Program MBG Diduga Disalahgunakan, Forum Pemuda Desak Sidak dan Usut Tuntas: Pengelola Klarifikasi Akui Menarik MBG Tersebut!

KAMPAR KIRI – Kasus dugaan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi di SD 012 dan SD 005 Kelurahan Lipat Kain memicu kemarahan dan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain menilai kejadian ini sebagai bentuk penyalahgunaan program pemerintah yang sangat merugikan anak-anak. 

Ketua Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain, Angki Mei Putra, SH, menyesalkan keras bagaimana program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo justru diimplementasikan dengan buruk di lapangan. 

"Alih-alih siswa mendapatkan makan bergizi, malah disajikan makanan basi. Sangat disayangkan program yang baik ini sering disalahgunakan dalam implementasinya oleh pihak pengelola (SPPG) di bawah," tegas Angki, Sabtu (04/04/2026).

Menurutnya, dengan besaran anggaran yang mencapai Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per porsi, sudah seharusnya pihak penyedia mampu menyajikan makanan yang berkualitas prima. 

"Kami menilai sangat tidak pantas jika anggaran tersebut masih juga dimark-up atau dikurangi-kurangi, padahal sudah ada anggaran operasional tersendiri sebesar Rp 6 juta per hari. Ini sangat merugikan anak-anak dan mencederai tujuan mulia program ini," serangnya.

Forum Pemuda mendesak Pemerintah Daerah dan tim pengawas untuk segera melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) ke lokasi dapur produksi. Angki juga menyoroti dugaan pelanggaran lain, seperti pengelolaan limbah yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Lebih jauh, Angki mengungkapkan indikasi kuat adanya konflik kepentingan.

"Isu yang sangat memprihatinkan, ternyata SPPG ini milik yayasan yang terkait dengan Anggota DPRD Kampar yang sebelumnya juga sudah sering bermasalah terkait pengelolaan program MBG. Ini harus diusut tuntas! Jangan sampai ada monopoli yang merugikan masyarakat," tuntasnya.

Menanggapi polemik tersebut, pihak pengelola Dapur MBG SPPG Lipat Kain melalui perwakilannya, Eko, memberikan penjelasan resmi.

Eko mengakui bahwa pihaknya telah menarik seluruh makanan yang sudah terdistribusi. Namun, ia menegaskan bahwa pada tahap awal, makanan telah melalui uji organoleptik (uji rasa, bau, tampilan) dan dinyatakan layak sebelum dikirim.

"Sebelum distribusi, kami sudah cek dan hasilnya layak konsumsi. Namun, pada saat mendekati waktu konsumsi, ditemukan adanya sedikit perubahan pada rasa dan aroma," ujar Eko.

Ia memaparkan jadwal pelaksanaan:

- 01.00 WIB: Proses masak dimulai.

- 07.00 WIB: Distribusi ke sekolah.

- 09.00 WIB: Waktu makan siswa. 

Menurut Eko, keputusan penarikan dilakukan sebagai langkah antisipasi.

"Sebagai langkah cepat dan bentuk tanggung jawab, kami segera mengambil keputusan untuk menarik seluruh makanan tersebut. Kami tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan komitmen terhadap keamanan pangan," tambahnya.

Namun, penjelasan ini dinilai belum cukup memuaskan dan justru memunculkan pertanyaan baru terkait manajemen suhu dan kualitas bahan baku, mengingat selang waktu yang tidak terlalu lama namun sudah terjadi perubahan kondisi makanan.