KAMPAR, RIAU – Langkah yang diambil oleh Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Lipat Kain yang memutus aliran listrik hingga membongkar kWh meter di gedung UPT Puskesmas Kuntu menuai sorotan tajam dan pertanyaan dari berbagai pihak.
Keputusan tegas ini dikaitkan dengan pergantian kepemimpinan di kantor ULP setempat yang kini dipimpin oleh seorang manajer baru. Sosok tersebut dikenal memiliki karakter yang sangat tegas dan disiplin tinggi dalam menjalankan tugas.
Namun, ketegasan tersebut justru menuai kontroversi ketika diterapkan pada fasilitas pelayanan publik milik pemerintah daerah di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Banyak pihak mempertanyakan urgensi tindakan pemutusan hingga pembongkaran alat ukur yang dilakukan secara mendadak tersebut.
Kejanggalan semakin terlihat setelah Kepala UPT Puskesmas Kuntu, dr. Derma B. Putri, M.H.Kes., memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tunggakan pembayaran yang terjadi bukanlah tunggakan bulan lalu atau menumpuk, melainkan masih terhitung hitungan hari.
"Sebenarnya tunggakan ini kan masih hitungan hari, kami juga sedang menunggu anggaran turun. Tapi tindakan dicopot begitu saja sangat merugikan kami," ujarnya.
Lebih jauh, dr. Derma mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah memberikan konfirmasi dan informasi terkait keterlambatan pencairan anggaran kepada petugas tagihan lapangan dari ULP PLN Lipat Kain. Namun sayangnya, konfirmasi tersebut tidak diindahkan dan pembongkaran tetap dilakukan.
Merespons hal ini, publik dan berbagai kalangan meminta manajer baru ULP PLN Lipat Kain untuk memberikan keterangan resmi. Pasalnya, tindakan memutus dan membongkar instalasi listrik pada gedung pelayanan kesehatan dinilai sangat berisiko, tidak hanya mengganggu pelayanan, tapi juga membahayakan keamanan aset dan peralatan medis yang tersimpan di dalamnya.
Hingga saat ini, masih ditunggu penjelasan lebih lanjut terkait pertimbangan teknis dan operasional di balik langkah tegas yang dinilai terlalu keras tersebut.