Surat Polisi Disebut Bodong?, Pemberitaan Media Dituding Palsu?: Penetapan 3 Tersangka dalam Perkara Iin Suhelna Dipertanyakan

KAMPAR, RIAU — Perkara yang dilaporkan Iin Suhelna di Polsek Kampar Kiri kembali menjadi sorotan. Setelah hampir setahun bergulir dan berujung pada penetapan tiga orang sebagai tersangka, kini muncul informasi mengenai tudingan terhadap dokumen kepolisian sekaligus pemberitaan media yang mengulas perkembangan perkara tersebut.

Dihimpun redaksi hingga Senin (28/09/2026), informasi yang berkembang menyebutkan bahwa oknum keluarga tersangka dan salah seorang tersangka diduga menyampaikan adanya gosip di dua desa dalam Kenegerian Kuntu yang menyebut dokumen kepolisian dalam perkara tersebut sebagai “surat bodong”.

Pernyataan yang disebut beredar itu bahkan dikaitkan dengan dokumen sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga surat penetapan tersangka.

Tidak berhenti di situ, redaksi juga memperoleh informasi bahwa oknum-oknum dari pihak tersangka diduga menyebut pemberitaan media mengenai perkembangan perkara tersebut sebagai “berita palsu”.

Jika informasi tersebut benar disampaikan, maka muncul dua persoalan yang patut dijawab secara terbuka: apa dasar menyebut dokumen kepolisian “bodong”, dan apa dasar menyebut pemberitaan media “palsu”?

Sebelumnya, Polsek Kampar Kiri telah menerbitkan surat penetapan tersangka tertanggal 23 September 2026 terhadap tiga orang, yakni Suhertati, Peri dan Siswanti.

Perkara tersebut bermula dari laporan Iin Suhelna yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/60/XI/2025/SPKT/UNITRESKRIM/POLSEK KAMPAR KIRI/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU, tertanggal 1 November 2025.

Dalam konstruksi perkara yang diberitakan, Iin Suhelna merupakan pelapor/korban, bukan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara tiga orang lainnya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Karena itu, setiap pemberitaan mengenai perkara tersebut harus menempatkan posisi hukum masing-masing pihak secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kini, ketika muncul klaim bahwa SPDP hingga surat penetapan tersangka merupakan “surat bodong”, pertanyaan yang wajar diajukan adalah: dokumen mana yang dianggap tidak sah dan apa bukti yang mendasarinya?

Apakah yang dipersoalkan nomor surat, tanggal penerbitan, pejabat yang menerbitkan, tanda tangan, kewenangan penyidik, prosedur penyidikan, atau substansi dokumen?

Jika memang terdapat persoalan hukum terhadap dokumen tersebut, semestinya persoalan itu dapat diuji melalui mekanisme hukum dan disertai dasar yang dapat diverifikasi.

Hal yang sama berlaku terhadap tudingan bahwa pemberitaan media merupakan “berita palsu”.

Dalam perspektif jurnalistik, sebuah pemberitaan tidak dapat begitu saja disebut palsu hanya karena terdapat pihak yang merasa keberatan atau tidak sependapat dengan isi berita.

Jika sebuah berita dianggap palsu, harus jelas bagian mana yang palsu, fakta mana yang keliru, dan data apa yang menjadi dasar bantahannya.

M. Hasbi, yang memberikan tanggapan dari perspektif jurnalistik, menegaskan bahwa penilaian terhadap sebuah berita harus ditempatkan pada fakta, sumber, dokumen, verifikasi dan konfirmasi.

“Kalau ada yang mengatakan sebuah berita itu palsu, tentu harus jelas bagian mana yang dianggap palsu. Jangan hanya mengatakan berita palsu, tetapi tidak menunjukkan fakta mana yang keliru dan apa dasar bantahannya,” ujar M. Hasbi.

Menurutnya, apabila terdapat kekeliruan dalam pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan memiliki ruang untuk menggunakan mekanisme hak jawab maupun hak koreksi.

“Kalau ada kekeliruan dalam pemberitaan, silakan tunjukkan datanya. Kalau ada fakta yang perlu diluruskan, media tentu memiliki kewajiban memberikan ruang klarifikasi dan melakukan koreksi apabila memang terdapat kesalahan,” katanya.

M. Hasbi juga menilai persoalan dokumen hukum dan pemberitaan media harus dipisahkan.

Keabsahan dokumen kepolisian, menurutnya, merupakan persoalan yang dapat diuji melalui mekanisme hukum dan institusi yang berwenang.

Sementara pemberitaan media harus dinilai berdasarkan proses jurnalistik yang dilakukan.

“Kalau persoalannya dokumen kepolisian, silakan diuji keabsahannya. Kalau persoalannya berita media, silakan gunakan hak jawab atau hak koreksi. Jangan semuanya dibangun melalui gosip,” tegasnya.

Ia menekankan, media bukan lembaga peradilan dan tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah.

Namun, kata dia, media juga memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang diperoleh melalui proses jurnalistik secara bertanggung jawab.

“Media bukan hakim. Media tidak memutuskan seseorang bersalah. Tetapi media juga tidak boleh takut memberitakan sebuah fakta hanya karena ada pihak yang tidak menyukai pemberitaan tersebut,” ujarnya.

Dalam pemberitaan ini, redaksi juga menegaskan bahwa status tersangka bukanlah putusan bersalah.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak sama dengan putusan pengadilan. Karena itu, hak-hak hukum para tersangka tetap harus dihormati dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.

Di sisi lain, posisi Iin Suhelna juga harus ditempatkan secara benar. Iin merupakan pelapor/korban dalam perkara yang dilaporkannya, sedangkan tiga orang lainnya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pemisahan posisi tersebut penting agar pemberitaan tidak menimbulkan tafsir keliru.

Redaksi menilai perkara ini tidak semestinya berkembang menjadi perang opini antara pelapor, tersangka, keluarga tersangka, kepolisian dan media.

Publik membutuhkan kejelasan berbasis dokumen, fakta, verifikasi dan klarifikasi.

Jika benar dokumen kepolisian disebut “bodong”, maka dasar dan buktinya perlu dijelaskan.

Jika benar pemberitaan media disebut “palsu”, maka bagian pemberitaan yang dianggap tidak benar juga perlu ditunjukkan disertai data pembanding.

Sebaliknya, apabila dokumen tersebut memang diterbitkan secara resmi dan pemberitaan disusun berdasarkan dokumen serta keterangan yang telah dihimpun dan diverifikasi, maka hal itu juga perlu dijelaskan kepada publik.

Menyebut “bodong” tanpa menunjukkan dasar dan menyebut “palsu” tanpa menunjukkan bagian yang salah sama-sama belum memberikan jawaban atas substansi persoalan.

KalimatRepublik.com menegaskan bahwa penggunaan istilah “surat bodong” dan “berita palsu” dalam pemberitaan ini bukan merupakan kesimpulan redaksi.

Istilah tersebut ditempatkan sebagai informasi atau dugaan pernyataan yang disebut beredar dan masih memerlukan konfirmasi serta verifikasi.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi keluarga tersangka, para tersangka, maupun pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian pula kepada Polsek Kampar Kiri dan Polres Kampar, ruang klarifikasi terbuka untuk memberikan penjelasan mengenai SPDP, proses penyidikan, serta surat penetapan tiga tersangka tertanggal 23 September 2026.

Dihimpun hingga 28 September 2026, inti persoalan ini bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu menunjukkan fakta dan dokumen yang dapat diverifikasi.

Sebab dalam kerja jurnalistik, gosip bukan fakta, tudingan bukan bukti, dan bantahan bukan dengan sendirinya menjadi kebenaran. Semuanya harus diuji melalui data, konfirmasi dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan maupun klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait akan menjadi bagian dari pemberitaan selanjutnya.