Dishub Pekanbaru Segera Tertibkan PJU Ilegal

PEKANBARU, kalimatrepublik.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bakal melakukan penertiban lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) ilegal. Pasalnya, saat ini banyak ditemui PJU ilegal di sejumlah ruas jalan.

Dishub bekerjasama dengan PLN akan mulai melakukan penertiban. Hal ini ditandai dengan apel gabungan yang dilakukan Dishub bersama PLN, Selasa (5/9).

Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso mengatakan, pihaknya bersama dengan PLN telah melakukan apel bersama dalam rangka penertiban PJU diseluruh wilayah kota Pekanbaru. Pasalnya, hingga saat masih banyaknya ditemukan PJU yang illegal.

Kemudian, PJU yang tidak standar seperti lampu Mercury yang Voltase (tegangan) nya diatas 150 Watt dan juga ada yang 500 Watt yang masih tersebar disebagian wilayah kota Pekanbaru.

"Kemudian juga masih ditemukannya pembangunan PJU secara mandiri tidak berizin oleh masyarakat baik di perumahan maupun di jalan gang-gang," kata Yuliarso.

Maka oleh karena itu hal ini mengakibatkan beberapa konsekuensi. Pertama, banyaknya pemanfaatan listrik yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Kedua, tagihan listrik yang masih cukup tinggi yang harus dibayarkan oleh Pemko Pekanbaru. Ketiga, terjadi pencemaran lingkungan akibat Mercury.

"Maka kami bersama PLN melakukan penertiban lampu PJU mulai hari ini diseluruh pelosok kota Pekanbaru khususnya di wilayah Tuah Madani, Bina Widya dan di daerah Simpang Tiga (Marpoyan Damai) maupun Bukit Raya," terangnya.

Yuliarso menyebut, tim kolaborasi Dishub Pekanbaru dan PLN bersama-sama melakukan penertiban tersebut di lokasi-lokasi yang sudah terpetakan. Ia berharap kepada seluruh masyarakat untuk bisa mendukung agenda ini.

Karena nanti dilapangan akan ada tim-tim yang terbagi menjadi empat kelompok. Sehingga dalam lebih kurang dua bulan penertiban ini bisa selesai.

Tujuan dari penertiban ini adalah memberikan layanan penerangan jalan umum kepada masyarakat yang lebih terukur, tepat sasaran dan tepat guna sehingga lampu-lampu tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. (Kominfo8/RD2)