PEKANBARU, RIAU – Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi pelajar sebagai penerima manfaat utama.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Riau, yang diwakili Panit 3 IPDA Desrizal, S.H., M.H., bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Riau.
IPDA Desrizal mengatakan, sinergi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai dinamika pelaksanaan program di lapangan, termasuk adanya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami suspend atau penghentian sementara operasional.
“Komitmen bersama ini diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor agar pelaksanaan Program MBG tetap berjalan dengan baik. Termasuk dalam menghadapi dinamika operasional di lapangan, seperti adanya sejumlah SPPG yang mengalami suspend,” ujar Desrizal kepada media.
Menurutnya, koordinasi antarpemangku kepentingan diperlukan agar kondisi tersebut tidak berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya para pelajar penerima manfaat.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa dapur SPPG yang masih beroperasi wajib menjalankan seluruh proses pengelolaan dan pendistribusian makanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Penerapan SOP tersebut meliputi pemilihan bahan pangan berkualitas, proses pengolahan yang higienis, hingga pendistribusian makanan secara tepat waktu. Hal itu dinilai penting untuk menjaga kualitas sekaligus keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Riau, Achmad Wardana, mengatakan evaluasi secara menyeluruh terus dilakukan terhadap dapur SPPG yang belum memenuhi standar.
Menurut Achmad, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait juga terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan higiene dan sanitasi, penguatan sistem pengawasan, hingga pelatihan bagi para pengelola dapur.
“Evaluasi dan pembinaan terus dilakukan terhadap dapur SPPG yang belum memenuhi standar. Kita mendorong peningkatan higiene sanitasi, pengawasan, serta kapasitas pengelola agar seluruh unit layanan dapat memenuhi ketentuan dan memberikan pelayanan secara optimal,” jelas Achmad.
Di sisi lain, Polda Riau turut mengambil peran dalam pengawasan dan pengawalan distribusi Program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Keterlibatan kepolisian juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut.
Pemerintah Provinsi Riau juga membuka ruang koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, serta mitra penyedia bahan pangan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok, menjaga ketersediaan bahan baku, serta memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan lancar di seluruh wilayah Riau.
Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mendukung pencegahan stunting, serta menunjang tumbuh kembang generasi muda agar sehat dan produktif.
Karena itu, keberlanjutan program dinilai membutuhkan dukungan dan pengawalan dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola SPPG, penyedia bahan pangan hingga masyarakat penerima manfaat.
Achmad menegaskan, meskipun terdapat tantangan operasional, termasuk adanya SPPG yang mengalami suspend, sinergi lintas sektor diyakini mampu menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan manfaat Program MBG tetap dirasakan masyarakat.
“Dengan kolaborasi, pengawasan dan komitmen bersama dari seluruh stakeholder, kami optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Tantangan operasional harus dihadapi bersama agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.