Latest Posts

Setahun Menanti Keadilan, Iin Suhelna Apresiasi Penetapan Tiga Tersangka: Minta Polsek Kampar Kiri Segera Lanjutkan Proses Hukum

Thu, 24 Sep 2026 22:25:22 +0700

KAMPAR, RIAU — Hampir setahun menanti kepastian atas laporan yang dibuatnya, Iin Suhelna akhirnya mendapat perkembangan hukum yang dinilai penting dalam perkara yang dilaporkannya ke Polsek Kampar Kiri. Penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Suhertati, Peri dan Siswanti, berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 23 September 2026.

Bagi Iin Suhelna, penetapan tersebut bukan sekadar perkembangan administratif dalam perkara, tetapi menjadi harapan baru untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi dirinya serta keluarga kecilnya.

Perkara tersebut bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/60/XI/2025/SPKT/UNITRESKRIM/POLSEK KAMPAR KIRI/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU, tertanggal 1 November 2025. Dalam dokumen kepolisian, Iin Suhelna tercantum sebagai pelapor/korban.

Setelah melalui proses penyidikan yang dimulai pada Januari 2026, Polsek Kampar Kiri akhirnya menerbitkan surat penetapan tersangka pada 23 September 2026.

Atas perkembangan tersebut, Iin Suhelna menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran penegak hukum, khususnya Polsek Kampar Kiri, yang telah menangani laporan tersebut.

Iin berharap langkah penyidik dalam menetapkan tiga tersangka menjadi awal dari proses hukum yang lebih lanjut dan tidak berhenti pada penetapan status tersangka.

Menurut Iin, dirinya bersama keluarga kecilnya telah menunggu proses hukum tersebut dalam waktu yang tidak singkat. Karena itu, ia berharap seluruh rangkaian penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan sebagaimana yang diharapkannya sejak laporan dibuat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada penegak hukum, khususnya Polsek Kampar Kiri, yang telah menangani laporan saya. Saya berharap proses hukum ini segera dilanjutkan sesuai ketentuan, sehingga saya dan keluarga kecil saya mendapatkan kepastian serta keadilan,” demikian harapan Iin Suhelna.

Iin secara khusus berharap Polsek Kampar Kiri segera mengambil langkah hukum lebih lanjut terhadap perkara tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Harapan itu disampaikan karena penetapan tersangka, bagi Iin, belum menjadi akhir dari perjuangan memperoleh kepastian hukum. Ia berharap penyidik melanjutkan proses perkara melalui tahapan berikutnya secara profesional, transparan dan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

“Saya berharap jangan berhenti sampai penetapan tersangka. Saya berharap ada langkah hukum selanjutnya dari Polsek Kampar Kiri sesuai aturan yang berlaku,” demikian inti harapan Iin atas perkembangan perkara tersebut.

Dalam surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, perkara tersebut disebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Dokumen kepolisian mencantumkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Surat tersebut juga mencantumkan tiga surat penetapan tersangka tertanggal 23 September 2026, masing-masing atas nama Suhertati, Peri dan Siswanti.

Bagi Iin, perkembangan tersebut menjadi momentum untuk memastikan perkara yang telah dilaporkannya sejak 1 November 2025 terus berjalan sesuai prosedur hukum.

Ia berharap penanganan perkara selanjutnya dapat memberikan kepastian, bukan hanya untuk dirinya sebagai pelapor/korban, tetapi juga bagi keluarga kecilnya yang selama ini menunggu kejelasan proses hukum tersebut.

Sementara itu, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum merupakan putusan pengadilan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para tersangka. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kini, (24/09/2026), harapan Iin Suhelna tertuju pada langkah Polsek Kampar Kiri selanjutnya: melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.

Jum'at Berkah, Keluarga Besar Patrolikriminal86.com Bagikan Sembako ke Dua Panti Asuhan di Beringin Taluk

Fri, 18 Sep 2026 23:04:15 +0700

KUANTAN SINGINGI, KALIMATREPUBLIK.COM — Keluarga besar Media Patrolikriminal86.com menggelar kegiatan sosial bertajuk “Jum'at Berkah — Bakti Sosial Berbagi Sembako” dengan menyambangi dua panti asuhan di kawasan Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (18/9/2026).

Mengutip pemberitaan Patrolikriminal86.com, kegiatan yang dilaksanakan sekitar pukul 15.30 WIB tersebut menyasar Panti Asuhan Generasi Harapan dan Panti Baihaqi Umar. Dalam kegiatan itu, keluarga besar media menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada masing-masing panti asuhan.

Kedatangan rombongan disambut hangat oleh pengurus serta anak-anak panti. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan pokok dan operasional panti.

Direktur Media Patrolikriminal86.com, Jasriadi, S.T., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial media kepada masyarakat.

“Kami hadir bukan untuk pamer, melainkan berbagi rezeki dan menyemangati adik-adik. Semoga bantuan ini meringankan beban pengurus dan bermanfaat. Tetap semangat belajar, jadi anak yang berbakti dan berguna bagi nusa bangsa,” ujar Jasriadi, seperti dikutip dari Patrolikriminal86.com.

Jasriadi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota tim serta para donatur yang telah ikut menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan tersebut.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi kedua panti asuhan sekaligus menjadi bagian dari upaya mempererat kepedulian dan silaturahmi dengan masyarakat.

Sementara itu, Pimpinan Redaksi Patrolikriminal86.com, Wawan Sahputra, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus melaksanakan kegiatan sosial secara berkelanjutan.

“Kami ingin buktikan kehadiran kami bukan hanya lewat tulisan dan berita, tapi lewat tindakan nyata berbagi kebaikan. Semoga ini menginspirasi pihak lain untuk ikut peduli,” ungkap Wawan, dikutip dari Patrolikriminal86.com.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian media terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

Pengurus kedua panti asuhan menyambut baik kunjungan dan bantuan yang diberikan. Mereka menyampaikan terima kasih atas perhatian serta kepedulian keluarga besar Patrolikriminal86.com.

Bantuan sembako tersebut dinilai dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan operasional panti.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan foto bersama. Selain menyerahkan bantuan, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar media dengan pengurus serta anak-anak panti asuhan.

Keluarga besar Patrolikriminal86.com berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada kesempatan berikutnya dan mendorong semakin banyak pihak untuk mengambil bagian dalam aksi sosial serta kepedulian terhadap sesama.

Lurah Lipatkain Imbau Warga Ikuti Shalat Istisqa, Ajak Bersama Memohon Turunnya Hujan

Fri, 18 Sep 2026 17:45:40 +0700

KAMPAR KIRI, KALIMATREPUBLIK.COM — Pemerintah Kelurahan Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, mengimbau sekaligus mengajak seluruh masyarakat Muslim dan Muslimah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Shalat Sunnah Istisqa.

Ajakan tersebut disampaikan menyusul kondisi musim kemarau panjang yang melanda wilayah setempat. Shalat Istisqa merupakan salat sunnah yang dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan.

Berdasarkan surat imbauan Pemerintah Kelurahan Lipatkain tertanggal 17 September 2026, pelaksanaan Shalat Istisqa akan digelar:

Hari/Tanggal: Sabtu, 19 September 2026
Waktu: Pukul 07.30 WIB hingga selesai
Tempat: Lapangan Mapolsek Kampar Kiri.

Pemerintah Kelurahan Lipatkain mengajak masyarakat untuk hadir dan mengikuti kegiatan tersebut secara bersama-sama. Peserta juga diimbau hadir 30 menit sebelum pelaksanaan dimulai.

Selain masyarakat Muslim/Muslimah, imbauan tersebut juga ditujukan kepada ASN Muslim/Muslimah yang berdinas atau bertugas di Kelurahan Lipatkain dan sekitarnya, serta karyawan swasta, BUMN dan BUMD yang beragama Islam.

Dalam pelaksanaannya, pengurus masjid diminta membawa sajadah panjang sebanyak tiga buah, sedangkan masyarakat diharapkan membawa sajadah masing-masing.

Imbauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah Forkopimcam dan Kepala Desa/Lurah se-Kenegerian Lipatkain pada Kamis, 17 September 2026, serta imbauan MUI Kecamatan Kampar Kiri berkaitan dengan kondisi musim kemarau panjang.

Lurah Lipatkain, Andi Sukma, S.Pi., turut mengajak masyarakat untuk bersama-sama memenuhi imbauan tersebut dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tersebut.

“Assalamu'alaikum. Bapak-bapak yang terhormat, kami menyampaikan agar kita semua mengikuti himbauan dimaksud di atas. Terima kasih.”

Melalui kegiatan ini, masyarakat Lipatkain diharapkan dapat bersama-sama melakukan ikhtiar dan memanjatkan doa agar Allah SWT memberikan rahmat berupa turunnya hujan, sekaligus membawa keberkahan bagi masyarakat dan lingkungan.

Wawako Pekanbaru Dorong Produk UMKM Naik Kelas Lewat Kurasi Indomaret

Fri, 18 Sep 2026 13:04:48 +0700

PEKANBARU, KalimatRepublik.com — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produknya.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui program pelatihan dan kurasi produk UMKM yang digelar PT Indomarco Prismatama atau Indomaret.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengapresiasi langkah PT Indomarco Prismatama yang memberikan ruang sekaligus pendampingan kepada pelaku UMKM untuk dapat menembus pasar ritel modern.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Kurasi Produk UMKM Provinsi Riau di Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (17/9/2026).

Menurut Markarius, program kurasi tersebut menjadi salah satu peluang bagi produk UMKM lokal untuk berkembang dan masuk ke jaringan ritel modern.

“PT Indomarco atau Indomaret di agenda ini menggelar pelatihan dan kurasi produk UMKM di Kota Pekanbaru. Kami Pemko Pekanbaru berterima kasih kepada Indomaret yang berkenan membuka diri untuk produk-produk UMKM di Pekanbaru,” ujar Markarius.

Ia menjelaskan, produk UMKM yang ingin masuk ke pasar ritel modern harus memenuhi sejumlah standar. Mulai dari kualitas produk, kemasan, harga hingga aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam proses kurasi.

“Kurasi ini adalah bagaimana kita menyesuaikan kebutuhan pasar melalui Indomaret, sehingga produk UMKM bisa masuk ke ritel. Tentunya ada standar yang harus dipenuhi, seperti standar produk, kemasan, harga dan lain-lain,” jelasnya.

Dalam program tersebut, sekitar 50 pelaku UMKM telah mengikuti proses kurasi produk.

Markarius menyebut, produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan dapat melanjutkan ke tahap kerja sama. Sementara produk yang belum memenuhi standar akan mendapatkan proses peninjauan dan pembinaan lebih lanjut.

“Nanti 50 produk ini akan dikurasi, yang sudah layak tinggal melakukan kerja sama. Kemudian yang belum layak akan di-review terus sampai memenuhi standar untuk kerja sama,” katanya.

Sementara itu, Manager Development Indomaret Pekanbaru, Yulianto, mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor UMKM.

Menurutnya, produk-produk asal Riau memiliki potensi untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, diperlukan kesiapan dari sisi standardisasi agar dapat diterima di jaringan ritel modern.

“Kami percaya bahwa produk-produk Riau memiliki potensi besar, kreativitas yang tinggi, kualitas rasa yang khas, serta daya saing yang tidak kalah dengan produk skala nasional. Namun, kami juga memahami bahwa untuk menembus pasar ritel modern dan menjangkau konsumen yang lebih luas, diperlukan adanya standarisasi,” ujar Yulianto.

Karena itu, kegiatan kurasi tidak hanya dilakukan untuk menyeleksi produk, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendampingan terhadap pelaku UMKM.

Pendampingan tersebut mencakup pemahaman mengenai higienitas, standar kemasan, kepastian legalitas serta kontinuitas produksi.

Aspek-aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan pasar ritel modern secara berkelanjutan.

Yulianto berharap kolaborasi antara pemerintah, legislatif, asosiasi seperti Genpro dan pihak Indomaret dapat terus berjalan secara berkesinambungan.

“Semoga kolaborasi sinergis antara legislatif, eksekutif, asosiasi seperti Genpro, dan Indomaret ini dapat terus berjalan berkesinambungan demi mewujudkan UMKM Provinsi Riau menuju UMKM naik kelas,” pungkasnya.

Program kurasi tersebut sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM Pekanbaru dan Riau untuk memperluas akses pemasaran, dengan tetap memperhatikan aspek kualitas, legalitas, kemasan dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar.

Sumber: Pemerintah Kota Pekanbaru.

Ketua TP PKK Pekanbaru Raih Apresiasi Nasional Pendidikan dan Literasi, Wako Agung: Perluas Manfaat Untuk Masyarakat

Fri, 18 Sep 2026 12:10:18 +0700

JAKARTA, KALIMATREPUBLIK.COM — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Bunda Literasi Kota Pekanbaru, Sulastri Agung Nugroho, meraih penghargaan tingkat nasional melalui Apresiasi Swara Cantika (ASCA) 2026.

Sulastri menerima penghargaan dalam kategori Pemberdayaan Perempuan bidang Pendidikan dan Literasi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, pada malam puncak ASCA 2026 di Jakarta, Kamis (17/9/2026) malam.

Penghargaan tersebut diberikan atas kiprah Sulastri dalam mendorong pemberdayaan perempuan sekaligus memperkuat pendidikan dan budaya literasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam menjalankan perannya sebagai Ketua TP PKK, Sulastri menggerakkan kader hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memperkuat peran keluarga sebagai ruang pendidikan pertama bagi anak.

Selain itu, perempuan juga didorong untuk semakin mandiri, produktif, percaya diri, serta mampu mengambil peran dalam memberikan perubahan positif di lingkungan masing-masing.

Sementara sebagai Bunda Literasi Kota Pekanbaru, Sulastri membangun kolaborasi dengan pemerintah, sekolah, perpustakaan, komunitas, serta masyarakat untuk meningkatkan minat baca dan memperkuat budaya literasi keluarga.

Menurut Sulastri, literasi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi, mendidik anak, menjaga kesehatan keluarga, mengelola ekonomi, hingga mengambil keputusan secara bijak.

“Karena itu, gerakan PKK dan literasi tidak dapat dipisahkan. Perempuan, khususnya para ibu, adalah pendidik pertama dalam keluarga dan memiliki peran besar dalam menentukan masa depan anak-anak,” ujar Sulastri.

Sulastri menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya. Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama para kader PKK, pendidik, pegiat literasi dan masyarakat Kota Pekanbaru.

“Alhamdulillah, saya bersyukur menerima penghargaan ini. Sejatinya penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, terutama para perempuan hebat yang terus bergerak, berkarya, dan memberikan manfaat,” katanya.

Ia menegaskan penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir, melainkan motivasi untuk memperluas gerakan pendidikan, literasi dan pemberdayaan perempuan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Sulastri berharap perempuan di Kota Pekanbaru semakin berdaya, sementara anak-anak semakin dekat dengan buku dan pendidikan.

“Dari perempuan yang berdaya dan keluarga yang kuat, akan lahir generasi Pekanbaru yang cerdas, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho turut menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih Ketua TP PKK sekaligus Bunda Literasi Kota Pekanbaru tersebut.

Menurut Agung, penghargaan tingkat nasional itu turut membawa nama Kota Pekanbaru sekaligus menunjukkan perhatian terhadap berbagai gerakan pemberdayaan perempuan, pendidikan dan literasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Ini membanggakan bagi Kota Pekanbaru. Penghargaan ini adalah milik seluruh perempuan Pekanbaru, kader PKK, pendidik, dan pegiat literasi yang terus bekerja di tengah masyarakat,” ujar Agung.

Agung berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai sebuah capaian seremonial, tetapi dapat semakin memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan dan sumber daya manusia di Kota Pekanbaru.

“Penghargaan bukanlah tujuan akhir. Yang paling penting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu mempersiapkan generasi Pekanbaru yang lebih baik,” tutupnya.

Apresiasi Swara Cantika (ASCA) 2026 merupakan ajang penghargaan tingkat nasional yang diselenggarakan Cantika sebagai bentuk apresiasi terhadap perempuan yang dinilai berkontribusi dan memberikan dampak bagi masyarakat serta perjalanan kesetaraan perempuan di Indonesia.

Kapolres Kampar Pimpin 98 Personil Padamkan 7 Titik Api di Sungai Sarik–Balung

Thu, 17 Sep 2026 20:36:54 +0700

KAMPAR – Jauh, terjal, berbatu, minim air, tanpa sinyal — tak satu pun hal itu menyurutkan tekad untuk menyelamatkan bumi. Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, memimpin langsung tim gabungan menembus perjalanan berat sejauh ± 50 kilometer yang memakan waktu 5 jam untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang tersebar di perbatasan Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri dan Desa Balung, Kecamatan XIII Koto Kampar, pada Kamis (17/9/2026). Operasi dimulai sejak pukul 07.00 WIB dan berlangsung terus-menerus hingga laporan ini disampaikan.

Tidak kurang dari 7 titik api ditemukan berkobar di kawasan perbukitan terpencil tersebut, membakar lahan seluas ± 10 hektar. Ketujuh titik tersebar di dua wilayah kecamatan yang berbatasan, dengan koordinat yang tersebar di area yang sulit dijangkau. Identitas pemilik lahan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

Perjuangan di lapangan terasa sejak langkah pertama menuju lokasi. Medan berupa perbukitan terjal berbatu cadas membuat pergerakan menjadi sangat berat. Sumber air berada sangat jauh dan jumlahnya terbatas. Jaringan komunikasi sama sekali tidak tersedia, sehingga koordinasi antar-tim harus dilakukan secara langsung dari satu titik ke titik lainnya — menambah kesulitan sekaligus memperpanjang waktu kerja.

Namun keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Sebanyak 98 personel bergerak menyatu di bawah komando langsung Kapolres Kampar: 53 personel Polres Kampar & Polsek Kampar Kiri, 28 personel Brimobda Polda Riau, 2 personel TNI, 10 personel Manggala Agni, serta 5 personel RPK PT. Ciliandra.

Berbekal peralatan yang diangkut dan dioperasikan dengan susah payah di medan berat — 9 unit kendaraan roda empat, 13 unit roda dua, puluhan gulung selang, 10 unit nozzle, 6 unit Mini Streker, 2 unit mesin Robin, hingga 50 jerigen cairan pemadam api X-fire — tim bekerja bergantian, mengangkut air dari kejauhan, menyiram setiap jengkal tanah yang terbakar, dan membatasi perambahan api.

"Hari ini kami membuktikan bahwa tidak ada medan yang terlalu jauh, tidak ada bukit yang terlalu tinggi, dan tidak ada keterbatasan yang boleh mengalahkan niat kami untuk menjaga alam. Perjalanan 5 jam ini adalah bukti nyata: kami datang bukan sekadar memadamkan api, tetapi menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah di Kabupaten Kampar adalah tanggung jawab kami," tegas Kapolres Kampar.

"Api mungkin menyusup ke tempat yang sulit dijangkau, tetapi tekad kami untuk menjangkaunya jauh lebih besar. Kami tidak akan pulang sebelum lahan benar-benar dingin dan aman," tambahnya.

Hingga laporan disampaikan, ketujuh titik api telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, sisa-sisa asap masih terlihat keluar, menandakan bara belum sepenuhnya hilang dari kedalaman tanah. Tim tetap bertahan di lokasi, terus melakukan pendinginan secara bertahap dengan memanfaatkan setiap sumber air yang tersedia, serta melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.

Kondisi di lapangan tetap dipantau secara ketat. Personel akan terus melakukan penyiraman hingga dipastikan tidak ada lagi potensi api menyala kembali. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan segera melaporkan jika melihat asap atau titik api ke nomor layanan 110 atau ke pos keamanan terdekat — agar perjuangan berat ini tidak sia-sia.

Coffee Morning di Dapoer MiMi, Camat Kampar Kiri Dorong Sinergi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Thu, 17 Sep 2026 15:31:45 +0700

KAMPAR KIRI, KALIMATREPUBLIK.COM — Camat Kampar Kiri, Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md., menggelar kegiatan coffee morning bersama unsur Forkopimcam dan berbagai stakeholder Kecamatan Kampar Kiri di Dapoer MiMi, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi dan dialog lintas sektor untuk memperkuat sinergi sekaligus menyampaikan arah program kerja Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri, khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sejumlah stakeholder hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Puskesmas Kampar Kiri, Kepala BPP Kecamatan Kampar Kiri, Korwil Pendidikan Kecamatan Kampar Kiri, Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri, Manager ULP PLN Lipat Kain, Lurah Lipat Kain, Kepala Desa Lipat Kain Selatan, Kepala Desa Lipat Kain Utara, Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita dan tokoh pemuda.

Dalam forum tersebut, Musnaini mengajak seluruh stakeholder untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat. Menurutnya, peningkatan pelayanan masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

“Kita ingin seluruh stakeholder dapat bersinergi dan bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Musnaini.

Pesan tersebut menjadi salah satu poin utama dalam kegiatan coffee morning, yakni bagaimana setiap unsur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat memberikan pelayanan yang semakin responsif serta mampu menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Pemerintah kecamatan juga mendorong agar komunikasi antara kecamatan, pemerintahan desa dan kelurahan, instansi pelayanan, lembaga pendidikan, kesehatan, keagamaan, kelistrikan, unsur adat serta tokoh masyarakat terus terbangun.

Selain penyampaian program dan arahan, kegiatan tersebut diisi dengan dialog bersama para stakeholder.

Forum dialog menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai masukan, informasi dan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dengan adanya komunikasi langsung lintas sektor, setiap pihak dapat memahami persoalan di lapangan sekaligus melakukan koordinasi sesuai kapasitas dan kewenangannya.

Camat Kampar Kiri menekankan bahwa sinergi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Kegiatan coffee morning yang berlangsung di Dapoer MiMi tersebut juga memperlihatkan pendekatan komunikasi yang lebih informal. Meski dikemas santai, forum tetap diarahkan pada pembahasan kepentingan masyarakat dan penguatan hubungan kerja antarstakeholder.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri menunjukkan komitmen untuk menjadikan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari pelaksanaan program kerja dan pelayanan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, instansi vertikal maupun pelayanan publik, serta unsur adat dan masyarakat dinilai penting agar berbagai program dapat berjalan secara terkoordinasi.

Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md., berharap komunikasi dan dialog seperti ini dapat terus dilakukan sehingga pemerintah tidak hanya menjalankan program, tetapi juga memperoleh masukan langsung dari berbagai unsur yang berada di tengah masyarakat.

Dengan semangat sinergi, dialog dan pelayanan, Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri mendorong seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengambil peran dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di wilayah Kecamatan Kampar Kiri.

Momentum Hari Pelanggan Nasional, PLN dan Pemkab Kampar Sinergikan Keandalan Listrik

Thu, 17 Sep 2026 14:47:07 +0700

BANGKINANG — PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bangkinang terus berupaya meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah Kabupaten Kampar. Memanfaatkan momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, PLN menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar guna memperkuat sinergi dan peningkatan kualitas pelayanan, Senin (14/9/2026).

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Manager PLN UP3 Bangkinang, Doni Hernandi, diterima oleh Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, di ruang kerjanya. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kampar, Irwan AR.

Doni Hernandi mengungkapkan, pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk mendengar langsung aspirasi pemerintah daerah terkait kondisi kelistrikan terkini di tengah masyarakat. Menurutnya, peran aktif pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung kelancaran tugas PLN.

“Pemkab Kampar adalah pemangku kepentingan (stakeholder) utama bagi kami. Melalui audiensi dan komunikasi intensif seperti ini, kami memetakan kebutuhan serta masukan dari daerah yang nantinya akan menjadi evaluasi dalam peningkatan mutu layanan,” ujar Doni.

Lebih lanjut, Doni menegaskan komitmen PLN untuk terus memeratakan akses listrik, termasuk di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis atau berakses sulit.

“Harapan Bapak Bupati, khususnya terkait layanan bagi masyarakat di wilayah terbatas, tentu menjadi prioritas dan perhatian utama kami. PLN terus berupaya keras agar listrik yang andal bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyambut baik inisiatif dan langkah proaktif PLN UP3 Bangkinang. Ia berharap komunikasi lintas sektoral ini mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur kelistrikan di daerahnya.

“Kami mengapresiasi jajaran PLN yang terus bersinergi dengan Pemkab Kampar. Harapan kami ke depan, elektrifikasi bisa menjangkau seluruh pelosok daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses,” ungkap Ahmad.

Kolaborasi antara PLN dan Pemkab Kampar ini diharapkan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan energi dasar, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian dan menunjang aktivitas sosial warga setempat.

Melalui semangat Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Bangkinang menjadikan momentum ini sebagai tonggak untuk mewujudkan pelayanan kelistrikan yang cepat, responsif, mudah, dan andal bagi seluruh pelanggannya.

Sumber : PLN

Laporan : RANO

Hari Pramuka ke-65, Agung Nugroho Dorong Pramuka Pekanbaru Jadi Pelopor Ketahanan Pangan

Sun, 13 Sep 2026 11:59:17 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mendorong Gerakan Pramuka tidak hanya menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda, tetapi juga mampu melahirkan karya nyata dan mengambil peran dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Pekanbaru.

Pesan tersebut disampaikan Agung dalam Peringatan Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026 yang digelar di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Sabtu (12/9/2026).

Dalam momentum tersebut, Agung mengajak seluruh anggota Pramuka menjadikan peringatan Hari Pramuka sebagai momentum untuk memperkuat karakter, meningkatkan keterampilan, menumbuhkan kemandirian serta memperbesar kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

“Atas nama Pemko Pekanbaru, saya menyampaikan selamat Hari Pramuka ke-65. Perjalanan panjang Gerakan Pramuka selama 65 tahun telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk generasi muda yang beriman, berkarakter, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan mencintai Tanah Air,” kata Agung.

Menurut Agung, nilai-nilai yang selama ini ditanamkan melalui pendidikan kepramukaan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pramuka diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Salah satu bidang yang didorong untuk mendapat perhatian adalah ketahanan pangan. Dengan semangat gotong royong, kemandirian dan keterampilan, anggota Pramuka diharapkan dapat mengambil peran sebagai pelopor kegiatan produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pramuka Bukan Sekadar Seragam

Semangat tersebut juga tercermin dari suasana peringatan Hari Pramuka ke-65 di Gelanggang Remaja. Para anggota Pramuka dari berbagai tingkatan tampak memenuhi arena dengan suasana penuh semangat, kebersamaan dan kegembiraan.

Bagi Agung, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa Pramuka memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa.

“Hari ini saya bangga mengenakan seragam Pramuka. Sebab Pramuka bukan sekadar seragam atau kegiatan seremonial, tetapi tempat lahirnya generasi yang mandiri, kuat, disiplin, berkarakter, dan terampil,” ujarnya.

Ia pun mengajak para anggota Pramuka untuk terus bergerak, berkarya dan meningkatkan prestasi.

“Teruslah bergerak, berkarya, dan berprestasi, adik-adikku! Pramuka Pekanbaru harus semakin cakap, semakin hebat, dan semakin membanggakan!” pesan Agung.

Apresiasi untuk Kwarcab dan Anggota Berprestasi

Dalam kesempatan yang sama, Agung memberikan apresiasi terhadap jajaran Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru yang terus melakukan pembenahan dan pengembangan organisasi.

Apresiasi juga disampaikan kepada para anggota Pramuka yang menerima penghargaan atas dedikasi dan prestasi yang telah diraih.

Di bawah kepemimpinan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Sulastri, Pramuka Pekanbaru diharapkan semakin aktif melahirkan berbagai program dan prestasi, baik di tingkat Provinsi Riau maupun nasional.

Peringatan Hari Pramuka ke-65 tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat berkarakter, peduli, berani, mandiri dan berprestasi.

Agung berharap nilai-nilai tersebut dapat terus tumbuh dalam diri generasi muda Pekanbaru sehingga Pramuka mampu menjadi kekuatan positif dalam pembangunan daerah, termasuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri dan mendukung ketahanan pangan.

Salam Pramuka!

Bupati Kampar Ahmad Yuzar Sukses Jaga Kepercayaan Publik Lewat Pemerintahan Bersih

Fri, 11 Sep 2026 21:03:33 +0700

KAMPAR – Di tengah dinamisnya tuntutan reformasi birokrasi, kepemimpinan Ahmad Yuzar selaku Bupati Kampar terus menuai respons positif dari masyarakat.

Komitmen kuat yang ditunjukkannya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dinilai berhasil memperkokoh tingkat kepercayaan publik (public trust).

Sejak memimpin Kabupaten Kampar, Ahmad Yuzar secara konsisten menerapkan prinsip good governance.

Salah satu bukti nyata yang dirasakan masyarakat adalah hilangnya praktik intimidasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan daerah.

Proses pengadaan dan jalannya program kerja dipastikan berjalan profesional tanpa intervensi.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar juga menerapkan batasan tegas yang profesional dalam lingkungan kerjanya.

Pihak keluarga dipastikan tidak ikut campur atau mengatur jalannya roda pemerintahan. Kebijakan ini diambil demi menjaga objektivitas dan integritas seluruh jajaran ASN di Kabupaten Kampar.

Reformasi Birokrasi Tanpa Pungutan

Sektor pembenahan aparatur daerah juga tidak luput dari perhatian. Di bawah komando Ahmad Yuzar, penempatan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar kini menerapkan sistem merit yang bersih.

Praktik transaksional atau pemungutan biaya dalam pengisian jabatan telah dikikis habis demi melahirkan pejabat yang kompeten.

Hal serupa juga diterapkan pada sektor infrastruktur. Ahmad Yuzar memegang teguh komitmen tanpa mahar dengan tidak meminta fee proyek dari para mitra kerja pembangunan daerah.

Kebijakan ini memastikan setiap rupiah anggaran negara dialokasikan secara optimal demi asas manfaat bagi masyarakat luas.

Optimalisasi Anggaran di Tengah Efisiensi

Meskipun saat ini negara terus menekankan efisiensi anggaran di segala sektor, roda pemerintahan di Kabupaten Kampar tetap berjalan dengan sangat baik.

Ahmad Yuzar mampu menepis kekhawatiran publik dengan membuktikan bahwa stabilitas daerah dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang tidak terganggu.

Ia menegaskan bahwa seluruh langkah ini merupakan pemenuhan janji politiknya untuk kemajuan Kampar ke depan.

Pihaknya berharap, fondasi pemerintahan yang bersih ini dapat terus berlanjut pada periode kepemimpinan Kabupaten Kampar di masa-masa yang akan datang.

Melalui komitmen ini, target besar untuk mewujudkan Kabupaten Kampar yang maju, tertib administrasi, serta merata dalam pembangunan fisik dapat tercapai secara berkelanjutan.

Penulis: Ali Halawa

Camat Kampar Kiri Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Sektor Pajak

Fri, 11 Sep 2026 17:44:21 +0700

KAMPAR KIRI — Camat Kampar Kiri, Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md., mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak dengan memperkuat peran pemerintah desa dan kolektor PBB-P2 serta meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Musnaini mengatakan, kepala desa dan kolektor PBB-P2 perlu terus diberikan edukasi dan motivasi agar penerimaan pajak dapat dimaksimalkan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan setiap SPPT yang telah diterbitkan sampai kepada wajib pajak, sehingga masyarakat mengetahui kewajibannya dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

“Upaya kita di antaranya mengedukasi dan memotivasi kepala desa serta kolektor PBB-P2 untuk memaksimalkan pendapatan, dengan memastikan setiap SPPT yang telah diterbitkan sampai ke tangan wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak diharapkan membayar tepat waktu,” ujar Musnaini.

Selain optimalisasi pembayaran PBB-P2, Kecamatan Kampar Kiri juga mendorong perluasan pendataan objek pajak. Melalui para kepala desa, masyarakat yang memiliki tanah dengan administrasi Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) diimbau untuk mendaftarkannya sebagai objek pajak.

“Kita juga mengimbau setiap warga melalui kepala desa, bagi yang memiliki tanah dengan administrasi SKT maupun SKGR agar didaftarkan sebagai objek pajak,” katanya.

Menurut Musnaini, pendataan tersebut diperlukan agar objek pajak yang ada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri dapat tercatat secara tertib dan potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

Musnaini juga menekankan penyelesaian kewajiban pajak dalam proses administrasi tanah, khususnya bagi tanah yang akan diperjualbelikan.

Ia menyampaikan, tanah yang akan diperjualbelikan harus terlebih dahulu melunasi pajaknya sebelum proses administrasinya diproses di kantor camat.

“Setiap tanah yang akan diperjualbelikan harus terlebih dahulu lunas pajak, baru bisa diproses di kantor camat,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan hal tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong tertib administrasi sekaligus memastikan kewajiban pajak atas objek tanah telah dipenuhi.

Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda Kecamatan Kampar Kiri dalam mengoptimalkan penerimaan melalui sektor pajak, mulai dari memastikan SPPT diterima wajib pajak, mendorong pembayaran tepat waktu, memperluas pendataan objek pajak, hingga memastikan pelunasan pajak dalam proses administrasi jual beli tanah.

Sebelumnya, Kecamatan Kampar Kiri juga menjadwalkan rapat koordinasi bersama pihak terkait untuk mengevaluasi capaian realisasi, membahas kendala lapangan, serta menyusun strategi percepatan pelunasan PBB-P2 Tahun Anggaran 2026.

Melalui langkah tersebut, Musnaini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kolektor PBB-P2 dan masyarakat agar pengelolaan serta penerimaan pajak di Kecamatan Kampar Kiri dapat berjalan lebih optimal.

2,5 Km Jaringan Irigasi Afia Digarap, Sawah Tiga Desa Bakal Teraliri

Fri, 11 Sep 2026 17:27:28 +0700

Gunungsitoli — Puluhan rumah warga di kawasan Afia, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, selama ini kerap terendam ketika hujan turun.

Kini, persoalan tersebut bersamaan dengan upaya rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 2.502 meter yang sedang dikerjakan di wilayah tersebut. Proyek dengan pagu sekitar Rp8,6 miliar itu saat ini memasuki progres sekitar 30 persen.

Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut bersumber dari anggaran BKP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Gunungsitoli dan dilaksanakan CV Permata Jennita.

Pekerjaan dimulai sejak 24 Juni 2026 dan berdasarkan kontrak ditargetkan rampung pada 21 Desember 2026.

Direktur Pelaksana CV Permata Jennita, Reformasi Zega, mengatakan progres pekerjaan pada pekan ini diperkirakan telah mencapai sekitar 30 persen.

"Untuk progres pekerjaan kalau cuaca mendukung dalam minggu ini diperkirakan sekitar 30 persen," kata Reformasi kepada Wartawan, Jumat, 11 September 2026.

Menurutnya, faktor cuaca menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketika hujan turun dan kondisi tidak memungkinkan, pekerjaan dihentikan sementara.

Penghentian tersebut, kata Reformasi, dilakukan untuk menjaga kualitas pekerjaan agar tidak dikerjakan secara asal-asalan.

"Kita tidak ingin pekerjaan ini asal jadi, sehingga kalau hujan, pekerjaan kami stop," ujarnya.

Selain cuaca, penggunaan material juga menjadi perhatian dalam pengerjaan proyek tersebut.

Reformasi memastikan material yang digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi berasal dari sumber yang layak dan sesuai kebutuhan pekerjaan.

Ia sekaligus meluruskan keberadaan material bekas yang terlihat berada di sekitar lokasi proyek.

Menurutnya, material tersebut bukan digunakan untuk pekerjaan baru, melainkan hanya ditumpuk di sisi jalan.

"Material bekas tidak pernah digunakan. Itu hanya ditumpuk dan diletakkan di pinggir jalan," katanya.

Untuk material pasir, pihak pelaksana mendatangkannya dari kawasan Bogali dan Sungai Sowu. Sementara material batu gunung berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Hilimbowo, Ambukha, Alo'oa dan Nazalou.

Reformasi menegaskan kualitas dan mutu pekerjaan menjadi perhatian utama selama proyek berlangsung.

Sebagian besar tenaga kerja yang dilibatkan juga berasal dari masyarakat setempat.

"Kami berharap dukungan masyarakat setempat agar pekerjaan dapat berlangsung lancar dan selesai tepat waktu," ujarnya.

Rehabilitasi jaringan irigasi tersebut bukan hanya berkaitan dengan aliran air menuju areal persawahan.

Jaringan sepanjang sekitar 2.502 meter itu nantinya menyuplai kebutuhan air untuk persawahan di tiga desa, yakni Desa Lasara Sowu, Gawu-Gawu Bouso dan Tetehosi Afia.

Di sisi lain, pembangunan saluran irigasi juga melintasi akses menuju sejumlah rumah warga.

Untuk menjaga akses tersebut tetap dapat digunakan, pihak pelaksana menyiapkan sekitar 40 plat penyeberangan menuju rumah-rumah warga.

"Ada sekitar 40 plat yang kita bangun untuk akses warga menuju rumah masing-masing yang dilintasi pembangunan irigasi," kata Reformasi.

Pihak pelaksana menargetkan seluruh pekerjaan selesai sesuai jadwal kontrak pada 21 Desember 2026.

Pelaksanaan proyek ini juga mendapat pengawasan dari Dinas PUTR Kota Gunungsitoli.

Reformasi mengatakan pemantauan dilakukan oleh pejabat terkait, mulai dari kepala bidang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), direksi hingga pengawas lapangan.

Menurutnya, pengawasan bahkan dapat dilakukan di luar jam kerja.

"Selama pekerjaan, dari Dinas PUTR sangat ketat memantau. Kabid/PPK, direksi dan pengawas bahkan malam hari datang memantau," ujarnya.

Selain pemantauan langsung, pihak pelaksana juga diwajibkan mendokumentasikan kegiatan pekerjaan setiap hari dalam bentuk video sebagai bagian dari pemantauan progres.

Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, pihak PUTR disebut dapat meminta bagian pekerjaan tersebut dibongkar untuk diperbaiki.

"Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai, pihak PUTR sendiri yang meminta dilakukan pembongkaran," katanya.

Reformasi kembali berharap masyarakat ikut mendukung proses pengerjaan sehingga proyek dapat selesai tepat waktu dengan tetap memenuhi standar kualitas dan mutu yang ditetapkan.

Tokoh masyarakat Dusun IV, Desa Lasara Sowu, Ama Ifan Ziliwu, menyambut baik rehabilitasi jaringan irigasi tersebut.

Ia menilai manfaat proyek tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air untuk persawahan.

Menurutnya, pembangunan tersebut juga diharapkan berdampak terhadap persoalan genangan air yang selama ini dirasakan warga.

"Selama ini rumah kami dan puluhan rumah warga lainnya terendam banjir saat hujan," kata Ama Ifan, yang juga anggota BPD Lasara Sowu.

Ia berharap setelah jaringan irigasi tersebut selesai dibangun, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, terutama warga yang selama ini terdampak banjir.

Ama Ifan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli atas pembangunan jaringan irigasi di wilayah tersebut.

"Kami berterima kasih kepada Pemko Gunungsitoli atas adanya pembangunan ini," ujarnya mengakhiri. (A1)

Penrad Siagian: Konflik Tanah Tak Cukup dengan RDP, Perusahaan Bermasalah Harus Diproses Hukum

Fri, 11 Sep 2026 17:26:07 +0700

Kalimat Republik || Jakarta — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, mendorong agar sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dalam persoalan agraria segera dilaporkan kepada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri.

Hal itu disampaikan Penrad saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) BAP DPD RI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI Lantai 3, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

RDP tersebut membahas tindak lanjut pengaduan masyarakat dari berbagai daerah terkait persoalan hak atas tanah, dugaan penguasaan lahan, konflik agraria, hingga persoalan ganti rugi lahan.

Sejumlah persoalan yang dibahas antara lain pengaduan Komisi Independen Pengurusan Hak-hak atas Tanah dan Lahan Nusa Tenggara Barat (KIPHTL-NTB), permohonan perlindungan hukum atas dugaan penyerobotan lahan oleh PT Sebuku Group di Kotabaru, Kalimantan Selatan, persoalan PT Bersama Sejahtera Sakti (BSS), Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang, ganti rugi tanah proyek Kilang LNG Abadi Blok Masela, warga Perumahan Puri Asri Taramedang, dan Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara serta sejumlah persoalan agraria lainnya.

Dalam rapat tersebut, Penrad menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya melalui pertemuan, tetapi harus ada langkah hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Ia mengusulkan agar BAP DPD RI membuat rekomendasi resmi untuk melaporkan sejumlah perusahaan kepada aparat penegak hukum.

“Saya berharap salah satu rekomendasi supaya dicatat oleh sekretariat untuk kita tanda tangani bersama. RDP ini akan melaporkan beberapa perusahaan ke APH (aparat penegak hukum), Kejaksaan Agung dan kepolisian,” ujar Penrad.

Menurutnya, laporan tersebut diperlukan untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam penguasaan lahan maupun pengelolaan hak atas tanah masyarakat.

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan Penrad adalah PT Bersama Sejahtera Sakti (BSS) dan PT Sebuku Group di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Penrad menyebut masyarakat telah mengelola lahan tersebut sejak puluhan tahun sebelum perusahaan hadir. Namun, kemudian terjadi penguasaan lahan oleh perusahaan yang diduga mencakup lahan masyarakat, baik yang berada dalam area HGU maupun di luar HGU.

“Kalimantan ini sejak tahun 1994 dan bahkan sebelumnya mereka sudah berkebun di situ. Tiba-tiba PT BSS ini mengambil lahan, baik yang masuk dalam HGU maupun yang tidak masuk HGU,” katanya.

Ia menyebut berdasarkan pengaduan masyarakat, terdapat sekitar 1.800 hektare lahan yang diduga masuk dalam penguasaan PT BSS, sementara masyarakat mengklaim memiliki bukti sejarah pengelolaan lahan tersebut.

“PT BSS yang sudah 31 tahun mengambil lahan masyarakat seluas 1.800 hektare masuk dalam HGU-nya yang puluhan ribu hektare itu,” ujar Penrad.

Menurutnya, persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena masyarakat telah menunjukkan bukti bahwa lahan tersebut sebelumnya merupakan kebun yang mereka kelola.

“Tadi sudah disampaikan masyarakat, dan saya katakan kita tidak lagi beranjak ke belakang karena soal bukti-bukti bahwa itu tanah masyarakat sudah kita buktikan setelah dua kali RDPU sebelumnya. Ada catatan dan rekomendasi RDPU itu,” jelasnya.

Penrad mengusulkan agar operasional PT BSS dihentikan sementara sampai persoalan tersebut memiliki kepastian hukum.

“Yang pertama PT BSS ini harus dihentikan operasionalnya dulu. Saya mengajukan itu menjadi usul rekomendasi rapat kita,” tegasnya.

Ia juga meminta agar perpanjangan atau pembaruan HGU PT BSS tidak dilakukan sebelum persoalan lahan masyarakat diselesaikan.

“Saya juga merekomendasikan agar itu jangan diperpanjang,” kata Penrad.

Selain PT BSS, Penrad juga menyinggung persoalan dugaan kelebihan luas penguasaan lahan oleh PT Socfindo yang sedang berkonflik dengan Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara.

“Kalau PT Socfindo sejak tahun 70 HGU-nya kelebihan luas 600 hektare, mereka tidak membayar pajak dengan HGU yang lebih 600 hektare. Ini harus diselidiki,” ujarnya.

Penrad menilai persoalan tersebut harus diperiksa agar diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan catatan administrasi pertanahan.

“Termasuk PT BSS 1.800 hektare sektor kelebihan luas, ke mana mereka? Ini siapa yang makan uang. HGU terdaftar sekian luas, yang dikelola sekian,” katanya.

Dalam persoalan PT Socfindo dan Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus, Penrad meminta Kementerian ATR/BPN segera membuat peta bidang baru dengan mengeluarkan kelebihan luasan dari HGU PT Socfindo.

“Kementerian segera membuat peta bidang baru dengan mengeluarkan kelebihan luasan dari HGU PT Socfindo, dan juga yang harus dipastikan kelebihan luas itu adalah milik Kelompok Tani Perjuangan Simpang Gambus,” tegas Penrad.

Ia menegaskan, kelebihan luasan tersebut harus dikembalikan kepada kelompok tani sebagai pemilik yang sah atas lahan tersebut.

“Dan harus jadi catatan yang harus dikembalikan kepada kelompok tani sebagai pemilik yang sah atas lahan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi bagian dari persoalan agraria yang harus mendapatkan penyelesaian agar masyarakat memperoleh kepastian atas hak tanah mereka.

Ia menegaskan negara harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah lama memperjuangkan hak atas lahannya.

Selain itu, Penrad juga menyoroti persoalan warga Perumahan Puri Asri Taramedang, Sumatra Utara.

Ia menyebut masyarakat mengikuti program rumah subsidi pemerintah sejak 2014. Namun, setelah bertahun-tahun membayar cicilan, sebagian warga belum memperoleh sertifikat karena muncul persoalan status lahan yang disebut masuk dalam HGU PTPN.

“Di tahun 2014 mereka ikut program rumah subsidi itu, tapi ketika mereka sudah melunasi sekarang sebagian besar sudah melunasi cicilannya, sertifikat tidak ada karena apa katanya tanah itu masuk HGU,” ujar Penrad.

Ia mempertanyakan perubahan status lahan dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Guna Usaha (HGU) setelah masyarakat membeli rumah tersebut.

“Catatan kronologi saya tadi dari Kementerian ATR/BPN terjadi perubahan tahun 2017. Di tahun 2014 ada HGB oleh PT Madya Kreasi Lestari, kemudian 2017 berubah lagi menjadi HGU,” katanya.

Menurut Penrad, masyarakat tidak boleh menjadi korban akibat perubahan kebijakan pemerintah.

“Saya tidak peduli soal kebijakan itu. Yang peduli saya adalah masyarakat jangan jadi korban atas kebijakan pemerintah ini,” tegasnya.

Ia meminta persoalan Taramedang juga dibawa ke proses hukum agar diketahui pihak yang bertanggung jawab.

“Ini harus dimasukkan ke Kejaksaan Agung dan kepolisian supaya kita tahu ini di mana ujungnya, benang kusutnya,” ujarnya.

Penrad pun mempertanyakan mengapa persoalan tersebut belum selesai meskipun telah beberapa kali dibahas dalam RDP.

“Masa sudah empat kali kita RDPU tidak selesai-selesai, siapa bertanggung jawab. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan siapa yang bisa menyelesaikan? Tidak mungkin kepala desa yang menyelesaikan kalau sudah sampai di Senayan,” katanya.

Ia menegaskan perjuangan penyelesaian konflik agraria merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap masyarakat.

“Kita digaji untuk menyelesaikan ini semua,” pungkas Penrad.[A1]

Tim Hampai Polsek Kampar Kiri Tangkap Dua Terduga Pelaku Narkoba, Diduga Hendak Transaksi Sabu!

Thu, 10 Sep 2026 20:57:03 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Jajaran Polsek Kampar Kiri menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Keduanya, AS (30), seorang pria, dan RU (29), seorang wanita, diamankan di kawasan Simpang Bendungan, Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kedua terduga pelaku diduga bekerja di salah satu warung remang-remang yang berada di wilayah Kenegerian Lipat Kain. Namun, terkait pekerjaan maupun keterlibatan keduanya dengan tempat tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Penangkapan tersebut dibenarkan Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S melalui Kapolsek Kampar Kiri Kompol R. Zuhri Siregar.

"Benar, kedua pelaku mengaku hanya berteman dan diduga hendak melakukan transaksi barang haram tersebut. Saat dilakukan penangkapan, dari keduanya ditemukan dua paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu," ujar Kompol Zuhri Siregar.

Menurut Kapolsek, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan aktivitas transaksi narkotika di wilayah Desa Sungai Paku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Polsek Kampar Kiri kemudian turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Petugas mencurigai dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna pink dan memasuki kawasan kebun karet di pinggir jalan Desa Sungai Paku.

"Tim kemudian menghampiri kedua orang tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan dua paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu," jelas Zuhri.

Dari hasil pemeriksaan awal, lanjutnya, kedua terduga pelaku mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang berinisial AN.

"Atas informasi tersebut, Tim Opsnal langsung menuju Desa Kebun Durian untuk mencari keberadaan AN di rumahnya," katanya.

Namun, saat petugas tiba, AN diduga telah mengetahui kedatangan Tim Opsnal sehingga berhasil melarikan diri sebelum diamankan.

Sementara AS dan RU beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Kampar Kiri untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Untuk hasil tes urine, keduanya positif mengandung narkoba," ungkap Kompol Zuhri Siregar.

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (1) KUHPidana.

"Keduanya saat ini masih menjalani proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Kompol Zuhri Siregar.

Tunggakan Pajak Kendaraan di Kampar Kiri Capai Rp1,88 Miliar, Camat Dorong Penagihan dan Pendataan Objek Pajak

Thu, 10 Sep 2026 13:03:56 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, mencapai Rp1.888.934.819 atau sekitar Rp1,89 miliar. Nilai tersebut tersebar pada 20 desa dan kelurahan di wilayah kecamatan itu.

Data tunggakan menunjukkan Kelurahan Lipat Kain menjadi wilayah dengan tunggakan terbesar, yakni Rp438.418.228. Berikutnya Desa Lipat Kain Selatan sebesar Rp249.835.050, Desa Kuntu Rp143.457.575, Desa Lipat Kain Utara Rp131.635.390, dan Desa Kuntu Darussalam Rp107.657.508.

Tunggakan juga tercatat di Desa Sungai Raja sebesar Rp106.097.370, Desa Teluk Paman Rp88.506.695, Desa Sungai Sarik Rp82.893.921, Desa Domo Rp75.200.814, Desa Sungai Rambai Rp66.113.578, Desa Sungai Geringging Rp58.349.845, Desa IV Koto Setingkai Rp56.759.886, Desa Padang Sawah Rp50.448.482, Desa Sungai Paku Rp49.783.063, Desa Tanjung Mas Rp39.636.568, Desa Sungai Liti Rp37.529.066, Desa Tanjung Harapan Rp36.894.367, Desa Muara Selaya Rp27.560.509, Desa Teluk Paman Timur Rp22.320.809, serta Desa Sungai Harapan Rp19.836.094.

Besarnya angka tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri. Camat Kampar Kiri, Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md., mengatakan pihak kecamatan mendorong berbagai langkah untuk meningkatkan kesadaran sekaligus kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyampaikan informasi secara langsung kepada objek pajak terkait kewajiban yang masih tertunggak.

“Kita lakukan langkah-langkah dengan menyampaikan kepada objek pajak. Kemudian kita juga mendorong penambahan objek pajak, sehingga seluruh potensi yang ada bisa terdata dan menjadi bagian dari penerimaan daerah,” ujar Musnaini.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan tidak cukup hanya dengan mengejar tunggakan. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh objek pajak yang berpotensi memberikan penerimaan telah masuk dan tercatat dalam basis data.

Karena itu, pendataan dan pembaruan objek pajak menjadi bagian penting dalam strategi optimalisasi penerimaan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah adanya potensi pajak yang belum terdata sekaligus memperkuat basis penerimaan daerah.

PBB-P2 Juga Jadi Perhatian
Selain persoalan tunggakan PKB, Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri juga mendorong percepatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Hal tersebut menjadi agenda dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 10 September 2026, di Aula Kantor Camat Kampar Kiri.

Rapat tersebut membahas evaluasi capaian realisasi PBB-P2, berbagai kendala yang ditemukan di lapangan, serta strategi percepatan pelunasan PBB-P2 Tahun Anggaran 2026.

Koordinasi melibatkan Koordinator UP Pengelolaan Pendapatan Kampar Kiri Bapenda Provinsi Riau, Kepala UPT Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah V Bapenda Kampar, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Kampar Kiri, Kasi Pemerintahan desa/kelurahan, serta petugas kolektor PBB.

Musnaini menilai evaluasi bersama diperlukan agar persoalan yang muncul di lapangan dapat segera dipetakan dan dicarikan jalan keluarnya.

“Kita perlu melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi PBB-P2 sekaligus membahas berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Dari evaluasi tersebut, kita akan melihat langkah dan strategi yang perlu dilakukan agar pelunasan PBB-P2 dapat dipercepat,” katanya.

Perpindahan SKT ke SKGR Dikaitkan dengan Pelunasan Pajak
Dalam kesempatan tersebut, Musnaini juga menyinggung proses administrasi perpindahan Surat Keterangan Tanah (SKT) ke Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang berkaitan dengan kewajiban pajak atas objek tanah.

Ia menjelaskan, berdasarkan mekanisme yang diterapkan dalam proses tersebut, SPPT atas objek pajak harus terlebih dahulu dilunasi sebelum proses administrasi perpindahan dapat diproses.

“Untuk perpindahan SKT ke SKGR, diproses setelah SPPT lunas pajak atas objek pajak. Jadi kewajiban pajaknya harus diselesaikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Menurut Musnaini, keterkaitan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar lebih tertib dalam administrasi pertanahan dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan kondisi tunggakan PKB yang mencapai hampir Rp1,9 miliar, pemerintah kecamatan menilai penanganan persoalan pajak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya instansi pemungut pajak.

Pemerintah desa dan kelurahan, petugas kolektor, pemerintah kecamatan, serta instansi pengelola pendapatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi, terutama dalam melakukan pendataan, penyampaian informasi kepada wajib pajak, hingga menindaklanjuti tunggakan yang masih ada.

Musnaini menegaskan, evaluasi dan pendataan harus berujung pada langkah konkret di lapangan.

“Kita ingin semua pihak bergerak bersama. Pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, kolektor, serta instansi terkait harus saling berkoordinasi. Kendala yang ditemukan di lapangan kita bahas dan dicarikan solusinya bersama,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Koordinator UP Pengelolaan Pendapatan Kampar Kiri Bapenda Provinsi Riau, Kepala UPT Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah V Bapenda Kampar, para kepala desa/lurah se-Kecamatan Kampar Kiri, Kasi Pemerintahan desa/kelurahan, serta petugas kolektor PBB.

Kehadiran para pihak tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam mengevaluasi realisasi penerimaan pajak, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyusun langkah percepatan pelunasan PBB-P2 Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah V Bapenda Kampar, Rahmad Faizal, turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian tunggakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memastikan potensi objek pajak di wilayah Kampar Kiri dapat terdata dan dikelola secara optimal.

4 Dapur MBG di Kampar Ditutup Sementara, Belum Daftar SLHS — Ini Daftar SPPG yang Disuspend

Thu, 10 Sep 2026 11:47:16 +0700

KAMPAR — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memenuhi kewajiban administrasi higiene dan sanitasi. Di Kabupaten Kampar, empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Penghentian tersebut merupakan bagian dari kebijakan BGN yang secara nasional menutup sementara 1.999 dapur SPPG yang tercatat belum melakukan pendaftaran SLHS pada Dinas Kesehatan masing-masing. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa SLHS dan standar sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur MBG.

Untuk wilayah Kampar, Koordinator Wilayah BGN Provinsi Riau Achmad Wardana membenarkan terdapat empat SPPG yang terkena penghentian sementara.

Berikut daftar SPPG tersebut:

SPPG Kampar Bangkinang Kota Bangkinang 4 — dikelola Yayasan Robby Antama Ulana.

SPPG Kampar Gunung Sahilan Gunung Sari — dikelola Yayasan Al Muslim Dira Duri.

SPPG Kampar Siak Hulu Desa Baru — dikelola Yayasan Nurulinfalah Riau Terbilang.

SPPG Kampar Tapung Hulu Kusau Makmur — dikelola Yayasan Ulil Albab Al Ja'afariah.

Bukan Sekadar Soal Sertifikat

Persoalan yang menjadi dasar penghentian ini perlu diperjelas. Berdasarkan keterangan BGN, dapur-dapur yang masuk daftar 1.999 tersebut bukan semata-mata sudah mengajukan SLHS tetapi belum memperoleh sertifikat. BGN menyebut dapur tersebut bahkan belum melakukan pendaftaran SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat.

SLHS berkaitan dengan pemenuhan standar higiene dan sanitasi tempat pengolahan makanan. Hal ini menjadi aspek penting karena makanan yang diproduksi SPPG dikonsumsi oleh penerima manfaat program MBG, termasuk anak-anak sekolah.

BGN memberikan kesempatan kepada pengelola SPPG yang dihentikan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Untuk empat SPPG di Kampar, pengurusan SLHS dilakukan melalui Dinas Kesehatan sesuai wilayah operasional masing-masing, dengan batas waktu yang diberikan BGN sebagaimana disampaikan Koordinator Wilayah BGN Riau.

Dengan demikian, penghentian empat dapur MBG di Kampar bukan berarti program MBG di Kabupaten Kampar dihentikan seluruhnya. Kebijakan tersebut bersifat sementara dan secara spesifik menyasar SPPG yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran SLHS.

Langkah BGN ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program MBG tidak hanya menyangkut ketersediaan makanan dan distribusi kepada penerima manfaat, tetapi juga jaminan keamanan pangan, higiene, sanitasi, serta kepatuhan terhadap standar kesehatan.

Catatan redaksi: istilah yang paling aman digunakan adalah “ditutup sementara” atau “disuspend”, bukan “ditutup permanen”, karena informasi yang tersedia menunjukkan empat SPPG Kampar tersebut masih diberi kesempatan untuk memenuhi persyaratan SLHS.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho Raih Penghargaan Peduli Akses dan Insfratruktur Pendidikan 2026

Thu, 10 Sep 2026 04:36:48 +0700

PEKANBARU — Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sarana serta prasarana sekolah mendapat apresiasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

«“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.»

Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang sempat mengalami putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

«“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.»

Selain persoalan akses sekolah, Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih menghadapi persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pemerintah kota, kata Ingot, siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta maupun pondok pesantren. Langkah tersebut diharapkan memastikan anak-anak dapat segera memperoleh ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Penjaringan anak tidak sekolah juga dilakukan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan terkait ijazah dapat menyampaikannya melalui pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui perluasan akses pendidikan, tetapi juga dengan pembenahan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan KompasTV tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

JAUH, TERJAL, TANPA SINYAL — KAPOLRES KAMPAR PIMPIN LANGSUNG PEMADAMAN DAN PENDINGINAN KARHUTLA DI KAMPAR KIRI

Wed, 09 Sep 2026 21:34:53 +0700

KAMPAR, RIAU — Jarak yang jauh, medan perbukitan yang terjal, akses sulit, hingga ketiadaan jaringan komunikasi tak menyurutkan langkah Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, S.I.K. bersama tim gabungan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Dusun Sungai Buyau, Desa Sungai Liti, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Kapolres Kampar bahkan turun langsung memimpin operasi pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran yang menghanguskan lahan sekitar 3 hektare tersebut, Rabu (9/9/2026).

Operasi berlangsung selama kurang lebih sembilan jam, mulai pukul 08.30 WIB hingga 17.30 WIB. Tim harus berjibaku dengan kondisi medan yang berat untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala.

Lokasi kebakaran berada di koordinat 0°09'38.05" S, 101°10'32.52" E (-0.16057, 101.1757), atau sekitar 30 kilometer dari Polsek Kampar Kiri.

Jarak tersebut menjadi tantangan tersendiri. Lokasi berada di kawasan perbukitan dengan medan cukup terjal dan akses jalan yang sulit. Kondisi semakin berat karena tidak tersedia jaringan komunikasi maupun sinyal telepon seluler, sehingga koordinasi dan pelaporan dari lokasi menjadi sangat terbatas.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan Kapolres Kampar untuk berada langsung di garis depan bersama personel yang dikerahkan.

Lahan yang terbakar diketahui memiliki karakteristik tanah semi-gambut. Vegetasi di sekitar lokasi terdiri atas jalur tumpukan stek, semak belukar, kebun sawit, hingga kawasan hutan.

Sumber air juga menjadi persoalan. Tim hanya mengandalkan satu aliran sungai dengan debit terbatas. Karena itu, proses pemadaman dan pendinginan dilakukan secara bergantian dan seefisien mungkin untuk memastikan seluruh area terdampak benar-benar basah dan tidak menyisakan bara.

Sementara status lahan disebut merupakan klaim masyarakat. Identitas pemilik lahan masih dalam tahap penyelidikan.

36 PERSONEL TURUN KE LOKASI

Penanganan Karhutla kali ini melibatkan 36 personel. Mereka terdiri atas 20 personel Polres Kampar, 11 personel Polsek Kampar Kiri, dua personel PT PSPI, serta tiga personel PT RAPP Sektor Logas.

Meski tidak mendapat dukungan personel dari TNI, BPBD maupun Manggala Agni, kekuatan yang tersedia tetap dikerahkan secara maksimal.

Peralatan yang digunakan terdiri atas 13 unit kendaraan roda dua, lima unit kendaraan roda empat, tiga unit mesin Ministrek, tiga unit nozzle, serta 45 gulung selang berukuran 1,5 inci.

Seluruh peralatan tersebut harus dibawa dan dioperasikan dengan menyesuaikan kondisi medan yang sulit.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengatakan, keterbatasan medan dan fasilitas bukan alasan untuk menghentikan upaya pemadaman.

“Kami menempuh perjalanan penuh rintangan, jalan yang jauh, medan yang terjal, sinyal yang hilang, dan air yang terbatas. Namun semangat kami untuk menyelamatkan alam tidak pernah surut. Hari ini kami datang bukan hanya untuk memadamkan api, tetapi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang hidup dan merusak bumi kita,” tegasnya di lokasi kejadian.

Menurutnya, kondisi sulit justru menjadi bagian dari pengabdian personel di lapangan.

“Keterbatasan fasilitas bukan alasan untuk menyerah. Justru di sinilah semangat pengabdian kita diuji. Semakin sulit medannya, semakin besar tekad kita untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Green Policing bukan sekadar program, melainkan bukti nyata bahwa Polri hadir hingga ke pelosok paling sulit sekalipun,” tambah Boby.

PADAMKAN API, LAKUKAN PENDINGINAN DAN BUAT SEKAT API

Di bawah arahan langsung Kapolres Kampar, tim melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan kebakaran.

Selain menerobos akses menuju lokasi, personel melakukan pemadaman sekaligus pendinginan secara menyeluruh di area sekitar 3 hektare. Dengan keterbatasan sumber air, setiap penggunaan air dilakukan secara terukur dan bergantian.

Tim juga membuat sekat api secara manual untuk mencegah kobaran maupun bara merambat ke kawasan hutan dan lahan di sekitarnya.

Proses pendinginan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada bara yang masih tersimpan di dalam tanah maupun tumpukan vegetasi yang berpotensi kembali memicu kebakaran.

Setelah berjibaku selama sekitar sembilan jam, upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil.

Pada pukul 17.30 WIB, api berhasil dipadamkan dan seluruh rangkaian pendinginan dinyatakan selesai. Tidak ditemukan lagi titik api maupun kepulan asap di area yang terbakar.

Kondisi lahan dipastikan telah dingin dan relatif aman dari potensi munculnya kembali api.

Seluruh kegiatan penanganan Karhutla berakhir dalam keadaan aman, tertib dan kondusif.

Penanganan Karhutla di wilayah terpencil tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keterbatasan akses, medan berat, jarak tempuh maupun minimnya fasilitas tidak menjadi penghalang bagi upaya pemadaman.

Kehadiran langsung Kapolres Kampar bersama personel di lokasi menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Penyegaran Birokrasi, Wabup Kampar Misharti Lantik 17 Pejabat Eselon III dan IV

Wed, 09 Sep 2026 17:20:57 +0700

BANGKINANG KOTA, KAMPAR — Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah 17 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkab Kampar.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., dan berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Kampar, Rabu (9/9/2026).

Sebanyak 17 pejabat yang terdiri dari pejabat eselon III dan IV tersebut resmi menduduki jabatan baru berdasarkan Keputusan Bupati Kampar.

Dalam arahannya, Wabup Misharti mengatakan rotasi maupun promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika dan penyegaran organisasi dalam pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Jabatan yang diamanahkan hari ini bukan sekadar kedudukan, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas tinggi, loyalitas, serta dedikasi nyata,” ujar Misharti.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tugas yang baru. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga oleh kemampuan membangun sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah.

Misharti berharap para pejabat dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan program strategis Pemerintah Kabupaten Kampar.

“Segera beradaptasi, pahami tugas dan fungsi masing-masing, serta bangun koordinasi dan kolaborasi yang baik. Dengan demikian, program pemerintah dapat berjalan secara maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pesannya.

Prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan foto bersama.

Berikut 17 pejabat yang dilantik beserta jabatan barunya:

Tengku Fazli Redwan, S.Sos., M.Si. — Camat Kampa.
Norpendike Prakarsa, S.STP., M.Si. — Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kampar.
Yandrianto, S.Pd., M.IP. — Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup.
Siti Melia, S.Pd., M.Pd. — Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikpora.
Iskandar, SE. — Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora.
M. Ari Tri Putra Nasution, S.STP., M.IP. — Sekretaris Kecamatan Bangkinang Kota.
Bruri Anggraini, SKM., M.KM. — Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan.
Herlinawati, SE., M.Si. — Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
Angga Meireza, SE. — Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup.
Yusrijal, A.Md. — Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kampa.
Zolmiwardi, SKM., M.Kes. — Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bangkinang.
Khairul Syafri, S.Pd., MH. — Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tambang.
Enigusti, S.Pi. — Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambang.
Darias, S.IP. — Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tambang.
Muhammad Ikhsan, S.Tr.IP. — Kepala Subbagian Keuangan Kecamatan Tambang.
Khodori, SM. — Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gunung Sahilan.
Tri Amanda, ST. — Kepala Subbagian TU UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kampar memperkuat struktur organisasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, responsif, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

ORADO Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Turnamen Domino Piala Panglima TNI 2026

Wed, 09 Sep 2026 10:40:27 +0700

Kampar, Olahraga Domino (ORADO) menggelar rapat koordinasi persiapan turnamen Domino piala panglima TNI tahun 2026 yang berlangsung di Makodim 0313/KPR, Selasa 8/9/2026.

Peserta rapat terdiri dari pengcab ORADO Kampar (sekretaris karateker Sulaiman Syah dan organizing committee (OC) ketua Syamsir, S.Kom, wakil sekretaris Jusmar Zulkarnaini serta bendahara Juliardi yang akrab disapa Ocu Rano dan beberapa rombongan dari ORADO Riau Sulaiman dan kawan-kawan.

Ketua karateker ORADO Kampar Tommy Pradana sekaligus bendahara umum ORADO berhalangan hadir karena mendampingi ketua ORADO Riau menghadap pangdam.

ORADO Kampar dipercaya mengemban amanah sebagai panitia pelaksana turnamen Domino piala panglima TNI 2026 meliputi tiga wilayah kabupaten yakni Kampar, Pelalawan dan Rokan Hulu.

Rapat koordinasi membahas terkait teknis tata cara permainan Domino yang telah diatur ORADO serta membahas tentang kesiapan pelaksanaan oleh Kodim 0313/KPR.

Dandim 0313/KPR Letkol Czi Satrio Prabowo, S.IP, M.Si melalui Pasi Pesr Kapten Zulkifli memimpin langsung pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.

Turnamen Domino piala panglima TNI direncanakan berlangsung secara serentak tanggal 27/9/2026. Pendaftaran peserta akan dibuka tanggal 10 s/d 23/9/2026 mendatang.

Pendaftaran dibuka untuk umum dengan ketentuan para peserta permainan Domino diwajibkan sebelum bertanding memiliki kartu anggota (KTA) ORADO terlebih dahulu.

Kepanitiaan dari ORADO akan berkolaborasi dengan panitia dari personel TNI/Kodim 0313/KPR. Untuk wasit juga melibatkan personel TNI yang nantinya akan diberikan pembekalan atau pelatihan tentang peraturan ORADO.

Untuk diketahui peraturan ORADO tidak sama dengan permainan Domino konvensional/tradisional yang biasa dimainkan di warung kopi karena Domino sudah naik kelas, ORADO mempunyai rul of game sendiri.

Turnamen ini diharapkan memecah rekor muri dengan kategori turnamen Domino dengan peserta terbanyak. Turnamen ini akan diselenggarakan di 101 tempat Kodim/Lanal/Lanud di seluruh provinsi di Indonesia.

Kodim 0313/KPR siap melaksanakan turnamen Domino Piala Panglima TNI tanggal 27 September 2026 secara serentak nantinya. (RANO)

Banjir Rendam Sejumlah Wilayah Sumut, Pdt Penrad Siagian Desak Evaluasi Tata Ruang

Wed, 09 Sep 2026 04:25:27 +0700

Kalimat Republik || Jakarta - Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut) akibat hujan dengan intensitas tinggi.

Penrad meminta pemerintah tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebab banjir yang terus berulang setiap musim hujan.

Menurutnya, banjir harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, sistem drainase, serta memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

"Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, masyarakat kembali menjadi korban. Ini menunjukkan ada persoalan yang harus diselesaikan secara serius, bukan hanya penanganan darurat ketika banjir sudah terjadi," ujar Penrad.

Senator asal Sumatra Utara itu menilai, persoalan banjir tidak bisa hanya disebabkan oleh faktor cuaca. Ada berbagai aspek yang harus menjadi perhatian, seperti kondisi daerah aliran sungai (DAS), berkurangnya kawasan resapan air, hingga pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan.

"Air selalu mencari jalannya. Kalau kawasan resapan berkurang, sungai menyempit, dan tata ruang tidak dikendalikan dengan baik, maka dampaknya masyarakat yang paling merasakan," katanya.

Penrad juga meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak, seperti Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Langkat, segera memperkuat langkah mitigasi bencana.

Langkah tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur pengendali banjir, pembenahan drainase, serta penguatan sistem peringatan dini bagi masyarakat.

Anggota Komite I DPD RI ini menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan bencana.

"Pemerintah harus hadir memastikan warga yang terdampak mendapatkan perlindungan, bantuan, dan penanganan yang cepat. Namun lebih dari itu, pemerintah harus mencari akar persoalannya agar banjir tidak menjadi siklus yang terus berulang," tegas Penrad.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara mencatat banjir terjadi di sejumlah wilayah akibat hujan deras. Di Kota Medan, ratusan rumah terendam, sementara di Kabupaten Langkat ribuan kepala keluarga terdampak akibat meningkatnya debit air sungai.

Penrad menilai penanganan banjir harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan ketika bencana hidrometeorologi terjadi. [A1]

Diduga Tumpukan Tangkos dan Solit Picu Kebakaran di Lahan Haji Wamen, Warga Sorot Asal Limbah YBS

Tue, 08 Sep 2026 14:23:42 +0700

KAMPAR, RIAU — Kebakaran diduga terjadi di salah satu areal perkebunan yang disebut milik Haji Wamen di Desa Lipat Kain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa siang (8/9/2026).

Peristiwa tersebut menjadi sorotan warga setempat lantaran titik kebakaran berada di sekitar tumpukan tandan kosong kelapa sawit (tangkos) dan limbah solit dalam jumlah cukup besar. Kepulan asap putih keabu-abuan terlihat tebal dan menyelimuti kawasan perkebunan hingga lingkungan sekitar.

Namun, perhatian warga tidak hanya tertuju pada kebakaran. Asal-usul tumpukan tangkos dan solit serta alasan material tersebut berada di lahan yang disebut sebagai kebun Haji Wamen turut dipertanyakan.

Warga Sorot Asal Tangkos dan Solit

Sejumlah warga setempat menyebut, tumpukan limbah tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pihak yang disebut YBS.

"Makanya karyawan YBS di sini," ujar seorang warga ketika memberikan informasi mengenai keberadaan aktivitas tersebut di sekitar lokasi.

Warga lainnya menyebut secara tegas bahwa material yang menumpuk di areal tersebut diduga merupakan limbah tangkos dan solit yang berasal dari YBS dan kemudian ditumpuk di kebun Haji Wamen.

"Tumpukan limbah tangkos dan solit YBS yang ditumpuk di kebun Haji Wamen," ungkap warga.

Pernyataan tersebut masih merupakan informasi dari warga dan perlu diverifikasi. Namun, jika benar, maka persoalan yang perlu dijawab tidak berhenti pada penyebab kebakaran, melainkan juga menyangkut rantai pengelolaan material sejak dari sumber hingga lokasi penumpukan.

Siapa pemilik atau penghasil material tersebut? Siapa yang mengangkut? Atas dasar apa tangkos dan solit dibawa ke lahan tersebut? Siapa yang menerima dan mengelola? Berapa volumenya? Dan apakah penempatannya telah memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan serta keselamatan?

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul kesan bahwa material hasil samping pengolahan kelapa sawit dipindahkan dan ditumpuk begitu saja di lahan perkebunan tanpa kejelasan mengenai tanggung jawab pengelolaannya.

Asap Tebal Selimuti Lipat Kain

Pantauan di lokasi menunjukkan kepulan asap cukup tebal keluar dari sekitar area tumpukan. Asap putih keabu-abuan bahkan terlihat menyelimuti kawasan perkebunan.

Tumpukan material organik dalam volume besar dapat mengalami proses penguraian dan menghasilkan panas. Meski demikian, belum dapat dipastikan bahwa kondisi tersebut menjadi penyebab munculnya api.

Karena itu, dugaan bahwa kebakaran berkaitan dengan tumpukan tangkos dan solit masih membutuhkan pemeriksaan teknis dan penyelidikan lebih lanjut.

Lokasi yang dilaporkan berada pada koordinat:

???? 0°01'08.0"S 101°12'18.6"E

Titik tersebut dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk melakukan pengecekan langsung, termasuk mengidentifikasi titik awal api, kondisi tumpukan, volume material, serta aktivitas yang berlangsung di sekitar lokasi sebelum kebakaran.

Jangan Hanya Padamkan Api, Telusuri Asal Limbah

Peristiwa ini semestinya tidak hanya dilihat sebagai persoalan kebakaran semata.

Jika benar terdapat limbah tangkos dan solit dalam jumlah besar yang berasal dari pihak tertentu dan kemudian ditumpuk di lahan Haji Wamen, maka asal, pengangkutan, penerimaan, hingga pola pengelolaannya perlu ditelusuri secara terang.

Apalagi, keberadaan tumpukan tersebut kini berada di sekitar lokasi yang mengalami kebakaran dan menghasilkan asap tebal.

Aparat dan instansi terkait diharapkan tidak berhenti pada upaya pemadaman. Pemeriksaan lapangan juga penting dilakukan untuk menjawab:

Dari mana asal tangkos dan solit tersebut?
Siapa pihak yang mengangkutnya?
Siapa yang memerintahkan atau menerima material tersebut?
Mengapa material tersebut ditumpuk di lahan Haji Wamen?
Berapa volume material yang ditumpuk?
Sudah berapa lama tumpukan berada di lokasi?
Bagaimana sistem pengelolaan dan pengawasannya?
Apa penyebab pasti munculnya api?

Jika seluruh pertanyaan tersebut tidak ditelusuri, persoalan asal limbah dan pola pengelolaannya berpotensi tenggelam di balik peristiwa kebakaran.

Tantangan untuk Penegak Hukum: Seriuskah Penegakan Hukum Karhutla?

Peristiwa ini sekaligus menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk menunjukkan keseriusan dalam penanganan dugaan kebakaran hutan dan lahan.

Polisi tidak cukup hanya datang ketika api berkobar, melakukan pemadaman, lalu persoalan dianggap selesai. Jika ditemukan indikasi bahwa kebakaran berkaitan dengan keberadaan tumpukan tangkos dan solit dalam jumlah besar, maka asal material, pihak yang membawa dan menumpuk, pengelola lahan, hingga penyebab munculnya api patut ditelusuri secara menyeluruh.

Apalagi, warga setempat secara terbuka menyoroti keberadaan tumpukan limbah tersebut dan menyebut adanya keterkaitan dengan pihak YBS.

Pernyataan warga tentu bukan vonis. Namun, informasi tersebut semestinya dapat menjadi bahan awal bagi aparat untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara objektif.

Di sinilah kepolisian ditantang untuk membuktikan bahwa penegakan hukum karhutla tidak berhenti pada pemadaman api dan laporan kejadian, tetapi benar-benar mampu mengurai siapa, apa, bagaimana, dan mengapa kebakaran tersebut terjadi.

Jika hasil penyelidikan nantinya tidak menemukan unsur pelanggaran hukum, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan. Sebaliknya, apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum diharapkan dilakukan secara transparan dan profesional tanpa pandang bulu.

Pertanyaan sederhananya: siapa yang bertanggung jawab atas tumpukan material tersebut, mengapa material itu berada di lahan tersebut, bagaimana pengelolaannya, dan apa yang sebenarnya menjadi penyebab kebakaran?

Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk memastikan kasus ini tidak sekadar tercatat sebagai peristiwa kebakaran, tetapi benar-benar ditelusuri sampai kepada sebab, asal material, tanggung jawab pengelolaan, dan—jika terpenuhi unsur pidana—pertanggungjawaban hukumnya.

Masyarakat Menunggu Kejelasan

Kebakaran di tengah keberadaan tumpukan tangkos dan solit tersebut semestinya menjadi perhatian serius. Bukan hanya karena menimbulkan asap pekat, tetapi juga karena terdapat sejumlah pertanyaan mengenai asal material, pihak yang mengelola, serta alasan limbah tersebut berada di lokasi.

Masyarakat tentu tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai kabut asap yang kemudian hilang tanpa kejelasan.

Masyarakat menunggu langkah konkret aparat: turun ke lokasi, periksa tumpukan, telusuri asal material, identifikasi titik awal api, mintai keterangan pihak-pihak terkait, dan buka hasil penanganannya secara transparan.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan. Informasi mengenai asal tangkos dan solit yang disebut warga juga masih membutuhkan verifikasi dan keterangan resmi dari pihak yang disebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Haji Wamen selaku pemilik atau pihak yang menguasai lahan, pihak YBS yang disebut warga, pengelola perkebunan, pihak PKS apabila berkaitan dengan asal material, serta instansi pemerintah dan aparat berwenang.

Sebab, dalam perkara dugaan karhutla, yang dibutuhkan bukan sekadar api dipadamkan, tetapi fakta harus ditemukan dan tanggung jawab harus dibuat terang.

SANGGAH SURAT LAK KAMPAR, ANAK KEMENAKAN GUNUNG SAHILAN TEGAS: JANGAN ABAIKAN KEPUTUSAN ADAT!

Mon, 07 Sep 2026 15:58:42 +0700

KAMPAR, RIAU — Polemik terkait perubahan nama penyandang gelar Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri memasuki babak baru. Kesatuan Anak Kemenakan Kenegerian Gunung Sahilan secara resmi melayangkan sanggahan keras terhadap Surat Lembaga Adat Kampar (LAK) Nomor 10/LAK-Kampar/VII/2026 tertanggal 15 Juli 2026.

Sanggahan tersebut tidak berhenti pada surat-menyurat. Amirson, SH, selaku Koordinator Kesatuan Anak Kemenakan Kenegerian Gunung Sahilan, turun langsung menyerahkan surat sanggahan kepada pihak terkait.

Surat yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026 itu secara tegas mempersoalkan langkah LAK Kampar yang menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan nama penyandang gelar Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri.

Bagi pihak anak kemenakan, persoalan tersebut bukan sekadar perubahan nama atau administrasi. Mereka menilai hal itu menyentuh langsung tatanan, kewenangan, marwah serta mekanisme hukum adat yang telah diwariskan dan berlaku di wilayah Rantau Kampar Kiri.

BUKAN SEKADAR PERSOALAN NAMA, TAPI MENYANGKUT TATANAN HUKUM ADAT

Kesatuan Anak Kemenakan Kenegerian Gunung Sahilan menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai urusan administratif semata.

Mereka mempertanyakan dasar kewenangan LAK Kampar dalam menerbitkan surat tersebut, sementara kedudukan Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri sebelumnya telah dibahas dalam Musyawarah Tinggi Kerapatan Adat Rantau Kampar Kiri pada 15–16 Desember 2024.

Musyawarah tersebut, menurut pihak anak kemenakan, melibatkan para Ninik Mamak pemangku adat Seratau Daulat Kampar Kiri serta empat Khalifah di Rantau Andiko Kampar Kiri.

Artinya, persoalan tersebut telah dibawa ke dalam forum musyawarah yang melibatkan para pemangku adat di wilayah yang bersangkutan.

Bagi anak kemenakan, keputusan yang lahir dari forum adat tersebut bukan sesuatu yang dapat dikesampingkan begitu saja melalui sebuah surat administratif.

KAMPAR MEMILIKI TATANAN ADAT DI MASING-MASING WILAYAH

Kesatuan Anak Kemenakan Kenegerian Gunung Sahilan juga menegaskan bahwa Kampar memiliki tatanan hukum adat yang berkembang dan diwariskan berdasarkan wilayah masing-masing.

Mereka menyebut:

Muara Takus — Talago Undang.
Kampar Kanan — Undang Jati.
Rantau Kampar Kiri — Undang-Undang.

Menurut mereka, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing wilayah adat memiliki aturan, tata kelola dan mekanisme adat tersendiri yang telah diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian dari identitas masyarakat adat setempat.

Karena itu, penyelesaian persoalan adat yang menyangkut suatu wilayah tidak semestinya mengabaikan struktur serta mekanisme adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Dalam konteks Rantau Kampar Kiri, anak kemenakan menegaskan bahwa persoalan yang berkaitan dengan pemangku adat dan Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri semestinya ditempatkan dalam kerangka Undang-Undang adat Rantau Kampar Kiri serta keputusan para pemangku adatnya.

MAJELIS LIMA LUHAK DAN MEKANISME ADAT

Dalam surat sanggahan, Kesatuan Anak Kemenakan menyatakan bahwa Majelis Kerapatan Adat Lima Luhak merupakan forum kerapatan adat tertinggi dalam penyelesaian persoalan adat di Rantau Kampar Kiri.

Atas dasar itu, mereka menilai setiap persoalan yang menyangkut struktur dan kewenangan adat harus diselesaikan melalui mekanisme adat yang berlaku, bukan dengan mengesampingkan keputusan yang telah dihasilkan melalui musyawarah para pemangku adat.

Mereka juga mengingatkan bahwa keberadaan hukum adat bukan sekadar simbol budaya, melainkan merupakan tatanan yang mengatur hubungan, kedudukan dan kewenangan para pemangku adat di wilayah masing-masing.

Jika mekanisme tersebut diabaikan, mereka khawatir persoalan yang awalnya hanya berkaitan dengan administrasi dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas menyangkut marwah dan keutuhan masyarakat adat.

LAK KAMPAR DIMINTA JANGAN MENYIMPANGI MEKANISME ADAT

Kesatuan Anak Kemenakan Kenegerian Gunung Sahilan meminta LAK Kampar menghormati mekanisme adat yang berlaku di Rantau Kampar Kiri.

Mereka menilai LAK Kampar semestinya berperan sebagai organisasi kemasyarakatan yang mewadahi, memperkuat dan menjaga persatuan para pemangku adat, bukan mengambil langkah yang menurut mereka berpotensi dimaknai sebagai intervensi terhadap kewenangan adat di wilayah tertentu.

Pertanyaan yang mereka ajukan sederhana namun mendasar:

Jika masing-masing wilayah memiliki aturan adat yang diwariskan para leluhur, apakah keputusan mengenai urusan internal suatu wilayah adat dapat ditentukan atau diubah tanpa melalui mekanisme adat wilayah tersebut?

Bagi anak kemenakan Gunung Sahilan, jawabannya jelas: mekanisme adat harus dihormati.

MINTA SURAT NOMOR 10 DITARIK

Sikap Kesatuan Anak Kemenakan Kenegerian Gunung Sahilan sangat tegas.

Mereka meminta Surat LAK Kampar Nomor 10/LAK-Kampar/VII/2026 tertanggal 15 Juli 2026 ditarik kembali.

Permintaan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa keputusan Musyawarah Tinggi Kerapatan Adat Rantau Kampar Kiri pada 15–16 Desember 2024 harus dihormati dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja.

Mereka menilai penghormatan terhadap keputusan kerapatan adat merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban, marwah dan kesinambungan hukum adat yang telah diwariskan turun-temurun.

AMIRSON: JANGAN SAMPAI ADAT DIPECAH KEPUTUSAN ADMINISTRATIF

Penyerahan surat secara langsung oleh Amirson, SH menjadi penegasan bahwa persoalan tersebut tidak dianggap sebagai persoalan administratif biasa.

Kesatuan Anak Kemenakan Kenegerian Gunung Sahilan menyatakan keberatan karena khawatir langkah yang dipersoalkan tersebut dapat berdampak terhadap kesatuan anak kemenakan serta tatanan adat Rantau Kampar Kiri.

Bagi mereka, jangan sampai sebuah keputusan administratif justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat adat.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya nama sebuah gelar, tetapi juga marwah kelembagaan adat, kewenangan para pemangku adat dan penghormatan terhadap keputusan musyawarah.

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH

Surat sanggahan tersebut diketahui sejumlah pemangku adat dan unsur pemerintahan desa.

Dalam tembusannya, surat disampaikan kepada Bupati Kampar, Ninik Mamak Anggota LAK Kampar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar serta Panitia Musyawarah Besar V LAK.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah dibawa ke ruang yang lebih luas dan tidak lagi sebatas komunikasi internal antarpemangku adat.

JIKA TAK DITARIK, ANAK KEMENAKAN SIAP TEMPUH LANGKAH LANJUTAN

Kesatuan Anak Kemenakan Kenegerian Gunung Sahilan tidak hanya meminta klarifikasi.

Mereka memberikan sikap tegas bahwa apabila Surat LAK Kampar Nomor 10 tersebut tidak ditarik, langkah lebih lanjut akan ditempuh.

Langkah tersebut disebut sebagai upaya mempertahankan kesatuan dan keutuhan masyarakat adat Rantau Kampar Kiri serta mencegah terjadinya pengabaian terhadap keputusan kerapatan adat yang telah dilaksanakan.

Polemik ini pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar:

Siapa yang memiliki kewenangan menentukan persoalan Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri?

Dan yang tidak kalah penting:

Apakah keputusan yang telah dibahas dan diputuskan melalui musyawarah para pemangku adat Rantau Kampar Kiri dapat begitu saja dilewati melalui sebuah surat administratif?

Kesatuan Anak Kemenakan Kenegerian Gunung Sahilan telah menyampaikan sikapnya secara resmi:

Keputusan adat harus dihormati. Mekanisme adat harus dijalankan. Tatanan hukum adat masing-masing wilayah harus dijaga. Dan Surat LAK Kampar Nomor 10 diminta ditarik kembali.

Sebab bagi mereka, adat bukan sekadar nama, gelar atau administrasi. Adat adalah tatanan yang diwariskan para leluhur dan wajib dihormati oleh siapa pun yang berurusan dengan marwah serta kewenangan masyarakat adat.

Penambangan Liar di Sungai Tesso: Polsek Kampar Kiri Musnahkan 12 Rakit Tambang Emas di Tiga Titik Secara Serentak

Sun, 06 Sep 2026 21:20:59 +0700

KAMPAR – Tegas dan tanpa kompromi. Demi menjaga kelestarian sumber daya alam dan menegakkan hukum yang berlaku, jajaran Polsek Kampar Kiri melaksanakan operasi penindakan tegas terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merajalela di sepanjang aliran Sungai Tesso, wilayah Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Operasi berlangsung secara menyeluruh dan terencana pada Sabtu (5/9/2026), berjalan dari pukul 11.15 WIB hingga pukul 18.40 WIB, menyisir tiga titik lokasi yang berbeda.

Langkah tegas ini didasari oleh adanya laporan informasi yang masuk secara sah, serta Surat Perintah operasi yang telah diterbitkan sebelumnya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kampar Kiri, Kompol Rusyandi Z Siregar, S.Sos., M.H., didampingi oleh Wakapolsek Kampar Kiri, Iptu Wahyu Saputra, S.H., Kanit Reskrim AKP Khamry Gufron, S.H., serta para perwira dan personel Polsek Kampar Kiri lainnya. Sebanyak 12 unit kendaraan roda dua digunakan untuk menuju lokasi, menunjukkan kesiapan dan kekuatan yang dikerahkan.

Operasi dimulai dengan apel kesiapan personel di Markas Polsek Kampar Kiri sebelum berangkat menuju lokasi pertama di Dusun I Pancuran Gading, Desa Gunung Sahilan. Sesampainya di lokasi, tim kepolisian langsung mendapati dua unit rakit penambangan yang sedang beroperasi di tengah aliran Sungai Tesso. Saat petugas mendekat, tiga orang pekerja yang berada di salah satu rakit berusaha melarikan diri dengan cara berenang menyeberangi sungai ke arah seberang. Meski pelaku berhasil meloloskan diri, petugas tetap melakukan penindakan tegas terhadap sarana penambangan tersebut.

"Kami tidak bisa membiarkan aktivitas ini terus merusak sungai dan merugikan negara. Penambangan tanpa izin bukan hanya soal melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem sungai yang menjadi sumber kehidupan warga di sekitar sini," tegas Kapolsek Kampar Kiri, Kompol Rusyandi Z Siregar, S.Sos., M.H. saat memimpin langsung operasi di lokasi.

"Kami menindak tegas sarana yang digunakan agar tidak bisa lagi dipakai untuk merusak alam. Sekalipun pelaku melarikan diri, kami terus memantau dan akan memproses hukum secara berjenjang. Ini pesan tegas: Sungai Tesso bukan tempat untuk eksploitasi liar," tambahnya.

Terhadap dua unit rakit yang ditemukan di titik pertama, lengkap dengan mesin dompeng dan peralatan penambangan, petugas melakukan pemusnahan dengan cara dibakar di tempat. Petugas memastikan api benar-benar padam sebelum melanjutkan perjalanan ke titik berikutnya.

Menjelang sore, tim bergerak menuju titik kedua di Desa Suka Makmur. Di lokasi ini ditemukan empat unit rakit penambangan yang sedang tidak beroperasi dan pemiliknya tidak berada di tempat. Meski demikian, karena merupakan sarana penunjang aktivitas ilegal, keempat rakit tersebut juga dimusnahkan melalui pembakaran.

Operasi belum berakhir. Sekira pukul 17.00 WIB, rombongan kembali bergerak menuju titik ketiga di Dusun Kuran, Desa Gunung Sahilan. Di lokasi ini ditemukan enam unit rakit penambangan emas tanpa izin yang juga dalam keadaan tidak beroperasi. Tanpa menunda, petugas kembali melakukan pemusnahan terhadap seluruh peralatan tersebut dengan cara dibakar hingga hancur dan dipastikan tidak dapat digunakan kembali.

Secara keseluruhan, dalam satu hari operasi, Polsek Kampar Kiri berhasil memusnahkan sebanyak 12 unit rakit tambang emas tanpa izin yang tersebar di tiga titik berbeda sepanjang aliran Sungai Tesso. Seluruh rakit tersebut dilengkapi dengan mesin dompeng dan peralatan penambangan yang lengkap, yang berarti memiliki potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar jika dibiarkan beroperasi terus-menerus.

Setelah memastikan seluruh titik telah dibersihkan dan tidak ditemukan lagi rakit tambang lainnya, operasi diakhiri sekira pukul 18.40 WIB dalam keadaan aman dan kondusif. Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kelestarian alam demi kepentingan bersama dan masa depan generasi mendatang.

SIDANG PERKARA GADING GAJAH PELALAWAN DISOROT: 9 GAJAH DIBURU, Rp1,872 MILIAR MENGALIR

Sat, 05 Sep 2026 21:26:32 +0700

PELALAWAN, RIAU — Perkara dugaan perburuan dan perdagangan gading gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang bergulir di Pengadilan Negeri Pelalawan memasuki babak penting. Namun, di tengah besarnya perkara yang diduga melibatkan jaringan lintas daerah, proses persidangan justru disorot karena sejumlah persoalan teknis dan koordinasi.

Koalisi Untuk Gajah Pelalawan menilai perkara tersebut tidak boleh berhenti pada para pelaku yang kini duduk sebagai terdakwa. Aparat penegak hukum didesak membongkar seluruh mata rantai perdagangan, termasuk pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali, penadah, perantara hingga penerima keuntungan dari perdagangan gading.

Kasus ini bermula dari pengungkapan kematian gajah sumatera di areal konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), tepatnya Blok C99 Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Dalam penyidikan Polda Riau, sebanyak 15 orang ditetapkan sebagai tersangka dan kini berstatus terdakwa dalam 11 berkas perkara di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Koalisi menyebut hasil penyidikan mengindikasikan jaringan tersebut diduga telah memburu sedikitnya sembilan ekor gajah sumatera sepanjang 2024–2026 dengan tujuan mengambil dan memperdagangkan gadingnya.

Barang bukti yang diamankan juga bukan perkara kecil. Penyidik menemukan enam gading gajah, puluhan pipa rokok berbahan gading, senjata api dan ratusan amunisi, tengkorak serta tulang gajah.

Lebih jauh, terdapat sedikitnya 34 transaksi keuangan dengan nilai sekitar Rp1,872 miliar.

Sejumlah aset juga disebut telah diamankan, antara lain uang tunai sekitar Rp650 juta, satu unit excavator, satu unit Mitsubishi Triton, satu unit Suzuki Splash, serta dokumen perbankan dan kepemilikan aset.

Perkara Besar, Persidangan Justru Tersendat
Besarnya konstruksi perkara tersebut membuat Koalisi mempertanyakan keseriusan dan kesiapan seluruh pihak dalam proses persidangan.

Dalam pemantauan sidang 18 Agustus 2026, dari delapan Penuntut Umum yang ditugaskan, hanya dua orang yang disebut hadir.

Pada hari yang sama, agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Jamil alias Jamil Bin Sabtu (44) tidak dapat dilaksanakan. Jamil disebut tidak berada di Pengadilan Negeri Pelalawan karena tertinggal di Rutan Pekanbaru.

Persidangan akhirnya ditunda.

Masalah serupa kembali mencuat pada 1 September 2026.

Ketika agenda persidangan Jamil akan dimulai, Majelis Hakim menanyakan keberadaan terdakwa kepada Penuntut Umum. Namun, PU disebut tidak dapat memastikan keberadaan Jamil di ruang sidang.

Majelis Hakim kemudian kembali menunda persidangan.

Ironisnya, menurut Koalisi, setelah seluruh agenda persidangan selesai, pihaknya melakukan konfirmasi kepada Kajari Pelalawan Dr. Eka Nugraha, S.H., M.H.

Dalam konfirmasi tersebut, Eka disebut menjelaskan bahwa Jamil sebenarnya sudah berada di ruang sidang, namun surat dakwaannya tertinggal.

Bahkan, Eka kemudian menunjuk seorang tahanan yang mengenakan peci cokelat dan menanyakan identitasnya. Tahanan tersebut mengaku sebagai Jamil dan kemudian dikonfirmasi oleh Kajari.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme verifikasi identitas, pencatatan kehadiran terdakwa serta koordinasi antara Rutan, Kejaksaan dan pihak terkait dalam pelaksanaan persidangan.

Koalisi juga menyebut terdapat indikasi persoalan administratif terkait data Jamil dalam Case Management System (CMS) Kejaksaan, yang diduga menyebabkan namanya tidak tercantum dalam daftar tahanan yang harus dijemput dari Rutan Pekanbaru.

Bukan Hanya Terdakwa, Saksi Polda Riau Juga Tak Hadir

Persoalan koordinasi ternyata tidak berhenti pada terdakwa.

Dalam persidangan 1 September 2026, agenda pemeriksaan saksi dari Polda Riau juga kembali tertunda karena saksi tidak hadir.

Bagi Koalisi, rangkaian kejadian tersebut patut dievaluasi. Sebab, perkara yang tengah berjalan bukan perkara biasa, melainkan dugaan kejahatan terhadap satwa dilindungi yang memiliki indikasi jaringan perdagangan lintas wilayah dan aliran dana bernilai miliaran rupiah.

Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, Yuliantony, menegaskan perkara tersebut diduga merupakan kejahatan terorganisir.

“Kejahatan yang disidangkan kali ini adalah kejahatan terorganisir yang mengungkap kasus mulai dari aktor lapangan sampai penjualnya.”

Yuliantony menyayangkan apabila proses penegakan hukum terhambat oleh persoalan teknis yang dapat memengaruhi jalannya persidangan.

Menurutnya, perkara ini justru dapat menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar apabila prosesnya dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

Jejak Jaringan Membentang dari Pelalawan hingga Pulau Jawa

Daftar terdakwa dalam 11 perkara menunjukkan dugaan rantai kejahatan yang tidak berhenti di lokasi perburuan.

Rito Armanda (31) disebut berperan sebagai pemotong kepala gajah dan pemilik senjata api.

Fadly alias Fad Bin Hariyanto (62) disebut sebagai pemodal, perekrut pemburu, penadah gading serta pemasok amunisi. Ia juga disebut pernah tersangkut perkara perburuan gajah pada 2015.

Sementara Hermansyah Yunus alias Herman (74) disebut berperan sebagai penadah gading dan perantara transaksi di Sumatera Barat.

Ada pula terdakwa yang disebut berperan sebagai kurir pengiriman kargo gading dari Bandara Minangkabau, perantara transaksi pipa gading di Solo, hingga pihak yang disebut menjadi bos dan perantara jaringan gading di Surabaya.

Rantai tersebut juga disebut menjangkau Sidoarjo dan Kudus.

Sementara dua terdakwa lainnya, Sulaiman alias Leman dan Lukas, disebut sebagai perantara dan penjual senjata api kepada Rito Armanda.

Adapun Samsul alias Isul disebut sebagai penunjuk jalan sekaligus pemilik senjata api rakitan yang ditangkap di Desa Bagan Limau, Pelalawan.

Sedangkan Jamil alias Jamil Bin Sabtu disebut sebagai eksekutor penembakan gajah yang ditangkap di Desa Lubuk Kembang Bunga, Pelalawan.

Seluruh peran tersebut merupakan keterangan sebagaimana disampaikan dalam materi Koalisi Untuk Gajah Pelalawan dan masih menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa pengadilan.

Rp1,872 Miliar dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Angka Rp1,872 miliar dari 34 transaksi keuangan menjadi salah satu titik penting dalam perkara ini.

Koalisi mendesak aparat tidak hanya mengejar pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri siapa yang menyediakan modal, siapa yang mengendalikan jaringan, siapa yang menjadi penadah, siapa yang menerima keuntungan dan ke mana uang hasil perdagangan tersebut mengalir.

Termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang serta penggunaan hasil kejahatan untuk memperoleh atau membiayai aset lainnya.

Jika penyidikan hanya berhenti pada pelaku lapangan, Koalisi menilai mata rantai utama perdagangan gading berpotensi tidak pernah tersentuh.

Gajah Mati, Jangan Hanya Pelaku Lapangan yang Diadili

Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, menyebut kasus Pelalawan sebagai ujian bagi aparat penegak hukum dalam menunjukkan keseriusan negara melindungi satwa terancam punah.

“Gajah sumatera tidak bisa membela dirinya di ruang pengadilan. Negara dan aparat penegak hukum yang harus berdiri untuk keadilan mereka.”

Menurutnya, membunuh gajah tidak boleh dipandang sebagai kejahatan biasa.
Sementara Aktivis sekaligus Founder For Gajah Rahman, Fitriani Dwi Kurniasari, menegaskan perkara sebesar ini harus ditangani secara serius di seluruh tahapan hukum.

“Keseriusan itu harus dibuktikan di seluruh tahapan proses hukum, terutama di persidangan karena ini menjadi penentu efek jera agar kejahatan serupa tidak terulang kembali,” ujarnya.

Empat Desakan: Bongkar Jaringan, Buka Perkara
Koalisi Untuk Gajah Pelalawan kemudian menyampaikan empat tuntutan utama:

Pertama, mendesak Pengadilan Negeri Pelalawan, Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Polda Riau memperkuat koordinasi serta memastikan persidangan berjalan tertib, efektif dan sesuai hukum acara pidana.

Kedua, mendesak aparat mengusut perkara hingga ke jaringan dan aktor yang terlibat, termasuk menelusuri aliran keuntungan, dugaan pencucian uang dan penggunaan hasil kejahatan untuk memperoleh aset.

Ketiga, meminta proses persidangan dilakukan secara transparan dan dapat dipantau publik.

Keempat, meminta aparat memperhitungkan bukan hanya aspek pidana, tetapi juga kerugian ekologis, budaya dan potensi genetik akibat hilangnya gajah sumatera dari ekosistem.

Bagi Koalisi, perkara ini menjadi momentum untuk menjawab satu pertanyaan besar:

Apakah hukum hanya akan berhenti pada orang-orang yang ditangkap, atau benar-benar membongkar jaringan perdagangan gading yang berada di belakang perburuan gajah?

Koalisi Untuk Gajah Pelalawan menyatakan akan terus memantau persidangan dan mendorong agar proses hukum berlangsung transparan, akuntabel serta mampu memberikan efek jera terhadap kejahatan perdagangan satwa dilindungi.