Latest Posts

Berkembang! Rangkap Jabatan dan Hubungan Kekerabatan Terbongkar, Dalih Pertunangan Tak Ada Bukti Konkret!

Wed, 13 May 2026 10:09:46 +0700

KAMPAR KIRI HULU – Kasus dugaan pelanggaran etika yang melibatkan dua orang oknum guru PPPK, yang menjadi pasangan sejoli dari cerminan pendidikan di UPT SD Negeri 007 Ludai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, kian memanas dan menguak sejumlah fakta mengejutkan. Pengamat pendidikan, M. Hasbi Ash W.Da., menyatakan akan segera melayangkan surat aduan resmi kepada Bupati Kampar, Ir H Ahmad Yuzar, dengan tembusan ke Dinas Pendidikan, BPKSDM, serta Inspektorat Kabupaten Kampar, demi mendesak adanya pemeriksaan serius dan transparan.

Dalam aduan tersebut, Hasbi menyoroti dugaan kelalaian Kepala Sekolah yang dinilai terlalu lunak menindaklanjuti pelanggaran disiplin. Informasi yang berkembang menyebutkan adanya dugaan hubungan kekerabatan antara pimpinan sekolah dengan kedua oknum guru pasangan sejoli tersebut, yang memicu pertanyaan besar mengenai objektivitas dan profesionalisme kepemimpinan di lembaga pendidikan itu.

"Diduga Kepala Sekolah lalai dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Apakah kelunaknya menindaklanjuti pelanggaran etika ini karena adanya hubungan kekeluargaan? Ini yang harus dijawab," tegas Hasbi, Rabu (13/05/2026).

Sementara itu, dalih yang menyebutkan bahwa kedua guru tersebut sedang bertunangan hingga saat ini dinilai hanya sebagai pembenaran semata tanpa bukti konkret. Hasbi menegaskan bahwa ketika diminta klarifikasi dan bukti sahih mengenai status hubungan tersebut, pihak terkait justru enggan memberikan penjelasan yang memuaskan. "Katanya sudah tunangan, tapi ketika diminta bukti agar pembenaran itu terlihat jelas dan valid, justru enggan menjawab. Ini menunjukkan bahwa dalih tersebut mungkin hanya untuk menutupi perilaku tidak pantas yang mereka lakukan di lingkungan sekolah," ujarnya. Publik menegaskan, status hubungan pribadi tidak pernah menjadi alasan sah untuk melanggar norma kesusilaan di hadapan siswa.

Sebelumnya, (12/05/2026), didapat informasi fakta baru dari narasumber yang merupakan warga sekitarnya, enggan disebutkan data dan menyebutkan namanya, terungkap semakin menggegerkan. Ternyata, sosok pria dari pasangan sejoli tersebut bukan sekadar tenaga pendidik, melainkan juga menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ludai, atau wakil rakyat di tingkat desa. Ironisnya, sosok yang seharusnya menjadi teladan dan pengawas aspirasi masyarakat justru diduga mencoreng nama baik institusi.

Tak hanya itu, Kepala UPT SD Negeri 007 Ludai sendiri diketahui juga merangkap jabatan sebagai perangkat desa, tepatnya menjabat sebagai Ketua RT di salah satu lingkungan wilayah Desa Ludai. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya "jaringan" yang membuat penegakan aturan menjadi tidak tegas dan terkesan membiarkan pelanggaran terjadi.

Dengan terungkapnya rangkap jabatan dan kedekatan hubungan tersebut, masyarakat mempertanyakan apakah ini menjadi alasan terjadinya pembiaran di Desa Ludai yang berstatus desa berkembang. "Desa Ludai seharusnya taat pada aturan dan Undang-Undang Dasar. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Apakah hal ini dibiarkan begitu saja?" tanya masyarakat dengan nada kecewa.

Hingga saat ini, publik berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di bawah pimpinan Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti tidak lagi bungkam, dan segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh sebelum menjadi preseden buruk yang merusak citra birokrasi dan dunia pendidikan.

M2-Y/Tim Investigasi

Jembatan Gajah Bertalut Hampir Rampung, Kodim 0313/KPR Gesa Pengerjaan

Tue, 12 May 2026 23:28:49 +0700

KAMPAR KIRI HULU – Pembangunan Jembatan Gantung Gajah Bertalut yang dikerjakan oleh jajaran Kodim 0313/KPR terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Saat ini, tim konstruksi di lapangan telah memasuki fase perakitan struktur pendukung yang akan menyatukan seluruh bagian jembatan, menandakan bahwa proyek ini akan segera rampung dalam waktu dekat.

Pada Kamis (07/05/2026) lalu, tiga agenda pengerjaan utama dilaksanakan oleh personel Satgas bersama tenaga ahli. Salah satunya adalah pembuatan dan pemasangan hanger atau kabel penggantung. Setelah kabel sling utama dikencangkan, tim kini fokus pada komponen vital ini yang berfungsi menghubungkan kabel sling utama dengan kerangka lantai jembatan. Pemasangan dilakukan secara presisi di sepanjang bentangan 96 meter untuk memastikan distribusi beban jembatan merata dan stabil.

Selain kekuatan struktur, aspek estetika dan ketahanan material juga menjadi perhatian utama. Personel di lapangan mulai melakukan pengecatan pada bagian reling atau pagar pengaman jembatan. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah tampilan, tetapi juga sebagai lapisan pelindung anti-karat agar struktur jembatan tetap awet meskipun menghadapi cuaca ekstrem di pedalaman Kampar Kiri Hulu.

Selasa (12/05/2026), Dandim 0313/KPR melalui tim pelaksana lapangan menegaskan bahwa pengerjaan jembatan ini terus digesa tanpa mengurangi standar keamanan yang telah ditetapkan. Kehadiran jembatan ini sangat dinantikan oleh ratusan kepala keluarga di Desa Gajah Bertalut karena diharapkan dapat memutus isolasi geografis yang selama ini menghambat akses ekonomi dan pendidikan masyarakat setempat.

"Hari ini kita masuk ke tahap pemasangan hanger dan pengecatan. Ini artinya bentuk fisik jembatan sudah mulai terlihat sempurna. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik agar masyarakat segera memiliki akses transportasi yang aman dan permanen," ujar perwakilan Satgas di lokasi.

Dengan progres yang terus berjalan lancar, diharapkan Jembatan Gajah Bertalut dapat segera dioperasikan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar.

Hasbi

Bupati Suhardiman Ziarahi Makam Kakek Kandung Pejuang Angkatan 45 di TMP Kusuma Dharma

Tue, 12 May 2026 22:30:07 +0700

TELUK KUANTAN – Suasana haru mewarnai kegiatan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, pada Senin (11/5/2026). Usai menjalankan sejumlah agenda di Teluk Kuantan dan Pekanbaru, orang nomor satu di Kabupaten Kuansing ini menyempatkan diri berziarah ke makam kakek kandungnya sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan, almarhum Datuk Bandaro Kuning.

Kedatangan Bupati didampingi oleh sepupu kandungnya, Gusman Putra Yuda, S.Sos., serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Kuansing, antara lain Kabag Umum Setda Deswan Antoni, Kabag Protokoler Zainal Abidin, dan Sekretaris Dinas Kominfo Hevi H. Antoni, M.Si.

Makam Datuk Bandaro Kuning terletak di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Dharma Pekanbaru, tepatnya pada Blok G Nomor 375. Dengan penuh khidmat, Suhardiman menaburkan bunga dan memanjatkan doa di atas pusara sang kakek sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa perjuangan beliau.

Datuk Bandaro Kuning dikenal sebagai salah satu pejuang Angkatan 45 asal Kuantan Singingi yang gigih berjuang pada masa Revolusi Kemerdekaan. Beliau wafat pada tahun 1949 dan dimakamkan di lokasi tersebut. Sosoknya dikenang masyarakat sebagai tokoh yang memiliki semangat patriotisme tinggi dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.

Dalam kesempatan itu, Suhardiman mengaku merasa bangga dan terharu bisa kembali bersilaturahmi ke makam leluhurnya. Sebagai cucu kandung, ia menilai semangat perjuangan kakeknya menjadi motivasi besar dalam mengabdi kepada masyarakat.

“Sebagai cucu kandung seorang pejuang Angkatan 45, saya tentu merasa bangga dan terus berdoa agar almarhum Datuk Bandaro Kuning mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Semangat perjuangan beliau menjadi motivasi bagi kami generasi penerus untuk terus mengabdi kepada masyarakat, daerah, dan bangsa,” ujar Suhardiman.

Lebih jauh, Suhardiman berpesan agar nilai-nilai kepahlawanan tidak lekang oleh waktu dan terus diwariskan kepada generasi muda. Ia menekankan pentingnya menjaga ingatan sejarah sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan besar.

“Jangan pernah melupakan sejarah dan jasa para pejuang. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan luar biasa para pendahulu kita,” tegasnya.

Hasbi

Disbudpar Pekanbaru Fokus Tiga Hal: Baju Adat, Tari, dan Berbalas Pantun

Tue, 12 May 2026 18:09:29 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus berupaya mengembangkan dan melestarikan kekayaan budaya Melayu. Salah satu langkah strategis yang diambil saat ini adalah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Baju Singkap ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kepala Disbudpar Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, menyatakan bahwa upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho, yaitu menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang berbudaya, maju, dan sejahtera.

"Visi misi Walikota adalah menjadikan Pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera. Nah, tentu di dalam visi itu kita harus mengembangkan atau meningkatkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru," ujar Akmal kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Menurut Akmal, Baju Singkap merupakan salah satu ikon busana khas Melayu yang memiliki nilai historis tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui pendaftaran HAKI dinilai sangat penting agar identitas budaya tersebut tetap terjaga dan tidak diklaim oleh pihak lain.

"Tadi kemaren ada yang sudah kita HAKI-kan satu, seperti Baju Singkap, itu kan budaya Melayu. Sudah kita HAKI-kan di Kemenkumham. Itu sudah satu, tentang Baju Singkap namanya," jelasnya.

Tak hanya berfokus pada aspek busana adat, Disbudpar juga menaruh perhatian besar pada bidang kesenian. Berbagai seni pertunjukan khas daerah, mulai dari tarian tradisional hingga seni sastra seperti berbalas pantun, terus digalakkan dan dipromosikan.

"Ada lagi kebudayaan-kebudayaan yang bersifat seni ya. Salah satu contohnya adalah tari ciri khas dari Melayu. Kemudian juga ada mungkin dengan berbalas pantunnya," tambahnya.

Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat jati diri Pekanbaru sebagai Kota Bertuah yang kaya akan nilai budaya, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.

Hasbi

Kades Tanjung Mas Jadi Tersangka di Polda Riau, Camat Segera Terbitkan SPT PLT !

Tue, 12 May 2026 10:50:49 +0700

KAMPAR, RIAU | KalimatRepublik – Polda Riau telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yang diindikasikan masuk dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan. Salah satu dari mereka diketahui merupakan pejabat publik aktif, yakni Kepala Desa Tanjung Mas, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Menyikapi hal ini, pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pertambangan Hasil Penyidikan (P2HP) yang diterbitkan Ditreskrimum Polda Riau, tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Buharis, Ridho Aljabar, dan Supirman Zalukhu.

Diketahui, tersangka bernama Buharis merupakan Kepala Desa Tanjung Mas yang masih menjabat aktif. Pihak kepolisian telah melakukan penahanan terhadap Buharis dan Supirman Zalukhu di Rutan Mapolda Riau sejak 09 Mei 2026 lalu untuk kepentingan penyidikan.

Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 16 orang saksi dan mengumpulkan bukti dokumen terkait. Berkas perkara sebelumnya telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Riau namun dikembalikan dengan catatan P-19 untuk dilengkapi sebelum dilimpahkan kembali.

Tersebarnya informasi status hukum Kepala Desa tersebut menuai pertanyaan dari publik terkait kinerja dan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Merespons situasi tersebut, pihak pemerintahan langsung bergerak cepat. Menurut keterangan Sri Nuryani S.ST., Camat Kampar Kiri, pada Senin (11/5/2026) kemarin sore, tim dari Kabid Pemerintahan Dinas PMD Kabupaten Kampar bersama Camat Kampar Kiri telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Desa Tanjung Mas.

"Kemarin sore, dari Kabid Pemerintahan Dinas PMD Kab Kampar dan Camat Kampar Kiri sudah ke kantor Desa Tanjung Mas, dan langsung pertemuan dengan seluruh perangkat Desa," ujar Sri Nuryani S.ST., Selasa (12/5).

Dalam pertemuan tersebut, diputuskan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan. "Bahwa Camat secepatnya menunjuk PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Desa Tanjung Mas," tegasnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Camat, mekanisme penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) ini akan dilakukan langsung melalui Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan oleh Camat.

"SPT PLT camat dari dulu, sambil menunggu perkembangan," jelasnya.

Keputusan ini diambil demi kemudahan dan kelancaran administrasi. "Untuk lebih mudah dan cepat dalam pelayanan ke masyarakat," tambah Sri.

Dengan adanya penunjukan PLT ini, diharapkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Tanjung Mas dapat tetap berjalan normal meskipun kepala desa asli sedang menjalani proses hukum.

Laporan: Tim Redaksi/Hasbi

Sorotan Dugaan Kondisi Memprihatinkan SPPG Lipat Kain, Hasil Sidak?: Fasilitas Jorok, Sanksi Tidak Proporsional, Hak Tertahan!

Mon, 11 May 2026 21:26:17 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Hasil inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan langsung di Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu (SPPG) Lipat Kain mengungkapkan sejumlah kondisi yang dinilai belum memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ditetapkan.

Meskipun prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, fakta lapangan menunjukkan berbagai kelemahan serius yang berpotensi mengganggu kualitas layanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah tegas dan nyata untuk segera melakukan perbaikan demi menjamin kesehatan penerima manfaat.

Beberapa hal krusial yang ditemukan di lokasi antara lain:

Sanitasi dan Infrastruktur: Saluran drainase tidak berfungsi optimal sehingga menyebabkan genangan air di area dapur. Sumber air bersih dan kondisi bangunan juga dinilai belum mendukung standar operasional yang higienis, berisiko menjadi sarang kuman.
Penanganan Bahan Makanan: Proses pengolahan dan penyimpanan belum sepenuhnya sesuai prosedur. Terdapat potensi kontaminasi silang akibat pemisahan area yang belum jelas, serta penempatan peralatan yang dinilai belum maksimal.
Lingkungan Produksi: Penggunaan fasilitas pendukung seperti alat pendingin makanan terindikasi belum memenuhi syarat kebersihan, yang berisiko membawa partikel asing masuk ke dalam makanan yang siap didistribusikan.

Sorotan tajam juga ditujukan pada aspek sumber daya manusia dan kebijakan manajemen internal. Terungkap bahwa para relawan dan pekerja dapur dinilai belum melalui proses seleksi atau verifikasi kelayakan yang terikat secara resmi dan memadai.

Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah mekanisme pemberian sanksi. Dari total 8 pekerja, sebanyak 6 orang langsung mendapatkan Surat Peringatan tingkat kedua (SP-2). Hal ini dinilai aneh dan tidak lazim, karena secara prosedur administrasi yang berlaku umum, teguran seharusnya diberikan secara bertahap mulai dari SP-1.

Akibat perlakuan yang dianggap tidak adil dan tidak jelas dasar hukumnya, para pekerja yang mendapatkan SP-2 tersebut akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan bekerja kembali di SPPG Lipat Kain. Meski memilih mundur, mereka tetap menuntut hak-hak mereka yang seharusnya diterima. Hingga saat ini, pihak pengelola SPPG Lipat Kain dinilai belum memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pembayaran atau hak-hak tersebut.

Menanggapi situasi tersebut, Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain (FPK-LK), menyampaikan sejumlah pertanyaan mendasar yang juga menjadi kegelisahan masyarakat setempat.

Menurut Forum, Selasa (11/05/2026), ada banyak tanda tanya besar yang perlu dijawab oleh pihak pengelola dan pemangku kebijakan:

"Sebagai putra daerah, saya melihat ada kejanggalan yang sangat mencolok. Mengapa fasilitas yang seharusnya mendukung program nasional justru kondisinya memprihatinkan? Di mana tanggung jawab manajemen dalam menjamin standar kebersihan dan kesehatan?" ujar Ketua FPK-LK.

Forum juga mempertanyakan logika pemberian sanksi yang berdampak pada nasib pekerja.

"Ini yang menjadi tanda tanya besar publik. Kenapa dari 8 pekerja, 6 di antaranya langsung kena SP-2 tanpa melalui SP-1 terlebih dahulu? Padahal status kelayakan mereka juga belum jelas ikatan resminya. Akibatnya, mereka memilih berhenti bekerja, tapi hak-hak mereka justru tidak diberikan kejelasan oleh pihak SPPG," ungkap Angki Mei Putra, S.H.

Lebih jauh, Angki Mei Putra, S.H. menegaskan bahwa kondisi yang terjadi jelas bertentangan dengan regulasi terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 serta aturan turunan dari Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan, seluruh SPPG wajib memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), memiliki kualitas air yang teruji, serta menerapkan manajemen yang profesional. Fakta di lapangan justru menunjukkan pelanggaran nyata terhadap aturan tersebut. Selain itu, mekanisme pemberian sanksi yang meloncati tahapan dan penahanan hak pekerja juga sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik," tegas Angki.

Lebih jauh, ia menyoroti pola kepemimpinan yang terkesan menyalahi aturan main.

"Manajemen yang berjalan saat ini terlihat seperti menerapkan sistem kekuasaan absolut, bukan manajemen organisasi yang profesional. Pembagian Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) seolah tidak dihiraukan. Mengapa masalah utama terletak pada infrastruktur dan kebijakan atasan, tapi yang disalahkan dan diberi sanksi justru pekerja lapangan, hingga akhirnya mereka terpaksa mundur?" tanyanya kritis.

Ia menegaskan, berdasarkan Tupoksi yang seharusnya berlaku:

Kepala SPPG bertanggung jawab penuh atas manajemen dan fasilitas.
Asisten Lapangan bertugas mengawasi operasional dan SOP.
Tim Dapur hanya bertugas menjalankan proses memasak.

"Jangan sampai beban masalah ditimpakan kepada pihak yang sebenarnya juga menjadi korban dari manajemen yang buruk. Apalagi sampai menahan hak-hak mereka yang sudah bekerja keras. Kejadian ini harus menjadi evaluasi total, jangan sampai ada pihak yang dirugikan," tegas Angki.

Situasi ini memunculkan penilaian bahwa pengelolaan yang diterapkan terkesan berjalan semena-mena layaknya kekuasaan absolut, yang jauh melenceng dari Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) serta peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi landasan kerja.

Fakta di lapangan justru menunjukkan pembagian fungsi yang tidak berjalan optimal. Masalah utama justru terletak pada buruknya fasilitas dan manajemen atasan yang melanggar regulasi, namun beban sanksi justru ditimpakan secara tidak proporsional kepada staf pelaksana, yang berujung pada keputusan mereka untuk berhenti bekerja. Kebijakan yang diambil dianggap tidak transparan dan tidak sesuai prosedur baku, sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan di SPPG Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, masih memerlukan perbaikan yang signifikan, baik dari segi fasilitas maupun tata kelola sumber daya manusia.

Pemerintah dan pihak terkait diminta untuk tidak menunda tindak lanjut hasil dari inspeksi mendadak beberapa waktu lalu bersama Pengurus MBG Kabupaten Kampar yang didampingi Camat Kampar Kiri beserta jajaran dan staf Kecamatan Kampar Kiri. Diperlukan evaluasi total terhadap manajemen, perbaikan fasilitas fisik agar sesuai standar nasional, serta penyelesaian hak-hak pekerja agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkeadilan, sehingga standar pelayanan dapat segera dipenuhi.

Polsek Kampar Kiri Hilir: 'Polisi Cinta Petani' Program Pekarangan Pangan Bergizi di Desa Bina Baru

Mon, 11 May 2026 19:52:23 +0700

KAMPAR – Polsek Kampar Kiri Hilir melalui Kanit Binmas AIPDA Syaputra Efendi, S.H., bersama Bhabinkamtibmas Desa Bina Baru Aiptu A.F Sihotang, serta personel Polsek KKH melaksanakan kegiatan "Polisi Cinta Petani" pada hari Rabu (11/04/2026) sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Kegiatan yang fokus pada pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mencapai kemandirian pangan di tingkat desa, sebagai bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita ketahanan pangan nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah warga masyarakat Desa Bina Baru yang antusias mengikuti setiap rangkaian acara. Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi aktif pihak kepolisian dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pangan yang berkualitas dan bergizi.

Kapolsek Kampar Kiri Hilir Akp Era Maifo, menyampaikan ditempat terpisah bahwa Kegiatan 'Polisi Cinta Petani' kali ini merupakan wujud komitmen kami untuk mendukung program ketahanan pangan bergizi yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan mengembangkan pekarangan pangan bergizi di setiap rumah tangga, kita tidak hanya meningkatkan akses terhadap makanan yang sehat, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan di tingkat desa," ujar Kapolsek Kampar Kiri Hilir.

Beliau menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat (Harkamtibmas) yang aman dan terkendali. "Ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan bergizi, hal ini akan berdampak positif pada stabilitas sosial dan keamanan lingkungan. Kami akan terus mendukung setiap program yang bermanfaat bagi masyarakat dengan penuh dedikasi," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Kanit Binmas AIPDA Syaputra Efendi, S.H., menjelaskan tentang pentingnya memilih jenis tanaman yang kaya akan gizi seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan tanaman obat yang dapat ditanam di pekarangan rumah. Beliau juga memberikan panduan tentang teknik budidaya yang tepat agar tanaman tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal.

Beberapa warga yang mengikuti kegiatan menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak Polsek Kampar Kiri Hilir yang selalu aktif dalam memberikan dukungan kepada masyarakat. "Kami merasa sangat terbantu dengan panduan yang diberikan. Dengan memiliki pekarangan pangan bergizi, kami dapat menghemat pengeluaran untuk membeli sayuran dan buah-buahan, sekaligus mendapatkan makanan yang lebih segar dan sehat," ujar salah seorang warga Desa Bina Baru.

Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap dalam keadaan aman, terkendali, dan kondusif. Pihak Polsek Kampar Kiri Hilir menyampaikan bahwa kegiatan "Polisi Cinta Petani" seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala di berbagai desa dalam wilayah hukumnya, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkualitas dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kampar.

PLN Perkuat Transaksi Digital Pelanggan melalui Program TOKCER PLN Mobile

Mon, 11 May 2026 10:37:40 +0700

Pekanbaru, Riau – PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau terus mendorong akselerasi digitalisasi layanan melalui program TOKCER PLN Mobile (Token Listrik Ceria Berhadiah) yang berlangsung pada 5–30 Mei 2026.

Melalui program ini, masyarakat yang melakukan pembelian token listrik melalui aplikasi PLN Mobile berkesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik. Setiap transaksi dengan nominal tertentu akan mendapatkan kupon undian secara otomatis dengan skema kupon berlipat sesuai jumlah transaksi.

Program TOKCER PLN Mobile berlaku untuk transaksi pembelian token listrik mulai dari Rp200 ribu, Rp500 ribu, Rp1 juta hingga Rp5 juta. Semakin besar nominal transaksi yang dilakukan melalui PLN Mobile, semakin besar pula peluang untuk memenangkan hadiah. Pengundian dan pengumuman pemenang dijadwalkan pada 8–9 Juni 2026.

General Manager PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan layanan digital yang mudah, cepat, aman, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“PLN terus bertransformasi menghadirkan layanan berbasis digital melalui PLN Mobile sebagai solusi layanan kelistrikan yang terintegrasi. Melalui program TOKCER PLN Mobile ini, kami ingin memberikan pengalaman transaksi yang lebih menarik sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan layanan digital PLN,” ujar Didik.

Ia menambahkan, PLN Mobile kini telah berkembang menjadi super app layanan kelistrikan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian token, pembayaran tagihan listrik, pengajuan layanan tambah daya, pengaduan, hingga berbagai layanan kelistrikan lainnya secara praktis dalam satu aplikasi.

PLN mengajak masyarakat untuk memanfaatkan PLN Mobile dalam melakukan transaksi kelistrikan sehari-hari sekaligus mengikuti program TOKCER PLN Mobile agar dapat menikmati kemudahan layanan dan kesempatan memperoleh hadiah menarik.

“Semakin banyak transaksi melalui PLN Mobile, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan hadiah. Kami berharap program ini dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital PLN,” tutup Didik.

_{Sumber: PLN}

_{Laporan: RANO}

Pj Sekdako Pekanbaru Apresiasi Langkah Polisi, Sebut Narkoba Rusak Kualitas SDM

Sun, 10 May 2026 14:46:28 +0700

PEKANBARU – Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekdako) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Polresta Pekanbaru yang meresmikan tiga kawasan sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba pada Sabtu (9/5/2026). Menurutnya, upaya ini sangat penting mengingat peredaran narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan. Dampaknya terlihat jelas dalam kehidupan sosial dan produktivitas masyarakat.

“Orang yang sudah terpapar narkoba biasanya kehilangan kontrol diri, motivasi kerja menurun, dan mudah terpengaruh hal-hal negatif. Ini sangat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar,” ujar Ingot saat memberikan sambutan.

Ia juga menekankan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, deklarasi penolakan terhadap narkoba yang dilakukan dalam kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan untuk menindak tegas peredaran zat berbahaya tanpa toleransi.

“Kami berharap program Kampung Tangguh Anti Narkoba ini dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif yang nyata. Pemerintah kota akan terus mendukung segala upaya yang bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba,” tambahnya.

Peresmian tiga Kampung Tangguh Anti Narkoba tersebut dipusatkan di Kampung Terendam, Kecamatan Rumbai, dan juga mencakup Kampung Dalam (Senapelan) serta permukiman di Jalan Pangeran Hidayat (Pekanbaru Kota). Kegiatan ini juga diiringi dengan pengukuhan enam Duta Anti Narkoba dari kalangan Generasi Z untuk memperkuat upaya edukasi masyarakat.

Pendidikan Berkualitas Tanpa Biaya? Sekolah Rakyat Rokan Hulu Akan Jadi Kenyataan

Sun, 10 May 2026 11:49:35 +0700

ROKAN HULU – Komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan terus menunjukkan langkah nyata. Program inovatif bernama "Sekolah Rakyat" kini resmi memasuki tahap persiapan menuju realisasi pembangunan yang dijadwalkan mulai tahun 2026.

Inisiatif ini hadir sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap masa depan generasi daerah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak dan setara.

Berdasarkan rencana yang telah disusun, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat akan berlokasi di Dusun Kubu Manggis, Desa Rambah Tengah Utara. Sekolah ini dirancang khusus sebagai lembaga pendidikan berasrama gratis yang mengintegrasikan jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kawasan terpadu.

Tidak hanya berfokus pada pemenuhan kurikulum nasional, Sekolah Rakyat juga akan membekali para siswa dengan berbagai keterampilan hidup (life skill). Hal ini dilakukan dengan tujuan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mandiri, unggul, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Langkah strategis ini menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata, melainkan juga merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai pondasi utama kemajuan daerah.

Dengan hadirnya fasilitas pendidikan ini, diharapkan akses pendidikan dapat terbuka seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa, khususnya di Rokan Hulu, demi mewujudkan generasi emas yang berkualitas di masa depan.

Wujudkan Kuansing Hebat, Bupati Lantik Puluhan Kepala SD dan SMP

Sun, 10 May 2026 00:54:56 +0700

Teluk Kuantan — Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi 36 Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 1 orang pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Acara berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Jumat (08/05/2026).

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Forkopimda, seluruh Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Kuansing. Dari total 37 pejabat yang dilantik, rinciannya terdiri dari 13 Kepala SMP, 23 Kepala SD, dan 1 pejabat fungsional.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa visi mewujudkan Kuantan Singingi yang hebat, cerdas, dan berdaya saing harus dimulai dari pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, melahirkan generasi hebat di masa depan merupakan tanggung jawab besar para kepala sekolah sebagai nahkoda di lingkungan pendidikan.

“Kuansing untuk Riau dan Kuansing untuk Indonesia. Kita memiliki potensi besar untuk melahirkan orang-orang hebat melalui sekolah,” ujar Bupati.

Ia pun menekankan agar para kepala sekolah mampu menjawab tantangan zaman dengan meningkatkan kualitas pendidikan secara terencana, terukur, dan terlaksana dengan baik. Salah satu program yang akan diterapkan di Kuansing adalah kerja sama dengan Kementerian Agama, di mana tamatan SD bagi siswa muslim diwajibkan mampu membaca Al-Qur’an.

Dalam Kesibukan, Kapolres Kampar Sempatkan Waktu Silaturahmi, Beri Bantuan Dan Bibit Pohon Untuk Warga Pos Satkamling

Sun, 10 May 2026 00:12:02 +0700

KAMPAR, RIAU – Di tengah kesibukan yang padat, Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S menyempatkan waktu untuk melakukan kunjungan silaturahmi dan bersapa ramah dengan warga di Pos Satkamling Perumahan Ginting Jalan Anggrek Raya RT 003 RW 001 Dusun III Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu pada hari Sabtu (09/05/2026) sekitar pukul 20.20 WIB. Kegiatan yang bertujuan untuk meninjau kesiapan pos kamling, memberikan motivasi kepada warga yang melaksanakan ronda malam, serta memperkuat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat berjalan dengan penuh kehangatan dan kebersamaan.

Hadir dalam kunjungan tersebut Wakapolres Kampar Kompol Rizki Hidayat, Kapolsek Siak Hulu Kompol Deni Afrial, serta jajaran personel Polsek Siak Hulu, Plt. Kepala Desa Kubang Jaya Bpk. Taromi, ketua RT/RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga sekitar 50 orang warga masyarakat termasuk ibu-ibu Majelis Taklim dan tokoh masyarakat.

Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua Pos Satkamling Bpk. Purwo Sucipto yang mengungkapkan sejarah berdirinya pos kamling tersebut dan bagaimana masyarakat secara swadaya berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan sekitar. "Pos Satkamling ini berdiri berkat gotong-royong warga. Setiap malam kita bergiliran ronda untuk memastikan lingkungan kita tetap aman dan kondusif," ujarnya.

Dalam sambutan dan arahannya, Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S,memperkenalkan para PJU Polres Kampar kepada masyarakat sebagai bentuk upaya mendekatkan kepolisian dengan warga. Beliau juga mengapresiasi kondisi pos kamling yang dinilai aktif dan tertata dengan baik. "Pos Satkamling adalah bukti nyata bahwa masyarakat peduli dengan keamanan lingkungannya sendiri. Ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat baik antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas," ujar Kapolres.

Beliau menitipkan pesan khusus kepada Bhabinkamtibmas Desa Kubang Jaya agar terus aktif melakukan pembinaan dan pemantauan wilayah, serta menjelaskan bahwa kegiatan sambang dan silaturahmi seperti ini merupakan agenda rutin Polres Kampar. "Kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya bekerja dari dalam kantor, tetapi selalu ada di tengah masyarakat. Jika menemukan atau mengetahui adanya tindak pidana, jangan sungkan untuk melaporkan melalui Polsek Siak Hulu atau Call Center 110," imbuhnya.

Pada sesi tanya jawab, beberapa warga mengajukan pertanyaan terkait situasi kamtibmas di wilayah Desa Kubang Jaya, yang langsung dijawab oleh Kapolres dan jajarannya dengan jelas dan lugas. Selanjutnya, Kapolres Kampar menyerahkan bantuan dana secara simbolis untuk mendukung pembangunan Pos Satkamling, serta memberikan bingkisan kepada Kepala Desa, pengurus pos kamling, dan ibu-ibu Majelis Taklim sebagai bentuk kepedulian.

Sebagai bagian dari program Green Policing Polres Kampar, Kapolres dan Wakapolres juga menyerahkan secara simbolis 2 bibit pohon alpukat dan kelengkeng kepada Plt. Kades dan pengurus Pos Satkamling untuk ditanam di sekitar pos kamling sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Setelah itu, Kapolres Kampar melihat langsung sarana dan prasarana Pos Satkamling yang dipaparkan oleh Ketua Pos Satkamling, sebelum acara ditutup dengan sesi foto bersama. Kegiatan berakhir sekitar pukul 22.00 WIB dengan suasana yang hangat, di mana para tamu undangan disuguhkan hidangan sederhana sebagai bentuk mempererat tali persaudaraan antara Polri dan masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.

Pasca Aksi Spontanitas Warga Terhadap Rumah Terduga Bandar Narkoba Rantau Kopar, Wakapolres Rohil Gelar Coolingsystem!

Sat, 09 May 2026 15:15:27 +0700

Rokan Hilir, Riau– Wakapolres Rokan Hilir KOMPOL Rikky Operiady, S.Sos., S.I.K., M.I.K melaksanakan kegiatan Cooling System dalam rangka menjaga kondusifitas kamtibmas pasca terjadinya aksi spontanitas warga yang melakukan pengrusakan terhadap rumah terduga bandar narkoba di Kepenghuluan Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Sabtu (09/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekira pukul 10.00 WIB di Warung Kak Ai, Jalan Lintas Sekapas, Kepenghuluan Bagan Cempedak tersebut dihadiri oleh Kasat Intelkam Polres Rohil AKP S. Sijabat, S.H., Kapolsek Rantau Kopar IPTU Nanang Parinduri, S.H., M.H., Camat Rantau Kopar Nasruddin, S.Pd., Datuk Penghulu Bagan Cempedak Dedi Wahyudi, S.Pd.I., KBO Intelkam IPTU Edi Purnomo, Ketua KNPI Rantau Kopar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta masyarakat Kecamatan Rantau Kopar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Rohil memberikan edukasi kepada masyarakat terkait layanan Call Center 110 Polres Rokan Hilir sebagai sarana cepat dalam menyampaikan laporan maupun pengaduan masyarakat kepada pihak Kepolisian.

Selain itu, KOMPOL Rikky Operiady juga mengimbau masyarakat agar tetap mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda maupun perangkat desa untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman, damai dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi oleh isu maupun informasi yang belum tentu benar,” ujar Wakapolres Rohil.

Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi turut disampaikan. Masyarakat mengaku sebelumnya masih kurang memahami mekanisme penyampaian pengaduan kepada pihak Kepolisian. Setelah mendapatkan penjelasan terkait layanan 110, masyarakat dan pemerintah kecamatan menyatakan lebih memahami kemudahan akses pelaporan kepada Polres maupun Polsek.

Tokoh masyarakat dan pemerintah Kecamatan Rantau Kopar juga berharap adanya penguatan fungsi penyidikan di Polsek Rantau Kopar guna mempercepat penanganan tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkotika yang dinilai sangat meresahkan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat meminta agar aparat Kepolisian bertindak tegas terhadap para pelaku peredaran narkoba tanpa tebang pilih demi menjaga keamanan dan masa depan generasi muda di wilayah Kecamatan Rantau Kopar.

Melalui kegiatan Cooling System ini, Polres Rokan Hilir berupaya meredam potensi konflik sosial, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian.

Tak Ada Respon! Diduga Kades Ludai Sembunyikan Realisasi Anggaran: Sosialisasi Anti Korupsi Desa di Pertanyakan?

Sat, 09 May 2026 12:53:05 +0700

KAMPAR KIRI HULU, RIAU – Publik Desa Ludai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, mempertanyakan transparansi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2025. Berdasarkan dokumen yang diterima, total anggaran bersumber dari Dana Desa mencapai ratusan juta rupiah, namun sejumlah kegiatan dinilai tidak sinkron antara perencanaan, output, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Sejumlah poin menjadi sorotan tajam, di antaranya kegiatan pemeliharaan energi alternatif senilai Rp 17 juta dengan satuan "Watt" yang dianggap tidak lazim, hingga pengadaan Wifi Desa sebesar Rp 45 juta yang keberadaannya dipertanyakan. Selain itu, terdapat inkonsistensi data pada pembuatan turap penahan tebing senilai Rp 31,8 juta yang tercatat volume 10 meter, namun spesifikasi fisik menyebutkan 14 meter.

Yang paling mengganjal adalah anggaran perbaikan jalan sebesar Rp 41,4 juta dengan volume tertulis 15.000 meter atau setara 15 Kilometer. Publik mempertanyakan logika teknis tersebut, mengingat nilainya dinilai tidak masuk akal untuk pekerjaan sepanjang itu. Hal serupa juga terjadi pada rincian insentif dan bantuan sosial yang terpecah dalam beberapa pos, hingga pengadaan bibit ikan sebanyak 6.500 paket yang belum jelas penyalurannya.

Ironisnya, terdapat anggaran Rp 8 juta khusus untuk sosialisasi dampak hukum penyalahgunaan anggaran, justru menjadi sorotan karena publik menuntut hal tersebut dibarengi dengan praktik pengelolaan keuangan yang bersih.

Merespons temuan tersebut, media telah menyampaikan permintaan audiensi secara resmi kepada Kepala Desa Ludai, Firdaus, melalui pesan WhatsApp. Tak hanya itu, surat yang sama juga turut disampaikan kepada Camat Kampar Kiri Hulu, Bustamar S.Pd, sebagai atasan langsung dan pengawas pemerintahan di wilayah tersebut.

Dalam pesan tersebut, redaksi meminta kesediaan pihak terkait untuk memberikan penjelasan detail terkait bukti fisik pekerjaan, dokumentasi, serta mekanisme penyaluran dana demi menjaga kepercayaan publik dan tertib administrasi.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Sabtu (09/05/2026), permintaan audiensi tersebut hingga kini diabaikan atau belum mendapatkan tanggapan sama sekali dari Pemerintah Desa Ludai.

Sikap diam dan tidak adanya respon dari Kepala Desa tersebut memunculkan dugaan kuat di tengah publik bahwa ada informasi penting yang sengaja disembunyikan dibalik laporan realisasi anggaran desa tersebut. Masyarakat mendesak agar Kades tidak bersikap tutup mata dan telinga, serta segera membuka data secara transparan demi menjaga integritas pemerintahan.

Jurnalis: Yuni Okta

Dugaan 'Menguap' Dana BOS: Usai Sorotan Etika Mencuat Namun BPKSDM dan Disdik Kabupaten Kampar Terindikasi 'Main Mata', Anggaran SDN 007 Ludai Tuai Tanda Tanya Besar?

Sat, 09 May 2026 01:56:46 +0700

KAMPAR KIRI HULU, RIAU – Kontroversi di UPT SD Negeri 007 Ludai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, tak kunjung usai. Setelah mencuatnya kasus dugaan pelanggaran etika dan ketidakprofesionalan oknum Kepala Sekolah (Kepsek), inisial AR, kini publik kembali dihebohkan dengan adanya dugaan kejanggalan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2025.

Berdasarkan data anggaran yang dihimpun, hingga Kamis siang (07/05), sekolah berakreditasi C ini menerima alokasi dana yang cukup besar, namun realisasinya dinilai tidak proporsional dan mencurigakan, terutama di tengah kondisi manajemen sekolah yang dinilai berantakan.

Total Penerimaan Dana BOS

- Tahap 1: Rp 19.990.000 (Cair 21 Januari 2025)

- Tahap 2: Rp 41.570.000 (Cair 27 Agustus 2025)

- Total: Rp 61.560.000

- Jumlah Siswa: 60 Orang

Data penggunaan dana tersebut memunculkan banyak pertanyaan karena terlihat tidak seimbang. Pos-pos vital yang seharusnya menjadi prioritas utama pendidikan justru mendapatkan anggaran Rp 0 (Nol Rupiah), sementara pos lain membengkak secara tidak wajar.

Rincian yang dianggap aneh ada pada Pos Anggaran Rp 0 (Nol Rupiah); Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakurikuler, Asesmen/Evaluasi Pembelajaran, Pengembangan Profesi Guru, dan Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran.

Sedangkan, Pos Anggaran yang Membengkak, diketahui pada Administrasi Kegiatan Sekolah. Di Tahap 1 mencapai nilai Rp 6.490.000, dan Tahap 2 mencapai nilai Rp 20.370.000 dengan Total keseluruhan Rp 26.860.000.

Tentu Pos ini menjadi yang terbesar, memakan hampir separuh total dana, padahal fungsi administrasi seharusnya mendukung, bukan mendominasi.

Kemudian pada Pos Pembayaran Honor, di Tahap 1 mencapai Rp 9.900.000, dan di Tahap 2 bernilai Rp 6.000.000, dengan total yang dikucurkan Rp 15.900.000.

Lanjut, Pemeliharaan Sarana Prasarana, di Tahap 2 menghabiskan anggaran hingga Rp 7.827.800. Sedangkan di Pos Pengembangan Perpustakaan hanya ada di Tahap 2 sebesar Rp 6.472.200.

Publik dan pengamat pendidikan, M.Hasbi Ash W.Da., mempertanyakan, bagaimana mungkin dana sebesar Rp 61 juta lebih digunakan, namun untuk kegiatan inti sekolah seperti pembelajaran, evaluasi, dan pengembangan kompetensi guru justru tidak disisihkan sama sekali?

Fakta ini semakin memperkuat dugaan adanya kelalaian dan ketidaktransparanan dalam manajemen sekolah di bawah pimpinan Kepala Sekolah yang sebelumnya juga terkesan lunak dalam menindak pelanggaran etika di lingkungan kerjanya.

Merespons hal ini, berbagai pihak menuntut agar Inspektorat Kabupaten Kampar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar segera melakukan audit menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban dana BOS SD Negeri 007 Ludai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.

"Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk mencerdaskan anak bangsa justru 'menguap' di pos-pos yang tidak jelas peruntukannya, sementara kualitas pendidikan dan fasilitas siswa terbengkalai," tegasnya.

Publik berharap, kasus ini tidak hanya dihentikan pada persoalan etika semata, tetapi juga dibuka tuntas terkait alur keuangan sekolah agar tidak ada dana yang disalahgunakan.

(Reportase: Yuni Okta/Tim)

Dituding Lengah, Imigrasi Pekanbaru Akui Ilyas Sayang Lolos Cekal karena Perbedaan Nama

Fri, 08 May 2026 12:30:37 +0700

PEKANBARU, RIAU – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru memberikan klarifikasi resmi terkini terkait polemik dugaan kelalaian yang memungkinkan seseorang dalam daftar pencegahan dapat keluar wilayah Indonesia. Pihak instansi menegaskan bahwa status pencegahan terhadap WNI bernama Ilyas Sayang hingga saat ini masih tetap berlaku, sekaligus menyikapi rencana aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Rianto, dalam keterangannya pada Kamis (07/05/2026), membenarkan penetapan larangan bepergian terhadap Ilyas Sayang telah diterapkan sejak 17 Juli 2025 berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI. "Benar, status pencegahan terhadap WNI atas nama Ilyas Sayang masih tetap berlaku. Untuk paspor yang bersangkutan, sudah kita lakukan penarikan sementara sampai status pencegahan selesai," ujarnya.

Hal ini pun memunculkan pertanyaan besar di tengah publik yang mempertanyakan ketidakjelasan mekanisme pengawasan, mengingat Ilyas Sayang justru diketahui berhasil berangkat ke luar negeri meski statusnya sudah masuk daftar cekal.

Menjawab hal tersebut, Rianto menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di paspor dengan data yang terdaftar. Selain itu, pada saat keberangkatan yang dilakukan dalam rangka umroh pada 21 Juli 2025 lalu di Bandara Sultan Syarif Kasim II, sistem tidak mendeteksi nama tersebut masuk dalam daftar cekal sehingga petugas memberikan izin keluar. Terkait hal ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal terhadap petugas yang bertugas saat itu.

Sementara itu, terkait rencana demonstrasi yang akan digelar oleh Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Riau (FPMPH-R) pada Senin, 11 Mei 2026, Rianto membenarkan bahwa surat pemberitahuan kegiatan sudah diterima. Pihak Imigrasi menyatakan kesiapannya untuk menerima dan mendengarkan aspirasi serta kritikan tersebut sesuai koridor hukum demi perbaikan pelayanan ke depannya.

Hingga saat ini, pihaknya terus melakukan pembaruan pada sistem keimigrasian, termasuk sistem pencegahan dan penangkalan baik bagi WNI maupun WNA, guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Truk Muatan Eucalyptus Pernah Tumbang Saat Parkir, Pagar SMPN 1 Lipat Kain Rusak: Kepsek Sebut Di Bahu Jalan Ada 'Gun Kobau'

Fri, 08 May 2026 02:01:06 +0700

KAMPAR, RIAU | KalimatRepublik – Suasana di halaman depan SMP Negeri 1 Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, kini jauh dari kesan nyaman dan aman. Bahu jalan yang seharusnya menjadi akses warga dan siswa berubah menjadi kubangan lumpur yang memprihatinkan.

Dalam wawancara langsung di lokasi, Kamis pagi (07/05/2026), Kepala UPT SMP Negeri 1 Kampar Kiri, Netti Suhendri, dengan tegas menyuarakan keprihatinan mendalam terkait aktivitas armada truk pengangkut kayu yang seringkali menjadikan tempat parkir dan peristirahatan armada tersebut.

Diketahui keterangan warga, armada truk tersebut diduga kuat milik pengusaha lokal berinisial ARZ alias RN.

Armada yang beroperasi untuk perusahaan eucalyptus terbesar di Riau ini dinilai sangat lalai. Kendaraan berat tersebut tidak hanya melintas, tapi kerap dibiarkan parkir bermalam bahkan berhari-hari tepat di depan pagar sekolah.

"Lihat saja kondisinya sekarang, depan SMP ini sudah seperti 'gun kobau'. Becek parah dan air tergenang karena lobang-lobang besar yang disebabkan mobil-mobil besar parkir berhari-hari di sini," ujar Neti Suhendri sambil menunjuk kondisi jalan yang hancur.

Menurutnya, aktivitas ini sangat mengganggu proses belajar mengajar dan keselamatan siswa.

"Kami mohon sekali kepada pemilik mobil tronton, fuso, dan sejenisnya, tolong jangan parkirlah di depan pagar sekolah ini. Apalagi saat jam masuk dan pulang sekolah, ini sangat mengganggu kelancaran siswa keluar masuk gerbang. Belum lagi area ini sudah sangat rawan kecelakaan," tegasnya.

Ironisnya, upaya sekolah untuk memberikan peringatan pun tidak dihargai. Pihak sekolah mengaku sudah memasang himbauan di pagar, namun seringkali hilang atau rusak tanpa diketahui penyebabnya.

"Kami sudah pasang tanda peringatan, tapi tidak diindahkan bahkan sering hilang. Tolong dipahami ini Pak Sopir dan Pimpinannya, lihat hasilnya... meninggalkan lobang dan becek baru lagi setiap saat," tambahnya dengan nada kecewa.

Kondisi tanah yang sudah turun drastis dan tidak stabil ini bahkan membuat sekolah kesulitan untuk memasang rambu lalu lintas (Kun Jalan) sebagai upaya pengamanan tambahan, karena struktur tanah sudah tidak memungkinkan lagi.

Keresahan warga sekolah semakin besar karena dampak nyata yang dirasakan sehari-hari. Berdasarkan pengakuan warga sekitar sekolah, akibat rusaknya bahu jalan dan kondisi yang tidak rata, lokasi ini sering menjadi lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas.

"Akibat rusaknya kondisi bahu jalan depan SMP ini, sering terjadi kecelakaan lalu lintas, apalagi di waktu-waktu ramai ketika keluar masuk para siswa dan orang tua siswa," ungkap salah satu warga.

Hal ini tentu sangat membahayakan nyawa anak-anak dan masyarakat yang sedang beraktivitas di area tersebut.

Keprihatinan semakin memuncak setelah insiden besar yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Dikonfirmasi dari warga dan pihak sekolah, sebuah truk roda 10 pengangkut kayu mengalami kejadian yang sangat mengkhawatirkan.

Truk tersebut tumbang dan roboh tepat di depan pagar sekolah dalam keadaan sedang terparkir, saat masih penuh bermuatan eucalyptus. Akibat beban yang sangat berat dan kondisi tanah yang labil serta turun, kendaraan itu tumbang menghantam pagar sekolah.

"Bukan saat berjalan, tapi saat posisi sudah parkir penuh muatan, truk itu tumbang dan menimpa pagar kita," ungkap salah satu saksi.

Akibat kejadian tersebut, pagar sekolah yang merupakan aset negara rusak parah tertimpa muatan dan badan kendaraan. Namun hingga saat ini, tidak ada upaya perbaikan atau pertanggungjawaban yang nyata dari pihak pemilik armada.

Salah satu warga sekitar sekolah yang enggan disebutkan namanya, mengaku sudah berupaya menyampaikan keluhan dan menuntut keadilan.

"Kami juga sudah bilang sama pihak sekolah, minta saja pertanggung jawaban ke pemilik armadanya. Tapi katanya jawabnya serba sulit, alasannya karena sopirnya juga orang sini dan pemiliknya pun orang kita sendiri orang Lipat Kain," ungkap warga tersebut dengan nada kecewa.

Hal ini dinilai sangat ironis. Secara profesional, perusahaan bergerak mencari keuntungan dan beroperasi secara bisnis, namun di sisi lain fasilitas pendidikan yang dirusak justru dibiayai menggunakan anggaran APBD maupun APBN untuk perawatannya.

"Secara profesional mereka berusaha, tapi sekolah ini kan dibiayai APBD/APBN dalam merawat sarana prasana. Kenapa harus fasilitas umum dan pendidikan yang jadi korban demi kelalaian?" tambahnya.

"Mari sama-sama kita jaga bahu jalan ini, karena digunakan untuk anak didik dan masyarakat. Sudah sama-sama kita lihatlah kondisinya," pungkas Neti Suhendri.

Masyarakat dan pihak sekolah berharap ada keseriusan penuh dari perusahaan pemilik armada untuk segera memperbaiki kerusakan dan menata manajemen operasional, agar keselamatan generasi muda tidak terus dikorbankan demi kepentingan bisnis semata.

_{Catatan: Pihak manajemen perusahaan dan instansi terkait telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi terkait pemberitaan ini.}

Kodam XIX Tuanku Tambusai Tuntaskan Pergeseran Material Jembatan Armco 16 Titik Wilayah Riau-Kepri

Thu, 07 May 2026 19:32:07 +0700

Siak, Riau - Kodam XIX Tuanku Tambusai melalui Bekangdam XIX/TT menuntaskan pendistribusian material jembatan Armco ke 16 titik pembangunan jembatan Armco ke wilayah Kodim baik wilayah Riau daratan maupun Kodim wilayah Riau kepulauan jajaran Kodam XIX/ TT.

Dengan proses akhir rampung tepat 7 Mei 2026 pukul 24.00 WIB . Kegiatan ini dipimpin oleh Danden Jasa Ang Bekangdam XIX/ TT Letkol Cba Ismed , Kasi Jasa Bekangdam/ XIX/TT Kapten Cba Azwir Amir dan anggotanya Kapten Cba Zulkarnain beserta personil Bekangdam XIX/TT lainnya yang terlibat dalam Sermat jembatan Armco kegiatan ini di mulai dari titik Pemuatan Pertama di Yon Arhanud 13/ PYB -Pelabuhan Buton sampai dengan menuju lokasi pembangunan di Kodim wilayah Riau daratan maupun Kodim wilayah kepulauan jajaran Kodam XIX/ TT dengan Mengunakan Kendaraan Crand Trado , kapal Roro dan Kapal Kayu .

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP memberikan arahan agar seluruh satuan jajaran mengedepankan ketepatan waktu, akurasi distribusi, serta faktor keamanan dalam setiap kegiatan logistik. “Pastikan setiap dukungan material tepat sasaran ,tepat jumlah dan mampu mempercepat pembangunan di wilayah, khususnya daerah terpencil dan kepulauan,” tegas Pangdam.

Sebanyak 16 titik sasaran pembangunan jembatan dan komponen jembatan Armco lengkap, termasuk ratusan baut, pinbar, dan perlengkapan pendukung, berhasil dikirim ke lokasi pembangunan jembatan Armco baik di wilayah Riau daratan maupun wilayah Riau Kepulauan. Seluruh material dipastikan tiba dalam kondisi lengkap dan langsung ditempatkan di titik sasaran.

Distribusi dilaksanakan melalui jalur darat dan jalur laut dengan proses bongkar muat yang menyesuaikan dinamika pasang surut air, namun seluruh rangkaian kegiatan tetap berlangsung aman, tertib, dan terkendali berkat koordinasi yang solid di lapangan.

“Seluruh material sudah lengkap dan tepat sasaran. Ini menjadi langkah percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan,” ujar Kasi Jasa Bekangdam XIX/TT Kapten Cba Azwir Amir saat memimpin kegiatan dilapangan.

Kabekangdam XIX/TT, Kolonel Cba Andi Sugandi, SE,.M.I.P. menegaskan soliditas tim menjadi kunci keberhasilan. “Kondisi geografis cukup menantang, tetapi koordinasi di lapangan berjalan sangat baik sehingga seluruh titik distribusi dapat diselesaikan tepat waktu tepat jumlah dan tetap sasaran ,”
Menurut Kabekangdam XIX/TT, Kolonel Cba Andi Sugandi, SE,.M.I.P.
Kegiatan ini merupakan prioritas kegiatan TNI dalam mendukung program perintah sesuai instruksi Bapak Presiden RI untuk membangun jembatan di wilayah terpencil maupun wilayah kepulauan guna bisa membantu kelancaran kegiatan masyarakat ungkapnya.

Setelah menyelesaikan distribusi di titik terakhir, tim melanjutkan pelayaran menuju kembali ke Pelabuhan Buton, Kabupaten Siak.

Keberhasilan ini menegaskan komitmen Kodam XIX Tuanku Tambusai melalui Bekangdam XIX/TT dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah daratan dan kepulauan Riau , sekaligus memperkuat konektivitas antar desa guna menunjang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (RANO)

Kapolda Riau Tekankan Pelayanan Humanis dan Penanganan Narkoba-Karhutla Bersama Media

Thu, 07 May 2026 17:19:59 +0700

PEKANBARU, RIAU – Polda Riau terus memperkuat sinergitas dengan insan pers melalui kegiatan Pertemuan Media bersama Forum Pemred Riau serta pimpinan lembaga penyiaran publik yang digelar di Mapolda Riau, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., ini dibuka oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si. Acara dihadiri oleh para pimpinan media dan organisasi wartawan di Provinsi Riau sebagai wadah silaturahmi dan kolaborasi.

Dalam sambutannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui penyampaian informasi yang akurat, edukatif, dan menyejukkan.

Herry Heryawan menyampaikan, tantangan kamtibmas di Riau saat ini cukup kompleks, mulai dari penanganan narkoba, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik agraria, hingga kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak, termasuk media massa sebagai mitra strategis kepolisian.

“Media merupakan mitra penting Polri dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kolaborasi ini perlu terus diperkuat, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan menangkal penyebaran hoaks,” ujar Kapolda.

Dalam forum tersebut, Kapolda juga mengajak insan pers untuk bersama-sama membangun kesadaran masyarakat terkait pencegahan karhutla, bahaya narkoba, hingga kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui publikasi yang positif dan konstruktif.

Forum Pemred Riau menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap komunikasi serta kolaborasi antara Polda Riau dan media dapat terus terjalin secara terbuka dan berkelanjutan.

Di akhir kegiatan, Kapolda Riau kembali menggaungkan semangat Green Policing sebagai gerakan bersama menjaga kelestarian lingkungan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan pemerintah daerah untuk membangun kepedulian melalui aksi nyata seperti penanaman pohon dan pencegahan karhutla demi masa depan generasi mendatang.

Polsek Perhentian Raja Monitoring Lahan Jagung: Perkembangan Optimal Dengan Metode Monokultur

Thu, 07 May 2026 09:48:41 +0700

KAMPAR, RIAU – Komitmen Polsek Perhentian Raja dalam mendukung program ketahanan pangan terus ditunjukkan melalui pemantauan rutin lahan pertanian. Kapolsek Perhentian Raja, IPTU Sulistiyono, didampingi Kanit Samapta AIPTU Boy Hendri Saputra, S.H., serta Ketua Kelompok Tani (Poktan) Polsek, Bapak Baharudin Soleh, melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil pada Selasa (04/05/2026) di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar.

Lahan seluas 1,25 hektar yang dikelola oleh Poktan Polsek ini ditanami jagung varietas unggul jenis Betras menggunakan metode tanam monokultur. Penerapan metode ini dipilih agar pengelolaan lahan dapat dilakukan lebih fokus, intensif, dan terarah, mulai dari proses penanaman menggunakan 15 kg bibit berkualitas hingga perawatannya.

Dalam kunjungannya, Kapolsek IPTU Sulistiyono menyampaikan rasa bangganya karena kondisi tanaman saat ini tumbuh sangat subur dan optimal.

"Program ini adalah wujud nyata kontribusi kami untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Desa Pantai Raja. Kami menerapkan metode monokultur agar pemupukan, irigasi, hingga pengendalian hama bisa dilakukan lebih maksimal," ujar Kapolsek.

Lebih lanjut ia menjelaskan, meskipun luasan lahan cukup signifikan, perawatan dilakukan secara berkala dan disiplin. Berkat pengelolaan yang tepat, diprediksi masa panen raya akan dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2026 mendatang dengan hasil yang memuaskan.

Sementara itu, Kanit Samapta AIPTU Boy Hendri Saputra menambahkan bahwa selain memantau pertumbuhan tanaman, pihaknya juga memastikan keamanan lahan agar terhindar dari gangguan pihak luar.

"Kami tidak hanya menjaga keamanan umum, tetapi juga melindungi aset pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk menjaga kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Hasil pengecekan menunjukkan sistem irigasi berjalan lancar dan tidak ditemukan hama atau penyakit yang berarti. Kegiatan berakhir pada pukul 12.30 WIB dengan penuh optimisme.

Polsek Perhentian Raja menegaskan akan terus melakukan pemantauan berkala hingga masa panen tiba, serta siap memberikan dukungan penuh agar hasil panen nantinya dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Percepatan Dukungan Digitalisasi Pembelajaran, Dispora Kampar: Transformasi Pendidikan!

Wed, 06 May 2026 20:59:06 +0700

BANGKINANG — Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar menyatakan dukungannya terhadap percepatan digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari transformasi pendidikan di daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora Kampar, Helmi, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran.

“Program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital di sekolah. Kami berharap seluruh pihak terkait dapat berpartisipasi aktif agar implementasinya berjalan optimal,” ujar Helmi, Rabu (6/5/2026).

Sebagai bagian dari implementasi program, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau akan melaksanakan pendampingan di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Kampar.

Adapun sekolah yang menjadi lokasi pendampingan meliputi UPT SDN 005 Langgini, UPT SDN 010 Laboy Jaya, dan UPT TKN Pembina 01 Bangkinang Kota.

Helmi menjelaskan, digitalisasi pembelajaran tidak hanya sebatas penyediaan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi secara efektif.

“Digitalisasi pembelajaran bukan hanya soal perangkat, tetapi bagaimana guru mampu menggunakan teknologi itu secara tepat dalam proses belajar mengajar,” katanya.

Menurut dia, melalui pendampingan dari BPMP Riau, para guru diharapkan dapat memahami serta mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis digital secara maksimal.

“Dengan pendampingan ini, kami berharap para tenaga pendidik semakin siap menerapkan pembelajaran digital sehingga berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di Kampar,” tambahnya.

Disdikpora Kampar, lanjut Helmi, berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi pendidikan menuju era digital.

“Kami akan terus mendukung program pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman,” ucap Helmi.

Norma dan Etika di Lingkungan Sekolah, Pasangan Sejoli PPPK SDN 007 Ludai Tuai Protes: Disdik dan BKD Tinjau!

Wed, 06 May 2026 18:01:50 +0700

KAMPAR KIRI HULU, RIAU | KalimatRepublik.com – Sebuah lembaga pendidikan di Desa Ludai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, tengah menjadi sorotan publik. Sorotan ini muncul terkait dugaan perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh dua orang tenaga pendidik di lingkungan sekolah, serta respons pimpinan sekolah yang dinilai kurang tegas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua orang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial W.W dan S.N.F diduga kerap menunjukkan kedekatan fisik atau perilaku yang dianggap tidak senonoh secara terang-terangan di area UPT SD Negeri 007 Ludai.

Perilaku tersebut dinilai melanggar norma kesusilaan dan etika profesi, mengingat lokasi tersebut merupakan tempat pendidikan bagi siswa. Beberapa pihak mengaku telah memberikan teguran terkait hal ini, namun menilai peringatan tersebut tidak diindahkan.

"Kami sudah berupaya mengingatkan dan menegur sikap mereka, mengingat mereka adalah guru yang mendidik putra-putri kami. Namun sayangnya, teguran itu seolah tidak dihiraukan," ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tim media telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah, Bapak Artes, terkait hal ini pada Selasa (06/05). Dalam keterangannya, Kepala Sekolah membenarkan adanya informasi mengenai kedekatan kedua guru tersebut, namun memberikan penjelasan terkait status hubungan pribadi mereka.

"Ya sudah saya tanyakan tadi sudah ada ikatan pertunangan dua belah pihak di Taluk Kuantan," ujar Artes dalam pesan singkatnya.

Namun, penjelasan tersebut menuai pertanyaan lebih lanjut terkait penerapan disiplin dan etika di lingkungan kerja. Meski menyebut adanya ikatan pertunangan, hingga berita ini diturunkan, Bapak Artes belum dapat memperlihatkan bukti konkret terkait pernyataan tersebut.

Publik dan pihak yang memantau dunia pendidikan menilai bahwa status hubungan pribadi, baik itu pertunangan maupun lainnya, tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk menjaga etika dan sopan santun di lingkungan kerja maupun di hadapan siswa.

Sebagai aparatur negara, para guru tersebut terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Kode Etik Guru yang melarang perbuatan tercela atau tindakan yang dapat mencoreng nama baik profesi.

Merespons situasi ini, masyarakat menuntut agar Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar dapat melakukan pemeriksaan dan investigasi secara transparan. Publik berharap kasus ini tidak ditutup-tutupi dan jika terbukti melanggar aturan, sanksi yang tegas akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini, jawaban konkret terkait bukti pertunangan dan langkah tegas yang akan diambil masih dinantikan oleh berbagai pihak.

Reportase: Yuni Okta/Tim

Panen Raya Jagung Pipil Segera Tiba! Polsek Kampar Kiri Hilir Apresiasi Hasil Tumpang Sari Petani

Wed, 06 May 2026 11:03:45 +0700

KAMPAR, RIAU – Potensi ketahanan pangan di Kabupaten Kampar terus menunjukkan perkembangan menggembirakan. Polsek Kampar Kiri Hilir bersama unsur masyarakat melakukan monitoring pertumbuhan tanaman jagung pipil di Desa Bangun Sari, Selasa (04/05/2026).

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kampar Kiri Hilir, AKP Era Maifo, didampingi Bhabinkamtibmas Aiptu Indra dan pengurus Kelompok Tani Karya Tani pimpinan Bapak Slamet Bulus ini, bertujuan untuk memastikan kondisi tanaman dalam keadaan prima jelang masa panen.

Di lahan seluas kurang lebih 1 hektar milik warga, Bapak Lase, terlihat hamparan tanaman jagung varietas Jakarin tumbuh subur. Sebanyak 15 kg benih yang ditanam menggunakan metode tumpang sari ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dan sehat.

"Kami sangat mengapresiasi semangat para petani. Program ini bukan sekadar bertani, tapi bukti nyata upaya masyarakat untuk mandiri pangan," ujar AKP Era Maifo saat memberikan keterangan.

Menurutnya, penerapan teknik tumpang sari dinilai sangat efektif. Metode ini memungkinkan pemanfaatan lahan secara maksimal sehingga produktivitas bisa meningkat signifikan.

"Dengan cara ini, lahan digunakan secara optimal. Kami optimis hasilnya akan memuaskan. Panen yang diperkirakan terjadi pertengahan Mei ini diharapkan bisa menjadi pasokan penting bagi warga Desa Bangun Sari dan sekitarnya," tambahnya.

Lokasi persawahan yang terletak di koordinat Desa Bangun Sari ini dikelola dengan sangat baik melalui perawatan rutin oleh Kelompok Tani Karya Tani yang berpengalaman.

Hingga kegiatan berakhir pukul 13.00 WIB, situasi berjalan aman dan kondusif. Polsek Kampar Kiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan tanaman hingga masa panen tiba, serta siap mendukung kelancaran distribusi dan pemasaran hasil panen nantinya.

Jurnalis: Yuni Okta

Polsek Kampar Kiri Monitoring Lapangan, Tanaman Jagung Ketahanan Pangan Tumbuh Subur dan Optimal

Wed, 06 May 2026 01:36:22 +0700

KAMPAR, RIAU – Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan terus ditunjukkan oleh Polsek Kampar Kiri. Personel Bhabinkamtibmas bersama unsur masyarakat melakukan monitoring perkembangan tanaman jagung di lahan binaan, Selasa (05/05/2026).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Bripka Naldis Susanto, SH, Bhabinkamtibmas Desa Gunung Sari dan Desa Gunung Mulya, didampingi Ketua Kelompok Tani Presisi Suka Tani 1, Sdr. Adistata. Peninjauan dilakukan di lahan seluas 0,5 hektar yang terletak di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar.

Lahan tersebut telah ditanami jagung varietas Pipil sejak tanggal 7 Maret 2026 lalu menggunakan 5 kg benih unggul. Hingga saat ini, kondisi pertumbuhan tanaman terlihat sangat baik, hijau, dan sehat tanpa adanya gangguan hama maupun penyakit yang berarti.

Kapolsek Kampar Kiri, Kompol Rusyandi Z Siregar, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Program ketahanan pangan ini adalah bukti komitmen kami untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung visi pemerintah daerah. Alhamdulillah, saat ini kondisi tanaman dan kesuburan tanah sangat baik. Kami memprediksi panen raya akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2026 mendatang atau sekitar 110 hari setelah tanam," ungkap Kompol Rusyandi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi dengan kelompok tani menjadi kunci utama keberhasilan. "Kerja sama yang solid dengan Kelompok Tani Presisi Suka Tani 1 sangat kami apresiasi. Kami berharap upaya ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga menginspirasi warga sekitar untuk lebih giat mengoptimalkan lahan demi ketahanan pangan lokal yang kuat," tegasnya.

Sementara itu, Sdr. Adistata selaku Ketua Kelompok Tani mengaku sangat antusias dan puas melihat perkembangan tanaman saat ini.

"Kami sangat bersyukur, tanaman tumbuh dengan sangat memuaskan. Perawatan rutin mulai dari penyiraman hingga pengendalian hama terus kami lakukan. Dukungan dan pendampingan dari Polsek Kampar Kiri sangat besar artinya bagi kami," ujarnya.

Dalam pengecekan tersebut, tim memastikan setiap aspek pertumbuhan terpantau dengan baik. Kegiatan berjalan aman, kondusif, dan berakhir pukul 14.30 WIB.

Polsek Kampar Kiri menegaskan akan terus melakukan pemantauan berkala secara intensif hingga masa panen tiba, serta siap memberikan dukungan penuh demi memastikan hasil panen yang maksimal dan berkualitas.

Jurnalis: Yuni Okta

Serius Tangani Insfratruktur, PT.YBS Lakukan Perbaikan Jalan Sesuai Standar Teknis!

Tue, 05 May 2026 17:42:43 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Komitmen nyata ditunjukkan oleh PT Yuni Bersaudara Sejahtera (YBS) dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak. Pekerjaan perbaikan jalan di ruas Rakit Gadang hingga Lipat Kain Selatan kini telah berjalan, membawa harapan baru bagi kelancaran mobilitas masyarakat pengguna jalan lintas Lipat Kain hingga Desa Domo maupun ke Desa Lubuk Agung.

Sebagai wujud tanggung jawab perusahaan, perbaikan difokuskan pada akses jalan mulai dari Simpang Rakit Gadang yang dikerjakan secara bertahap guna memudahkan akses bagi masyarakat.

"Menindaklanjuti hasil evaluasi serta masukan dari berbagai pihak, sebagai tanggung jawab perusahaan, PT Yuni Bersaudara Sejahtera saat ini telah dan akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Khususnya untuk akses jalan dari Simpang Rakit Gadang akan kita perbaiki secara bertahap untuk memudahkan akses dilalui masyarakat," ujar Pernando Sinaga, S.H, selaku Legal & SSL PT YBS.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kualitas pekerjaan menjadi prioritas utama. "Pengerjaan ini dilakukan secara bertahap, namun pelaksanaannya tetap mengacu pada spesifikasi teknis yang telah disarankan oleh Dinas terkait," tegasnya.

Pihaknya juga mengapresiasi perhatian dan masukan dari masyarakat serta pihak terkait. Hal ini merupakan bagian dari upaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Plt. Camat Kampar Kiri, Sri Nuryani, S.ST, turun langsung memantau progres pekerjaan di lokasi pada hari ini, Selasa (5/5/2026). Didampingi manajemen PT YBS, ia memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana.

"Kualitas yang diterapkan oleh PT YBS menggunakan aspal K-50 yang mengikuti standar PU. Alhamdulillah, pelaksana juga mengakomodir perbaikan di beberapa titik kritis dengan total panjang kurang lebih 300 meter yang memang sangat membutuhkan penanganan," ungkapnya.

"Alhamdulillah, apa yang kita rencanakan dan sepakati bersama bisa segera terlaksana. Ini bukti nyata kepedulian kita bersama. Pekerjaan ini tidak akan berhenti sampai di sini, akan terus berlanjut hingga tuntas, di mana tahapan selanjutnya akan dilaksanakan oleh perusahaan lain yang akan menyusul," tambahnya.

Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Eko Sutrisno, S.Sos, menyambut baik langkah cepat yang dilakukan.

"Hasil rapat saat itu, kami sambut baik niat baik YBS untuk menyanggupi perbaikan ruas Rakit Gadang sampai Simpang 2 arah Buak Oguang. Alhamdulillah janji menjadi nyata," ujarnya.

Dijelaskannya, perbaikan ini merupakan rangkaian dari gerakan bersama. "Bukan hanya kami atau camat, gerakan awal di ruas arah Buak Oguang sudah diterobos kawan-kawan FPK. Selanjutnya kita tunggu niat baik RAPP di ruas Kuntu sampai Padang Sawah, sementara bagian tengah sudah dilakukan tambal sulam bersama KPR, Ganda, Arara Abadi dan lainnya. Terima kasih sinergitas kawan-kawan," tuturnya.

Secara khusus, Eko Sutrisno juga menyampaikan kabar baik terkait fasilitas pendidikan. "Terkait SDN 019 Paku Harapan, sebelum paripurna nanti, saya sudah diskusi dengan Wabup dan Kadisdik. Insya Allah PR tersebut sudah clear dan akan dieksekusi di APBD-P," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain, Angki Mei Putra, S.H, menyatakan kesiapannya. "Tunjuk ajar selalu kami pemuda Kenegerian ini. Kami siap mendukung penuh demi kemajuan daerah," tegasnya.

Diharapkan, dengan selesainya perbaikan jalan ini, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di sepanjang ruas tersebut dapat semakin meningkat dan berjalan lancar.

Laporan: Yuni Okta