KAMPAR KIRI, KALIMATREPUBLIK.COM – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi sorotan di wilayah Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Kali ini, tiga unit rakit atau peralatan tambang emas ilegal ditemukan personel Polsek Kampar Kiri di kawasan hulu Sungai Setingkai, Desa Sungai Sarik, Rabu (4/11/2026).
Penertiban tersebut dipimpin langsung Kapolsek Kampar Kiri, KOMPOL Nurman, S.H., M.H., didampingi Kanit Reskrim IPTU Melvin, S.H., bersama delapan personel Unit Reskrim.
Informasi awal mengenai aktivitas PETI itu berasal dari laporan masyarakat Desa Sungai Sarik yang mengeluhkan kondisi air Sungai Setingkai berubah keruh akibat dugaan aktivitas pertambangan ilegal di bagian hulu sungai.
Menindaklanjuti laporan tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB, Kapolsek Kampar Kiri memerintahkan Kanit Reskrim beserta personel melakukan penyelidikan sekaligus penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.
Hasilnya, sekitar pukul 14.30 WIB, petugas menemukan tiga unit peralatan tambang emas ilegal di lokasi. Ketiganya diketahui dalam keadaan tidak beroperasi saat ditemukan petugas.
Petugas kemudian melakukan penertiban dengan cara membakar rakit-rakit tambang tersebut agar tidak dapat digunakan kembali untuk aktivitas PETI.
Seluruh rangkaian kegiatan penertiban berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali.
Dalam laporan resminya kepada Kapolres Kampar, Kapolsek Kampar Kiri menegaskan komitmennya untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin secara rutin.
Komitmen tersebut menjadi penting mengingat aktivitas PETI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, serta mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada aliran sungai.
"Polsek Kampar Kiri berkomitmen melaksanakan penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin secara rutin. Kami tidak akan membiarkan aktivitas PETI terus berlangsung dan merugikan masyarakat maupun lingkungan. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku."
Meski tiga unit peralatan PETI telah ditertibkan, langkah tersebut perlu menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum yang lebih menyeluruh.
Sebab, pembakaran peralatan tambang saja belum menjawab siapa pemilik modal, siapa operator, siapa pemilik lahan atau lokasi, serta siapa pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Apalagi, lokasi aktivitas berada di kawasan hulu sungai. Jika kegiatan serupa terus berulang, masyarakat di bagian hilir berpotensi ikut menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan apakah aktivitas tersebut hanya dijalankan oleh pekerja lapangan atau terdapat pihak lain yang berperan sebagai pemodal dan pengendali operasional.
Penelusuran terhadap kemungkinan adanya jaringan pemodal, pemasok bahan bakar, serta pihak-pihak yang memfasilitasi operasional tambang juga penting dilakukan apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.
Penertiban di hulu Sungai Setingkai patut menjadi perhatian bersama. Masyarakat tentu tidak hanya mengharapkan penindakan sesaat, tetapi juga langkah berkelanjutan agar aktivitas PETI tidak kembali beroperasi setelah petugas meninggalkan lokasi.
Publik kini menunggu konsistensi Polsek Kampar Kiri dalam menjalankan komitmen tersebut, termasuk memastikan penegakan hukum tidak hanya menyasar peralatan dan pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang terbukti menjadi pemodal maupun pengendali aktivitas ilegal.
Sebab, perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat tidak cukup hanya dengan menertibkan rakit tambang. Penegakan hukum harus menyentuh akar persoalan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kalau PETI kembali beroperasi setelah penertiban, siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan inilah yang harus dijawab melalui pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten.