Latest Posts

Pasca Musibah, KORPRI Kampar Salurkan 220 Sarung untuk Santri Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu

Wed, 12 Aug 2026 19:44:29 +0700

KAMPAR, RIAU — Pasca musibah yang menimpa Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kampar menunjukkan kepedulian dengan menyalurkan bantuan berupa 220 helai sarung untuk para santri.

Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas KORPRI Kabupaten Kampar kepada keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin yang tengah menjalani masa pemulihan setelah musibah yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas asrama.

Rabu sore (12/08/2026), rombongan KORPRI Kabupaten Kampar disambut langsung oleh Ahmad Junaidi, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, didampingi Abuya Habibullah.

Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua KORPRI Kabupaten Kampar Refizal, S.STP., M.IP, diwakili Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan KORPRI Kabupaten Kampar Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md. Rombongan turut didampingi Ketua KORPRI Kecamatan Kampar Kiri H. Jasri, M.Pd.

Musnaini yang juga menjabat sebagai Camat Kampar Kiri turut hadir dalam penyaluran bantuan tersebut.

Musnaini menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi keprihatinan bersama sehingga diperlukan kepedulian dan semangat gotong royong untuk membantu para santri serta keluarga besar pesantren.

“Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas dari KORPRI Kabupaten Kampar. Mungkin bantuan yang kami berikan tidak seberapa, tetapi kami berharap dapat bermanfaat dan sedikit meringankan kebutuhan para santri,” ujar Musnaini.

Ia berharap para santri tetap kuat dan bersemangat menjalankan aktivitas pendidikan maupun ibadah meskipun sedang berada dalam masa pemulihan.

“Semoga anak-anak kita tetap kuat, tetap semangat belajar dan mengaji. Jangan sampai musibah ini mematahkan semangat mereka. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa,” ungkapnya.

Musnaini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada pihak pesantren, baik dalam bentuk bantuan material maupun dukungan moril.

“Ini adalah duka kita bersama. Mari kita bergandengan tangan, saling membantu dan memberikan dukungan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi para santri,” pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Ahmad Junaidi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KORPRI Kabupaten Kampar atas kepedulian serta bantuan yang diberikan.

Menurutnya, bantuan 220 helai sarung tersebut sangat berarti bagi para santri, khususnya di tengah proses pemulihan dan penataan kembali pesantren pascamusibah.

“Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KORPRI Kabupaten Kampar yang telah hadir dan memberikan perhatian kepada kami. Bantuan ini sangat berarti bagi para santri dan menjadi bentuk kepedulian yang sangat kami hargai,” ujar Ahmad Junaidi.

Ia menilai kehadiran KORPRI tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi dukungan moril bagi keluarga besar pesantren.

“Yang paling utama bagi kami adalah perhatian dan kepedulian yang diberikan. Kehadiran KORPRI di tengah kondisi kami saat ini menjadi penyemangat bagi para santri dan keluarga besar pondok pesantren untuk bangkit kembali,” ungkapnya.

Ahmad Junaidi turut menyampaikan apresiasi kepada Ketua KORPRI Kabupaten Kampar Refizal, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan KORPRI Kabupaten Kampar Musnaini, Ketua KORPRI Kecamatan Kampar Kiri H. Jasri, serta seluruh jajaran yang telah memberikan perhatian kepada Ponpes Syekh Burhanuddin.

Ia berharap dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus mengalir hingga pesantren kembali pulih dan aktivitas pendidikan para santri dapat berjalan normal.

“Semoga segala perhatian dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. Insyaallah, dengan kebersamaan dan gotong royong, Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin akan kembali bangkit,” pungkasnya.

Penyaluran 220 helai sarung tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian KORPRI Kabupaten Kampar terhadap para santri dan keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu dalam menghadapi masa pemulihan pascamusibah.

Pasca Musibah Ponpes Syekh Burhanuddin, TP PKK Kampar Kiri dan Desa Kuntu Darussalam Berikan Dukungan Moril

Wed, 12 Aug 2026 19:40:51 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Kepedulian terhadap keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, terus ditunjukkan berbagai elemen masyarakat pascamusibah yang menimpa fasilitas pesantren.

Kali ini, Rabu (12/08/2026), TP PKK Kecamatan Kampar Kiri bersama TP PKK Desa Kuntu Darussalam hadir memberikan dukungan moril kepada para santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin yang tengah menjalani masa pemulihan.

Kehadiran jajaran TP PKK tersebut dipimpin Ketua TP PKK Kecamatan Kampar Kiri Ny. Elvanita Musnaini, SKM., MKM, yang didampingi jajaran TP PKK Desa Kuntu Darussalam.

Kehadiran mereka menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan moril agar para santri tetap memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan dan kegiatan keagamaan meskipun pesantren tengah menghadapi kondisi pascamusibah.

Ny. Elvanita Musnaini menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu.

Menurutnya, musibah tersebut menjadi keprihatinan bersama. Namun, kondisi itu diharapkan tidak menyurutkan semangat para santri untuk terus belajar dan menuntut ilmu.

“Kami turut merasakan keprihatinan atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin. Semoga para santri tetap diberikan kekuatan dan ketabahan serta tidak kehilangan semangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu,” ujar Elvanita.

Ia berharap kepedulian dan perhatian dari berbagai pihak terus diberikan kepada keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin.

“Kami berharap bantuan dan perhatian dari berbagai pihak dapat terus mengalir. Sekecil apa pun bentuk bantuan yang diberikan, tentu sangat berarti bagi para santri dan keluarga besar pondok pesantren,” ungkapnya.

Menurut Elvanita, pemulihan pesantren membutuhkan kebersamaan dan semangat gotong royong dari seluruh elemen masyarakat.

Elvanita juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu agar dapat segera bangkit dan kembali menjalankan kegiatan pendidikan secara normal.

“Mari kita bersama-sama bergandengan tangan membantu dan memberikan dukungan. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin segera pulih, para santri kembali nyaman belajar dan mengaji, serta seluruh keluarga besar pesantren diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ini,” pungkasnya.

Kehadiran TP PKK Kecamatan Kampar Kiri bersama TP PKK Desa Kuntu Darussalam diharapkan dapat memberikan semangat dan ketenangan bagi para santri serta pengelola pesantren.

Dukungan moril tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin tidak menghadapi masa pemulihan seorang diri. Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan terus tumbuh sehingga aktivitas pendidikan dan pembinaan para santri dapat kembali berjalan seperti sediakala.

Pasca Kebakaran Asrama Ponpes Syekh Burhanuddin, Kapolres Kampar Datang Langsung Sampaikan Simpati dan Bantuan

Tue, 11 Aug 2026 19:01:25 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Musibah kebakaran menimpa Pondok Pesantren (Ponpes) Syekh Burhanuddin di Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Sebuah gedung asrama milik Ahmad Junaidi (56), yang telah berdiri sejak tahun 2000, hangus terbakar pada Senin malam (10/8/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat kebakaran terjadi, kondisi asrama dalam keadaan kosong karena para santri sedang melaksanakan salat Isya di masjid.

Merespons musibah tersebut, Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang bersama jajaran bergerak cepat dengan menyambangi Ponpes Syekh Burhanuddin pada Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kapolres didampingi Wakapolres Kampar Kompol Rizki Hidayat, para Pejabat Utama Polres Kampar, Kapolsek Kampar Kiri beserta personel.

Kedatangan rombongan disambut langsung Pimpinan Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Buya Junaidi, bersama para ustaz dan ustazah.

Setibanya di lokasi, Kapolres Kampar meninjau langsung kondisi bangunan asrama yang telah hangus terbakar dan menyisakan puing-puing. Kapolres juga mendengarkan penjelasan pihak pesantren terkait kronologi kebakaran serta dampak kerugian yang ditimbulkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan rasa prihatin sekaligus memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin.

Usai meninjau lokasi, Kapolres Kampar menyerahkan bantuan secara simbolis berupa paket sembako serta bantuan pribadi kepada Buya Junaidi. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengatakan, bantuan yang diberikan memang tidak sebanding dengan kerugian akibat kebakaran. Namun, menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran Polres Kampar kepada masyarakat.

“Kami sangat prihatin mendengar musibah ini. Terima kasih kepada Allah SWT, tidak ada korban jiwa. Itu nikmat yang luar biasa,” ujar Kapolres Kampar.

Ia berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban pihak pesantren serta memberikan semangat agar Ponpes Syekh Burhanuddin dapat segera bangkit dan membangun kembali asrama yang terbakar.

“Bantuan yang kami bawa ini memang nilainya tidak sebanding dengan kerugian yang Bapak alami, namun ini adalah wujud kehadiran Polri yang peduli dan hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Kapolres juga berharap pembangunan kembali asrama nantinya dapat dilakukan dengan kondisi yang lebih kokoh dan lebih baik.

“Semoga bantuan ini sedikit meringankan beban, dan semoga Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin ini bisa segera bangkit, membangun kembali asramanya menjadi lebih kokoh dan lebih baik dari sebelumnya. Polres Kampar selalu siap mendukung dan menjaga keamanan tempat pendidikan agama kita,” tutur Boby.

Sementara itu, Buya Junaidi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kunjungan Kapolres Kampar bersama jajaran.

“Kami sangat tersentuh dan berterima kasih atas perhatian Bapak Kapolres. Semoga Allah membalas kebaikan ini dengan berlipat ganda,” ucap Buya Junaidi.

Kunjungan Kapolres Kampar bersama jajaran tersebut berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. Kegiatan berakhir sekitar pukul 17.10 WIB dengan situasi aman, tertib, dan kondusif.

Kehadiran langsung Kapolres Kampar pascakebakaran menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin yang tengah menghadapi musibah dan membutuhkan dukungan untuk kembali bangkit.

Tanggap Cepat Pasca Kebakaran Ponpes Syekh Burhanuddin, Kapolsek Kampar Kiri Turun Langsung Bawa Bantuan dan Gotong Royong

Tue, 11 Aug 2026 18:56:37 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Respons cepat ditunjukkan Kapolsek Kampar Kiri Kompol Rusyandi Z. Siregar, S.Sos., M.H., pascakebakaran Asrama Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Selasa (11/8/2026).

Bersama jajaran Polsek Kampar Kiri, Kompol Rusyandi turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan bantuan sosial sekaligus mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran.

Kegiatan tersebut turut diikuti Wakapolsek Kampar Kiri Iptu Wahyu Saputra, S.H., Panit I Patroli Ipda Nurman Efendi, serta personel Polsek Kampar Kiri.

Sebelum menuju lokasi, Kompol Rusyandi terlebih dahulu memimpin apel pagi dan memberikan arahan kepada personel sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan sosial dan gotong royong di lingkungan pondok pesantren.

Sekitar pukul 09.30 WIB, Kapolsek bersama personel tiba di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu dan disambut Pimpinan Pondok Pesantren, Buya Junaidi, bersama para santri dan santriwati.

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Rusyandi menyerahkan bantuan sosial kepada pihak pondok pesantren. Bantuan itu berupa 17 karung beras SPHP ukuran 5 kilogram, 20 papan telur ayam, 10 bungkus mi instan, 30 kotak Teh Coco, 10 kilogram gula pasir, serta 2 kardus minyak goreng Minyakita.

Penyerahan bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian jajaran Polsek Kampar Kiri terhadap keluarga besar pondok pesantren yang terdampak musibah kebakaran.

Selain menyerahkan bantuan, Kapolsek juga melakukan koordinasi dengan pihak pondok pesantren guna mengetahui kondisi serta kebutuhan pascakebakaran.

Dari hasil koordinasi diketahui, Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu memiliki 443 santri dan 343 santriwati, dengan total sebanyak 786 orang.

Bangunan yang terbakar merupakan asrama santri laki-laki. Dari 290 kamar santri yang tersedia, sebanyak 221 santri diketahui menjadi penghuni kamar pada asrama yang terdampak kebakaran.

Setelah penyerahan bantuan dan koordinasi, Kompol Rusyandi bersama personel Polsek Kampar Kiri kemudian turun langsung bergotong royong bersama para santri dan santriwati.

Gotong royong difokuskan pada pembersihan puing-puing serta sisa material bangunan yang terbakar di sekitar lokasi asrama.

Kehadiran Kapolsek bersama personel di lokasi tidak hanya dalam bentuk penyaluran bantuan, tetapi juga melalui aksi nyata membantu membersihkan lingkungan pondok pesantren yang terdampak kebakaran.

Langkah tersebut menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu yang sedang menghadapi musibah.

Rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali.

Camat Kampar Kiri Musnaini Dampingi Bupati Ahmad Yuzar Tinjau Ponpes Syekh Burhanuddin, Pemerintah Dukung Pemulihan Santri

Tue, 11 Aug 2026 18:39:35 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Kehadiran Camat Kampar Kiri Musnaini, M.Si., mendampingi Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT meninjau langsung lokasi kebakaran Pondok Pesantren (Ponpes) Syekh Burhanuddin Kuntu menjadi bagian penting dari respons pemerintah terhadap musibah yang melanda ratusan asrama santri.

Kunjungan tersebut dilakukan Bupati Kampar pada Selasa (11/8/2026), sehari setelah kebakaran melanda kompleks Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri.

Musibah yang terjadi pada Senin malam (10/8/2026) itu menghanguskan 290 unit asrama santri berukuran 2 x 2 meter. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat kebakaran terjadi, para santri disebut sedang melaksanakan kegiatan di masjid.

Di tengah kondisi tersebut, keberadaan Camat Kampar Kiri Musnaini dalam kunjungan bersama Bupati Kampar menunjukkan keterlibatan langsung pemerintah kecamatan dalam mengawal penanganan bencana di wilayahnya.

Bagi pemerintah kecamatan, persoalan pascakebakaran bukan semata mengenai bangunan yang terbakar. Lebih jauh, terdapat kebutuhan mendesak menyangkut tempat tinggal sementara, kebutuhan sehari-hari, keberlangsungan aktivitas pendidikan, hingga pemulihan lingkungan pesantren.

Sebagai Camat Kampar Kiri, Musnaini memiliki posisi strategis dalam memastikan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pengelola pesantren, serta masyarakat berjalan secara berkesinambungan.

Terlebih, lokasi kebakaran berada di wilayah administrasi Kecamatan Kampar Kiri. Karena itu, perhatian terhadap kondisi para santri tidak cukup berhenti pada kunjungan dan penyerahan bantuan awal, tetapi perlu dikawal hingga proses pemulihan berjalan.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam kunjungan tersebut menyampaikan duka dan keprihatinan atas musibah yang menimpa keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin.

“Yang terpenting saat ini adalah memastikan kebutuhan para santri terpenuhi,” ujar Ahmad Yuzar sebagaimana diberitakan Media Center Kabupaten Kampar.

Pemkab Kampar juga menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, kasur, lauk-pauk siap saji, tenda gulung, selimut, beras, pakaian layak pakai serta 100 box hygiene kit.

Selain bantuan logistik, BPBD Kabupaten Kampar bersama Dinas Sosial mendirikan tenda darurat di lingkungan pesantren untuk digunakan sebagai tempat sementara bagi para santri terdampak.

Sorotan berikutnya adalah bagaimana pemerintah memastikan penanganan pascakebakaran tidak berhenti setelah bantuan darurat disalurkan.

Dengan ratusan unit asrama terdampak, kebutuhan pemulihan dipastikan tidak sederhana. Pemerintah daerah bersama pemerintah kecamatan perlu memastikan para santri tetap memperoleh tempat yang layak untuk tinggal dan belajar selama proses pemulihan berlangsung.

Dalam konteks ini, peran Camat Kampar Kiri Musnaini menjadi penting sebagai bagian dari koordinasi di tingkat kewilayahan.

Pemerintah kecamatan dapat menjadi mata dan telinga pemerintah daerah dalam memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan para santri, pengelola pesantren, serta masyarakat sekitar.

Kunjungan Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Camat Kampar Kiri Musnaini memberikan pesan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

Namun demikian, kehadiran pemerintah di lokasi bencana idealnya tidak hanya diukur dari kecepatan datang dan bantuan yang disalurkan, melainkan juga dari seberapa jauh pemerintah mengawal proses pemulihan hingga kondisi kembali normal.

Pimpinan Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Abuya Ahmad Junaidi, SH, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar atas respons cepat tersebut. Ia juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran.

Kini perhatian tertuju pada keberlanjutan penanganan. Ratusan santri membutuhkan kepastian tempat tinggal sementara, fasilitas pendukung pendidikan, serta pemulihan sarana pesantren.

Dalam kondisi seperti ini, Camat Kampar Kiri Musnaini bukan hanya hadir mendampingi kepala daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab kewilayahan untuk memastikan persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diteruskan dan dikoordinasikan kepada pemerintah daerah.

Redaksi KalimatRepublik.com menilai, gerak cepat pemerintah patut diapresiasi. Namun, masyarakat tentu berharap respons tersebut berlanjut menjadi langkah konkret dan berkesinambungan hingga Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu benar-benar pulih dan aktivitas pendidikan para santri kembali berjalan secara layak.

Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Terbakar, Redaksi Buka Donasi untuk Bantu Santri

Tue, 11 Aug 2026 14:00:09 +0700

KUNTU, KAMPAR — Musibah kebakaran melanda Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Kabupaten Kampar, Riau, pada malam Senin, 10 Agustus 2026.

Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah bangunan asrama santri yang diketahui berbahan semi permanen. Api yang dengan cepat membesar membuat berbagai barang milik santri tidak sempat diselamatkan.

Sekitar 290 santri terdampak akibat peristiwa tersebut. Sejumlah kebutuhan penting seperti pakaian, kitab-kitab, perlengkapan belajar hingga peralatan tidur turut menjadi korban kebakaran.

Meski demikian, berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pasca musibah, kebutuhan para santri menjadi perhatian. Selain pembangunan kembali tempat tinggal, mereka juga membutuhkan pakaian, kitab, perlengkapan belajar, peralatan tidur serta berbagai kebutuhan lainnya untuk menunjang aktivitas pendidikan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap musibah tersebut, Redaksi KalimatRepublik.com turut membuka ruang donasi bagi masyarakat yang ingin membantu para santri dan pihak pesantren.

“Mari bersama menyalakan kembali harapan. Sekecil apa pun bantuan kita, insyaAllah sangat berarti.”

Adapun bantuan yang dibutuhkan meliputi bahan bangunan, pakaian santri, kitab-kitab, perlengkapan belajar, peralatan tidur dan kebutuhan lainnya.

Rekening Donasi

Bank Riau Kepri Syariah

Nomor Rekening: 1382001660

Atas Nama: Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu

Bagi masyarakat yang telah memberikan bantuan dan membutuhkan konfirmasi, dapat menghubungi:

???? Narahubung: 085142254842

Musibah tersebut diharapkan tidak memutus semangat para santri untuk terus menuntut ilmu.

Pondok boleh terbakar, tetapi semangat menuntut ilmu jangan sampai padam.

Sang DRAKOR di Pematang Panjang: Modus Pendidikan dan Poktan Diduga Jadi Jalan Masuk, FY Disorot!!!

Tue, 11 Aug 2026 13:11:20 +0700

KAMPAR KIRI, KAMPAR — Polemik kawasan Pematang Panjang yang berada di sekitar Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling kembali bergulir. Kali ini sorotan mengarah kepada sosok berinisial FY, yang namanya disebut-sebut dalam rangkaian informasi mengenai aktivitas masyarakat, pendidikan, kelompok tani hingga keberadaan perkebunan di kawasan tersebut.

Jika sebelumnya persoalan Pematang Panjang banyak dikaitkan dengan alasan akses pendidikan, muncul pertanyaan lebih jauh: apakah pendidikan dan pembentukan kelompok tani (Poktan) benar-benar semata-mata untuk kepentingan masyarakat, atau justru menjadi bagian dari pola yang membuka ruang terhadap aktivitas perkebunan di kawasan konservasi?

Pola inilah yang oleh sejumlah pihak mulai dipandang seperti sebuah “DRAKOR” — drama Korea, dengan alur yang seolah berbeda-beda, tetapi memiliki benang merah yang sama: pendidikan, masyarakat, Poktan, akses jalan dan perkebunan.

Namun, seluruh dugaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut.

Dari Pendidikan ke Persoalan Kawasan

Keberadaan kelas jauh SDN 008 Kuntu Darussalam di Pematang Panjang sebelumnya telah menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun menyebut sekitar 50-an anak mengikuti pendidikan di kawasan tersebut.

Bahkan, dokumen undangan tertanggal 18 April 2025 mencantumkan agenda “Survey Penetapan Kelas Jauh SDN 008 Kelas Jauh Pematang Panjang.” Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di kawasan tersebut bukan baru muncul belakangan.

Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri sebelumnya mengakui bahwa akses pendidikan masyarakat di sekitar kawasan Bukit Rimbang dan Bukit Baling menjadi salah satu persoalan sosial yang harus diperhatikan. Pemerintah juga menyebut upaya peningkatan aksesibilitas harus tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian kawasan konservasi.

Persoalannya kemudian berkembang.

Apakah isu pendidikan hanya berhenti pada pemenuhan hak anak, atau terdapat kepentingan lain yang ikut bergerak di baliknya?

Poktan dan Jejak Aktivitas Perkebunan

Selain pendidikan, informasi mengenai keberadaan kelompok tani (Poktan) di kawasan Pematang Panjang juga patut mendapat perhatian.

Sebab, apabila pembentukan atau keberadaan Poktan kemudian dikaitkan dengan penguasaan, pengelolaan maupun aktivitas perkebunan, maka diperlukan pemeriksaan menyeluruh mengenai status lahan, legalitas kelompok, sumber pembiayaan, jenis kegiatan, serta lokasi kegiatan kelompok tersebut.

Terlebih, kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling bukan kawasan biasa.

BBKSDA Riau mencatat kawasan tersebut ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 dengan luas 141.226,25 hektare. Kawasan tersebut juga menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk harimau Sumatera.

Karena itu, apabila terdapat aktivitas perkebunan di dalam kawasan konservasi, persoalannya tidak cukup hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Legalitas dan status kawasan harus menjadi titik utama pemeriksaan.

FY Disebut dalam Rangkaian Persoalan

Nama FY muncul dalam sejumlah informasi terkait Pematang Panjang.

Pada pemberitaan sebelumnya, FY juga disebut memberikan tanggapan mengenai pemberitaan yang menyoroti aktivitas perkebunan dan dugaan jual-beli lahan di kawasan SM Rimbang Baling.

Kini, dengan munculnya kembali persoalan pendidikan, Poktan, akses jalan dan aktivitas perkebunan, posisi FY menjadi salah satu pihak yang perlu dimintai penjelasan secara terbuka.

Bukan untuk menghakimi.

Melainkan untuk menjawab pertanyaan publik:

Apa sebenarnya peran FY di Pematang Panjang?

Apakah hanya sebagai warga atau pihak yang mengetahui persoalan?

Apakah memiliki keterlibatan dalam aktivitas Poktan?

Apakah mengetahui proses munculnya kelas jauh?

Bagaimana hubungan antara aktivitas masyarakat, Poktan, akses jalan dan perkebunan?

Dan yang paling penting:

Apakah seluruh aktivitas tersebut berada di luar kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling, atau justru berada di dalam kawasan konservasi?

“DRAKOR” Pendidikan–Poktan–Sawit?

Rangkaian persoalan inilah yang kemudian memunculkan istilah “DRAKOR Pematang Panjang.”

Bukan dalam arti menuduh adanya skenario tertentu, tetapi sebagai gambaran atas rangkaian peristiwa yang perlu dibuka secara terang.

Episode pertama: pendidikan.

Muncul kelas jauh dengan alasan memenuhi kebutuhan anak-anak masyarakat di kawasan Pematang Panjang.

Episode kedua: akses.

Muncul persoalan Jalan Pematang Panjang yang sebelumnya dikaitkan dengan mobilitas pendidikan, namun dalam dokumen yang dihimpun redaksi juga disebut adanya mobilitas hasil usaha perkebunan kelapa sawit.

Episode ketiga: Poktan.

Muncul informasi mengenai kelompok tani yang perlu diverifikasi keberadaan, legalitas dan aktivitasnya.

Episode keempat: perkebunan.

Muncul pertanyaan mengenai aktivitas kebun dan hasil perkebunan yang disebut berada di sekitar kawasan SM Rimbang Baling.

Dan episode berikutnya adalah FY.

Apa sebenarnya posisi dan perannya?

Jangan Sampai Pendidikan Menjadi “Pintu Masuk”

Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat.

Karena itu, kebutuhan anak-anak di wilayah terpencil harus tetap mendapatkan perhatian pemerintah.

Tetapi pelayanan pendidikan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kepastian mengenai status kawasan, legalitas tanah, batas wilayah, izin pemanfaatan kawasan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Apalagi BBKSDA Riau sendiri mencatat adanya akses jalan ilegal di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan.

Maka pertanyaan publik menjadi semakin relevan:

Apakah pendidikan benar-benar menjadi tujuan utama, atau ada kepentingan lain yang ikut memanfaatkan narasi pendidikan?

Begitu pula dengan Poktan.

Apakah benar murni pemberdayaan masyarakat, atau terdapat aktivitas lain yang perlu diperiksa?

Aparat Diminta Telusuri Benang Merahnya

Untuk menghindari berkembangnya spekulasi, aparat penegak hukum dan instansi terkait dinilai perlu melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh.

Mulai dari:

status dan koordinat kelas jauh SDN 008;

legalitas lokasi pendidikan;

status kawasan Pematang Panjang;

legalitas Poktan yang beraktivitas di kawasan;

siapa pengurus dan anggota Poktan;

sumber pembiayaan kegiatan;

legalitas lahan yang dikelola;

aktivitas perkebunan yang berada di sekitar lokasi;

jalur keluar-masuk hasil perkebunan;

penggunaan Jalan Pematang Panjang;

pihak yang membiayai atau mengelola jalan;

serta hubungan para pihak yang terlibat.

Termasuk FY, yang perlu diberikan ruang untuk menjelaskan secara terbuka apa sebenarnya peran dan keterlibatannya dalam persoalan Pematang Panjang.

Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Diuntungkan?

Jika pendidikan memang murni untuk anak-anak masyarakat, tentu publik mendukung.

Jika Poktan benar-benar dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar ketentuan kawasan konservasi, tentu juga harus didukung.

Namun apabila narasi pendidikan, Poktan dan akses jalan kemudian berujung pada perluasan atau penguatan aktivitas perkebunan di kawasan yang berstatus Suaka Margasatwa, maka persoalannya menjadi berbeda.

Karena itu, publik berhak mendapatkan jawaban:

Apakah ini benar-benar program masyarakat, atau ada pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari rangkaian aktivitas tersebut?

Dan di tengah semua pertanyaan itu, inisial FY kini menjadi salah satu nama yang patut diklarifikasi secara terang.

Bukan sekadar siapa FY.

Tetapi apa perannya, apa kepentingannya, dan sejauh mana keterkaitannya dengan “DRAKOR” pendidikan–Poktan–perkebunan di Pematang Panjang SM Rimbang Bukit Baling.

**Bersambung — publik menunggu klarifikasi FY, Pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Pendidikan, BBKSDA Riau, serta pihak terkait lainnya.**

AY Alias NM: Dari Dugaan Jual-Beli Lahan SM Rimbang Baling hingga 37 Butir Diduga Ekstasi

Tue, 11 Aug 2026 12:51:51 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Sosok AY alias NM (48) kini menjadi sorotan setelah penanganan perkara dugaan kehutanan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Baling berkembang ke persoalan lain.

Saat menjalani pemeriksaan terkait perkara kehutanan, AY disebut kedapatan membawa 37 butir pil yang diduga ekstasi. Barang tersebut ditemukan dalam dua lokasi, yakni satu butir dari saku celana AY dan 36 butir lainnya dari dalam mobil Suzuki Baleno warna putih yang digunakannya.

Temuan tersebut sebelumnya telah diberitakan KalimatRepublik.com. Baca pemberitaan sebelumnya terkait temuan 37 butir diduga ekstasi

Persoalan kemudian menjadi semakin menarik perhatian karena AY diketahui merupakan pengelola sebuah cafe remang-remang di wilayah Kenegerian Lipat Kain.

Pengelola Cafe, Puluhan Pil Diduga Ekstasi Ditemukan

Informasi yang dihimpun menyebutkan AY merupakan pihak yang mengelola dan menjalankan operasional Cafe Katiput, yang disebut merupakan milik seseorang bernama Kateput dan dikontrakkan kepada AY.

Status AY sebagai pengelola tempat usaha tersebut menjadi perhatian publik setelah dirinya diamankan dengan puluhan pil yang diduga ekstasi.

Meski demikian, temuan barang bukti tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa Cafe Katiput menjadi lokasi peredaran narkotika ataupun bahwa pemilik cafe terlibat dalam perkara tersebut.

Hal itu masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

Namun, masyarakat menilai temuan 37 butir pil yang diduga ekstasi menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan pendalaman lebih luas terhadap kemungkinan peredaran narkotika di lingkungan tempat hiburan di Kenegerian Lipat Kain.

Publik meminta aparat tidak hanya mengejar orang yang membawa atau menyimpan barang, tetapi juga mengungkap asal barang, pemasok, jaringan distribusi dan pihak yang diduga menjadi penerima.

Dugaan Peredaran Narkotika Jadi Perhatian

Keberadaan sejumlah cafe dan warung yang dikenal masyarakat sebagai tempat hiburan malam di wilayah Kenegerian Lipat Kain selama ini juga menjadi perhatian.

Dengan adanya temuan puluhan pil yang diduga ekstasi dari seseorang yang diketahui mengelola tempat usaha hiburan, masyarakat meminta aparat melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap rawan.

Namun, setiap dugaan peredaran narkotika harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Artinya, tidak semua cafe atau tempat hiburan dapat dicap sebagai lokasi peredaran narkotika hanya berdasarkan asumsi atau keberadaan seseorang yang terlibat perkara narkotika.

Suzuki Baleno dan Asal-usul Harta AY Ikut Disorot

Sorotan publik kemudian bergeser kepada kendaraan yang digunakan AY, yakni Suzuki Baleno warna putih.

Menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan hasil aktivitas jual-beli lahan di kawasan SM Bukit Rimbang Baling.

Dugaan tersebut belum menjadi fakta hukum.

Karena itu, masyarakat meminta aparat berwenang melakukan pendalaman apabila terdapat bukti awal yang cukup, termasuk menelusuri asal-usul dana pembelian kendaraan serta sumber harta kekayaan AY alias NM.

Pertanyaan publik sederhana: apakah aset tersebut diperoleh dari sumber penghasilan yang sah atau terdapat kaitan dengan aktivitas yang sedang diselidiki?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya hanya dapat diperoleh melalui proses pemeriksaan dan penelusuran aparat yang berwenang.

AY Disebut-sebut Aktor Utama Dugaan Jual-Beli Lahan

Sorotan terhadap AY semakin kuat karena sejumlah informasi masyarakat menyebut dirinya diduga memiliki peran penting dalam aktivitas jual-beli atau penguasaan lahan di kawasan SM Bukit Rimbang Baling.

Bahkan, AY disebut-sebut sebagai salah satu aktor utama dalam aktivitas tersebut.

Namun, tudingan itu masih merupakan informasi masyarakat yang harus diverifikasi.

Jika benar terjadi transaksi lahan di dalam kawasan konservasi, maka penegak hukum perlu mengungkap secara terang:

Siapa pihak yang menawarkan atau menjual lahan;
Siapa pihak yang membeli atau menguasai;
Siapa yang menjadi perantara;
Bagaimana transaksi dilakukan;
Berapa nilai transaksi;
Ke mana aliran uang tersebut;
Dan siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan.

Pendalaman tersebut penting agar penanganan perkara tidak berhenti hanya pada persoalan permukaan.

Publik Minta Aset dan Aliran Dana Ditelusuri

Masyarakat juga mendorong aparat untuk tidak hanya melihat aset AY secara terpisah.

Jika terdapat dugaan bahwa harta kekayaan tertentu diperoleh dari aktivitas ilegal, maka asal-usul aset dan aliran dana menjadi bagian penting untuk ditelusuri sesuai kewenangan hukum.

Tidak hanya Suzuki Baleno, tetapi juga aset lain yang relevan dengan dugaan perkara perlu ditelusuri apabila terdapat dasar dan bukti awal.

Langkah tersebut bukan berarti menyatakan seluruh harta kekayaan AY berasal dari aktivitas ilegal.

Sebaliknya, pemeriksaan justru diperlukan untuk memperoleh kepastian: mana aset yang memiliki sumber perolehan sah dan mana yang, jika terbukti, memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.

Dua Persoalan Besar Menunggu Jawaban

Kasus AY alias NM kini memunculkan sedikitnya dua persoalan yang menjadi perhatian publik.

Pertama, dugaan aktivitas jual-beli atau penguasaan lahan di kawasan SM Bukit Rimbang Baling.

Kedua, temuan 37 butir pil yang diduga ekstasi ketika AY menjalani pemeriksaan perkara kehutanan.

Kedua persoalan tersebut memiliki pembuktian hukum yang berbeda. Namun, masyarakat meminta aparat menanganinya secara serius, transparan dan profesional.

Jika dalam penyidikan ditemukan keterkaitan antara aset, aliran dana dan dugaan aktivitas kehutanan, maka fakta tersebut harus diungkap berdasarkan alat bukti.

Begitu pula apabila 37 butir pil tersebut terbukti merupakan narkotika, penyidik diharapkan tidak berhenti pada AY, tetapi menelusuri rantai pasokan hingga jaringan di belakangnya.

Aparat Diminta Bongkar hingga ke Aktor dan Aliran Uang

Publik kini menunggu langkah konkret aparat.

Bukan sekadar siapa yang ditangkap, tetapi siapa yang mengatur, siapa yang menikmati keuntungan, dari mana uang berasal, ke mana uang mengalir, dan siapa saja yang terlibat.

Jika dugaan jual-beli lahan kawasan konservasi terbukti, maka masyarakat berharap penanganannya menyentuh seluruh mata rantai.

Demikian pula dalam perkara narkotika, pengungkapan 37 butir pil yang diduga ekstasi diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan pemasok dan peredaran yang lebih luas.

Pada akhirnya, fakta hukum akan menjadi penentu.

AY alias NM tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KalimatRepublik.com akan terus mengikuti perkembangan perkara tersebut dan memberikan ruang klarifikasi serta hak jawab kepada AY alias NM, pemilik Cafe Katiput, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Redaksi KalimatRepublik.com

Politikus Golkar Rozama Lase Desak Gubsu Bobby Ubah Status Jalan Gunungsitoli-Alasa Jadi Jalan Provinsi

Tue, 11 Aug 2026 12:24:23 +0700

Kalimat Republik || Gunungsitoli – Persoalan Jalan Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa seperti belum menemukan ujung.

Bertahun-tahun kondisi ruas jalan tersebut dikeluhkan masyarakat. Kini, persoalan itu kembali disorot, terlebih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara secara bergantian tengah berada di Kepulauan Nias.

Tokoh masyarakat Nias Utara sekaligus politikus Partai Golkar, Rozama Lase alias Ama Karlos Lase, tak ingin momentum tersebut berlalu begitu saja.

Ia mendesak Gubsu Bobby Nasution memberi perhatian serius terhadap kondisi jalan yang menjadi salah satu jalur penting masyarakat tersebut.

Rozama mendorong agar ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa diambil alih menjadi jalan provinsi.

Menurutnya, perubahan status jalan dapat menjadi salah satu jalan keluar agar persoalan pembangunan dan pemeliharaan tidak terus terbentur keterbatasan kewenangan maupun anggaran daerah.

“Ini bukan hanya persoalan jalan rusak. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi korban jiwa,” tegas Rozama.

Ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat, menghubungkan Kota Gunungsitoli dengan wilayah Hiliduho hingga Alasa dan setiap hari dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat.

Masalahnya, kondisi jalan yang telah lama rusak itu membuat pengguna jalan harus berhadapan dengan risiko keselamatan saat melintas.

Rozama menyebut sejumlah pengendara sepeda motor pernah mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan tersebut.

Kecelakaan juga disebut pernah dialami kendaraan roda empat hingga menyebabkan kendaraan terguling.

Kondisi itu menjadi perhatian serius Rozama. Ia menilai pemerintah tidak seharusnya menunggu munculnya korban jiwa baru mengambil langkah.

Bagi dia, keselamatan masyarakat harus menjadi alasan utama mengapa persoalan ruas jalan tersebut perlu segera ditangani.

Keberadaan Gubsu Bobby Nasution di Kepulauan Nias menjadi momentum yang menurut Rozama patut dimanfaatkan untuk menyampaikan persoalan tersebut.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melihat kondisi ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa secara lebih serius.

Rozama juga meminta pemerintah daerah di Kepulauan Nias dan Pemprov Sumut tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua pihak, menurutnya, perlu duduk bersama membicarakan status sekaligus langkah konkret terhadap ruas jalan tersebut.

“Jangan sampai persoalan kewenangan menjadi alasan masyarakat harus terus melewati jalan yang membahayakan. Pemerintah harus hadir dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Menurut Rozama, apabila kewenangan jalan tetap berada di tingkat daerah, keterbatasan anggaran dapat kembali menjadi persoalan ketika pembangunan maupun pemeliharaan hendak dilakukan.

Karena itu, ia mendorong agar perubahan status menjadi jalan provinsi benar-benar dibahas.

Tak berhenti pada desakan kepada Gubsu Bobby Nasution, Rozama juga berharap wakil rakyat asal Kepulauan Nias yang duduk di DPRD Provinsi Sumatera Utara ikut membawa persoalan tersebut ke tingkat provinsi.

Ia berharap aspirasi masyarakat terkait Jalan Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa dapat dibawa ke Gedung DPRD Sumut untuk dibahas dan diperjuangkan.

Menurut Rozama, anggota DPRD Sumut asal Kepulauan Nias memiliki ruang untuk menyuarakan persoalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

Aspirasi itu, kata dia, jangan berhenti sebagai keluhan masyarakat di lapangan.

Harus ada pembahasan di tingkat provinsi agar persoalan status dan penanganan jalan tersebut mendapatkan kejelasan.

Bertahun-tahun masyarakat menggunakan ruas tersebut dengan kondisi jalan yang belum mendapatkan penanganan sebagaimana yang diharapkan.

Kini, ketika Gubsu Bobby Nasution berada di Kepulauan Nias, Rozama kembali mengingatkan pemerintah tentang persoalan tersebut.

Ia berharap pemerintah tidak melihat Jalan Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa hanya sebagai persoalan infrastruktur.

Sebab, di balik jalan yang rusak itu ada masyarakat yang setiap hari melintas untuk bekerja, beraktivitas, mengangkut hasil usaha, hingga memenuhi berbagai kebutuhan lainnya.

Karena itu, Rozama menilai sudah saatnya pemerintah mengambil langkah yang lebih konkret.

Usulannya jelas: ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa perlu didorong menjadi jalan provinsi agar penanganannya memiliki kepastian dan tidak terus terjebak dalam persoalan kewenangan.

Usai AIG Ditahan, Tiga Tokoh Pengelolaan Dana Jalan Pematang Panjang Disorot!

Tue, 11 Aug 2026 11:10:56 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Penahanan AIG, sosok yang disebut sebagai Kepala Kampung atau Kepala Dusun Pematang Panjang sekaligus Ketua Pengurus Perawatan dan Perbaikan Jalan Pematang Panjang, kini membuka sorotan lebih luas terhadap aktivitas akses jalan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar.

AIG disebut memiliki posisi sebagai Ketua Pengurus Perawatan dan Perbaikan Jalan Pematang Panjang yang aksesnya digunakan untuk menunjang mobilitas hasil panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari perkebunan di areal Pematang Panjang.

Dalam perkembangan perkara tersebut, AIG telah ditahan oleh Gakkum Kehutanan Riau bersama pihak Kepolisian terkait perkara dugaan jual beli lahan di kawasan Pematang Panjang, SM Bukit Rimbang Baling.

Penahanan AIG kemudian memunculkan pertanyaan baru mengenai pihak-pihak lain yang selama ini disebut memiliki peran dalam pengelolaan dan aktivitas perawatan jalan tersebut.

Nasut Disebut Bendahara Pengurus Jalan

Informasi yang dihimpun Redaksi menyebutkan, setelah AIG ditahan, terdapat sosok berinisial Nasut yang disebut sebagai bendahara pengurus perawatan dan perbaikan Jalan Pematang Panjang.

Nasut disebut berperan dalam pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi perawatan dan perbaikan akses jalan.

Dana tersebut disebut berkaitan dengan kontribusi dari mobilisasi maupun hasil TBS kelapa sawit yang berasal dari areal Pematang Panjang.

Jika informasi tersebut benar, maka mekanisme pengelolaan dana tersebut perlu diperjelas.

Berapa dana yang telah terkumpul?

Siapa yang menetapkan besaran kontribusi?

Bagaimana dana tersebut dicatat?

Apakah terdapat buku kas atau rekening khusus?

Dan berapa dana yang benar-benar telah digunakan untuk perawatan maupun perbaikan jalan?

Selain Nasut, muncul nama SGt yang disebut sebagai pelaksana di lapangan dalam kegiatan pengutipan dana dari mobilisasi dan hasil TBS di areal Pematang Panjang.

Informasi yang diperoleh Redaksi menyebutkan, dana yang dikutip SGt tersebut selanjutnya disetorkan kepada pihak yang mengelola dana perawatan jalan, yang disebut berinisial Nasut sebagai bendahara.

Dengan demikian, muncul dugaan adanya pembagian peran antara SGt sebagai pelaksana pengutipan dana di lapangan dan Nasut sebagai pihak yang disebut mengelola dana secara administratif.

Namun, struktur dan mekanisme tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Jalan untuk Masyarakat atau Penunjang Mobilisasi Sawit?

Persoalan utama bukan semata-mata keberadaan jalan.

Masyarakat tentu membutuhkan akses untuk pendidikan, kesehatan maupun aktivitas sosial dan ekonomi.

Namun, karena jalan tersebut disebut digunakan untuk menunjang mobilitas hasil TBS kelapa sawit dari areal Pematang Panjang, maka muncul pertanyaan mengenai fungsi dan kepentingan utama perbaikan akses tersebut.

Apalagi lokasi yang menjadi tujuan akses berada di kawasan SM Bukit Rimbang Baling.

Jika benar dana perawatan jalan berasal dari kontribusi mobilisasi hasil TBS, publik patut mengetahui dasar kesepakatan tersebut serta siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaannya.

Selain dana yang disebut berasal dari mobilisasi hasil TBS, sebelumnya juga muncul informasi mengenai dugaan pinjaman awal sebesar Rp200 juta untuk mendukung perawatan dan perbaikan akses Jalan Pematang Panjang.

Dana tersebut disebut berasal dari sosok yang dikenal dengan nama “Mbah Min”.

Informasi ini juga perlu diklarifikasi secara terbuka, terutama mengenai siapa penerima dana, bentuk kesepakatannya, apakah dana tersebut masuk dalam pengelolaan pengurus jalan, serta bagaimana mekanisme pengembaliannya.

Redaksi belum menyimpulkan bahwa pinjaman tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan perkebunan tertentu.

Namun, karena akses jalan tersebut disebut turut menunjang mobilisasi hasil TBS, hubungan antara sumber pembiayaan jalan dan pemanfaatan akses tersebut patut ditelusuri.

Di tengah persoalan tersebut, informasi mengenai adanya dukungan dari Ninik Mamak Kenegerian Kuntu terhadap kegiatan perbaikan akses Jalan Pematang Panjang juga menjadi perhatian publik.

Dukungan tersebut perlu diperjelas bentuknya.

Apakah berupa persetujuan masyarakat adat?

Apakah terdapat kesepakatan tertulis?

Apakah Ninik Mamak mengetahui bahwa akses tersebut digunakan untuk mobilisasi hasil TBS?

Dan apakah status kawasan SM Bukit Rimbang Baling menjadi bagian dari pertimbangan dalam pemberian dukungan tersebut?

Pertanyaan ini penting karena dukungan masyarakat adat terhadap suatu kegiatan tidak serta-merta menggantikan kewenangan negara dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Penahanan AIG dalam perkara dugaan jual beli lahan kawasan SM Bukit Rimbang Baling kini menjadi pintu masuk untuk melihat lebih jauh berbagai aktivitas yang berkaitan dengan Pematang Panjang.

Publik mempertanyakan apakah penegakan hukum hanya berhenti pada persoalan jual beli lahan, atau juga akan menelusuri aktivitas perbaikan jalan, penggunaan alat berat, sumber dana perawatan jalan, pengutipan dana dari mobilisasi TBS, serta pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan akses tersebut.

Karena itu, publik meminta BKSDA Riau, Gakkum Kehutanan Riau dan Polda Riau memberikan perhatian serius terhadap aktivitas perbaikan akses Jalan Pematang Panjang.

Terutama terkait dugaan adanya mekanisme pengumpulan dana dari hasil TBS untuk membiayai perawatan jalan di kawasan yang berstatus suaka margasatwa.

Publik juga meminta pihak berwenang memastikan apakah kegiatan perbaikan jalan tersebut memiliki dasar perizinan yang sah.

Termasuk perlu diperiksa:

siapa yang memberikan persetujuan perbaikan jalan;

siapa yang menjadi pengurus jalan;

siapa yang menunjuk Nasut sebagai bendahara;

siapa yang melaksanakan pengutipan dana di lapangan;

berapa dana yang telah dikumpulkan dari hasil TBS;

ke mana dana tersebut disetorkan;

bagaimana pertanggungjawabannya;

siapa pemilik dan pengguna alat berat;

serta apakah seluruh aktivitas tersebut telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang atas kawasan konservasi.

Jika benar akses tersebut digunakan untuk memperlancar mobilisasi hasil perkebunan di kawasan SM Bukit Rimbang Baling, maka persoalan ini tidak lagi sebatas perawatan jalan. Ada aspek konservasi, legalitas penggunaan kawasan, mobilisasi hasil perkebunan, hingga transparansi pengelolaan dana yang perlu diperiksa secara menyeluruh.

Jangan Sampai Perbaikan Jalan Menjadi Dalih Memperlancar Aktivitas Sawit

Perbaikan akses masyarakat tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan status hukum kawasan.

Jika masyarakat membutuhkan jalan, solusi dan kebijakan tentu dapat dicari melalui mekanisme resmi bersama pemerintah dan instansi yang berwenang.

Namun, apabila jalan tersebut sekaligus menjadi akses mobilisasi hasil TBS dari perkebunan di kawasan konservasi, maka aparat perlu memastikan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang membiayai, siapa yang mengelola dana, serta atas dasar hukum apa kegiatan tersebut berlangsung.

Dengan AIG telah ditahan, perhatian publik kini tertuju pada rangkaian aktivitas di belakangnya.

Nasut disebut sebagai bendahara pengurus perawatan dan perbaikan jalan. SGt disebut sebagai pelaksana pengutipan dana dari mobilisasi dan hasil TBS di lapangan. Sementara dukungan Ninik Mamak Kenegerian Kuntu terhadap perbaikan akses juga dipertanyakan.

Semua pihak tersebut tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.

Redaksi KalimatRepublik.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Nasut, SGt, AIG melalui kuasa hukumnya, pengurus Jalan Pematang Panjang, Ninik Mamak Kenegerian Kuntu, BKSDA Riau, Gakkum Kehutanan Riau, Polda Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Publik menunggu: apakah perbaikan Jalan Pematang Panjang benar-benar semata-mata untuk kepentingan masyarakat, atau terdapat kepentingan lain yang ikut menikmati akses tersebut?

Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Dilalap Api, Asrama Putra Ludes Terbakar!

Mon, 10 Aug 2026 22:00:39 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Kabar duka menyelimuti keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Burhanuddin Kuntu, Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau.

Pada Senin malam (10/8/2026), kobaran api dilaporkan melanda kawasan pondok pesantren tersebut. Api disebut berkobar dahsyat hingga menghanguskan bangunan asrama putra.

Informasi yang diterima redaksi dari warga Kuntu menyebutkan, hingga sekitar pukul 21.49 WIB, penyebab maupun titik awal sumber api masih belum dapat dipastikan. Sementara itu, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Burhanuddin Kuntu merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah berdiri sejak 1 Februari 1973, didirikan oleh K.H. Dr. Angku Mudo Djamarin. Pesantren ini dikenal memadukan pendidikan Islam salafiyah dengan pendidikan umum serta keterampilan. Sejumlah sumber akademik juga mencatat sejarah panjang pesantren tersebut dalam perkembangan pendidikan Islam di Kuntu.

Kabar kebakaran ini sontak mengundang perhatian masyarakat, mengingat pesantren tersebut menjadi salah satu lembaga pendidikan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kuntu dan sekitarnya.

“Kalau ada keluarga atau anak yang sedang berada di Pondok Pesantren Kuntu Darussalam, coba cek ke Kuntu,” demikian pesan warga yang diterima redaksi, menyusul terjadinya kebakaran.

Hingga berita ini dirangkum, (10/08), informasi mengenai total kerugian, penyebab kebakaran, kondisi seluruh santri, serta proses pemadaman masih dalam penelusuran. Redaksi juga masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak pesantren maupun petugas terkait.

Perkembangan informasi akan terus diperbarui setelah keterangan resmi diperoleh dari pihak-pihak Damkar Kabupaten Kampar, Polsek Kampar Kiri, dan masyarakat lainnya.

Kelas Jauh SDN 008 di Pematang Panjang Dipertanyakan, Berdiri di Kawasan Suaka Margasatwa Rimbang Baling?

Mon, 10 Aug 2026 17:13:16 +0700

KAMPAR KIRI, KAMPAR — Keberadaan kelas jauh SDN 008 Kuntu Darussalam di kawasan Pematang Panjang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, kembali menjadi sorotan.

Persoalannya bukan hanya menyangkut akses pendidikan bagi anak-anak masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut, tetapi juga menyentuh sejumlah pertanyaan mengenai status kawasan, administrasi kependudukan, batas wilayah antarkabupaten, dasar penetapan fasilitas pendidikan, hingga polemik akses Jalan Pematang Panjang yang sebelumnya disebut berkaitan dengan mobilitas pendidikan.

Lokasi kelas jauh tersebut juga disebut-sebut berkaitan dengan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB).

Informasi yang dihimpun redaksi hingga Senin siang (10/8/2026), terdapat sekitar 50-an murid tingkat sekolah dasar yang mengikuti kegiatan pendidikan di kawasan Pematang Panjang.

Para siswa tersebut disebut merupakan anak-anak masyarakat yang bermukim di kawasan yang selama ini dikaitkan dengan wilayah SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Sudah Muncul Sejak 2025

Keberadaan kelas jauh tersebut setidaknya telah mencuat sejak 2025.

Hal itu terlihat dari surat undangan tertanggal 18 April 2025 yang ditujukan kepada sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, di antaranya Camat Kampar Kiri, Kepala Desa Kuntu, Kepala Desa Kuntu Darussalam, Pemangku Adat Kenegerian Kuntu, anggota DPRD Kabupaten Kampar, Kepala BGP Provinsi Riau, Koordinator Penyuluh BPP Kampar Kiri serta Kepala SDN 008 Kuntu Darussalam.

Dalam surat tersebut tercantum agenda:

“Survey Penetapan Kelas Jauh SDN. 008 Kelas Jauh Pematang Panjang.”

Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 April 2025 pukul 09.30 WIB sampai selesai.

Surat tersebut juga menyebut kedatangan pihak Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar serta pelaksanaan survei dan halal bihalal warga Pematang Panjang.

Dokumen tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan yang hingga kini perlu mendapat penjelasan resmi.

Atas dasar apa kelas jauh tersebut ditetapkan, dan bagaimana hasil verifikasi lokasi serta status masyarakat yang menjadi peserta didiknya?

Persoalan Bukan Sekadar Pendidikan

Menurut sumber yang ditemui redaksi, kawasan Pematang Panjang memiliki kondisi administratif yang disebut cukup kompleks.

Areal tersebut dikabarkan dilalui akses jalan yang masuk dari koridor kawasan PT RAPP Estate Logas.

Sumber juga menyebut terdapat dugaan perbedaan administrasi wilayah di sekitar koridor jalan tersebut.

“Kiri jalan itu wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, kanan jalan wilayah Kabupaten Kampar. Jadi bukan semata-mata Kuntu Darussalam, Kabupaten Kampar saja,” ujar sumber.

Namun, keterangan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta batas wilayah sebelum diverifikasi berdasarkan dokumen resmi dan koordinat lapangan dari instansi yang berwenang.

Jika benar terdapat wilayah permukiman yang bersinggungan dengan batas administrasi dua kabupaten, maka sejumlah persoalan lanjutan perlu dijelaskan, mulai dari status kependudukan, pencatatan Kartu Keluarga, domisili anak, wilayah pelayanan pendidikan hingga kewenangan pemerintah daerah.

Mengapa Administrasi Disebut ke Kuntu dan Kuntu Darussalam?

Pertanyaan lain yang berkembang adalah mengenai administrasi kependudukan warga Pematang Panjang.

Jika berdasarkan data batas resmi ternyata sebagian kawasan tersebut berada atau bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka perlu dijelaskan mengapa warga yang bermukim di sana disebut beradministrasi ke Desa Kuntu dan Desa Kuntu Darussalam, Kabupaten Kampar.

Apakah telah terdapat penetapan resmi yang menempatkan permukiman tersebut dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar?

Ataukah administrasi kependudukan selama ini berjalan berdasarkan pelayanan administratif yang diberikan pemerintah desa tertentu?

Hal ini penting diperjelas karena administrasi kependudukan dan batas wilayah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda.

Karena itu, kepastian mengenai batas administrasi harus merujuk pada dokumen dan ketetapan resmi yang berlaku.

Bagaimana Status Kawasannya?

Persoalan kemudian menjadi lebih kompleks karena lokasi Pematang Panjang disebut berkaitan dengan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Jika lokasi kelas jauh tersebut benar berada di dalam kawasan konservasi, maka diperlukan penjelasan mengenai dasar hukum keberadaan fasilitas pendidikan tersebut.

Sejumlah pertanyaan pun muncul:

Apakah titik lokasi kelas jauh SDN 008 benar berada di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling?

Siapa yang melakukan verifikasi koordinat lokasi?

Apakah telah dilakukan pengecekan bersama instansi kehutanan dan pertanahan?

Bagaimana status tanah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar?

Apakah terdapat rekomendasi atau dasar hukum pemanfaatan kawasan apabila lokasi berada dalam kawasan konservasi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Dalih Akses Pendidikan, Namun Muncul Persoalan MoU Jalan

Persoalan kelas jauh tersebut juga menarik jika dikaitkan dengan polemik akses Jalan Pematang Panjang yang sempat menjadi perhatian publik beberapa pekan lalu.

Saat itu, pembangunan maupun perawatan akses jalan menuju Pematang Panjang disebut-sebut berkaitan dengan kebutuhan mobilitas pendidikan menuju kawasan tersebut.

Namun, informasi yang dihimpun redaksi kini memunculkan pertanyaan baru.

Pasalnya, berdasarkan penelusuran dan informasi lapangan, anak-anak yang mengikuti pendidikan di kelas jauh SDN 008 Pematang Panjang disebut merupakan anak-anak yang berasal dan bermukim di kawasan Pematang Panjang sendiri.

Dengan demikian, muncul pertanyaan:

Jika peserta didik tersebut memang berasal dari Pematang Panjang, lalu untuk siapa sebenarnya akses jalan tersebut dibangun atau diperbaiki atas alasan mobilitas pendidikan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin menarik setelah mencuat informasi mengenai adanya MoU terkait perawatan dan perbaikan Jalan Pematang Panjang.

Dalam dokumen yang diperoleh redaksi, penggunaan akses jalan tersebut disebut berkaitan dengan mobilitas hasil usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan Pematang Panjang.

Informasi tersebut tentu perlu diklarifikasi kepada para pihak yang terlibat dalam MoU, terutama mengenai tujuan, ruang lingkup, sumber pembiayaan, serta dasar hukum penggunaan dan perawatan jalan tersebut.

Sebab, apabila di satu sisi akses jalan dikaitkan dengan kebutuhan mobilitas pendidikan, sementara dalam dokumen lain disebut berkaitan dengan mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit, maka terdapat perbedaan tujuan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Terlebih lagi, kawasan Pematang Panjang disebut berada di dalam atau berkaitan dengan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Pendidikan atau Mobilitas Hasil Perkebunan?

Temuan tersebut kemudian membawa persoalan pada pertanyaan yang lebih besar.

Apakah akses Jalan Pematang Panjang memang dibangun atau diperbaiki terutama untuk kepentingan mobilitas pendidikan, atau terdapat kepentingan lain yang berjalan bersamaan?

Jika benar terdapat MoU yang menyebut mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit, maka perlu dijelaskan:

Siapa saja pihak yang menandatangani MoU tersebut?

Apa tujuan resmi perawatan dan perbaikan Jalan Pematang Panjang?

Dari mana sumber dana perbaikan jalan?

Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan?

Apakah mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit menjadi bagian dari tujuan resmi penggunaan jalan?

Bagaimana status perkebunan yang hasilnya menggunakan akses tersebut?

Apakah aktivitas perkebunan dan mobilisasi hasilnya berada di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling?

Apakah terdapat persetujuan atau dasar hukum dari instansi kehutanan terkait aktivitas tersebut?

Persoalan ini menjadi penting karena alasan mobilitas pendidikan tidak semestinya menjadi dasar yang berdiri sendiri apabila terdapat tujuan penggunaan jalan lainnya yang belum dijelaskan kepada publik.

Apalagi, dari informasi lapangan yang dihimpun, peserta didik kelas jauh tersebut merupakan anak-anak yang tinggal di Pematang Panjang.

Artinya, perlu dibuka secara terang sejauh mana kebutuhan pendidikan benar-benar menjadi dasar pembangunan atau perawatan akses jalan tersebut.

Dari Kelas Jauh ke Polemik Jalan

Rangkaian persoalan ini akhirnya mempertemukan dua isu yang sebelumnya terlihat terpisah: kelas jauh SDN 008 dan Jalan Pematang Panjang.

Keduanya sama-sama dikaitkan dengan kepentingan masyarakat Pematang Panjang.

Namun kini muncul pertanyaan baru:

Jika alasan mobilitas pendidikan digunakan dalam polemik akses Jalan Pematang Panjang, sementara sekitar 50-an siswa yang belajar di kelas jauh tersebut justru merupakan anak-anak yang bermukim di Pematang Panjang, apakah ada kepentingan lain di balik akses jalan tersebut?

Terlebih, mencuatnya dokumen MoU yang menyebut mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit membuat persoalan ini semakin membutuhkan penjelasan resmi.

Redaksi tidak bermaksud menyimpulkan bahwa keberadaan kelas jauh maupun akses jalan tersebut berkaitan dengan kepentingan perkebunan.

Namun, adanya perbedaan informasi mengenai tujuan penggunaan jalan merupakan hal yang patut diklarifikasi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pendidikan Anak Harus Tetap Terjamin

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak masyarakat tentu merupakan kebutuhan dasar yang harus diperhatikan negara.

Namun, pemenuhan hak pendidikan juga perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum mengenai lokasi, status kawasan dan kewenangan administrasi pemerintahan.

Persoalan ini bukan untuk mempertentangkan hak anak memperoleh pendidikan dengan kepentingan konservasi.

Justru sebaliknya, pemerintah perlu memastikan bahwa hak pendidikan anak tetap terpenuhi tanpa mengabaikan ketentuan mengenai kawasan hutan, batas wilayah dan administrasi pemerintahan.

Sejumlah Pertanyaan Menunggu Jawaban

Berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun, sedikitnya terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan pemerintah:

Apa dasar hukum pendirian atau penetapan kelas jauh SDN 008 Kuntu Darussalam di Pematang Panjang?

Apakah lokasi kelas jauh tersebut berada di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling?

Siapa yang melakukan verifikasi status dan koordinat lokasi sebelum kelas jauh ditetapkan?

Apa status tanah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar?

Apakah terdapat izin atau rekomendasi dari instansi kehutanan apabila lokasi berada di kawasan konservasi?

Bagaimana status administrasi kependudukan sekitar 50-an murid tersebut?

Bagaimana status administrasi warga Pematang Panjang yang disebut berhubungan dengan Desa Kuntu dan Desa Kuntu Darussalam?

Di mana sebenarnya batas administrasi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi di kawasan tersebut?

Apakah akses jalan dari arah PT RAPP Estate Logas melintasi atau berdekatan dengan batas dua kabupaten?

Siapa yang menetapkan wilayah pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang bermukim di kawasan tersebut?

Apa dasar penggunaan alasan mobilitas pendidikan dalam pembangunan atau perawatan Jalan Pematang Panjang?

Apa isi dan tujuan sebenarnya dari MoU perawatan dan perbaikan Jalan Pematang Panjang?

Apakah MoU tersebut secara resmi mencantumkan mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit?

Bagaimana legalitas kegiatan perkebunan dan mobilisasi hasil perkebunan apabila berada di kawasan yang disebut sebagai SM Bukit Rimbang Bukit Baling?

Data Pendidikan di Sekitar Estate Logas

Data satuan pendidikan pada sistem resmi Kemendikdasmen juga mencatat keberadaan SD Swasta Global Andalan Estate Logas yang beralamat di kompleks perumahan karyawan PT RAPP Estate Logas, Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

Data tersebut menunjukkan adanya sistem pelayanan pendidikan di sekitar kawasan Estate Logas dalam administrasi Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun, fakta tersebut belum dapat dijadikan bukti mengenai posisi administratif kelas jauh SDN 008 Pematang Panjang.

Karena itu, verifikasi batas wilayah dan titik koordinat menjadi kunci untuk menjawab persoalan tersebut.

Bagaimana Bisa Terjadi?

Publik tentu berhak mengetahui apakah keberadaan kelas jauh SDN 008 di Pematang Panjang merupakan bentuk pelayanan negara untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak masyarakat di wilayah terpencil, atau terdapat persoalan administratif dan status kawasan yang belum memperoleh kejelasan.

Begitu pula dengan akses Jalan Pematang Panjang.

Apakah benar jalan tersebut dibangun dan dirawat untuk menunjang mobilitas pendidikan, atau terdapat fungsi lain yang juga menjadi tujuan penggunaan jalan?

Pertanyaan sederhananya:

Jika lokasi Pematang Panjang memang berada di kawasan yang memiliki persoalan batas administrasi dan status kawasan hutan, atas dasar apa kelas jauh sekolah negeri tersebut ditetapkan?

Dan:

Jika alasan mobilitas pendidikan digunakan untuk mendukung akses jalan, sementara terdapat dokumen yang menyebut mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit, bagaimana sebenarnya tujuan dan dasar penggunaan jalan tersebut?

Yang lebih penting:

Sudahkah seluruh aspek administrasi, koordinat wilayah, status kawasan, legalitas lokasi pendidikan serta penggunaan Jalan Pematang Panjang diverifikasi oleh instansi yang berwenang?

Pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban.

Redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Pemerintah Desa Kuntu Darussalam, Pemerintah Desa Kuntu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, BKSDA/Kementerian Kehutanan, pihak PT RAPP, pihak-pihak yang tercantum dalam MoU Jalan Pematang Panjang, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai status wilayah, status kawasan, dasar penetapan kelas jauh, administrasi kependudukan, serta tujuan dan dasar penggunaan akses Jalan Pematang Panjang.

Beranda TikTok KalimatRepublik: Unggahan Bernuansa Melarikan Suami Orang Soroti Etika Oknum Kepala UPT Sekolah di Kampar Kiri

Mon, 10 Aug 2026 05:52:40 +0700

KAMPAR — Tim redaksi KalimatRepublik.com menemukan sebuah unggahan TikTok yang menjadi perhatian setelah muncul di beranda akun TikTok media KalimatRepublik.

Unggahan tersebut berasal dari akun TikTok “Dwyuliantina cikgu”. Dalam video yang ditampilkan, terlihat dua orang perempuan berada di dalam sebuah ruangan. Salah seorang di antaranya tampak mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian kerja atau seragam kedinasan.

Yang menjadi sorotan adalah tulisan yang ditampilkan dalam video:
“Semoga di 17 Agustus bsk ada lomba MELARIKAN SUAMI ORANG ini kami daftar pig depan.”

Unggahan tersebut juga disertai sejumlah tagar, di antaranya #padaharinini, #fyp?viral dan #menjalankantugasnegara.

Berdasarkan penelusuran awal redaksi, akun tersebut diduga berkaitan dengan seorang tenaga pendidik. Namun, redaksi masih melakukan verifikasi mengenai identitas pemilik akun, jabatan, lokasi pengambilan video serta waktu pembuatan konten tersebut.

Konten tersebut menjadi perhatian bukan semata karena kalimat “melarikan suami orang” yang digunakan sebagai bahan candaan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah di mana dan kapan konten tersebut dibuat.

Apabila nantinya terverifikasi bahwa video dibuat di lingkungan sekolah, terlebih pada saat jam kerja dan ketika yang bersangkutan sedang menjalankan tugas sebagai kepala UPT atau kepala satuan pendidikan, maka kondisi tersebut patut mendapat penjelasan.

Sebab seorang kepala satuan pendidikan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi salah satu figur yang melekat dengan wibawa, keteladanan dan profesionalitas institusi pendidikan.

Penggunaan media sosial secara pribadi tentu merupakan hak setiap individu. Namun, ketika konten dibuat menggunakan lingkungan, atribut maupun fasilitas kedinasan, muncul pertanyaan lain mengenai batas antara aktivitas pribadi dan tugas kedinasan.

Redaksi tidak menyimpulkan bahwa unggahan tersebut merupakan pelanggaran disiplin maupun kode etik.

Tangkapan layar yang diperoleh redaksi juga belum dapat memastikan kapan video direkam. Angka 05.20 yang terlihat pada bagian atas tangkapan layar merupakan waktu perangkat saat screenshot diambil, bukan bukti bahwa video dibuat pada pukul tersebut.

Begitu pula, latar ruangan dalam video belum dapat dipastikan sebagai ruang sekolah tanpa adanya verifikasi lebih lanjut.

Karena itu, sejumlah fakta masih perlu dikonfirmasi, antara lain:

Apakah akun TikTok tersebut benar milik yang bersangkutan?
Apakah sosok dalam video merupakan Kepala UPT/Kepala Sekolah?
Di mana video tersebut direkam?
Kapan video dibuat?
Apakah video dibuat pada jam kerja?
Apakah lokasi tersebut merupakan fasilitas sekolah?
Apakah pakaian yang digunakan merupakan pakaian atau atribut kedinasan?
Apakah pembuatan konten tersebut berkaitan dengan kegiatan sekolah atau peringatan HUT Kemerdekaan RI?

Jika seluruh dugaan tersebut nantinya terbukti, publik tentu berhak mengetahui bagaimana sikap atasan atau Dinas Pendidikan terkait terhadap aktivitas tersebut.

Apalagi momentum yang disebut dalam unggahan berkaitan dengan 17 Agustus, sebuah peringatan nasional yang semestinya juga menjadi ruang bagi institusi pendidikan untuk menanamkan nilai keteladanan dan nasionalisme kepada peserta didik.

Namun, sebelum memberikan penilaian, klarifikasi dari pihak yang bersangkutan tetap menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini.

KalimatRepublik membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemilik akun maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai konteks video tersebut.

Redaksi akan terus menelusuri fakta: apakah konten tersebut murni aktivitas pribadi di luar tugas kedinasan, atau justru dibuat di lingkungan sekolah dan pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan tugas sebagai aparatur pendidikan.

KalimatRepublik.com — Mengungkap Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.

Jaga Kondusivitas Malam, Tim Raga Polres Kampar Patroli Kawasan Ramai hingga Lingkar Kantor Bupati

Mon, 10 Aug 2026 04:57:38 +0700

BANGKINANG KOTA, KAMPAR – Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjamin di malam hari, Tim Raga Polres Kampar melaksanakan kegiatan patroli menyasar sejumlah titik keramaian dan lokasi rawan di wilayah Kota Bangkinang, Minggu (9/8/2026) malam. Kegiatan berlangsung mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai.

Patroli dipimpin langsung oleh Iptu Irwan Fadilla, S.H., didampingi sembilan personel Polri lainnya. Adapun lokasi yang menjadi sasaran pantauan meliputi kawasan keramaian masyarakat sepanjang Jalan M. Yamin, Jalan A. Yani, Jalan Lingkar Kantor Bupati Kampar, serta tempat hiburan Avirath Bilyard.

Dalam pelaksanaannya, petugas berkeliling memantau situasi keamanan secara teliti dan siap merespons dengan cepat setiap adanya pengaduan yang disampaikan warga secara langsung. Fokus utama pengawasan adalah mengantisipasi dugaan aktivitas balap liar, kepemilikan senjata tajam maupun senjata api tanpa izin, premanisme, serta potensi tindak pidana lainnya.

Petugas juga mendatangi kelompok pemuda yang berkumpul di sepanjang Jalan A. Yani dan kawasan Lapangan Pelajar untuk menyampaikan himbauan agar senantiasa menjaga ketertiban, tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar, dan menjauhi segala perbuatan yang melanggar hukum. Pengecekan barang bawaan dan kendaraan pun dilakukan secara humanis guna mencegah peredaran barang terlarang serta mengantisipasi aksi geng motor maupun anarkisme.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, selama kegiatan berlangsung nihil ditemukan hal-hal mencurigakan, tindak pidana maupun gangguan keamanan yang tertangkap tangan. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat berjalan aman, terkendali, kondusif, dan arus lalu lintas tetap lancar.

"Kehadiran kami di lapangan adalah wujud komitmen kepolisian untuk terus hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Patroli semacam ini akan terus kami intensifkan, terutama di waktu-waktu yang rawan, agar warga dapat beristirahat dengan tenang," ungkap pemimpin patroli.

Kejanggalan PLTS Desa Dua Sepakat: WiFi Terhubung ke Sistem PLTS, Siapa Pengelola dan Tim Perawatannya?

Sun, 09 Aug 2026 15:57:27 +0700

KAMPAR KIRI HULU, RIAU – Kebakaran fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Dua Sepakat, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, tidak hanya menyisakan persoalan mengenai penyebab kebakaran dan kerugian yang ditaksir hampir Rp800 juta.

Di balik insiden tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mengenai tata kelola, pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan fasilitas PLTS, terutama setelah adanya keterangan bahwa jaringan WiFi di desa tersebut tersambung dengan sistem listrik PLTS.

Pertanyaan itu menjadi semakin penting setelah Pj. Kepala Desa Dua Sepakat, Sopian Hadi, memberikan klarifikasi bahwa pihak WiFi memang tersambung dengan PLTS, namun menurutnya tidak memiliki kaitan dengan rumah penyimpanan baterai dan peralatan yang terbakar.

“Pihak WiFi yang tersambung ke PLTS tersebut, itu tidak ada kaitan ke dalam rumah tersebut,” ujar Sopian.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka pertanyaan baru: jika jaringan WiFi memang mendapatkan suplai atau terhubung dengan sistem kelistrikan PLTS, bagaimana mekanisme pemanfaatannya dan siapa yang memberikan kewenangan?

Siapa Koordinator WiFi Desa?

Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah mengenai siapa sebenarnya pengelola atau koordinator jaringan WiFi yang terhubung dengan fasilitas PLTS tersebut.

Apakah jaringan WiFi tersebut merupakan program resmi pemerintah desa? Apakah dikelola oleh kelompok masyarakat? Atau terdapat pihak tertentu yang diberikan kewenangan untuk mengoperasikannya?

Hal ini menjadi penting karena berdasarkan keterangan Eks. Kepala Desa Dua Sepakat, Andri, PLTS tersebut pada masa jabatannya sudah mengalami kendala.

Andri menyebut panel-panel dan baterai telah mulai melemah serta fasilitas tersebut sudah lama tidak digunakan secara penuh.

“Itu sudah lama tidak dipakai, hanya dipakai buat WiFi,” kata Andri.

Jika benar demikian, publik berhak mengetahui dasar penggunaan fasilitas PLTS untuk kebutuhan WiFi, termasuk siapa yang menginisiasi, siapa yang mengizinkan, siapa yang mengoperasikan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap instalasi kelistrikannya.

Bagaimana WiFi Bisa Terhubung dengan Jaringan PLTS?
Pertanyaan berikutnya menyangkut aspek teknis dan administratif.

Bagaimana jaringan WiFi dapat terhubung dengan sistem kelistrikan PLTS desa?

Apakah terdapat instalasi khusus yang memang sejak awal dirancang untuk menyuplai jaringan WiFi? Ataukah terdapat perubahan atau penambahan instalasi setelah PLTS dibangun?

Jika terdapat penambahan instalasi, perlu diketahui pula siapa yang melakukan pemasangan, siapa yang mengawasi pekerjaan tersebut dan apakah terdapat pemeriksaan kelayakan teknis setelah pemasangan.

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena kebakaran justru terjadi pada rumah yang menyimpan baterai dan peralatan PLTS.

Camat Kampar Kiri Hulu, Bustamar, berdasarkan laporan yang diterimanya menyebut penyebab awal kebakaran diduga akibat korsleting pada jaringan listrik di rumah PLTS.

Namun, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir sebelum dilakukan pemeriksaan teknis.

Apakah PLTS Memiliki Tim Perawatan?
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah sistem pemeliharaan fasilitas PLTS.

Camat Bustamar menyebut bahwa pengelola dan pengawas fasilitas PLTS adalah pemerintah desa yang menunjuk kelompok pengelola.

Namun, publik perlu mengetahui lebih jauh: apakah kelompok pengelola tersebut memiliki tim teknis atau tenaga khusus yang secara rutin melakukan perawatan panel, baterai, kabel, inverter dan perangkat kelistrikan lainnya?

Sebab, Andri sebelumnya menyampaikan bahwa pada masa jabatannya panel dan baterai PLTS sudah mulai melemah.

Jika kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama, maka perlu diketahui apakah pernah dilakukan:

pemeriksaan berkala terhadap baterai;
pemeriksaan kabel dan instalasi listrik;
pengecekan inverter dan perangkat kontrol;
pengukuran kondisi panel;
penggantian baterai atau komponen yang mengalami penurunan;
pemeriksaan terhadap instalasi tambahan untuk jaringan WiFi; dan
pencatatan atau laporan pemeliharaan secara berkala.

Jika Aset Pemerintah, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Apabila fasilitas PLTS tersebut merupakan aset pemerintah daerah atau dibangun menggunakan anggaran pemerintah, status aset dan mekanisme pengelolaannya juga perlu dijelaskan secara terbuka.

Apakah aset tersebut tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kampar? Apakah sudah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Desa Dua Sepakat? Siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan setelah aset tersebut diserahkan?

Pertanyaan ini penting karena status kepemilikan aset berbeda dengan kewenangan pengelolaan.

Jika aset milik pemerintah daerah tetapi pengelolaannya berada di desa, harus jelas siapa yang memiliki kewajiban melakukan perawatan, menyediakan anggaran pemeliharaan, melakukan pemeriksaan teknis dan memastikan fasilitas tetap laik digunakan.

Tidak Ada Laporan Pengalihan ke Pengelola WiFi

Camat Bustamar sebelumnya juga menyampaikan bahwa pihak kecamatan tidak pernah menerima laporan mengenai adanya pengalihan pengawasan atau kontrol PLTS kepada pengelola WiFi Desa.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan administratif yang patut dijawab: jika memang terdapat pemanfaatan listrik PLTS untuk jaringan WiFi, atas dasar apa pemanfaatan tersebut dilakukan dan siapa yang memberikan persetujuan?

Apakah pemanfaatan tersebut tercantum dalam dokumen pengelolaan PLTS? Apakah ada berita acara, surat keputusan, kesepakatan atau dokumen lain yang mengatur penggunaan listrik PLTS untuk jaringan WiFi?

Jangan Sampai Kebakaran Menutup Persoalan Tata Kelola

Kebakaran PLTS Desa Dua Sepakat seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sebuah musibah kebakaran.

Dengan adanya informasi mengenai PLTS yang sudah mengalami penurunan kondisi, pemanfaatan listrik untuk jaringan WiFi, tidak adanya laporan pengalihan pengawasan kepada pengelola WiFi, serta dugaan korsleting, terdapat sejumlah aspek tata kelola yang perlu diperiksa secara menyeluruh.

Pemerintah desa telah menyatakan akan melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Camat juga menyebut persoalan kerugian hampir Rp800 juta dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan penegak hukum dan dinas terkait.

Karena itu, pemeriksaan idealnya tidak hanya berhenti pada dari mana api berasal, tetapi juga menelusuri bagaimana fasilitas tersebut dikelola sebelum kebakaran terjadi.

Publik berhak mendapatkan jawaban:

Siapa koordinator WiFi Desa?
Atas dasar apa WiFi terhubung dengan listrik PLTS?
Siapa yang memberikan izin pemanfaatan listrik tersebut?
Siapa kelompok pengelola PLTS yang ditunjuk pemerintah desa?
Apakah ada tim teknis perawatan?
Kapan terakhir PLTS diperiksa?
Apakah terdapat catatan pemeliharaan?
Bagaimana status aset PLTS tersebut?
Dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan kelalaian dalam pengelolaan atau pemeliharaannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menyimpulkan adanya kesalahan pihak tertentu, melainkan menjadi bagian dari kebutuhan transparansi setelah fasilitas publik dengan nilai kerugian yang ditaksir hampir Rp800 juta terbakar.

Redaksi KalimatRepublik.com membuka ruang klarifikasi bagi Pemerintah Desa Dua Sepakat, pengelola PLTS, pengelola/koordinator WiFi, Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Kampar maupun pihak terkait lainnya untuk menjelaskan status aset, mekanisme pengelolaan, pemanfaatan jaringan listrik PLTS dan sistem pemeliharaan fasilitas tersebut.

Klarifikasi Kebakaran PLTS Desa Dua Sepakat: Camat Sebut Diduga Korsleting, Pengelolaan Berada di Bawah Pemerintah Desa

Sun, 09 Aug 2026 15:40:56 +0700

KAMPAR KIRI HULU, RIAU – Peristiwa kebakaran fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Dua Sepakat, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, yang terjadi pada Minggu (9/8/2026) pagi, mendapat klarifikasi dari sejumlah pihak.

Kebakaran menghanguskan rumah fasilitas PLTS yang menjadi tempat penyimpanan baterai/aki dan sejumlah peralatan pendukung. Kerugian sementara sebelumnya ditaksir hampir Rp800 juta, namun nilai tersebut masih menunggu pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Eks Kades Andri: PLTS Sudah Lama Mengalami Kendala

Andri, Eks. Kepala Desa Dua Sepakat, menjelaskan bahwa persoalan teknis pada PLTS tersebut sebenarnya sudah mulai muncul ketika dirinya masih menjabat.

Menurut Andri, panel-panel surya dan baterai pada fasilitas tersebut sudah mengalami penurunan kondisi.

“Di masa periode jabatan kita, PLTS tersebut juga sudah mulai ada kendala. Panel-panel dan baterai pun sudah mulai melemah,” ujar Andri.

Ia mengatakan, PLTS tersebut sudah lama tidak digunakan secara penuh dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan WiFi.

“Itu sudah lama tidak dipakai, hanya dipakai buat WiFi,” katanya.

Terkait keberadaan pihak yang bertugas melakukan pengawasan atau pengontrolan PLTS, Andri menyatakan bahwa selama masa jabatannya tidak terdapat pelaksana khusus di bawahnya.

“Untuk pengontrol sebagai pelaksana di bawah, itu memang tidak ada. Entah jika ada di zaman periode jabatan sebelum saya,” jelasnya.

Andri juga menegaskan dirinya sudah tidak lagi aktif di desa setelah masa jabatannya berakhir.

“Sejak habis periode jabatan, sudah hampir dua bulan saya tidak ke desa lagi,” ungkapnya.

Pj Kades: Api Diduga Berasal dari Rumah Penyimpanan Baterai

Sementara itu, Pj. Kepala Desa Dua Sepakat, Sopian Hadi, mengatakan pihak desa mengetahui kejadian tersebut sekitar waktu subuh.

“Itu kejadian diketahui sekitar subuh tadi, entah apa penyebabnya kami pun tidak mengetahui, kami tahunya asap sudah mengepul pekat di udara,” kata Sopian.

Menurut informasi awal yang diterima pemerintah desa, titik kebakaran diduga berasal dari rumah penyimpanan baterai dan peralatan PLTS.

“Titik kebakaran awal diduga berasal dari rumah penyimpanan baterai dan peralatan fungsinya,” jelasnya.

Sopian juga memberikan klarifikasi terkait pihak WiFi yang sebelumnya menjadi sorotan.

“Pihak WiFi yang tersambung ke PLTS tersebut, itu tidak ada kaitan ke dalam rumah tersebut,” tegasnya.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan Pj. Kepala Desa, koneksi jaringan WiFi dengan sistem PLTS tidak berarti pihak WiFi memiliki keterkaitan dengan rumah penyimpanan baterai dan peralatan yang terbakar.

Pemdes Sudah Koordinasi dengan Kecamatan

Sopian menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Dua Sepakat telah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Kampar Kiri Hulu terkait insiden tersebut.

“Kami pihak desa sudah lakukan koordinasi dengan Kecamatan, dan kita akan sampaikan laporan atas insiden musibah tersebut kepada Pemerintahan Kabupaten Kampar,” ujarnya.

Pihak desa juga telah meminta perangkat pemerintahan desa untuk menyelamatkan peralatan yang masih dapat digunakan.

“Kepada perangkat di pemerintahan desa, kita sudah minta untuk menyelamatkan peralatan yang masih bisa diselamatkan. Agar nanti jika bisa digunakan, kita gunakan untuk kebutuhan masyarakat,” kata Sopian.

Camat: Pj Kades Sudah Melapor Resmi Pukul 08.00 WIB

Sementara itu, Camat Kampar Kiri Hulu, Bustamar, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penanganan insiden tersebut.

Bustamar menyebut Pj. Kepala Desa Dua Sepakat, Sopian Hadi, telah menyampaikan laporan resmi mengenai kejadian tersebut pada Minggu, 9 Agustus 2026, sekitar pukul 08.00 WIB.

Menurut laporan yang diterima pihak kecamatan, kebakaran terjadi di rumah fasilitas PLTS Desa Dua Sepakat pada Minggu pagi.

“Api muncul di dalam rumah tempat peralatan dan aki PLTS,” demikian kronologi yang disampaikan kepada pihak kecamatan.

Camat Sebut Dugaan Awal Korsleting

Berbeda dengan informasi awal yang masih belum mengetahui penyebab kebakaran, pihak kecamatan kini menyebut terdapat dugaan awal kebakaran disebabkan korsleting pada jaringan listrik di rumah PLTS.

Namun, dugaan tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan teknis untuk memastikan penyebab sebenarnya.

“Penyebab kebakaran diduga karena adanya korsleting pada jaringan listrik di rumah PLTS,” jelas Bustamar.

Dengan demikian, dugaan korsleting belum dapat diposisikan sebagai kesimpulan akhir sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Pengelolaan PLTS Disebut Berada di Bawah Pemerintah Desa

Bustamar juga memberikan klarifikasi mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan fasilitas PLTS.

Menurutnya, pengelola dan pengawas fasilitas PLTS adalah Pemerintah Desa yang menunjuk kelompok pengelola.

Terkait informasi mengenai dugaan pengalihan pengawasan kepada pengelola WiFi Desa, Bustamar menyatakan pihak kecamatan tidak pernah menerima laporan mengenai hal tersebut.

“Sampai saat ini kami tidak pernah menerima laporan terkait adanya pengalihan pengawasan/kontrol PLTS ke pengelola WiFi Desa,” kata Bustamar.

Keterangan tersebut memperjelas bahwa berdasarkan data yang diterima pihak kecamatan, kewenangan pengelolaan PLTS tetap berada pada pemerintah desa melalui kelompok pengelola yang ditunjuk.

Kerugian Hampir Rp800 Juta Akan Dapat Diperiksa

Mengenai taksiran kerugian yang diperkirakan hampir Rp800 juta, Camat Kampar Kiri Hulu mengatakan persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pihak yang berwenang.

Menurut Bustamar, sesuai mekanisme yang berlaku, dugaan kerugian tersebut dapat diinvestigasi oleh penegak hukum maupun dinas terkait.

“Terkait dengan dugaan kerugian yang diperkirakan hampir Rp800 juta, sesuai alurnya bisa diinvestigasi oleh pihak penegak hukum dan dinas terkait,” ujarnya.

Bustamar juga mengatakan pihak kecamatan akan melakukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sekaligus meminta pertanggungjawaban terkait fasilitas PLTS tersebut.

“Untuk hal ini, kecamatan akan berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan memeriksa dan meminta pertanggungjawaban fasilitas PLTS,” jelasnya.

Laporan Resmi Diteruskan ke Bupati Kampar

Terkait penanganan lebih lanjut, Bustamar mengatakan pihak kecamatan telah menginstruksikan Pj. Kepala Desa Dua Sepakat untuk membuat laporan resmi kepada Bupati Kampar.

Langkah tersebut dilakukan agar insiden kebakaran fasilitas PLTS dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme pemerintahan.

Dengan adanya laporan resmi, pemerintah diharapkan dapat melakukan inventarisasi aset, pemeriksaan kondisi fasilitas, penghitungan kerugian, serta memastikan penyebab kebakaran secara teknis.

Klarifikasi Membuka Ruang Pemeriksaan Lebih Lanjut

Dari keterangan ketiga pihak tersebut, terdapat beberapa hal yang kini semakin jelas. Andri menyebut PLTS telah mengalami kendala dan penurunan kondisi sejak masa jabatannya, sementara Sopian menyatakan pihak WiFi tidak berkaitan dengan rumah penyimpanan baterai dan peralatan yang terbakar.

Di sisi lain, Camat Bustamar menegaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterima kecamatan, pengelolaan dan pengawasan PLTS berada pada Pemerintah Desa melalui kelompok pengelola yang ditunjuk, serta pihak kecamatan tidak pernah menerima laporan mengenai pengalihan kontrol kepada pengelola WiFi Desa.

Sementara dugaan awal penyebab kebakaran mengarah pada korsleting jaringan listrik, namun hal tersebut masih membutuhkan pemeriksaan teknis.

Adapun nilai kerugian yang disebut hampir Rp800 juta juga masih harus diverifikasi melalui inventarisasi resmi.

Karena itu, pemeriksaan lebih lanjut menjadi penting untuk memastikan penyebab kebakaran, kondisi teknis PLTS sebelum insiden, riwayat pemeliharaan, pihak yang ditunjuk sebagai pengelola, serta nilai kerugian sebenarnya.

Redaksi akan terus memantau perkembangan laporan dan pemeriksaan terhadap fasilitas PLTS Desa Dua Sepakat berdasarkan keterangan resmi pihak-pihak terkait.

PLTS Desa Dua Sepakat Meledak Dahsyat, Ruang Kontrol Terbakar, Kerugian Ditaksir Hampir Rp800 Juta

Sun, 09 Aug 2026 13:59:09 +0700

KAMPAR KIRI HULU, RIAU – Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berada di Desa Dua Sepakat, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, dilaporkan mengalami ledakan dahsyat yang kemudian memicu kebakaran hebat.

Peristiwa tersebut mengakibatkan rumah penyimpanan sekaligus ruang kontrol PLTS terbakar. Seluruh peralatan dan mesin yang berada di dalam bangunan tersebut dilaporkan ludes dilalap api.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum kebakaran terjadi terdengar suara ledakan cukup keras dari area PLTS. Api kemudian membesar dan menghanguskan bangunan yang menjadi tempat penyimpanan berbagai perangkat serta mesin pendukung sistem pembangkit listrik tenaga surya tersebut.

Dahsyatnya kebakaran membuat proses penyelamatan terhadap peralatan di dalam ruangan nyaris tidak dapat dilakukan. Berbagai perangkat yang berada di ruang kontrol dan tempat penyimpanan disebut hangus dan tidak tersisa.

Kerugian Ditaksir Hampir Rp800 Juta

Akibat kejadian tersebut, nilai peralatan dan aset yang berada di dalam rumah penyimpanan atau ruang kontrol PLTS ditaksir mencapai hampir Rp800 juta.

Namun, angka tersebut masih merupakan taksiran awal berdasarkan informasi yang diperoleh dan diperlukan pendataan serta penghitungan resmi untuk memastikan total kerugian sebenarnya.

Pengawasan PLTS Jadi Sorotan

Pasca-ledakan dan kebakaran, persoalan mengenai sistem pengawasan dan kontrol fasilitas PLTS turut menjadi perhatian warga.

Menurut sejumlah warga, pengawasan dan kontrol terhadap PLTS disebut telah diambil alih oleh pihak WiFi Desa yang berkoordinasi dengan Andri, yang diketahui merupakan mantan Kepala Desa Dua Sepakat.

Informasi tersebut masih sebatas keterangan warga dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta yang telah terverifikasi. Karena itu, diperlukan penjelasan dari pihak WiFi Desa, Andri, pengelola PLTS maupun Pemerintah Desa Dua Sepakat mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap fasilitas tersebut sebelum insiden terjadi.

Warga Desak Kejelasan Tanggung Jawab

Peristiwa yang mengakibatkan fasilitas dan peralatan PLTS ludes terbakar tersebut turut memunculkan desakan dari masyarakat agar tanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan fasilitas tersebut diperjelas.

Warga meminta agar kejadian ini tidak berhenti sebatas pada laporan kebakaran, mengingat nilai aset yang terbakar ditaksir mencapai hampir Rp800 juta.

Masyarakat juga mendesak pihak terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting: siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan PLTS, siapa yang memiliki kewenangan terhadap ruang kontrol, bagaimana sistem pemeliharaan dilakukan, serta apakah sebelum kejadian terdapat pemeriksaan rutin terhadap instalasi dan perangkat yang digunakan.

“Kalau memang ada pihak yang diberi kewenangan mengawasi dan mengontrol, tentu harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Apalagi kerugiannya tidak sedikit,” demikian keresahan warga yang dihimpun dari lapangan.

Warga berharap pemerintah dan instansi terkait dapat melakukan investigasi secara terbuka dan transparan, sehingga penyebab kebakaran maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan fasilitas dapat diketahui berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan, bukan berdasarkan dugaan.

Penyebab Ledakan Masih Dalam Penelusuran

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti ledakan dan kebakaran belum diketahui. Gangguan teknis, korsleting listrik, kerusakan perangkat maupun persoalan pada sistem penyimpanan energi masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.

Besarnya kerugian yang ditaksir hampir mencapai Rp800 juta membuat insiden ini menjadi perhatian masyarakat. Selain persoalan kerusakan aset, publik juga mempertanyakan sistem pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan fasilitas PLTS tersebut.

Pihak pengelola bersama Pemerintah Desa Dua Sepakat dan instansi terkait diharapkan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk mengidentifikasi sumber ledakan, memeriksa kondisi instalasi yang tersisa, melakukan inventarisasi aset serta memastikan keberlanjutan pelayanan listrik bagi masyarakat.

Redaksi masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Desa Dua Sepakat, pengelola PLTS, pihak WiFi Desa, Andri selaku mantan Kepala Desa Dua Sepakat, serta instansi terkait guna memperoleh penjelasan mengenai kronologi kejadian, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban atas fasilitas tersebut.

Jalan ±5 Kilometer Membelah SM Rimbang Baling, Diduga Didanai Residivis Perambahan Hutan dan Disusul Pungutan Rp200 Ribu per Ton Sawit

Sat, 08 Aug 2026 16:15:25 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Dugaan aktivitas pembukaan jalan di dalam kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Baling, wilayah Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai siapa yang berada di balik aktivitas tersebut.

Informasi yang diperoleh redaksi menyebutkan, sebuah akses jalan dengan panjang sekitar ±5 kilometer diduga dibuka atau dikerjakan di kawasan SM Rimbang Baling.

Bukan hanya persoalan pembukaan akses di kawasan konservasi yang menjadi sorotan. Di balik keberadaan jalan tersebut, muncul dugaan adanya sumber pendanaan dari seseorang berinisial AP, yang disebut sebagai residivis dalam perkara perambahan hutan di kawasan SM Rimbang Baling Desa Kuntu.

Informasi ini tentu membutuhkan verifikasi lebih lanjut dari aparat penegak hukum untuk memastikan riwayat perkara, status hukum, serta sejauh mana keterkaitan AP dengan pembukaan jalan tersebut.

DARI MANA DANA PEMBUKAAN JALAN?

Pertanyaan pertama yang kini mengemuka adalah: siapa yang membiayai pembukaan jalan sepanjang kurang lebih lima kilometer tersebut?

Sumber informasi di lapangan menduga pendanaan berasal dari AP.

Apabila dugaan tersebut benar, maka persoalannya tidak berhenti pada keberadaan sebuah jalan.

Perlu ditelusuri apakah terdapat hubungan antara sumber pembiayaan dengan aktivitas perkebunan yang memanfaatkan akses tersebut.

Sebab, sebuah jalan yang berada di kawasan konservasi dan kemudian digunakan sebagai jalur pengangkutan hasil perkebunan berpotensi menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai fungsi sebenarnya dari jalan tersebut, siapa pengguna utamanya, serta siapa yang memperoleh keuntungan dari keberadaannya.

HAM DISEBUT SEBAGAI PELAKSANA DI LAPANGAN

Dalam informasi yang diterima redaksi, sosok berinisial Ham, warga Desa Kuntu Darussalam, disebut-sebut sebagai pihak yang diduga melaksanakan atau mengoordinasikan pekerjaan pembukaan jalan tersebut di lapangan.

Nama Ham juga muncul dalam informasi terkait dugaan pungutan terhadap kendaraan atau hasil perkebunan yang memanfaatkan akses jalan.

Namun, sejauh ini redaksi belum menyimpulkan bahwa Ham melakukan tindak pidana. Keterlibatan maupun kewenangannya masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada yang bersangkutan dan pihak terkait lainnya.

MUNCUL DUGAAN PUNGUTAN Rp200 RIBU PER TON

Yang kemudian menjadi perhatian adalah adanya informasi mengenai dugaan pungutan sebesar Rp200.000 untuk setiap ton tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melintasi jalan tersebut.

Jika informasi ini benar, muncul sejumlah pertanyaan mendasar.

Atas dasar apa pungutan tersebut dilakukan?
Siapa yang menetapkan nominal Rp200.000 per ton?
Siapa penerima uang tersebut?
Ke mana aliran dana tersebut?
Dan yang tidak kalah penting: Apakah pungutan tersebut memiliki dasar hukum atau kesepakatan resmi dari pihak yang berwenang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena jalan yang dimaksud diduga berada di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling.

Artinya, tidak cukup hanya mengetahui siapa yang mengerjakan jalan. Aparat juga perlu menelusuri siapa yang menggunakan jalan, dari mana TBS berasal, serta siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

JALAN, SAWIT DAN KAWASAN KONSERVASI

Rangkaian informasi ini memunculkan satu persoalan yang lebih besar.

Jika jalan tersebut memang berada di dalam kawasan SM Rimbang Baling dan digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan sawit, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap status lahan perkebunan yang terhubung dengan jalan tersebut.

Apakah berada di kawasan konservasi?
Apakah memiliki dasar legalitas?
Apakah pembukaan jalan telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang?.
Dan, apakah aktivitas pengangkutan hasil perkebunan melalui kawasan tersebut telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku?

Pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab melalui pemeriksaan lapangan dan dokumen resmi.

JANGAN HANYA PERIKSA JALANNYA

Sorotan publik tidak semestinya berhenti pada alat berat atau badan jalan yang terlihat di lapangan.

Jika benar terdapat dugaan pembukaan jalan sepanjang ±5 kilometer, maka aparat perlu melihat rantai aktivitasnya secara utuh.

Mulai dari:

Siapa yang menggagas pembukaan jalan?
Siapa yang menyediakan dana?
Siapa yang mengerjakan?
Siapa yang menguasai atau mengatur akses?
Siapa yang menggunakan jalan tersebut?
Dari mana TBS yang melintas berasal?
Berapa volume sawit yang keluar melalui jalur tersebut?
Berapa pungutan yang terkumpul?
Dan terakhir: Ke mana uang tersebut mengalir?

Jika seluruh pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan bukti dan dokumen, maka akan terlihat apakah aktivitas tersebut sekadar pembukaan akses masyarakat atau terdapat kepentingan ekonomi yang lebih besar di baliknya.

STATUS AP SEBAGAI RESIDIVIS JUGA PERLU DIVERIFIKASI

Informasi mengenai AP yang disebut sebagai residivis dalam perkara perambahan hutan juga perlu diuji secara objektif.

Redaksi tidak ingin menjadikan status seseorang sebagai dasar untuk menyimpulkan kesalahan baru.

Namun, apabila benar AP pernah menjalani hukuman dalam perkara terkait kawasan hutan dan kini kembali diduga menjadi sumber pendanaan aktivitas di kawasan konservasi, maka fakta tersebut tentu relevan untuk ditelusuri aparat.

Yang harus dibuktikan bukanlah masa lalu seseorang, melainkan apakah benar terdapat keterlibatan dalam aktivitas pembukaan jalan yang saat ini dipersoalkan.

APARAT KEHUTANAN DAN PENEGAK HUKUM DIMINTA BUKA DATA

Atas munculnya dugaan tersebut, instansi kehutanan dan aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya melakukan pengecekan visual terhadap keberadaan jalan.

Pemeriksaan idealnya mencakup koordinat lokasi, status kawasan, riwayat pembukaan jalan, pihak yang mengerjakan, sumber pembiayaan, penggunaan jalan, aktivitas perkebunan, hingga dugaan pungutan Rp200.000 per ton TBS.

Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat tentu berharap proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila jalan tersebut ternyata memiliki dasar legalitas dan pungutan tersebut mempunyai dasar hukum yang sah, maka penjelasan resmi juga penting disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN

Kini terdapat setidaknya tiga mata rantai informasi yang perlu dibuktikan:

Pertama, dugaan pendanaan pembukaan jalan oleh AP.

Kedua, dugaan keterlibatan Ham sebagai pelaksana atau koordinator lapangan.

Ketiga, dugaan pungutan Rp200.000 per ton TBS yang melintasi akses tersebut.

Ketiga informasi tersebut masih berada pada ranah dugaan dan membutuhkan pembuktian.

Karena itu, pertanyaan terbesar bukan sekadar “siapa yang membuka jalan?”

Melainkan:

Apakah jalan ±5 kilometer tersebut menjadi akses ekonomi baru di dalam kawasan konservasi, siapa yang membiayainya, siapa yang mengendalikannya, dan siapa yang menikmati keuntungan dari aktivitas yang berlangsung di atasnya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diperoleh melalui pemeriksaan lapangan, penelusuran dokumen, pemeriksaan aliran dana, serta klarifikasi seluruh pihak yang disebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi A, Ham, masyarakat Desa Kuntu Darussalam, pengelola kawasan SM Rimbang Baling, instansi kehutanan, maupun pihak lainnya yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.

Bersambung — Redaksi akan menelusuri lebih jauh asal-usul jalan, pihak yang membiayai, pengguna jalan, serta dugaan pungutan terhadap hasil sawit yang melintasi kawasan tersebut.

***Tim

Diduga Libatkan Ninik Mamak Kenegerian Kuntu, Alat Berat Masuk Kawasan Hutan: Kepentingan Komersil di Lahan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling!!!

Sat, 08 Aug 2026 13:43:18 +0700

KAMPAR, RIAU – Penanganan dugaan praktik jual beli lahan di kawasan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling kembali menjadi sorotan. Perkara tersebut kini tidak hanya menyasar aktivitas di lapangan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai peran sejumlah pihak yang disebut memiliki kewenangan sosial dan adat di wilayah Pematang Panjang, Kenegerian Kuntu.

Sebelumnya, aparat penegak hukum dikabarkan telah mengamankan tiga orang yang diduga berkaitan dengan aktivitas jual beli lahan di kawasan konservasi tersebut. Proses penindakan bahkan disebut sempat mendapat upaya penghadangan, namun aparat tetap melanjutkan proses hukum.

Perkembangan tersebut membuat dugaan transaksi dan penguasaan lahan di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling menjadi perhatian publik, khususnya terkait pihak-pihak yang diduga mengetahui, memfasilitasi, atau memiliki hubungan dengan aktivitas tersebut.

Dokumen Surat Kuasa dan MoU Jadi Sorotan

Sorotan terhadap peran unsur Ninik Mamak Kenegerian Kuntu muncul setelah sebelumnya beredar dokumen surat kuasa tertanggal 31 Desember 2024.

Dokumen tersebut disebut memuat pemberian kuasa dari unsur Ninik Mamak kepada pihak tertentu untuk kepentingan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait akses Jalan Pematang Panjang.

Yang menjadi perhatian, dalam materi MoU yang beredar terdapat penyebutan mengenai kepentingan mobilitas hasil usaha perkebunan kelapa sawit.

Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik, mengingat sebelumnya berkembang narasi bahwa akses menuju Pematang Panjang dibangun atau diperbaiki untuk menunjang kepentingan masyarakat, termasuk pendidikan dan pelayanan dasar.

Perbedaan antara narasi tersebut dengan isi dokumen yang menyebut mobilitas hasil perkebunan menjadi salah satu bagian yang dinilai perlu didalami oleh aparat penegak hukum.

Masrijal Dt Majo Berikan Klarifikasi

Salah satu pihak dari unsur Ninik Mamak yang memberikan tanggapan adalah Masrijal Dt Majo.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Masrijal menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak pernah ikut menjual lahan sawit yang berada di Pematang Panjang.

“Masalah jual beli lahan sawit yang berada di Pematang Panjang, buat Bapak pribadi tidak ada ikut menjual lahan di sana,” demikian inti klarifikasi yang disampaikannya.

Masrijal mengakui dirinya merupakan bagian dari Ninik Mamak yang memiliki fungsi dalam mengoordinasikan persoalan hutan adat dan tanah ulayat di wilayah Pematang Panjang.

Namun, menurutnya, hingga saat ini masih terdapat persoalan mengenai kepastian hukum atas status wilayah tersebut.

Ia menyebut kawasan yang diklaim sebagai hutan wilayah atau tanah ulayat tersebut bersinggungan dengan kawasan negara maupun Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling.

“Karena tidak ada kepastian payung hukum yang jelas, masyarakat adat selalu dimarginalkan,” ujarnya dalam keterangannya.

Menurut Masrijal, persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih luas, terutama menyangkut posisi masyarakat adat dan status hutan wilayah yang berada di kawasan Pematang Panjang.

Status Kawasan Perlu Didalami

Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang bagi aparat dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh mengenai status serta sejarah penguasaan lahan di wilayah Pematang Panjang.

Pasalnya, apabila terdapat klaim tanah ulayat atau hutan adat yang berada di dalam maupun berbatasan dengan kawasan konservasi, diperlukan kejelasan mengenai batas kawasan, status hukum tanah, dasar penguasaan, serta legalitas setiap aktivitas yang dilakukan di atasnya.

Di sisi lain, apabila lahan tersebut secara hukum berada dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, setiap aktivitas pembukaan, penguasaan, transaksi, maupun pemanfaatan kawasan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, pengungkapan perkara ini dinilai tidak cukup hanya berhenti pada pihak yang diduga melakukan transaksi atau aktivitas di lapangan. Aparat juga perlu menelusuri asal-usul dokumen, pihak yang memberikan kuasa, mekanisme transaksi, aliran pembayaran, hingga pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut apabila memang ditemukan unsur pelanggaran.

Perkara AIG dan Aktivitas Pematang Panjang

Perkembangan kasus ini juga beririsan dengan perkara yang sebelumnya menjadi sorotan publik, yakni penahanan AIG, yang dikenal masyarakat sebagai Kepala Kampung Pematang Panjang, dalam perkara kehutanan.

Aktivitas di kawasan Pematang Panjang sebelumnya juga dikaitkan dengan keberadaan alat berat serta pembukaan akses jalan sepanjang sekitar tiga kilometer yang disebut mendapat izin perbaikan dari Bupati Kampar melalui seseorang yang mengatasnamakan kelompok masyarakat Pematang Panjang.

Keterkaitan berbagai informasi tersebut masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian dari aparat penegak hukum.

Publik kini menunggu apakah rangkaian peristiwa tersebut memiliki keterkaitan dalam satu perkara atau merupakan aktivitas yang berdiri sendiri.

Aparat Diminta Transparan

Dengan semakin banyaknya informasi dan dokumen yang muncul, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut perkara tersebut secara transparan dan menyeluruh.

Tidak hanya pihak yang berada di lapangan, tetapi juga setiap pihak yang terbukti memiliki peran dalam transaksi, penerbitan atau penggunaan dokumen, pemberian kuasa, pembukaan akses, maupun aktivitas pemanfaatan kawasan harus diperiksa sesuai kapasitas dan bukti yang ditemukan.

Di sisi lain, persoalan klaim masyarakat adat terhadap tanah ulayat juga perlu mendapat ruang penyelesaian melalui mekanisme hukum yang jelas, sehingga tidak menjadi alasan pembenar bagi aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan kawasan konservasi.

Hingga berita ini disusun, klarifikasi Masrijal Dt Majo menjadi salah satu keterangan dari pihak yang disebut dalam sorotan. Seluruh dugaan keterlibatan pihak lain masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Sesuai asas praduga tak bersalah, setiap pihak yang disebut maupun diduga terkait perkara ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

AIG Ditahan dalam Perkara Kehutanan, Aktivitas Pematang Panjang dan Izin Perbaikan Jalan 3 Kilometer Jadi Sorotan

Sat, 08 Aug 2026 09:48:09 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Penahanan AIG, yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Kepala Kampung Pematang Panjang, Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan turut membuka sejumlah pertanyaan mengenai aktivitas, struktur peran, serta pihak-pihak yang selama ini berhubungan dengan berbagai kegiatan di kawasan tersebut.

AIG disebut menjalankan fungsi sebagai Kepala Dusun Pematang Panjang dalam pemerintahan Desa Kuntu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga kini belum ditemukan SK maupun surat penunjukan tertulis dari Kepala Desa Kuntu yang menjadi dasar pengangkatannya.

Penetapan AIG disebut berlangsung secara lisan setelah adanya kesepakatan dalam sebuah pertemuan di Kantor Desa Kuntu beberapa waktu lalu.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dalam praktiknya AIG diketahui menjalankan berbagai fungsi di tengah masyarakat Pematang Panjang dengan membawa posisi sebagai kepala kampung atau kepala dusun.

Aktivitas Alat Berat Beberapa Pekan Lalu

Sorotan terhadap Pematang Panjang tidak hanya berkaitan dengan posisi AIG.

Beberapa pekan lalu, aktivitas alat berat juga menjadi perhatian setelah alat tersebut diketahui bekerja di kawasan yang disebut berada pada jalur akses menuju Pematang Panjang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keberadaan alat berat tersebut disebut berkaitan dengan kegiatan perbaikan akses jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer.

Menariknya, kegiatan tersebut disebut-sebut mendapatkan izin yang diklaim berasal dari Bupati Kampar, namun penyampaian atau pengurusan izin tersebut disebut dilakukan melalui seseorang yang berada di dalam kelompok atau perwakilan masyarakat Pematang Panjang.

Informasi mengenai adanya izin tersebut tentunya perlu diklarifikasi secara resmi, termasuk siapa yang menerima mandat, dalam kapasitas apa, apa bentuk izin yang diberikan, serta apakah izin tersebut berkaitan dengan perbaikan akses masyarakat atau kegiatan lainnya.

Sebab, apabila kegiatan perbaikan jalan tersebut berada di dalam atau bersinggungan dengan kawasan hutan maupun kawasan konservasi, maka aspek kewenangan dan legalitas kegiatan menjadi hal yang sangat penting untuk dijelaskan.

Jalan 3 Kilometer dan Persoalan Kawasan Hutan

Keberadaan akses jalan menuju Pematang Panjang sebelumnya juga menjadi bagian dari berbagai persoalan yang berkembang di kawasan tersebut.

Jalan tersebut disebut memiliki arti penting bagi mobilitas masyarakat. Namun di sisi lain, akses jalan juga berpotensi menjadi jalur keluar-masuk berbagai aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi sorotan.

Karena itu, kegiatan perbaikan jalan sepanjang sekitar 3 kilometer tersebut perlu dilihat secara utuh.

Apakah murni untuk kepentingan akses masyarakat dan pendidikan, atau juga memiliki fungsi lain dalam mendukung mobilitas kegiatan ekonomi di kawasan tersebut?

Pertanyaan ini menjadi semakin penting setelah AIG kini ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan.

AIG Disebut Tidak Berjalan Sendiri

Persoalan AIG kini tidak hanya menyangkut status kedudukannya di Pematang Panjang.

Dari informasi dan pantauan di lapangan, aktivitas yang berkaitan dengan Pematang Panjang disebut melibatkan sejumlah pihak dengan peran dan kepentingan masing-masing.

Salah satu sosok yang cukup dikenal masyarakat adalah FY, yang diketahui merupakan kakak kandung AIG.

FY dikenal masyarakat Pematang Panjang sebagai sosok perempuan yang cukup vokal dalam menyuarakan berbagai persoalan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan dan kepentingan warga.

FY juga disebut kerap tampil dalam berbagai aktivitas masyarakat di kawasan Pematang Panjang. Ciri khasnya yang sering menggunakan topi bergaya koboi membuat sosok tersebut cukup mudah dikenali oleh masyarakat setempat.

Hubungan Kakak-Adik Perlu Dipisahkan dari Persoalan Hukum

Hubungan keluarga antara FY dan AIG menjadi bagian yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh dalam konteks berbagai aktivitas yang berkembang di Pematang Panjang.

Namun demikian, hubungan sebagai kakak dan adik tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan hukum.

Karena itu, diperlukan konfirmasi dan pendalaman mengenai sejauh mana peran masing-masing pihak dalam berbagai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut.

Termasuk, apakah aktivitas FY selama ini sepenuhnya berkaitan dengan kepentingan sosial masyarakat dan pendidikan, atau terdapat peran lain yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang selama ini berlangsung di Pematang Panjang.

Siapa yang Memberikan Mandat Perbaikan Jalan?

Pertanyaan lainnya kini mengarah pada informasi mengenai izin perbaikan akses jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer.

Jika benar terdapat izin atau arahan dari Bupati Kampar, maka publik berhak mengetahui mekanisme dan dasar pemberian izin tersebut.

Siapa yang mengajukan? Siapa yang menerima mandat? Dalam kapasitas apa orang tersebut mewakili masyarakat Pematang Panjang? Dan kepada siapa izin tersebut ditujukan?

Kejelasan tersebut menjadi penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran antara kebijakan pemerintah daerah dengan tindakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di lapangan.

Terlebih apabila lokasi pekerjaan jalan tersebut bersinggungan dengan kawasan hutan atau kawasan konservasi yang memiliki aturan khusus.

Jangan Sampai Berhenti pada Satu Nama

Kasus yang menjerat AIG diharapkan tidak hanya berhenti pada persoalan satu orang.

Jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya pihak lain yang memiliki peran atau kepentingan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kawasan hutan, aparat penegak hukum tentu memiliki kewenangan untuk mendalaminya berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Demikian pula dengan aktivitas alat berat beberapa pekan lalu.

Apabila benar alat berat bekerja untuk membuka atau memperbaiki akses sepanjang sekitar 3 kilometer berdasarkan suatu izin atau rekomendasi tertentu, maka asal-usul izin, pihak yang mengajukan, pihak yang menerima mandat, serta tujuan dan lokasi pekerjaan layak mendapatkan penjelasan terbuka.

Pemerintah Desa Kuntu juga perlu memberikan kejelasan mengenai dasar penunjukan AIG sebagai kepala kampung atau kepala dusun Pematang Panjang.

Sementara Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan dapat memberikan klarifikasi mengenai informasi adanya pemberian izin atau persetujuan terkait perbaikan akses jalan tersebut.

Publik pada akhirnya membutuhkan jawaban yang terang:

Apakah persoalan Pematang Panjang hanya berhenti pada perkara AIG, atau penahanan tersebut justru menjadi pintu masuk untuk mengurai lebih jauh jaringan aktivitas, kepentingan, kewenangan, serta legalitas berbagai kegiatan yang selama ini berlangsung di kawasan tersebut?

Pertanyaan tersebut kini menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan klarifikasi para pihak terkait.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi AIG, FY, Kepala Desa Kuntu, Pemerintah Kabupaten Kampar, pihak yang disebut sebagai perwakilan masyarakat Pematang Panjang, maupun pihak lainnya yang disebut dalam pemberitaan ini.

Catatan Redaksi: Penyebutan FY dalam pemberitaan ini terbatas pada hubungan keluarga dan aktivitas sosial yang disebutkan dalam informasi yang dihimpun. Penyebutan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tuduhan keterlibatan FY dalam tindak pidana. Setiap dugaan keterlibatan seseorang dalam perkara hukum harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang sah.

Diperiksa Kasus Kehutanan, Pemilik Cafe di Kampar Kiri Ternyata Simpan 37 Butir Pil Ekstasi di Mobil

Sat, 08 Aug 2026 08:46:27 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Pemeriksaan terhadap seorang pria berinisial AY (48) dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan justru berujung pada temuan puluhan butir pil diduga narkotika jenis ekstasi.

AY alias NM, yang menurut informasi merupakan pemilik Cafe Katiput, sebuah tempat hiburan yang dikenal sebagai cafe remang-remang di wilayah Kampar Kiri, diamankan tim gabungan di kawasan Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, pada Kamis (6/8/2026) sore.

Penangkapan tersebut bermula sekitar pukul 18.30 WIB di lokasi Cafe Katiput. Tim Gakkum Kementerian Kehutanan bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri, Korwas PPNS Polda Riau, serta Kanit Reskrim Polsek Kampar Kiri AKP Khamry Gufron, S.H., mengamankan AY untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara dugaan tindak pidana kehutanan.

AY kemudian dibawa ke Mapolsek Kampar Kiri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, saat berada di kantor kepolisian, petugas mencurigai gerak-gerik AY, termasuk pada bagian saku celana sebelah kanan. Penggeledahan kemudian dilakukan dan petugas menemukan satu butir pil yang diduga ekstasi berwarna hijau dengan merek Granat.

Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan AY, yakni satu unit Suzuki Baleno warna putih dengan nomor polisi BM 1565 ZB.

Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 36 butir pil yang diduga ekstasi dengan berbagai warna dan merek di bagian dashboard kendaraan. Polisi juga menemukan satu bungkus pecahan pil yang diduga ekstasi.

Selain itu, petugas turut mengamankan satu unit alat uap rokok elektrik atau pod merek Relx Plus warna merah muda-hitam yang disebut diselipkan di saku celana sebelah kiri AY.

Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan mencapai 37 butir pil yang diduga ekstasi, berikut pecahannya.

Dalam pemeriksaan awal, AY disebut mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang perempuan berinisial RN, yang disebut berdomisili di wilayah Pekanbaru.

Selain barang bukti yang diduga narkotika, petugas juga mengamankan satu unit telepon seluler Samsung A55 warna hitam-putih serta STNK kendaraan bermotor untuk kepentingan penyidikan.

Berawal dari Perkara Kehutanan

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang melalui Kapolsek Kampar Kiri Kompol Rusyandi Zuhri Siregar membenarkan adanya pengungkapan tersebut.

Menurutnya, temuan narkotika tersebut bermula dari pemeriksaan dalam perkara berbeda, yakni dugaan pelanggaran di bidang kehutanan.

“Kasus ini bermula dari pemeriksaan dugaan pelanggaran di bidang kehutanan, namun karena petugas tetap teliti dan waspada, justru kita berhasil membongkar penyimpanan narkoba yang cukup besar. Ini bukti bahwa peredaran narkoba bisa terjadi di mana saja dan harus kita waspadai bersama,” ujar Kapolsek.

Terhadap AY, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Ancaman hukumannya cukup berat. Saat ini kami sedang mendalami keterangan tersangka untuk melacak sosok RN yang disebut sebagai pemasok, agar jaringan ini dapat kita putus sampai ke akarnya,” tambahnya.

Saat ini AY beserta seluruh barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut.

Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk sosok RN yang disebut AY sebagai pemasok.

Hingga proses penyidikan berjalan, AY tetap memiliki hak untuk membela diri dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jelang HUT RI, Lapas Gunungsitoli Perketat Pengawasan Blok Hunian

Fri, 07 Aug 2026 13:21:03 +0700

Kalimat Republik || Gunungsitoli – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lapas Kelas IIB Gunungsitoli memperketat pengawasan di blok hunian warga binaan melalui penggeledahan rutin.

Dari kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak semestinya berada di dalam kamar hunian, yakni satu sendok logam dan beberapa potongan kabel.

Penggeledahan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 5 Agustus 2026, dengan menyasar Blok Hunian Pandita Roos Telaumbanua, tepatnya Kamar 1 dan Kamar 2.

Kegiatan itu dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP) Makhriza bersama Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm Kamtib) Fajariman Lase, didampingi Kepala Subsi Keamanan dan Ketertiban Zulman Hulu, serta melibatkan jajaran pengamanan dan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal).

Sebelum penggeledahan dilakukan, seluruh warga binaan menjalani pemeriksaan badan sesuai prosedur.

Selanjutnya, petugas memeriksa setiap sudut kamar dengan disaksikan perwakilan warga binaan sebagai bentuk transparansi selama kegiatan berlangsung.

Penggeledahan itu dilaksanakan secara humanis, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur. Barang-barang yang ditemukan langsung diamankan petugas untuk selanjutnya didata dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada media ini, Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, mengatakan penggeledahan rutin itu merupakan bagian dari langkah deteksi dini untuk mencegah masuk maupun beredarnya barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

"Penggeledahan rutin merupakan bagian dari deteksi dini untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban di dalam lapas. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan lingkungan pembinaan tetap aman, tertib, dan kondusif, khususnya menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Sahat Bangun.

Ia menegaskan, kegiatan deteksi dini akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif serta mendukung proses pembinaan warga binaan agar kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik.

Diduga AIG Kepala Kampung Pematang Panjang Ditahan Indikasi Deforestasi Kawasan Konservasi: Ada Pil Ekstasi ?

Fri, 07 Aug 2026 13:09:29 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Dugaan kasus deforestasi di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling kembali menjadi perhatian publik setelah seorang pria berinisial AIG, yang disebut sebagai Kepala Kampung Pematang Panjang atau Kepala Dusun Binaan Pematang Panjang, Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, diduga diamankan dan ditahan aparat kepolisian usai menjalani pemeriksaan di Polsek Kampar Kiri, jajaran Polres Kampar.

Penahanan tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Namun hingga berita ini diterbitkan pada Jumat (07/08/2026), belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai perkara yang menjadi dasar pemeriksaan maupun penahanan terhadap AIG.

Menurut informasi yang disampaikan MHD. Indra Safutra, penanganan dugaan tindak pidana kehutanan yang berkaitan dengan deforestasi di kawasan konservasi tersebut kini telah berada dalam penanganan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan.

Ia menyebutkan bahwa perkara yang sedang didalami tidak hanya berkaitan dengan dugaan kebakaran hutan, tetapi juga mengarah pada dugaan perambahan kawasan konservasi, pembukaan lahan secara ilegal, hingga dugaan praktik jual beli kawasan hutan. Menurutnya, seluruh rangkaian dugaan tersebut kini menjadi fokus pendalaman aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan kawasan konservasi.

Di sisi lain, informasi yang diterima Redaksi menyebutkan bahwa AIG menjalani pemeriksaan bersama seorang rekannya. Dalam proses tersebut, aparat diduga menemukan beberapa butir narkotika yang diduga berjenis ekstasi (Inex) dari rekan AIG. Meski demikian, hingga kini Polres Kampar belum memberikan keterangan resmi mengenai kepemilikan barang bukti, jenis dan jumlah barang yang diamankan, maupun status hukum masing-masing pihak yang diperiksa.

Saat dikonfirmasi Redaksi, Kapolsek Kampar Kiri, Kompol Rusyandi Zuhri Siregar, S.Sos., M.H., tidak memberikan penjelasan mengenai substansi perkara. Ia hanya mengarahkan agar seluruh konfirmasi dilakukan kepada Polres Kampar sebagai satu pintu penyampaian informasi kepada media.

"Konfirmasi ke Polres Kampar saja, satu pintu," ujar Kompol Rusyandi Zuhri Siregar saat dihubungi Redaksi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Polres Kampar maupun Gakkum Kehutanan yang menyatakan adanya keterkaitan langsung antara penahanan AIG dengan penyidikan dugaan deforestasi di kawasan konservasi tersebut. Demikian pula, belum ada penjelasan resmi mengenai kaitan antara dugaan temuan narkotika dari rekan AIG dengan perkara yang sedang ditangani.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Polres Kampar, Gakkum Kehutanan, dan instansi terkait mengenai perkembangan penyelidikan, termasuk dugaan deforestasi, perambahan kawasan konservasi, serta informasi mengenai temuan narkotika tersebut. Berita ini akan diperbarui setelah terdapat keterangan resmi dari pihak berwenang.

(Tim)

Diperiksa Bersama Rekannya, Ditemukan Ekstasi? Diduga AIG Ditahan Usai Pemeriksaan di Polsek Kampar Kiri !!

Fri, 07 Aug 2026 11:28:08 +0700

KAMPAR – Seorang pria berinisial AIG, yang disebut sebagai Kepala Kampung Pematang Panjang atau Kepala Dusun Binaan Pematang Panjang, Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, diduga telah diamankan dan ditahan oleh aparat kepolisian setelah menjalani pemeriksaan mendalam di Polsek Kampar Kiri, jajaran Polres Kampar.

Informasi yang diterima Redaksi menyebutkan bahwa proses pemeriksaan terhadap AIG berlangsung di Polsek Kampar Kiri. Setelah pemeriksaan tersebut, AIG diduga tidak diperkenankan meninggalkan kantor kepolisian dan kini disebut berada dalam penanganan aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan pada Jumat pagi (07/08/2026), belum diketahui secara pasti perkara apa yang menjadi dasar penahanan terhadap AIG. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan resmi mengenai status hukum maupun pasal yang disangkakan.

Saat dikonfirmasi Redaksi, Kapolsek Kampar Kiri Kompol Rusyandi Zuhri Siregar, S.Sos., M.H. tidak memberikan penjelasan terkait substansi perkara. Ia mengarahkan agar konfirmasi dilakukan kepada Polres Kampar sebagai satu pintu penyampaian informasi kepada media.

"Konfirmasi ke Polres Kampar saja, satu pintu," ujar Kapolsek Kampar Kiri saat dihubungi Redaksi.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari jajaran Polres Kampar terkait kronologi, status hukum, serta perkara yang sedang ditangani. Berita ini akan diperbarui setelah diperoleh keterangan resmi dari pihak berwenang.

Ironis, berdasarkan informasi yang diterima Redaksi, saat pemeriksaan terhadap AIG bersama seorang rekannya, inisial AF als Nm, aparat diduga menemukan sejumlah barang bukti berupa beberapa butir narkotika dan obat-obatan yang diduga kuat berjenis ekstasi (Inex). Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Kampar belum memberikan keterangan resmi mengenai jenis, jumlah barang bukti, maupun status hukum para terperiksa.

(Tim Investigasi)

Kunjungi Kanwil KemenHAM Sumut, Penrad Siagian Minta Masukan Revisi UU HAM Perkuat Perlindungan Hak Warga Negara

Wed, 05 Aug 2026 14:18:20 +0700

Kalimat Republik || Medan — Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatra Utara (Kanwil KemenHAM Sumut) untuk membahas penguatan perlindungan dan pemajuan HAM serta menyerap masukan terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung Kepala Kanwil KemenHAM Sumut, Flora Nainggolan, bersama jajaran.

Dalam kesempatan itu, Penrad menyampaikan bahwa revisi UU HAM perlu menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan hak warga negara sesuai dengan perkembangan persoalan dan kelembagaan negara saat ini.

Menurut Penrad, UU Nomor 39 Tahun 1999 sudah tidak sepenuhnya memadai untuk menjawab tantangan HAM yang semakin kompleks, terlebih setelah adanya pemisahan kelembagaan yang menangani urusan HAM.

“Perkembangan norma HAM dalam proses pemajuan dan perlindungan HAM terus berubah. Karena itu, revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 perlu menyesuaikan dengan kondisi saat ini agar payung hukumnya lebih konkret dan jelas,” ujar Penrad.

Ia meminta KemenHAM Sumut memberikan masukan substantif terkait hambatan, tantangan, serta kebutuhan nyata masyarakat dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

Masukan tersebut, kata Penrad, penting agar revisi undang-undang tidak hanya berbasis konsep, tetapi juga menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.

“Masukan tidak hanya dari diskusi, tetapi juga dari pengalaman masyarakat, terutama mereka yang pernah mengalami diskriminasi maupun pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai warga negara,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Penrad juga menyampaikan sejumlah kasus pendampingan masyarakat yang menurutnya berkaitan dengan persoalan HAM, khususnya konflik agraria dan kriminalisasi warga.

Ia menyebut beberapa kasus antara lain di Simpang Gambus Kabupaten Batubara, Desa Gurila Kota Pematangsiantar, Mandoge Kabupaten Asahan, Ujung Gading Julu Kabupaten Padang Lawas Utara dan beberapa kasus lain.

“Banyak masyarakat yang memperjuangkan haknya justru berhadapan dengan proses hukum. Ini menjadi bagian yang perlu kita lihat bersama, sejauh mana negara hadir memberikan perlindungan,” ujarnya.

Selain konflik agraria, Penrad turut menyoroti persoalan masyarakat transmigrasi yang hingga kini belum memperoleh kepastian hak akibat tumpang tindih regulasi, terutama terkait kawasan hutan.

Menurutnya, masyarakat yang mengikuti program transmigrasi seharusnya mendapatkan jaminan hak atas tanah dan kehidupan yang layak, bukan justru berada dalam ketidakpastian akibat kebijakan sektoral yang tidak sinkron.

Penrad juga menyampaikan penyelesaian persoalan masyarakat Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang terdampak pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa.

Ia menjelaskan sekitar 225 kepala keluarga (KK) sebelumnya mengalami ketidakpastian karena lahan mereka telah dipatok sejak 2019, namun belum memperoleh ganti rugi.

“Selama bertahun-tahun mereka tidak dapat mengelola tanahnya karena sudah masuk dalam rencana pembangunan. Ini menyangkut hak warga untuk mendapatkan kehidupan yang layak,” kata Penrad.

Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah mendapatkan titik terang setelah dilakukan rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum, pihak pengembang, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Pembayaran hak masyarakat ditargetkan selesai sebelum akhir 2026 dengan catatan kelengkapan administrasi dipenuhi.

Dalam kesempatan itu, Penrad juga menyoroti ketimpangan pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Pulau-Pulau Batu, Nias. Ia menilai masih terdapat kesenjangan layanan pendidikan dan fasilitas publik antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

“HAM bukan hanya soal hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara harus memastikan seluruh warga mendapatkan hak yang sama,” tegasnya.

Penrad berharap KemenHAM Sumut dapat memperkuat peran dalam mendampingi masyarakat yang mengalami persoalan HAM serta menjadi mitra strategis dalam memperbaiki kondisi pemenuhan hak warga di Sumatra Utara.