KAMPAR KIRI, RIAU | KalimatRepublik – Pasca terjadinya polemik dugaan makanan tidak layak konsumsi dan penarikan distribusi di beberapa sekolah, pengelola SPPG Dapur MBG Lipat Kain akhirnya menggelar audiensi dengan Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain (FPK-LK), Selasa (07/04/2026).
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala SPPG Dapur MBG, Eko Fakhrurrozi, ini dihadiri langsung oleh perwakilan mitra Ridho dan Ihsan, Asisten Lapangan Fauzan Elfonda, serta 2 petugas SPPG Lipat Kain di bawah naungan Yayasan Al-Fatah. Sementara dari pihak pemuda hadir Ketua FPK-LK, Angki Mei Putra, SH, didampingi Febi Yantomi MIP dan Anggota, beserta jajaran kepengurusan pemuda desa di Kenegerian Lipat Kain.
Dalam diskusi tersebut, Angki Mei Putra menyoroti sejumlah persoalan krusial yang menjadi sorotan publik, mulai dari nasib siswa yang kehilangan hak makan hingga dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Angki mempertanyakan kepastian mengenai kompensasi atau pengganti makanan yang sempat ditarik pihak dapur beberapa hari lalu usai diduga basi di SD 012 dan SD 005.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan mitra, Ridho, menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan pengelolaan teknis sepenuhnya setelah kontrak ditandatangani dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Secara juknisnya setelah kontrak dengan BGN, kami telah serah terima. Masalah menu, kami tidak bisa mengintervensi karena itu wewenang Dapur MBG. Kami hanya sebatas pengawasan dan evaluasi," ujar Ridho.
Terkait janji penggantian makanan, Ridho menegaskan bahwa Kepala SPPG akan segera mengkoordinasikan hal tersebut agar hak siswa segera terpenuhi.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah pengelolaan limbah yang sebelumnya ditemukan tidak layak saat dilakukan sidak oleh Satgas MBG Kabupaten Kampar dan Camat Kampar Kiri beserta jajaran didampingi BKO Satpol PP Kampar Kiri. Ridho mengakui hal tersebut dan memastikan perbaikan segera dilakukan.
"Terkait limbah dan sanitasi atau resminya disebut IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), itu telah menjadi planning utama kami untuk diperbaiki dalam waktu singkat," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, FPK juga menanyakan mengapa keberadaan dapur produksi skala besar ini belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Ridho membeberkan kendala utama terletak pada standar harga yang telah ditetapkan dalam anggaran. Menurutnya, harga pasar saat ini seringkali melampaui batas kemampuan anggaran dapur.
"Patokan harga untuk memenuhi kebutuhan dapur, contohnya ikan, jika melebihi Rp5.000 per ekor itu membuat kendala bagi hitungan angka kebutuhan. Begitu juga dengan tahu dan tempe, jika harganya menyentuh Rp8.000 itu membuat kami kewalahan mengakomodasikannya," jelasnya.
Hingga saat ini, kata Ridho, yang masih bisa terserap dari pelaku usaha lokal hanya terbatas pada komoditas tertentu yang harganya masih sesuai dengan kalkulasi anggaran yang ada.
Eko Fakhrurrozi, Kepala SPPG Kampar Kiri Lipat Kain, menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi sebelumnya, terutama pada Sabtu kemarin (04/04). Tentu dalam hal ini, menjadi pembelajaran bagi kami untuk lebih berhati-hati dan menciptakan keamanan bagi kesehatan penerima manfaat.
Audiensi ini menjadi langkah awal klarifikasi setelah sebelumnya memuncak protes masyarakat terkait kualitas makanan dan dugaan penyalahgunaan program pemerintah yang bernilai besar tersebut.