Komite Sekolah Soroti Penghentian Operasional SPPG Kota Bangun, Minta BGN Lakukan Evaluasi

KAMPAR, RIAU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, mengalami kendala setelah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bangun menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu terhitung mulai Senin (08/06/2026).

Informasi penghentian operasional tersebut pertama kali beredar melalui pesan WhatsApp yang diterima sejumlah pihak sekolah serta sebagian orang tua siswa penerima manfaat program MBG. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa operasional dapur SPPG Kota Bangun dihentikan sementara akibat keterlambatan pencairan dana Bantuan Pemerintah (Banper).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Media, penghentian operasional tersebut juga tertuang dalam sebuah Berita Acara yang ditandatangani Kepala SPPG Kota Bangun, Robi Anggara, SE, bersama Ratna Hasibuan selaku PIC Mitra.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa SPPG Kota Bangun yang beralamat di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, memutuskan menghentikan kegiatan operasional mulai tanggal 8 Juni 2026 hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

Keputusan tersebut diambil karena dana Banper untuk periode 8 Juni hingga 20 Juni 2026 mengalami keterlambatan pencairan. Selain itu, sejumlah kewajiban pembayaran bahan baku serta biaya operasional pada periode sebelumnya juga disebutkan belum terselesaikan.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional dan menyasar Ribuan peserta didik di sejumlah sekolah dan penerima manfaat lainnya seperti Balita, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui dalam wilayah layanan SPPG Kota Bangun.

Menanggapi penghentian operasional tersebut, Ketua Komite SMPN 5 Tapung Hilir dan SDN 014 Kota Bangun, Nefrizal Pili mewakili orangtua siswa meminta pihak pengelola SPPG Kota Bangun menunjukkan keseriusan dan profesionalisme dalam menjalankan program MBG.

Menurutnya, keterlambatan pencairan dana operasional Bantuan Pemerintah yang berujung pada terhentinya layanan MBG perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Ia menilai kemungkinan terdapat persoalan dalam kesiapan administrasi maupun manajemen pengelolaan yang perlu segera dibenahi agar program tidak terganggu.

"Kami berharap pihak SPPG Kota Bangun dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait kendala yang terjadi. Program MBG ini menyangkut kepentingan banyak siswa sehingga keberlanjutan pelaksanaannya harus menjadi perhatian utama," ujar Nefrizal.

Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan beberapa SPPG lain yang hingga saat ini masih dapat menjalankan program MBG secara normal meskipun menghadapi tantangan yang sama dalam pelaksanaannya.

"Ada SPPG lain yang tetap beroperasi dan mampu menjalankan program MBG di wilayahnya masing-masing. Karena itu, perlu diketahui apa yang sebenarnya terjadi di SPPG Kota Bangun sehingga operasional harus dihentikan sementara," tambahnya.

Selain itu, Nefrizal yang juga menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Media Redaksi86 meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Wilayah tingkat Kabupaten maupun Provinsi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara lebih intensif terhadap pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, BGN perlu memastikan seluruh satuan pelayanan memiliki kesiapan administrasi, keuangan, serta manajemen operasional yang memadai agar tidak terjadi gangguan pelayanan yang berdampak pada siswa penerima manfaat.

Nefrizal berharap persoalan keterlambatan pencairan dana tersebut dapat segera diselesaikan sehingga operasional SPPG Kota Bangun kembali berjalan normal dan distribusi makanan bergizi kepada para siswa dapat dilanjutkan tanpa hambatan," pungkasnya berharap.**

Laporan : Tim Redaksi