pilihan +INDEKS
Inflasi Daerah Dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Program 3 Juta Rumah
Bangkinang Kota, Asisten II Setda Kampar Drs. Muhammad, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, bertempat di Ruang Media Center Gedung Asisten II Kantor Bupati Kampar pada Senin (12/1)
Turut hadir perwakilan Forkopimda Kampar dan perwakilan dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, serta diikuti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.
Di katakan Muhammad usai mengikuti kegiatan ini bahwa Rakor bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan efektivitas pelaksanaan program strategis nasional, khususnya Program 3 Juta Rumah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Setda Kampar juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus mendukung kebijakan pengendalian inflasi daerah melalui berbagai langkah konkret, termasuk penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pengendalian distribusi bahan pokok, serta pemantauan harga di pasar.
Selain itu, terkait Program 3 Juta Rumah, Sekda menegaskan bahwa Pemerintah Kabupatrn Kampar siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat serta para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui Rakor ini diharapkan setiap daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung keberhasilan program pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.
Berita Lainnya +INDEKS
Skandal Digitalisasi Desa: Ratusan Juta Raib dari 28 Desa, Inspektorat Dituding 'TIDUR'!!
Kampar, Riau - Polemik anjungan digitalisasi desa di .
Ayo, Manfaatkan Pelayanan KB Serentak Awal Tahun 2026 di Kecamatan Kampar Kiri!
KAMPAR, RIAU | KALIMATREPUBLIK.COM.
Bupati Gagal Awasi Oknum PNS Diduga Lecehkan Aturan: BPKSDM Kampar Di Tuntut Publik, Usut! Contoh Buruk Abdi Negara!?
KAMPAR, RIAU - Dugaan oknum PNS di Kabupaten Kampar, .
Kesepakatan Bersama antara FPK-Lipat Kain dan PT. Yuni Bersaudara Sejahtera, Telah Berjalan!
KAMPAR KIRI, RIAU | KALIMATREPUBLI.
Musda ke V HIMPAUDI Kabupaten Kampar, Usung Tema Peningkatan Profesionalisme Organisasi
Kampar Kiri - Pemerintah Kabupaten Kampar Kembali Menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (M.
Perjanjian Tanah Ulayat Kenegerian Lubuk Agung: Terindikasi Bungkam Pers dan Dugaan Pengabaian Hak Masyarakat!
Kampar Kiri, Riau | KALIMATREPUBLIK.COM - Kontroversi.


.jpg)




