni Bersaudara Sejahtera (YBS) dalam pencemaran lingkungan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan hasil pengujian laboratorium. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT YBS serta DLH Kabupaten Kampar sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Pererat Silaturahmi, Bhayangkari Ranting Kampar Kiri Gelar Pertemuan Rutin, Kapolsek Ingatkan Bijak Bermedia Sosial

Mon, 09 Nov 2026 15:01:05 +0700

KAMPAR KIRI – Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan antaranggota, Bhayangkari Ranting Kampar Kiri menggelar pertemuan rutin sekaligus silaturahmi pengurus dan anggota, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB tersebut dilaksanakan di Aula Polsek Kampar Kiri, Kelurahan Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Pertemuan tersebut dihadiri Kapolsek Kampar Kiri Kompol Nurman, S.H., M.H., Wakapolsek Kampar Kiri Iptu Wahyu Saputra, S.H., para Kanit, Panit, serta seluruh personel Polsek Kampar Kiri. Turut hadir Ketua Bhayangkari Ranting Kampar Kiri, Ny. Leni Nurman, bersama jajaran pengurus dan seluruh anggota Bhayangkari.

Dalam sambutannya, Kapolsek Kampar Kiri Kompol Nurman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Bhayangkari Ranting Kampar Kiri beserta seluruh anggota yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Pada kesempatan itu, Kompol Nurman juga memberikan sejumlah arahan dan imbauan kepada seluruh anggota Bhayangkari agar senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial serta menghindari pola hidup mewah atau hedonisme.

Menurutnya, sikap sederhana, bijaksana, dan menjaga nama baik keluarga serta institusi Polri merupakan hal penting yang harus senantiasa diperhatikan.

Selain itu, Kapolsek juga menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi, kekompakan, dan keharmonisan di antara sesama anggota Bhayangkari Ranting Kampar Kiri.

Ia mengingatkan, apabila terdapat persoalan atau kesalahpahaman di antara anggota, agar diselesaikan melalui komunikasi yang baik dengan melibatkan Ketua Ranting Bhayangkari sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Selanjutnya, Ketua Bhayangkari Ranting Kampar Kiri, Ny. Leni Nurman, turut menyampaikan sambutan kepada seluruh pengurus dan anggota yang hadir.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan kekompakan keluarga besar Polsek Kampar Kiri dan Bhayangkari.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Melalui pertemuan rutin tersebut, diharapkan hubungan kekeluargaan, solidaritas, serta komunikasi antaranggota Bhayangkari Ranting Kampar Kiri semakin erat dalam mendukung tugas dan pengabdian keluarga besar Polri kepada masyarakat.

Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara

Sat, 07 Nov 2026 21:36:33 +0700

PEKANBARU — Penantian panjang masyarakat Pekanbaru untuk melihat pendiri kotanya mendapat gelar Pahlawan Nasional segera terwujud. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan akan dianugerahi gelar tersebut di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho akan hadir langsung di Istana Negara bersama Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri Agung serta ahli waris Marhum Pekan untuk menghadiri penganugerahan tersebut.

“Alhamdulillah, mimpi yang telah lama diperjuangkan masyarakat akhirnya terwujud. Kita bangga pendiri Pekanbaru mendapat penghormatan sebagai Pahlawan Nasional. Kebahagiaan ini milik masyarakat Pekanbaru, masyarakat Siak, dan seluruh Riau,” ujar Agung.

Harapan menjadikan Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional telah mengemuka sejak 1988. Perjuangan yang dirintis sejak lama itu terus dilanjutkan Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Agung Nugroho hingga membuahkan kabar baik mengenai rencana penganugerahan.

Kabar tersebut juga disampaikan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam pertemuannya dengan Agung. Bagi Wali Kota, penghormatan kepada Marhum Pekan menjadi capaian bersama seluruh pihak yang selama ini mendukung dan memperjuangkannya.

Marhum Pekan merupakan Sultan Siak Sri Indrapura ke-V, putra Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah atau Marhum Bukit, Sultan Siak ke-IV. Beliau melanjutkan pengembangan kawasan Senapelan yang dirintis ayahandanya hingga tumbuh menjadi pusat perdagangan dan cikal bakal Kota Pekanbaru.

Selain dikenal sebagai pendiri Pekanbaru, Marhum Pekan dikenang atas perjuangannya melawan Belanda di Pulau Guntung. Pengembangan pekan atau pasar yang beliau lakukan turut meletakkan dasar bagi pertumbuhan kota yang kini menjadi ibu kota Provinsi Riau.

Menurut Agung, sejarah tersebut menunjukkan eratnya hubungan Pekanbaru dengan Kesultanan Siak. Karena itu, penghormatan kepada Marhum Pekan juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan kembali sejarah dan kebudayaan Melayu kepada generasi muda.

“Saya mencintai Pekanbaru beserta sejarah dan budaya Melayunya. Menjaga marwah Melayu adalah tanggung jawab yang saya pegang dalam memimpin kota ini. Pekanbaru adalah rumah kita bersama, dan kemajuan kota harus berjalan dengan budaya Melayu yang tetap hidup serta menjadi jati dirinya,” tuturnya.

Jasa Kesultanan Siak bagi Indonesia juga tercatat melalui Sultan Syarif Kasim II, Sultan Siak ke-XII. Pada awal kemerdekaan, beliau mendukung Republik Indonesia dengan menyerahkan kekayaan, termasuk sumbangan sebesar 13 juta gulden. Sejarah pengabdian para sultan tersebut menjadi warisan kebanggaan masyarakat Riau.

Agung menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerintah pusat atas penghormatan kepada Marhum Pekan, serta kepada Pemerintah Provinsi Riau atas dukungannya. Apresiasi juga disampaikan kepada para pendahulu, tim pengkaji, sejarawan, tokoh adat, keluarga besar atau zuriah, dan seluruh masyarakat yang telah memperjuangkan pengusulan tersebut.

Penghormatan terhadap pendiri kota juga diwujudkan melalui pengabadian namanya pada infrastruktur di Pekanbaru. Pemko Pekanbaru telah memperoleh persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menggunakan nama Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah pada gerbang tol dalam kota yang menghubungkan ruas Pekanbaru–Dumai dengan Pekanbaru–Bangkinang.

Perubahan nama Jalan Palas menggunakan nama pendiri kota juga telah mendapat persetujuan. Penamaan gerbang tol dan jalan tersebut tinggal diresmikan sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengingat akan sejarah berdirinya Pekanbaru.

Agung berharap pengabadian nama tersebut membuat masyarakat, terutama generasi muda, semakin mengenal sosok Marhum Pekan dan memahami jasa para pendahulu yang membangun kota.

“Nama beliau kita hadirkan pada gerbang tol dan jalan agar terus dikenang. Kami ingin anak-anak kita tumbuh dengan mengenal pendiri kotanya, menghargai sejarahnya, dan mencintai budaya Melayu. Itulah warisan yang ingin kita jaga bersama,” kata Agung.

Berkat Laporan Warga, Polsek Kampar Kiri Tangkap Dua Terduga Penambang Emas Ilegal di Sungai Setingkai

Sat, 07 Nov 2026 21:23:42 +0700

Kampar Kiri – Jajaran Polsek Kampar Kiri Polres Kampar berhasil mengamankan dua orang pria terduga pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) di aliran Sungai Setingkai, Dusun IV Sei Napal, Desa Tanjung Mas, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, pada Sabtu (07?11?2026).

Kapolres Kampar Akbp Boby putra Ramadhan Sebayang melalui Kapolsek Kampar kiri Kompol Nurman menjelaskan bahwa Penindakan ini bermula dari laporan masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas tambang ilegal yang membuat air aliran sungai menjadi keruh dan terancam tercemar.

Mendapatkan informasi tersebut, Kapolsek Kampar Kiri segera memerintahkan Kanit Reskrim beserta tim personel untuk turun melakukan penyelidikan ke lokasi yang dilaporkan. Sekitar pukul 11.15?WIB, petugas mendapati adanya aktivitas penambangan di pinggiran sungai; saat akan dilakukan penangkapan, kedua pelaku sempat melarikan diri. Tim penyidik tidak menyerah dan melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan kedua terduga sekitar pukul 15.00?WIB.

Kedua terduga pelaku tersebut adalah MARZA (43 tahun), warga Desa Sungai Liti, dan JARUL (36 tahun), warga Desa Padang Sawah, keduanya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kampar Kiri. Dalam pemeriksaan awal, keduanya mengakui telah melakukan penambangan emas tanpa izin untuk mencari keuntungan. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit mesin Robin, satu alat pendulang emas, tiga lembar karpet, satu pipa spiral, serta satu botol yang diduga berisi air raksa.

“Keberhasilan penangkapan hari ini tidak lepas dari peran serta masyarakat yang berani melaporkan dugaan aktivitas yang merusak lingkungan. Kami akan terus melakukan penindakan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pertambangan tanpa izin di wilayah hukum kami,” jelas Kapolsek.

Kapolsek menambahkan bahwa pertambangan ilegal tidak hanya melanggar peraturan perundang?undangan, tetapi juga berbahaya karena dapat menyebabkan pencemaran aliran sungai, kerusakan ekosistem dan bahaya bagi kesehatan warga yang memanfaatkan air sungai tersebut. Kedua terduga beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Kampar Kiri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal?158 Undang?Undang Nomor?3 Tahun?2020 tentang Perubahan atas Undang?Undang Nomor?4 Tahun?2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tim penyidik saat ini sedang melengkapi berkas perkara guna berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk tahap pelimpahan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pihak Polsek Kampar Kiri mengimbau seluruh warga agar tidak mencoba melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin, serta terus berperan aktif melaporkan setiap dugaan PETI ke petugas kepolisian terdekat.

Agung Nugroho: Pemko Pekanbaru Segera Proses Pengusulan PPPK Penuh Waktu

Fri, 06 Nov 2026 19:02:14 +0700

PEKANBARU - Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Menyambut keputusan tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan segera menyiapkan pengusulan nama-nama PPPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Agung menyambut baik keputusan yang menjadi harapan bagi para pegawai tersebut. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas perhatian terhadap nasib para pegawai PPPK.

“Alhamdulillah, saya mewakili teman-teman PPPK di Pekanbaru sangat berterima kasih, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo yang peduli dengan nasib pegawai kita,” ungkap Agung, Jumat (6/11/2026).

Ia memastikan Pemko Pekanbaru akan segera mempersiapkan pengusulan seluruh nama PPPK paruh waktu agar dapat ditetapkan menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agung berharap proses pengusulan tersebut dapat berjalan lancar sehingga seluruh PPPK paruh waktu yang diusulkan benar-benar sudah berstatus penuh waktu pada Januari mendatang.

Menurutnya, perubahan status kepegawaian tersebut bukan hanya memberikan kepastian bagi para pegawai, tetapi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat juga bisa semakin baik seiring meningkatnya kepastian status dan kesejahteraan para pegawai.

"Mudah-mudahan bisa lancar, dan membuat kinerja Pemko Pekanbaru jadi lebih maksimal lagi," harapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan hasil keputusan final antara pemerintah dan DPR terkait skema penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku mulai 1 Januari 2027.

Keputusan tersebut menetapkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk lintas profesi, termasuk dosen, Satpol PP, tenaga medis, serta tenaga teknis. Selain itu, PPPK penuh waktu akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.

Sementara bagi 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri dan 2.482 guru di bawah Kementerian Agama, pemerintah memutuskan memperpajang masa perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.

Tarmizi Dabri Resmi Dilantik Jadi Camat Kampar Kiri Hilir, Siap Emban Amanah dan Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Fri, 06 Nov 2026 14:10:57 +0700

BANGKINANG KOTA – Tarmizi Dabri, S.Pd.I., M.Si., resmi dilantik sebagai Camat Kampar Kiri Hilir dalam pelantikan 29 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Jumat (6/11/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., yang mewakili Bupati Kampar, Ahmad Yuzar.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan jabatan barunya, Tarmizi Dabri kini dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Amanah tersebut menuntut kepemimpinan, integritas, serta kemampuan membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh unsur pemerintahan maupun masyarakat.

Dalam sambutan Bupati Kampar yang disampaikan Sekda Ardi Mardiansyah, ditegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan atau pergantian posisi, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial atau pergantian orang. Yang paling penting adalah bagaimana kinerja semakin meningkat. Jabatan merupakan amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen,” tegas Sekda.

Pesan tersebut menjadi penegasan bagi seluruh pejabat yang baru dilantik, termasuk Camat Kampar Kiri Hilir, agar mampu menerjemahkan kepercayaan yang diberikan menjadi peningkatan kinerja dan pelayanan nyata bagi masyarakat.

Sekda juga mengingatkan bahwa pejabat administrator memiliki peran strategis sebagai motor penggerak organisasi pemerintahan. Karena itu, setiap pejabat dituntut mengutamakan pelayanan publik yang profesional, cepat, efektif, dan efisien.

Selain integritas dan tanggung jawab, para pejabat juga diminta terus meningkatkan kapasitas diri, mengikuti perkembangan zaman, serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Tak kalah penting, sinergi dan kolaborasi antarlembaga serta seluruh unsur pemerintahan di wilayah kecamatan harus terus diperkuat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Pelantikan Tarmizi Dabri sebagai Camat Kampar Kiri Hilir diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa, serta mengoptimalkan pelayanan administrasi dan berbagai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat tentu berharap kepemimpinan camat yang baru dapat menghadirkan komunikasi pemerintahan yang terbuka, responsif terhadap aspirasi warga, serta mampu mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Kampar berpesan agar seluruh pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing dan menjalankan amanah sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan.

Kegiatan pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Wakili Bupati, Sekda Kampar Lantik 29 Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Integritas serta Peningkatan Kinerja ASN

Fri, 06 Nov 2026 14:07:58 +0700

BANGKINANG KOTA – Mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., melantik dan mengambil sumpah jabatan 29 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Jumat (6/11/2026).

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, dan dihadiri Asisten III Setda Kampar Alkautsar, S.STP., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar Riadel Fithri, S.P., M.Si., serta sejumlah undangan lainnya.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan, pemantapan kapasitas, dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kampar.

Dalam sambutan Bupati Kampar yang dibacakannya, Sekda Ardi Mardiansyah menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial ataupun pergantian pejabat, melainkan amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, hal terpenting dari pelantikan tersebut adalah terciptanya peningkatan kinerja organisasi pemerintahan. Setiap pejabat yang diberikan kepercayaan harus mampu menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar.

Ia menyebutkan, pejabat administrator dan pengawas memiliki peran strategis sebagai motor penggerak organisasi pemerintahan. Karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas kinerja, integritas, serta kesungguhan setiap pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam arahannya, terdapat sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian para pejabat yang baru dilantik.

Pertama, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efektif, dan efisien. Setiap perangkat daerah dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan mampu menghadirkan solusi atas berbagai kebutuhan maupun persoalan masyarakat.

Kedua, menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Setiap pejabat harus menjaga amanah jabatan serta tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ketiga, meningkatkan kapasitas diri, mengikuti perkembangan zaman, serta terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Selain itu, pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi ant perangkat daerah juga menjadi perhatian. Menurutnya, kerja sama yang solid merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

“Saya yakin, dengan kerja sama dan sinergi yang baik, kita dapat membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menghadirkan perubahan positif di lingkungan Pemkab Kampar, sekaligus memperkuat komitmen seluruh ASN dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kampar yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Mengakhiri sambutannya, Sekda menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia berharap para pejabat dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kemudahan dalam mengemban amanah untuk negeri yang kita cintai ini,” tuturnya.

Berikut 29 Pejabat yang Dilantik Beserta Jabatan Barunya:

Tarmizi Dabri, S.Pd.I., M.Si. – Camat Kampar Kiri Hilir.
Irwan AR, S.Pi. – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
Muhammad Syarief, S.Sos., M.Si. – Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
Rika Amalia, ST., MT. – Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
Abu Bakar, SE. – Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar.
Adri Dwison, S.Pi., M.Si. – Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.
dr. Alimora – Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bangkinang.
Elfian, SKM., M.Kes. – Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
dr. Firdaus Pratama Sabri, M.K.M., M.H. – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
Hadinur Rahman, S.STP., M.Si. – Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.
Ahmad Junaidi, SP. – Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.
Afdal, SH., M.Si. – Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
Siti Hajar Juniar Asmuni, ST. – Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.
Neni Lusiana, SE. – Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar.
Darwansyah, SH. – Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar.
Yusak, SKM. – Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.
Dodi Risman Saputra, SE. – Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.
Sahar, SP. – Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
Bambang, S.IP., M.Si. – Sekretaris Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
RR. Iid Amade Almutaqina, S.Sos. – Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
Dr. Andika Yuli Pratama, S.STP., M.Si. – Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.
Febby Admannur, S.STP., MM. – Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.
Zulfikar, S.Sos. – Kepala Seksi Informasi dan Pengolah Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar.
Herianto, SE., M.Si. – Kepala Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar.
Akbar Jamil Ramadhan, S.Tr.IP. – Lurah Air Tiris Kecamatan Kampar.
Helmiati, S.A.P. – Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
Sujarman, S.A.P. – Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
Amriyal, S.Sos. – Kepala Subbagian Keuangan Kecamatan Siak Hulu.
Ardiansyah, A.MR. – Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Rumbio Jaya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda kembali mengingatkan agar seluruh pejabat yang telah diberikan amanah dapat menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Sekda Kampar bersama para undangan kepada seluruh pejabat yang dilantik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Cegah Generasi Muda Terjerumus Narkoba, Kapolsek Kampar Kiri Edukasi 130 Siswa SMAN 2 Gunung Sahilan

Fri, 06 Nov 2026 14:02:20 +0700

GUNUNG SAHILAN, KAMPAR – Dalam upaya membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika, Polsek Kampar Kiri menggelar sosialisasi bahaya narkoba di SMAN 2 Gunung Sahilan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut mengangkat tema “Sosialisasi Bahaya Narkoba, Bentengi Generasi Muda Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebanyak kurang lebih 130 siswa dan siswi SMAN 2 Gunung Sahilan mengikuti kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna sekolah tersebut.

Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Kampar Kiri, Kompol Nurman, S.H., M.H., yang bertindak sebagai narasumber utama. Turut hadir Kasubsektor Gunung Sari Ipda Efendro Harta, Panit Opsnal Polsek Kampar Kiri Ipda Aprizal Jaafar, S.H., Ps. Panit Yanmin Intel Aipda Zaidanur, Bhabinkamtibmas Gunung Sahilan Aipda Darmawel, serta Bhabinkamtibmas Desa Gunung Sari Aipda Naldi Susanto, S.H.

Sementara itu, pihak sekolah diwakili Robi Putra selaku perwakilan Kepala SMAN 2 Gunung Sahilan.

Dalam sambutannya, Robi Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolsek Kampar Kiri beserta jajaran yang telah meluangkan waktu untuk memberikan edukasi kepada para siswa.

Ia mengingatkan bahwa kenakalan remaja, termasuk pengaruh dan penyalahgunaan narkoba, merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian bersama.

"Kami berharap seluruh siswa dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik, memahami materi yang disampaikan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari bahaya narkoba," demikian pesan pihak sekolah.

Dalam pemaparan materinya, Kapolsek Kampar Kiri Kompol Nurman menjelaskan berbagai aspek mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, mulai dari pengenalan jenis-jenis narkoba, ciri-ciri pengguna, faktor penyebab penyalahgunaan, hingga dampak fisik dan psikologis yang dapat ditimbulkan.

Kapolsek juga menguraikan dasar hukum pemberantasan narkotika, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011.

Tidak hanya itu, para siswa diberikan pemahaman mengenai ancaman pidana bagi penyalahguna dan pelaku tindak pidana narkotika, pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan, serta langkah-langkah pencegahan agar tidak terjerumus dalam lingkungan peredaran gelap narkoba.

Kompol Nurman juga menekankan pentingnya peran keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam membangun kesadaran kolektif untuk memerangi narkoba.

Edukasi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan keberanian generasi muda untuk menolak segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkotika, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas narkoba.

Kegiatan berlangsung melalui beberapa rangkaian acara, mulai dari pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan pihak sekolah, penyampaian materi, doa, hingga sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berinteraksi langsung dengan narasumber.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 10.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Polsek Kampar Kiri menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini, khususnya di kalangan pelajar, demi mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Optimalisasi Anggaran Daerah Jadi Kunci Realisasi Aspirasi Warga Rumbai

Mon, 05 Oct 2026 12:29:50 +0700

PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi menyoroti nasib 315 aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai kisaran Rp250 miliar untuk mengakomodasi kebutuhan dasar warga Rumbai.

Zulkardi menyampaikan hal tersebut dalam rapat Badan Anggaran DPRD Pekanbaru. Ia mengharapkan seluruh usulan masyarakat yang telah didaftarkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mendapat porsi pembahasan yang komprehensif, alih-alih sekadar memilih tiga usulan prioritas lewat mekanisme swakelola.

"Bagaimana dengan kurang lebih 315 aspirasi masyarakat yang sudah masuk SIPD dan telah kami himpun selama 2,5 tahun? Apakah usulan ini dapat ditinjau kembali sesuai skala prioritas?" sebutnya, Senin (5/10/2026).

Selama menjemput aspirasi di 65 titik reses, warga di wilayah Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur dominan menyuarakan pembenahan fasilitas publik. Kebutuhan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur jalan, penanganan masalah banjir, hingga normalisasi drainase.

Beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk segera dibenahi antara lain Jalan Gurindam 12, Jalan Sungai Umban, Jalan Sri Amanah, hingga akses menuju Kantor Camat Rumbai Barat. Selain itu, warga juga menantikan perluasan penerangan jalan umum (PJU) mulai dari kawasan Jembatan Siak IV, Jalan Yos Sudarso, hingga Simpang Bingung.

"Di balik setiap usulan, ada masyarakat yang menunggu jalan diperbaiki, ada warga yang menantikan persoalan banjir diselesaikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya," rincinya.

Zulkardi juga memberi penekanan pada penyediaan akses air bersih yang masih terbatas, terutama bagi warga Muara Fajar Timur dan Muara Fajar Barat. Minimnya jaringan air bersih membuat masyarakat setempat terpaksa merogoh kocek sekitar Rp5.000 per galon untuk memenuhi kebutuhan harian.

Terkait pencatatan SILPA daerah yang cukup besar, Zulkardi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mengevaluasi tingkat serapan anggaran. Ia sangat memahami bahwa Pemkot Pekanbaru harus mematuhi berbagai regulasi keuangan dan menghadapi keterbatasan ruang fiskal dalam menentukan prioritas pembangunan.

"Saya memahami bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat aturan yang harus dipatuhi. Namun kita perlu mengevaluasi bersama agar sisa anggaran ini bisa diselaraskan semaksimal mungkin dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan," terangnya.

Ia menyarankan agar Pemkot Pekanbaru dapat memberikan penjelasan yang transparan apabila ada usulan warga yang terpaksa ditunda pelaksanaannya tahun ini. Komunikasi publik ini dinilai penting agar masyarakat mengetahui kendala teknis serta rencana tindak lanjut pemerintah ke depannya.

Sebagai bentuk komitmen pengawalan, Zulkardi telah menyerahkan bundel data hasil reses tersebut kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Dokumen administratif ini diharapkan tidak sekadar diterima, tetapi diverifikasi secara faktual sebagai bahan pertimbangan rencana kerja pemerintah.

"Kami datang untuk membawa suara mereka ke dalam ruang pengambilan keputusan, dengan harapan data ini diverifikasi dan menjadi acuan perencanaan pembangunan kota ke depan," pungkasnya. (ADV)

Sabarudi: Pejabat yang Dilantik Harus Mampu Terjemahkan Program Wali Kota

Tue, 27 Oct 2026 12:25:05 +0700

PEKANBARU – Perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak cukup dinilai dari perubahan posisi dan struktur organisasi.

Kinerja pejabat baru dalam merealisasikan program pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur penting setelah Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho merotasi dan melantik 17 pejabat, Senin (26/10/2026).

Anggota DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mendukung langkah evaluasi dan rotasi tersebut.

Namun, ia berharap pergantian jabatan benar-benar berdampak pada efektivitas pemerintahan, bukan sekadar penataan birokrasi.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pejabat yang dinilai mampu mendukung visi dan program pemerintahan bersama wakil walikota.

"Pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru itu merupakan hak dan kewenangan walikota. Beliau yang mengetahui siapa pejabat yang bisa mendukung program-program pemerintahannya," ujar Sabarudi, Selasa (27/10/2026).

Sabarudi menilai, keberhasilan rotasi jabatan seharusnya tidak berhenti pada pelantikan dan penempatan pejabat di posisi baru.

Setiap pejabat dituntut mampu menerjemahkan target kepala daerah menjadi program kerja yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kedekatan pejabat dengan masyarakat agar kebijakan pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menjawab persoalan yang dihadapi warga.

"Yang kita harapkan, pejabat-pejabat yang dilantik ini betul-betul bisa mendukung program walikota dan wakil walikota, dekat dengan masyarakat, serta mampu menerjemahkan target yang sudah ditetapkan," katanya.

Pernyataan tersebut menempatkan pelaksanaan program dan kualitas pelayanan publik sebagai pekerjaan rumah bagi pejabat yang baru menerima amanah.

Masyarakat pada akhirnya membutuhkan hasil nyata dari birokrasi, mulai dari pelayanan yang lebih cepat hingga pelaksanaan program pemerintah yang tepat sasaran.

Karena itu, hasil evaluasi terhadap pejabat idealnya tercermin dalam peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), bukan semata-mata perubahan jabatan.

Sabarudi memahami bahwa evaluasi merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah untuk menilai kinerja aparatur dan menentukan pejabat yang perlu diganti maupun dipertahankan.

Ia menyebut evaluasi dapat dilakukan secara berkala, termasuk setiap enam bulan, sesuai dengan penilaian yang dilakukan wali kota terhadap masing-masing pejabat.

"Kalau wali kota melakukan evaluasi setiap enam bulan, tentu wali kota yang mengetahui apa saja yang dievaluasi dan bagaimana hasilnya. Ada pejabat yang diganti, ada juga yang dipertahankan. Itu berdasarkan penilaian beliau," ujarnya.

Meski mendukung kewenangan kepala daerah, Sabarudi berharap setiap keputusan promosi maupun rotasi jabatan tetap berorientasi pada peningkatan efektivitas pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Agung Nugroho melantik 17 pejabat di Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Pemko Pekanbaru, Tenayan Raya, Senin (26/10/2026).

Dari jumlah tersebut, empat pejabat menempati posisi baru pada jabatan strategis di lingkungan Pemko.

Perubahan susunan pejabat tersebut diharapkan memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas Pemko Pekanbaru. (ADV)

Roni Amril Desak PUPR Pekanbaru Pastikan Perbaikan Jalan Dikerjakan Sesuai Spesifikasi

Sun, 01 Nov 2026 12:22:57 +0700

PEKANBARU – Kalangan DPRD Kota Pekanbaru mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam menuntaskan program pemeliharaan jalan dan drainase sepanjang 2026.

Namun, dukungan tersebut disertai pesan agar seluruh pekerjaan yang sedang berjalan tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga memperhatikan kualitas hasil pembangunan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, H Roni Amriel SH MH, meminta agar sisa pekerjaan perbaikan jalan dan drainase tahun ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Intinya, support dari semua pihak, termasuk kita untuk pekerjaan ini sangat penting. Tapi tidak juga mengabaikan kualitas," sarannya, Minggu (1/11/2026).

Menurutnya, penyelesaian pekerjaan infrastruktur harus tetap mengutamakan mutu agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Dukungan DPRD tersebut sejalan dengan upaya Dinas PUPR Pekanbaru yang saat ini tengah mengejar target pemeliharaan jalan hampir 60 kilometer sepanjang 2026.

Dari total target tersebut, sekitar 47 kilometer telah terealisasi. Artinya, masih ada sekitar 12 kilometer jalan yang harus diselesaikan hingga akhir tahun.

Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Edwar Riansyah, menjelaskan sejumlah lokasi yang masuk dalam rencana pengerjaan meliputi kawasan Senapelan, Jalan Palapa, Jalan Cahaya Payung Sekaki, Jalan Taman Sari Bukitraya, kawasan sekitar Danau Buatan, hingga Jalan Limbungan Rumbai.

"Insya Allah, kami optimis sisa pekerjaan ini, bisa diselesaikan dengan memaksimalkan waktu dan anggaran yang tersedia," kata Edwar.

Tidak hanya jalan, Dinas PUPR juga terus menggesa pengerjaan drainase di enam ruas jalan. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pekerjaan di antaranya Jalan Suka Karya, Jalan Dharma Bakti, Jalan Paus, dan Jalan Embun Pagi.

Berdasarkan perkembangan di lapangan, progres pengerjaan drainase saat ini bervariasi antara 60 hingga 80 persen.

Edwar berharap seluruh pekerjaan tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan hingga akhir Desember 2026. Dengan begitu, manfaat pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat, terutama dalam mengurangi potensi genangan dan banjir.

"Mudah-mudahan pada pertengahan hingga akhir Desember, seluruh pekerjaan sudah selesai. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, terutama dalam upaya penanganan potensi banjir," harapnya.

Terkait kemungkinan penambahan lokasi pengerjaan drainase tahun ini, Edwar menyebut belum ada rencana penambahan titik baru untuk penanganan berskala besar. Hal tersebut mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar dua bulan.

Meski demikian, penanganan secara insidental tetap memungkinkan dilakukan, terutama jika ditemukan kerusakan infrastruktur yang membutuhkan perbaikan segera, seperti saluran yang patah maupun box drainase yang mengalami kerusakan.

Di sisi lain, Edwar mengakui anggaran yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan perbaikan jalan dan drainase di Kota Pekanbaru.

"Sangat perlu dukungan anggaran tambahan, agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh," akunya.

Untuk itu, Dinas PUPR berharap sejumlah titik drainase yang menjadi prioritas dapat kembali diusulkan dalam perencanaan anggaran 2027.

"Ini semata-mata, agar penanganan drainase bisa lebih maksimal, plus meminimalkan potensi banjir di sejumlah kawasan di kota ini," aku Edwar.

Dukungan DPRD dan perencanaan anggaran yang lebih memadai diharapkan dapat memperkuat upaya Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas infrastruktur. Dengan demikian, perbaikan jalan tidak hanya tuntas secara fisik, tetapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. (ADV)

Jangan Tunggu Banjir Datang, Roni Pasla Minta Waduk dan Embung Rutin Dirawat

Thu, 29 Oct 2026 12:20:06 +0700

PEKANBARU – Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan waduk dan embung yang dibangun untuk mengendalikan banjir mendapat perawatan rutin. Pemeliharaan diperlukan agar fasilitas penampungan air tersebut tetap berfungsi optimal saat hujan deras.

Roni mendukung rencana Pemko Pekanbaru mengaktifkan kembali Waduk Cipta Karya pada 2027, menjajaki pembangunan waduk baru, serta memanfaatkan lahan cekungan sebagai tempat penampungan air.

“Kita melihat upaya Pemko untuk mengendalikan banjir, salah satunya dengan membangun waduk dan embung di sejumlah lokasi rawan banjir,” kata Roni, Kamis (29/10/2026).

Namun, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus diikuti pemeliharaan secara berkala. Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi ialah pendangkalan yang dapat mengurangi kapasitas tampung air.

Roni menilai pendangkalan dapat mengurangi kemampuan waduk dan embung menampung air, terutama ketika hujan deras menyebabkan debit air meningkat.

“Selama ini kita kurang memperhatikan perawatan. Waduk dan embung harus diperiksa untuk memastikan apakah terjadi pendangkalan. Jika ada, perlu dilakukan normalisasi,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan berkala diperlukan untuk mengetahui kondisi fasilitas penampungan air sekaligus menentukan langkah penanganan yang dibutuhkan.

Jika ditemukan pendangkalan, Pemko Pekanbaru diminta segera melakukan normalisasi agar kapasitas tampung air kembali optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung upaya pengendalian banjir di sejumlah wilayah rawan genangan.

Roni meminta Pemko Pekanbaru memeriksa kondisi seluruh waduk dan embung secara rutin, bukan hanya berfokus pada pembangunan fasilitas baru.

Ia menegaskan, pemeliharaan menjadi bagian penting agar anggaran pembangunan infrastruktur pengendali banjir memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Jangan sekadar membuat, tetapi juga harus dirawat,” tegasnya. (ADV)

DPRD Pekanbaru Minta BPN Riau Buka Data Terkait Sengketa Lahan Meranti Pandak

Wed, 28 Oct 2026 12:01:26 +0700

PEKANBARU – Sengketa lahan di RW 06 dan RW 07, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, belum menemukan titik terang.

Komisi I DPRD Kota Pekanbaru berencana memanggil Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Riau untuk mengklarifikasi dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang menjadi landasan klaim penguasaan lahan oleh PT Kaluku Permai Wood Industries.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Rabu, 28 Oktober 2026 siang. Rapat dihadiri perwakilan masyarakat, kuasa hukum perusahaan, BPN, Bagian Hukum Pemerintah Kota Pekanbaru, serta jajaran Polresta Pekanbaru.

Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar, mengatakan pemanggilan Kanwil BPN diperlukan untuk menelusuri riwayat penerbitan sertifikat, termasuk memeriksa dokumen asli atau warkah pertanahan yang menjadi dasar penerbitan hak.

Menurut Robin, pemeriksaan tersebut penting agar status hukum lahan dapat dipastikan secara objektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi masyarakat maupun perusahaan.

“Kita ingin persoalan ini jelas. Jika memang hak masyarakat, harus dikembalikan kepada masyarakat. Namun, jika memang hak perusahaan, itu juga harus dihormati. Prinsipnya, kita harus adil dan tegak lurus pada kebenaran serta hukum yang berlaku,” ujar Robin seusai RDP.

Ia berharap Kanwil BPN segera dihadirkan dalam rapat lanjutan agar seluruh pihak memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum penguasaan lahan yang disengketakan.

Dalam RDP tersebut, perwakilan bagian Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Emon, memaparkan riwayat penerbitan SHGB atas nama PT Kaluku Permai Wood Industries.

Berdasarkan penjelasan BPN, SHGB Nomor 135/Meranti Pandak diterbitkan pada 27 Juli 2010 dengan luas 13.525 meter persegi. Sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor 91/HGB/BPN.14/2010 tertanggal 5 Mei 2010.

BPN menjelaskan, sertifikat tersebut merupakan hasil pembaruan SHGB Nomor 444 yang diterbitkan pada 21 November 1987 berdasarkan GS/958/Meranti Pandak/1971. Sertifikat sebelumnya memiliki luas 28.520 meter persegi dan masa haknya berakhir pada 18 November 2007.

Dalam proses pembaruan, luas tanah yang dimohonkan tercatat berbeda dari luas sertifikat sebelumnya. Perbedaan tersebut, menurut dokumen yang dipaparkan BPN, antara lain berkaitan dengan pelepasan sebagian lahan untuk kepentingan umum, termasuk Jalan Pesisir.

Emon menyebut, sebagian tanah seluas 2.449 meter persegi telah diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan pernyataan pelepasan hak tertanggal 3 Oktober 2003.

Selain itu, dokumen pertanahan mencatat pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas 3.676 meter persegi untuk digunakan sebagai jalan sarana umum pada 23 Oktober 2009.

Berdasarkan keterangan BPN dalam rapat, SHGB Nomor 135/Meranti Pandak masih berlaku hingga 27 Juli 2030.

BPN juga menyampaikan bahwa SHGB Nomor 135 dan SHGB Nomor 136 berasal dari bidang tanah induk yang sama, yakni SHGB Nomor 444.

Namun, terdapat perbedaan keterangan mengenai penyebab terpisahnya bidang tanah tersebut. Dokumen yang dipaparkan BPN mengaitkan pemisahan dengan pembangunan jalan, sedangkan pihak lain dalam forum menyebut keberadaan sungai dan turap di kawasan pesisir sebagai faktor yang menyebabkan lahan terpisah.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan peta bidang dan warkah pertanahan.

Di sisi lain, perwakilan masyarakat mempertanyakan dasar penerbitan SHGB yang digunakan perusahaan untuk mengklaim penguasaan lahan tersebut.

Masyarakat menyatakan memiliki dokumen berupa surat keterangan tanah. Namun, kuasa hukum perusahaan mempertanyakan kejelasan lokasi serta asal-usul tanah yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Perbedaan klaim itu membuat pemeriksaan riwayat tanah, peta bidang, dan dokumen asli penerbitan sertifikat menjadi penting untuk menguji dasar hukum masing-masing pihak.

Dalam RDP, BPN menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan yang muncul dalam rapat, pihaknya belum melihat adanya sengketa hak kepemilikan secara hukum perdata. Meski demikian, DPRD menilai klarifikasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan dasar penerbitan dokumen pertanahan yang dipersoalkan.

Kuasa hukum PT Kaluku Permai Wood Industries, Albert Simanjuntak, menegaskan perusahaan berpegang pada sertifikat HGB yang dimiliki sebagai dasar penguasaan lahan.

Albert menyebut dokumen hak perusahaan memiliki riwayat yang berawal dari sertifikat tahun 1971. Ia juga menyinggung pemeriksaan dalam perkara pidana terkait dugaan penempatan tanah tanpa hak yang berlangsung pada April lalu, ketika sertifikat HGB perusahaan dihadirkan sebagai bukti.

Menurut Albert, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan klaim kepemilikan, tetapi juga menyangkut tuntutan masyarakat agar lahan dikosongkan.

Ia mengatakan perusahaan telah menawarkan tali asih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan. Meski demikian, perusahaan tetap akan mempertahankan haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Albert juga mempersilakan masyarakat menempuh jalur hukum apabila meyakini memiliki hak atas tanah tersebut.

Ia berharap persoalan itu tidak terus berlarut-larut dan dapat diselesaikan melalui pembuktian hukum yang jelas.

RDP yang berlangsung di DPRD Pekanbaru tersebut belum menghasilkan kesimpulan mengenai pihak yang berhak atas lahan di Meranti Pandak.

Komisi I DPRD Pekanbaru akan menjadwalkan rapat lanjutan dengan menghadirkan Kanwil BPN Provinsi Riau. Pemanggilan itu diharapkan dapat mengungkap dasar penerbitan SHGB Nomor 444, riwayat bidang tanah, serta dokumen yang menjadi landasan pembaruan hak pada 2010.

Pemeriksaan warkah pertanahan juga dinilai penting untuk menelusuri hubungan antara sertifikat induk dan sertifikat yang terbit setelah pembaruan, sekaligus memperjelas perbedaan luas tanah serta riwayat pemisahan bidang yang dipersoalkan.

Hingga RDP berakhir, sengketa lahan di Meranti Pandak masih belum terselesaikan. Kepastian mengenai hak atas tanah tersebut kini menunggu pemeriksaan dokumen dan penjelasan lebih lanjut dari instansi pertanahan terkait. (ADV)

Jaga Keselamatan Pengendara, DPRD Pekanbaru Desak Peremajaan Pohon Tua

Wed, 07 Oct 2026 11:58:14 +0700

PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melakukan peremajaan terhadap pohon pelindung yang sudah berusia tua. Langkah tersebut dinilai penting karena sejumlah pohon saat ini mulai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, terutama saat terjadi angin kencang maupun hujan deras.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois, mengatakan pohon pelindung memiliki manfaat besar bagi lingkungan karena membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun untuk tumbuh. Namun, kondisi pohon yang sudah tua perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Menurut Rois, masyarakat tidak dapat langsung menebang pohon yang dianggap berbahaya tanpa memperhatikan aturan dan kewenangan pemerintah. Ia menilai penanganan pohon harus dilakukan secara tepat karena dapat menimbulkan dampak lain.

"Tidak bisa serta-merta ditebang sendiri karena dampaknya bisa bermacam-macam. Misalnya, berisiko tersengat listrik atau menimbulkan kejadian lain yang membahayakan," kata Rois, Selasa 6 Oktober 2026.

Ia meminta masyarakat melaporkan pohon yang sudah mengganggu, terutama jika mengenai jaringan listrik, jalan, atau fasilitas umum lainnya. Menurutnya, DLHK perlu melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah penanganan sesuai kondisi pohon tersebut.

Rois juga menegaskan setiap penebangan pohon akibat pembangunan, pelebaran jalan, maupun kepentingan lain harus disertai kompensasi berupa penanaman pohon baru. Ia menilai penggantian pohon penting dilakukan agar fungsi lingkungan tetap terjaga.

"Apabila ada pembangunan, pelebaran jalan, atau kepentingan lainnya yang mengharuskan pohon ditebang, harus ada kompensasi berupa penanaman pohon pengganti," ujar Rois.

Ia memberikan contoh, satu pohon yang ditebang dapat diganti dengan penanaman pohon baru dalam jumlah lebih banyak di lokasi lain yang memungkinkan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjaga jumlah ruang hijau dan keberadaan pohon sebagai penyangga lingkungan perkotaan.

"Jadi, silakan dilakukan peremajaan demi keselamatan dan kebaikan bersama. Namun, harus ada kompensasinya dengan menanam pohon di tempat lain. Intinya, keberadaan pohon sebagai penyangga lingkungan dan penghasil oksigen tetap terjaga," ujarnya.

Rois menambahkan, pemerintah perlu melakukan pendataan dan penyisiran terhadap pohon-pohon tua maupun pohon dengan dahan besar yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar. Ia meyakini pemerintah sudah memiliki data terkait pohon yang membutuhkan pemangkasan maupun penggantian.

Ia juga menyoroti beberapa jenis pohon yang memiliki sistem akar tertentu dan dapat merusak infrastruktur. Menurutnya, pohon yang akarnya berpotensi mengangkat permukaan aspal perlu segera ditangani agar tidak mengganggu fasilitas umum.

"Kalau pohon mahoni, misalnya, akarnya cenderung tumbuh ke dalam sehingga tidak terlalu mengganggu ke samping. Namun, ada beberapa jenis pohon yang akarnya dapat merusak aspal hingga permukaannya terangkat. Pohon-pohon seperti ini perlu segera ditangani atau diganti," kata Rois. (ADV)

Dukung Langkah Polda Riau, Tekad Abidin Usulkan Kader Antinarkoba di Setiap Sekolah

Wed, 28 Oct 2026 11:53:50 +0700

PEKANBARU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, mendukung rencana Polda Riau membentuk satuan tugas (satgas) antinarkoba di sejumlah sekolah. Ia mengusulkan pelajar dilibatkan sebagai kader antinarkoba untuk membantu mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan.

Tekad mengatakan ancaman narkoba kini mengkhawatirkan karena tidak lagi mengenal batas usia. Menurut dia, siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas perlu mendapat perhatian serius agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

“Ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sekarang tidak mengenal umur. Anak-anak SD, SMP, sampai SMA pun sudah banyak yang terpapar,” kata Tekad, Rabu, 28 Oktober 2026.

Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat sebelumnya menyatakan akan membentuk satgas di sejumlah sekolah dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat pencegahan dan memitigasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Rencana tersebut disampaikan pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Tekad menilai upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Sekolah juga perlu melibatkan siswa melalui program edukasi dan pembentukan kader yang mampu menyampaikan bahaya narkoba kepada teman sebaya.

Ia mengusulkan kader tersebut mendapatkan pelatihan selama satu hingga tiga bulan. Setelah dibekali pengetahuan mengenai bahaya narkoba, para pelajar diharapkan dapat mengingatkan teman-temannya sekaligus melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada pihak terkait.

“Kalau bisa, latih atau rekrut kader-kader antinarkoba di setiap sekolah. Anak-anak yang sudah mengetahui bahayanya bisa mengingatkan teman-teman mereka. Kalau mengetahui ada peredaran narkoba, mereka juga bisa melapor kepada pihak terkait,” ujarnya.

Tekad mengatakan organisasi siswa, seperti OSIS dan Pramuka, dapat dilibatkan dalam program tersebut. Edukasi dapat diberikan oleh BNNP Riau maupun Polda Riau sehingga para pelajar memiliki pemahaman yang memadai tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

Menurut dia, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, aparat, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, rencana pembentukan satgas perlu diikuti kegiatan edukasi yang berkelanjutan agar pencegahan tidak berhenti pada sosialisasi semata.

Komisi III DPRD Pekanbaru, kata Tekad, mendukung kegiatan positif tersebut. Ia berharap upaya pencegahan sejak usia sekolah dapat meningkatkan kesadaran pelajar untuk menjauhi narkoba sekaligus membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman. (ADV)

47 Kilometer Jalan Pekanbaru Diperbaiki, Roni Pasla Dorong Sisa Target Segera Dituntaskan

Fri, 30 Oct 2026 11:50:46 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 47 kilometer dari target 60 kilometer pada 2026. Capaian tersebut mendapat dukungan dari DPRD Pekanbaru yang berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat menjawab keluhan masyarakat setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan rusak.

Ketua Fraksi PAN DPRD Pekanbaru sekaligus anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah kota yang saat ini tengah menggesa perbaikan sejumlah ruas jalan.

"Kita mendukung Pemko yang sedang giatnya menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru," kata Roni Pasla, Jumat (30/10/2026).

Menurut Roni, perbaikan jalan tersebut menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang selama ini merasakan dampak ketimpangan prioritas pembangunan. Ia menyebut kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari tujuh tahun.

Roni menilai, pemerintah sebelumnya lebih memprioritaskan penyelesaian pembangunan kawasan perkantoran di Tenayan Raya. Akibatnya, menurut dia, sejumlah kebutuhan infrastruktur masyarakat belum mendapatkan perhatian yang seimbang.

"Pemko tentu diharapkan mampu mendengarkan keluhan warga kota yang hampir tujuh tahun lebih merasakan dampak dari ketimpangan prioritas pembangunan. Pemerintah sebelumnya lebih memprioritaskan penyelesaian pembangunan perkantoran Tenayan," ujarnya.

Karena itu, ia menyatakan dukungan terhadap perbaikan sejumlah ruas jalan yang kini dilakukan Pemko Pekanbaru. Ia berharap program tersebut terus berlanjut sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat merasakan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan informasi perkembangan pekerjaan pada Kamis (29/10/2026), Pemko Pekanbaru telah menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 47 kilometer. Dengan target 60 kilometer hingga akhir tahun, masih terdapat sekitar 13 kilometer yang harus dituntaskan.

Dalam pemantauan tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut meninjau beberapa ruas jalan, termasuk di kawasan Rumbai. Sejumlah ruas yang dipantau di antaranya Jalan Pembina, Jalan Lingkar Danau Buatan, Jalan M Nur, Jalan Siak I, Jalan Siak IV dan Jalan Pesisir.

Selain mendorong percepatan pembangunan, Roni juga mengajak masyarakat berpartisipasi menjaga infrastruktur yang telah diperbaiki. Menurut dia, pembangunan jalan perlu didukung kesadaran warga dalam menjaga lingkungan dan kebersihan.

"Selanjutnya kita harap masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk menjaga lingkungan dan kebersihan," tutupnya.

Dukungan DPRD tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya pemerintah kota menyelesaikan sisa target perbaikan jalan hingga akhir 2026. (ADV)

DPRD Pekanbaru Minta Orang Tua Pantau Penggunaan Gadget Anak Selama PJJ

Wed, 14 Oct 2026 11:47:00 +0700

PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru mengingatkan orang tua untuk mengawasi aktivitas anak selama penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada Rabu–Kamis (14–15 Oktober 2026). Pengawasan diperlukan agar peserta didik tidak berkeliaran di luar rumah di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru, Abu Bakar, menegaskan bahwa orang tua harus memastikan anak-anak tetap berada di rumah dan mengikuti kegiatan pembelajaran selama kebijakan PJJ berlangsung.

“Peran orang tua sangat penting. Jangan biarkan anak-anaknya bebas keluar rumah,” tegas Abu Bakar, Rabu (14/10/2026).

Menurut politisi PKB tersebut, kabut asap yang semakin parah dapat membahayakan kesehatan peserta didik. Anak-anak yang berkeliaran di luar rumah juga menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas dan gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Kami juga menginginkan, sekaligus melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di luar rumah,” ujarnya.

DPRD Minta Guru Ikut Mengawasi Siswa

Abu Bakar meminta guru turut berperan aktif mengingatkan murid agar tidak berkeliaran di luar rumah selama PJJ. Menurutnya, pengawasan terhadap peserta didik bukan hanya tanggung jawab orang tua, melainkan juga pihak sekolah.

Ia menyarankan sekolah menerapkan sanksi yang bersifat mendidik bagi siswa yang kedapatan melanggar imbauan tersebut.

“Guru bisa terapkan sanksi. Bagi yang kedapatan, bisa diberikan sanksi yang sifatnya mendidik,” tegasnya.

Ia berharap kerja sama antara orang tua dan guru dapat membantu menjaga keselamatan serta kesehatan peserta didik selama kabut asap menyelimuti Pekanbaru.

PJJ Berlangsung Dua Hari Akibat Kualitas Udara Memburuk

Pemko Pekanbaru menetapkan PJJ selama dua hari setelah kualitas udara kembali memburuk pada Selasa (13/10/2026) malam. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3/Disdik.Sekretaris.1/3358/2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran di Kota Pekanbaru.

Surat edaran yang diterbitkan pada 13 Oktober 2026 itu mengacu pada Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sekolah di bawah kewenangan Pemko Pekanbaru diminta melaksanakan PJJ dengan memperhatikan kondisi kualitas udara. Sementara itu, sekolah atau madrasah di bawah kewenangan Kementerian Agama serta kementerian dan lembaga lainnya di Pekanbaru diimbau menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Bagi sekolah yang terkendala akses listrik atau jaringan internet, pembelajaran dapat dilaksanakan menggunakan modul dengan penugasan berbasis rumah. Penyesuaian ini dilakukan untuk melindungi peserta didik dari dampak kabut asap selama kualitas udara belum membaik. (ADV)

Coffee Morning di Los Pasar Kuntu, Camat Musnaini Bersama UPIKA Serap Aspirasi Masyarakat dan Ninik Mamak

Fri, 06 Nov 2026 11:35:01 +0700

KAMPAR KIRI, KALIMATREPUBLIK.COM – Memperkuat sinergi lintas sektoral sekaligus menyerap langsung aspirasi masyarakat, Camat Kampar Kiri, Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md., bersama unsur pimpinan kecamatan (UPIKA) menggelar kegiatan Coffee Morning di Los Pasar Desa Kuntu, Rabu (04/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung santai dan penuh keakraban tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Kecamatan Kampar Kiri, Elvanita, S.KM., M.KM., Kapolsek Kampar Kiri Kompol Nurman, S.H., M.H., Danramil 05 Kampar Kiri Mayor Inf. Hendri Donan, perwakilan instansi tingkat kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat dan Ninik Mamak Kenegerian Kuntu.

Dalam sambutannya, Camat Kampar Kiri, Musnaini, menegaskan bahwa kegiatan Coffee Morning merupakan agenda rutin yang menjadi ruang komunikasi dan dialog terbuka antara pemerintah, aparat keamanan, instansi terkait, serta masyarakat.

Menurutnya, pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi, mendengarkan persoalan masyarakat, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kenegerian Kuntu.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat agar setiap persoalan dapat diketahui secara langsung dan dicarikan jalan keluarnya melalui koordinasi lintas sektoral.

Dalam sesi penyampaian arahan, Danramil 05 Kampar Kiri, Mayor Inf. Hendri Donan, menyoroti pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama melakukan langkah pencegahan secara swadaya serta tidak melakukan pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan kerusakan lingkungan.

Selain itu, Danramil juga menyampaikan informasi terkait program penerimaan prajurit TNI bagi putra daerah. Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi generasi muda daerah untuk mengabdikan diri kepada negara, dengan komitmen penempatan kembali di daerah asal sesuai ketentuan program.

Sementara itu, Kapolsek Kampar Kiri, Kompol Nurman, S.H., M.H., menyampaikan sejumlah imbauan penting terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan Operasi Patuh Lalu Lintas yang berlangsung hingga 8 November 2026. Warga diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Kapolsek juga menegaskan larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan karena terdapat konsekuensi hukum bagi siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.

Tak kalah penting, Kompol Nurman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Persoalan validitas data kemiskinan dan bantuan sosial turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Petugas sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar memberikan penjelasan mengenai sejumlah indikator yang dapat memengaruhi pengelompokan desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem pendataan sosial.

Beberapa faktor yang dipaparkan antara lain kapasitas daya listrik rumah tangga, kepemilikan aset, penghasilan atau gaji yang terintegrasi dengan data perbankan, serta sejumlah indikator lainnya, termasuk aktivitas judi online sebagaimana disampaikan dalam pemaparan petugas.

Bagi masyarakat yang merasa status desil atau data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, petugas menyarankan agar segera berkoordinasi dengan operator desa masing-masing untuk melakukan pemeriksaan dan rekonsiliasi data.

Langkah tersebut dinilai penting agar pendataan sosial benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

Sesi dialog menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut. Sejumlah Ninik Mamak Kenegerian Kuntu menyampaikan berbagai pertanyaan, keluhan, serta permohonan kejelasan kepada pemerintah kecamatan dan instansi terkait.

Beberapa persoalan yang menjadi sorotan di antaranya menyangkut regulasi dan perizinan perkebunan di wilayah adat, termasuk meminta kejelasan sikap Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan terhadap aktivitas perkebunan yang berkembang di wilayah tersebut.

Selain itu, Ninik Mamak juga mendesak percepatan perbaikan tiang listrik PLN yang mengalami kerusakan karena dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Persoalan teknis kelistrikan turut dipertanyakan, khususnya mengenai ketentuan jarak sambungan rumah (SR) dari tiang listrik utama menuju rumah warga.

Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta transparansi mengenai rincian biaya resmi prosesi pernikahan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Persoalan keamanan perkebunan kelapa sawit juga menjadi perhatian serius. Ninik Mamak meminta adanya solusi konkret serta penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian buah sawit secara massal yang selama ini meresahkan para petani.

Di sisi lain, akurasi penentuan status desil masyarakat kembali dipertanyakan. Para tokoh adat berharap pemerintah dapat memastikan mekanisme pendataan berjalan transparan, objektif, dan sesuai dengan kondisi ekonomi riil masyarakat.

Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat membutuhkan ruang komunikasi yang terbuka sekaligus kepastian tindak lanjut dari setiap persoalan yang disampaikan.

Kegiatan Coffee Morning yang digagas Camat Kampar Kiri bersama UPIKA ini diharapkan tidak berhenti sebatas pertemuan dan penyampaian arahan, tetapi mampu melahirkan langkah nyata melalui koordinasi antarinstansi sesuai kewenangan masing-masing.

Masyarakat Kenegerian Kuntu dan Kuntu Darussalam tentunya berharap berbagai persoalan yang menyangkut pelayanan publik, infrastruktur, keamanan, regulasi perkebunan, hingga bantuan sosial dapat segera memperoleh kejelasan.

Sinergi pemerintah, TNI-Polri, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kampar Kiri.

Tegaskan Jati Diri Kota Melayu, Muhammad Sabarudi Dorong Perluasan Razia Pekat

Fri, 09 Oct 2026 11:19:11 +0700

PEKANBARU - Razia penyakit masyarakat di Pekanbaru tak hanya menjaring 28 orang, tapi juga membongkar persoalan serius soal perizinan hotel dan wisma. Temuan itu yang kini jadi sorotan DPRD Kota Pekanbaru.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menilai Pemko Pekanbaru jangan hanya fokus menertibkan pasangan diduga bukan suami istri, tapi harus membongkar tuntas status izin usaha penginapan tersebut.

"Kalau perlu, Pemko harus menindaklanjuti perizinan hotel dan juga pajak, karena pada saat razia pemerintah menemukan hotel yang tidak memiliki izin dan juga izin yang sudah lama mati," tegas politisi PKS itu, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, razia yang digelar tim gabungan pada Kamis (8/10/2026) malam itu merupakan jawaban atas keresahan masyarakat. Namun, penegakan Perda Ketertiban Umum harus dibarengi dengan penertiban administrasi.

"Bagaimanapun kita ini berada di Pekanbaru yang berbudaya Melayu. Yang namanya Melayu identik dengan Islam, apalagi ada peraturan ketertiban umum. Hal-hal yang melanggar ketertiban umum harus ditindak," ujarnya.

Diketahui, razia pekat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, bersama Satpol PP. Lima lokasi disasar, yakni Hotel Aquatale, Homestay Bintang Lima, Wisma SMR, Parma Hotel, serta tempat hiburan malam Live House.

Wawako Markarius Anwar menyebut kegiatan ini adalah bagian dari upaya menjaga ketenteraman kota.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Pekanbaru," kata Markarius.

Ia memastikan razia serupa akan digelar rutin, termasuk penindakan terhadap izin usaha yang tidak sesuai peruntukan, tidak bisa ditunjukkan, atau sudah kedaluwarsa. (ADVERTORIAL)

Audiensi DPRD Pekanbaru, Plt Gubri Soroti Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan

Wed, 21 Oct 2026 11:16:15 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam menyelaraskan program pembangunan.

Pesan itu disampaikan saat audiensi pimpinan DPRD Kota Pekanbaru dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Rabu (21/10/2026).

Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, Wakil Ketua I Tengku Azwendi Fajri, dan Wakil Ketua II Muhammad Dikky Suryadi Khusaini.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi mengatakan pertemuan itu menjadi ruang bagi DPRD Kota Pekanbaru untuk menyampaikan pandangan sekaligus memperkuat kerjasama antar pemerintahan.

Menurut Syahrial, Plt Gubernur Riau menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan pembangunan Pekanbaru tidak bisa berjalan sendiri.

"Pesan Pak Gubernur, pembangunan Kota Pekanbaru harus dilakukan bersama-sama. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar pembangunan dapat berjalan searah dan saling mendukung," ujar Syahrial Abdi usai pertemuan.

Ia menyebut, semangat kolaborasi bukan hanya untuk Pekanbaru, tapi menjadi prinsip pembangunan di seluruh kabupaten dan kota se-Riau.

Selain itu, Syahrial juga menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan maupun perbedaan pandangan selama proses pembangunan. Komunikasi yang baik dinilai kunci agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Setiap persoalan sebaiknya dibicarakan dan diselesaikan melalui musyawarah. Yang terpenting adalah menjaga kekompakan, menyamakan persepsi, dan membangun komunikasi yang baik demi kepentingan masyarakat," tambahnya.

Melalui audiensi ini, Pemprov Riau berharap koordinasi dengan Pemko Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru semakin solid. Sehingga program pembangunan di ibu kota Provinsi Riau bisa selaras dengan prioritas pembangunan tingkat provinsi.

Sinergi ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan, mengurai persoalan daerah, serta mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Pekanbaru dan Riau secara luas. (ADV)

Tengku Azwendi Perjuangkan Beasiswa hingga S3 dalam Pembahasan Anggaran Pekanbaru

Tue, 27 Oct 2026 11:14:28 +0700

PEKANBARU - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2027 resmi bergulir. Dua isu klasik, perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir, kembali menjadi prioritas utama.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menyebut tahapan pembahasan saat ini sedang berlangsung di tingkat komisi-komisi.

Menurutnya, masing-masing komisi tengah membedah program kerja yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan pada level yang lebih tinggi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Pembahasan R-APBD 2027 sudah masuk tahapan pembahasan. Sekarang komisi-komisi juga sedang membahas program-program kerjanya. Kita tunggu laporan dari Banggar," ujar Azwendi saat dikonfirmasi, Selasa (27/10/2026).

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, meski ada banyak usulan, fokus pembangunan fisik pada 2027 masih sama: infrastruktur jalan dan pengendalian banjir yang menjadi keluhan utama warga.

Tak hanya infrastruktur, DPRD juga mendorong agar sektor pelayanan dasar tidak terabaikan.

Di bidang pendidikan, Azwendi berharap program pro-rakyat seperti bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP negeri tetap dilanjutkan. Program ini dinilai sangat membantu meringankan beban orang tua.

Selain itu, ia juga mendorong alokasi anggaran untuk program beasiswa pendidikan tinggi yang lebih inklusif, mulai dari jenjang D3, S1, S2, hingga S3.

Beasiswa tersebut diharapkan menyasar mahasiswa berprestasi, penghafal Al-Qur'an, hingga mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

"Yang menjadi perhatian kita tentu jalan, banjir, pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, termasuk beasiswa," tutup Azwendi.

Ia berharap, pembahasan yang masih berjalan ini nantinya dapat menghasilkan APBD yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. (ADV)

DPRD Pekanbaru Dorong Pengusutan Tuntas Kasus Karhutla hingga ke Aktor Intelektual

Thu, 08 Oct 2026 11:11:37 +0700

PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru memperpanjang masa Pembelajaran Jarak Jauh bagi siswa sekolah hingga Sabtu (10/10/2026) akibat kualitas udara yang masuk kategori Sangat Tidak Sehat. Kebijakan tersebut diambil menyusul bencana kebakaran hutan dan lahan yang terus memburuk dan melumpuhkan sektor pendidikan di Kota Pekanbaru, Kamis (8/10/2026).

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin. Kebijakan perpanjangan proses belajar dari rumah ini dinilai menjadi bukti nyata besarnya dampak bencana asap terhadap aktivitas masyarakat harian.

"Tentunya dengan Kapolri baru kita berharap para pelaku pembakaran lahan khususnya di Pulau Sumatera dapat ditindak tegas, karena sudah sangat mengganggu kehidupan masyarakat," kata Tekad Abidin, Kamis (8/10/2026).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menegaskan pentingnya konsistensi aparat dalam menindak para pelaku perusakan lingkungan. Penegakan hukum yang berjalan selama ini dinilai belum menyentuh tingkat pembuat kebijakan di level atas.

"Tentunya korporasi yang lahannya terbakar harus bertanggung jawab dan diusut tuntas apakah ada aktor intelektual pembakaran tersebut," tegas Tekad Abidin.

Di sisi lain, pelaksanaan sistem pembelajaran dari rumah dinilai membutuhkan pengawasan ketat serta komitmen bersama dari lingkungan keluarga. Sinergi antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dan para wali murid menjadi kunci utama efektivitas sistem belajar darurat tersebut.

"Disdik serta sekolah mesti mempersiapkan proses PJJ yang optimal seperti belajar tatap muka di sekolah," ujar Tekad Abidin.

Pemerintah daerah mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan anak selama masa belajar dari rumah berlangsung. Pihak sekolah juga diminta memantau perkembangan belajar siswa secara berkala agar capaian kurikulum tetap terpenuhi secara maksimal. (ADVERTORIAL)

PJJ untuk Lindungi Siswa, Tengku Azwendi Minta Sekolah Tak Membandel

Wed, 07 Oct 2026 11:09:28 +0700

PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, meminta Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang telah diberlakukan melalui edaran Wali Kota. Ia menilai seluruh sekolah harus mematuhi kebijakan tersebut karena dibuat sebagai langkah perlindungan terhadap siswa di tengah memburuknya kualitas udara Pekanbaru.

Azwendi meminta Dinas Pendidikan tidak hanya melakukan imbauan, tetapi juga memberikan teguran hingga sanksi kepada sekolah yang tetap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) tanpa mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, aturan yang telah diterbitkan harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh satuan pendidikan.

"Kita minta Dinas Pendidikan melakukan pengawasan. Kalau ada sekolah yang tidak mengindahkan edaran, berikan teguran atau sanksi sesuai aturan," tegas Azwendi, Rabu 7 Oktober 2026.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan PJJ diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kesehatan para peserta didik. Azwendi menilai ketidakpatuhan sekolah terhadap kebijakan tersebut dapat mengurangi efektivitas langkah pemerintah dalam melindungi siswa dari dampak buruk kualitas udara.

"Edaran itu dibuat untuk melindungi anak-anak kita. Jangan sampai aturan sudah dikeluarkan, tetapi di lapangan tidak dijalankan," ujar Azwendi.

Azwendi juga meminta Dinas Pendidikan memastikan tidak ada perbedaan perlakuan antar sekolah dalam penerapan kebijakan PJJ. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh sekolah menjalankan aturan selama kondisi kualitas udara masih belum membaik.

Sebelumnya, TK, SD, dan SMP Islam As-Shofa di Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, diketahui masih melaksanakan pembelajaran tatap muka meskipun pemerintah kota telah menerapkan kebijakan PJJ. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari sejumlah wali murid yang mengkhawatirkan kesehatan anak-anak.

Salah seorang wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan bahwa kebijakan PJJ yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan tentu telah melalui pertimbangan tertentu. Ia berharap seluruh sekolah dapat mengikuti arahan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

"Harusnya diindahkan. Aneh saja kalau sekolah tidak patuh terhadap dinasnya. Sepatutnya sekolah memberi contoh kepatuhan terhadap aturan," ujar wali murid tersebut. (ADV)