Buka Kegiatan Rembuk Nasional Perkebunan Sawit, Ini yang Disampaikan Asisten I Setdaprov Riau

PEKANBARU, kalimatrepublik.com - Pj Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur membuka kegiatan Rembuk Nasional Perkebunan Sawit, Kesejahteraan Rakyat dan Masa Depan Energi Nasional. Sabtu, (12/5/2024).

Acara yang ditaja oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau tersebut juga turut dihadiri oleh Wakapolda Riau, Brigjen Pol Kasihan Rahmadi beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Asisten I mengapresiasi pelaksanaan acara ini. Dikatakannya, Provinsi Riau dianugerahi dengan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, mulai dari petambangan minyak bumi, kehutanan, kelautan, hingga petanian dan perkebunan.

Dimana sektor perkebunan menjadi SDA unggulan di Provinsi Riau. Dengan total lahan perkebunan kelapa sawit seluas 3,38 juta hektar yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Menimbang hal tersebut, Asisten I memandang kegiatan ini perlu diadakan guna mendiskusikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah guna memajukan sektor perkebunan di Negeri Lancang Kuning ini.

“Seperti yang kita tau, Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Potensi ini merupakan modal bagi daerah untuk mewujudkan Riau yang lebih makmur dan sejahtera,” kata Asisten I di Hotel Pangeran.

Asisten I berharap kegiatan Rembuk Nasional tersebut dapat menjadi wadah bagi PWNU dan Stakeholder terkait untuk bertukar pikiran dalam mencari solusi dan masukan bagi pemerintah terkait perbaikan kebijakan kelapa sawit di Provinsi Riau.

“Semoga Rembuk Nasional ini dapat melahirkan masukan-masukan yang cemerlang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PWNU Riau, Suleman Tanjung mengungkapkan, bahwa nantinya hasil diskusi dari kegiatan ini akan dijadikan laporan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan perkebunan di Provinsi Riau.

“Hasil diskusi ini akan kami rekomendasikan kepada Pemerintah Daerah, Stakeholder, hingga Direktorat Jenderal. Ini menjadi tantangan khusus untuk kita,” kata Suleman Tanjung.

(Mediacenter Riau/wjh)