Dugaan Tambang Ilegal di Tapung Mencuat, Polisi Turun Lapangan, Transparansi Dokumen Perizinan Dua Perusahaan Jadi Sorotan

TAPUNG, Kalimatrepublik.com – Dugaan aktivitas penambangan galian C (quarry) ilegal di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, menjadi sorotan setelah mencuat dalam pemberitaan media online. Menindaklanjuti informasi tersebut, jajaran Polsek Tapung turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi aktivitas pertambangan yang melibatkan PT Mandalico Karya Mandiri dan PT Hamka Maju Karya, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Langkah kepolisian ini menjadi respons atas informasi mengenai dugaan praktik penambangan yang legalitasnya dipertanyakan. Pengecekan dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tapung, Iptu Syahrial, didampingi Panit Opsnal Reskrim Aiptu Benny Reza bersama personel Tim Opsnal Reskrim Polsek Tapung.

Kapolsek Tapung Kompol Y. Emanuel Bambang Dewanto melalui Kanit Reskrim Iptu Syahrial menyampaikan bahwa pengecekan dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang berkembang melalui pemberitaan media.

"Kami turun langsung menindaklanjuti informasi yang beredar di media online terkait dugaan penambangan ilegal ini dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi," ujar Iptu Syahrial.

Dari hasil pengecekan tersebut, pihak kepolisian menyampaikan bahwa PT Mandalico Karya Mandiri dan PT Hamka Maju Karya telah melakukan kegiatan penambangan galian C secara legal serta memiliki dokumen perizinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut menjadi klarifikasi penting terhadap dugaan yang sebelumnya mencuat. Namun, dalam konteks pengawasan publik, klaim legalitas suatu kegiatan pertambangan tetap perlu ditopang keterbukaan informasi mengenai dokumen perizinan yang dimiliki.

Sebab, legalitas usaha pertambangan tidak hanya menyangkut keberadaan dokumen izin, tetapi juga kesesuaian antara izin yang diberikan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Mulai dari identitas pemegang izin, jenis komoditas yang ditambang, luas dan koordinat wilayah izin usaha pertambangan, masa berlaku izin, hingga ketentuan teknis dan lingkungan yang wajib dipenuhi.

Pertanyaan mendasarnya, apakah seluruh aktivitas pertambangan di lokasi tersebut telah berjalan sesuai ruang lingkup izin yang dimiliki masing-masing perusahaan?

Hal inilah yang menjadi penting untuk dipastikan agar informasi mengenai legalitas kedua perusahaan tidak hanya berhenti pada pernyataan atau klarifikasi, melainkan memiliki dasar administrasi dan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam keterangannya, Iptu Syahrial juga mengingatkan kalangan LSM dan wartawan agar tidak terburu-buru menyimpulkan suatu persoalan sebelum memperoleh informasi yang jelas dan valid dari pihak pengelola maupun instansi terkait.

Menurutnya, pemberitaan yang tidak didukung informasi akurat dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Di sisi lain, pengingat tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka kerja jurnalistik yang profesional. Pers memiliki fungsi kontrol sosial, termasuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi berdampak terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Karena itu, pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran tidak semestinya langsung dianggap sebagai bentuk penghakiman. Sepanjang disusun berdasarkan fakta, verifikasi, konfirmasi, serta memberikan ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait, pengawasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Iptu Syahrial turut mengimbau masyarakat agar aktif menyampaikan informasi apabila menemukan aktivitas penambangan pasir maupun bebatuan yang diduga tidak memiliki izin.

"Kami akan tetap melakukan pemantauan terhadap aktivitas penambangan bebatuan dan pasir ilegal. Kami juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan," tegasnya.

Kendati demikian, perkembangan persoalan ini diharapkan tidak berhenti sebatas pengecekan lokasi dan penyampaian klarifikasi. Transparansi dokumen perizinan serta pemeriksaan kesesuaian kegiatan operasional tetap menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum.

Instansi teknis yang berwenang, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, juga memiliki peran penting dalam memastikan status perizinan dan kepatuhan kegiatan pertambangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang benar atau tidaknya pemberitaan dugaan tambang ilegal, melainkan bagaimana memastikan setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai hukum, tidak menyimpang dari izin yang diberikan, serta tidak mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.

Legalitas perusahaan tidak cukup hanya dinyatakan melalui sebuah klarifikasi. Kepastian hukum harus dapat dibuktikan melalui dokumen perizinan yang sah dan kesesuaian aktivitas di lapangan. Pengawasan terhadap pertambangan bukan bentuk penghakiman, melainkan bagian dari kontrol publik untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai aturan.

Kalimatrepublik.com tetap membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab bagi PT Mandalico Karya Mandiri, PT Hamka Maju Karya maupun instansi terkait guna menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.