PEKANBARU – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau terkait rencana pelebaran jalan menuju Komplek Batalyon Yonif TP 898/PC di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan. Pertemuan tersebut juga membahas mekanisme ganti rugi tanaman milik masyarakat yang terdampak pembangunan akses jalan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Senin (20/7).
Dalam kunjungan itu, Misharti didampingi Staf Ahli Bupati Kampar Bidang Ekonomi Suhermi, Camat Gunung Sahilan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Turut hadir Komandan Batalyon Yonif TP 898/PC, Letkol Inf Erica Dali Fernando, S.I.P., M.M.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Kampar diterima langsung oleh Kepala DLHK Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, beserta jajaran di Kantor DLHK Provinsi Riau.
Dalam pertemuan tersebut, Misharti menjelaskan bahwa pelebaran jalan menuju Komplek Yonif TP 898/PC merupakan bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas kawasan, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan operasional satuan TNI di Kecamatan Gunung Sahilan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi kehutanan, memperhatikan aspek lingkungan, serta menjamin hak masyarakat yang terdampak.
"Kami ingin memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, hak-hak masyarakat yang terdampak juga harus menjadi perhatian, terutama terkait mekanisme ganti rugi tanaman sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar Misharti.
Sementara itu, Kepala DLHK Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan dan fasilitasi sesuai kewenangan agar proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam aspek perizinan dan pengelolaan lingkungan.
Di kesempatan yang sama, Komandan Batalyon Yonif TP 898/PC, Letkol Inf Erica Dali Fernando, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau terhadap pembangunan akses jalan menuju komplek batalyon.
Menurutnya, infrastruktur jalan yang memadai tidak hanya akan mendukung mobilitas personel TNI, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui peningkatan akses transportasi.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Riau, TNI, dan masyarakat sehingga pembangunan pelebaran jalan melalui program CSR dapat segera direalisasikan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan.
(Prot-dokpim)