Latest Posts

Malam Taptu dan Pawai Obor HUT RI ke-81 Semarak di Kampar Kiri, Camat Musnaini: Semangat Kemerdekaan Harus Terus Menyala

Mon, 17 Aug 2026 01:19:20 +0700

KAMPAR KIRI, KALIMATREPUBLIK.COM — Suasana malam menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026 di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, berlangsung semarak. Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri menggelar Malam Taptu dan Pawai Obor, Minggu malam (16/8/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung dan dibuka oleh Camat Kampar Kiri Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md., serta turut dihadiri Kapolsek Kampar Kiri Kompol Rusyandi Zuhri Siregar, S.Sos., M.H., bersama jajaran dan Danramil 05 Kampar Kiri Mayor Inf Hendri Donan.

Malam Taptu dan Pawai Obor diikuti peserta yang berasal dari sejumlah sekolah serta masyarakat Kecamatan Kampar Kiri. Para peserta membawa obor dan mengikuti pawai dengan penuh antusias sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

Rangkaian pawai dimulai dari halaman Masjid Besar Al-Mizan. Para peserta kemudian bergerak mengikuti rute yang telah ditentukan menuju halaman Mako Polsek Kampar Kiri sebagai titik akhir pawai.

Suasana semakin semarak dengan cahaya obor yang dibawa para peserta di sepanjang perjalanan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat kebersamaan antara pemerintah, pelajar, TNI-Polri dan masyarakat.

Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib dan lancar, personel Satuan Lalu Lintas bersama personel Polsek Kampar Kiri tampak maksimal melakukan pengamanan di sepanjang rute pawai.

Personel kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas sekaligus mengawal pergerakan peserta, mulai dari halaman Masjid Besar Al-Mizan hingga halaman Mako Polsek Kampar Kiri.

Pengamanan tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelajar maupun masyarakat yang mengikuti kegiatan. Sinergi jajaran kepolisian bersama pemerintah kecamatan juga menjadi bagian penting dalam menyukseskan rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Kecamatan Kampar Kiri.

Dukungan terhadap kegiatan juga datang dari UPT Puskesmas Kampar Kiri. Tim medis tampak hadir dan bersiaga memberikan dukungan pelayanan kesehatan selama pelaksanaan Malam Taptu dan Pawai Obor.

Tim medis tersebut dipimpin langsung oleh Kepala UPT Puskesmas Kampar Kiri, dr. Derma Bahari Putri, M.H. Kehadiran tenaga kesehatan menjadi bentuk kesiapsiagaan dalam memberikan pertolongan apabila terdapat peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Kampar Kiri Musnaini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan Malam Taptu dan Pawai Obor.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya sekadar rangkaian seremoni HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan semangat nasionalisme, mengenang perjuangan para pahlawan serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

“Mari kita jadikan momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai pengingat akan perjuangan para pahlawan. Semangat mereka harus kita teruskan melalui persatuan, gotong royong dan kontribusi positif bagi masyarakat serta daerah,” pesan Musnaini.

Ia juga mengungkapkan rasa bangganya melihat antusiasme para pelajar dan masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

“Kesan saya malam ini sangat luar biasa. Melihat antusiasme anak-anak sekolah dan masyarakat mengikuti pawai dengan tertib dan penuh semangat, tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Semoga kebersamaan seperti ini terus kita jaga dan menjadi kekuatan untuk membangun Kampar Kiri yang semakin baik,” ungkapnya.

Camat Kampar Kiri turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI-Polri, tenaga kesehatan, para guru dan pelajar, panitia, serta seluruh masyarakat yang telah bersama-sama mendukung dan menyukseskan kegiatan.

Malam Taptu dan Pawai Obor HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Kecamatan Kampar Kiri menjadi gambaran antusiasme masyarakat dalam menyambut hari bersejarah bangsa Indonesia.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat rasa persatuan, gotong royong dan semangat nasionalisme, khususnya bagi generasi muda.

Cahaya obor yang menyusuri rute dari halaman Masjid Besar Al-Mizan menuju halaman Mako Polsek Kampar Kiri menjadi simbol semangat perjuangan yang diharapkan terus menyala dari generasi ke generasi.

Dengan sinergi pemerintah kecamatan, TNI-Polri, tenaga kesehatan, sekolah-sekolah dan masyarakat, rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Kecamatan Kampar Kiri berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan.

KALIMATREPUBLIK.COM GROUP — Mengabarkan Fakta, Menjaga Amanah Pers.

Sambut HUT RI ke-81, Polsek Kampar Kiri Bagikan dan Pasangkan Bendera Merah Putih di Rumah Warga

Sun, 16 Aug 2026 12:32:07 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 turut digaungkan jajaran Polsek Kampar Kiri dengan turun langsung ke tengah masyarakat.

Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, personel Polsek Kampar Kiri melaksanakan kegiatan pembagian sekaligus pemasangan bendera Merah Putih di rumah-rumah warga Kelurahan Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Aiptu Junaidi dan Aipda Zaidanur bersama masyarakat Kelurahan Lipatkain. Sebanyak 10 bendera Merah Putih berukuran sedang dibagikan langsung kepada warga.

Tidak hanya membagikan bendera, personel Polsek Kampar Kiri juga turun membantu memasangkannya di depan rumah warga. Langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus ajakan kepada masyarakat agar ikut mengambil bagian dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat. Kehadiran personel Polri di tengah warga diharapkan semakin membuka ruang komunikasi dan memperkuat sinergi dalam menjaga kebersamaan serta situasi kamtibmas yang kondusif.

Kapolres Kampar, AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, S.I.K., melalui Kapolsek Kampar Kiri Kompol Rusyandi Zuhri Siregar, S.Sos., M.H., mengatakan pembagian dan pemasangan bendera tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri sekaligus ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Kampar Kiri untuk bersama-sama mengibarkan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing. Bendera bukan sekadar simbol, tetapi menjadi pengingat akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan,” ujar Kompol Rusyandi.

Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan, kepedulian dan gotong royong di tengah masyarakat.

Polri, lanjutnya, tidak hanya memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga harus mampu membangun kedekatan serta komunikasi dengan masyarakat.

“Semoga momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini semakin menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan terus menjaga Kampar Kiri agar tetap aman, damai dan kondusif,” pesannya.

Kompol Rusyandi turut mengapresiasi antusiasme masyarakat Kelurahan Lipatkain yang ikut mendukung kegiatan tersebut.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan dan menjaga semangat gotong royong.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Mari kita kibarkan Merah Putih, kita jaga persatuan, dan kita bangun kebersamaan untuk Indonesia yang semakin maju,” pungkasnya.

Kegiatan pembagian dan pemasangan bendera tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi bagian dari gerakan bersama masyarakat Kampar Kiri dalam menyemarakkan kemerdekaan sekaligus menanamkan rasa cinta Tanah Air kepada seluruh lapisan masyarakat.

Belum Genap Sebulan Menjabat, Camat Kampar Kiri Tunjukkan Teladan Kepemimpinan Lewat Pengukuhan Paskibra

Sun, 16 Aug 2026 10:34:26 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Belum genap satu bulan mengemban amanah sebagai Camat Kampar Kiri, Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md., mulai menunjukkan langkah dan sikap kepemimpinan yang patut diapresiasi.

Salah satunya terlihat dari pelaksanaan pengukuhan 31 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2026, yang digelar secara khusus di tingkat kecamatan, Sabtu malam (15/8/2026), di Gedung Serba Guna Kecamatan Kampar Kiri.

Di tengah kesibukan pemerintahan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri di bawah kepemimpinan Musnaini mengambil perhatian serius terhadap pembinaan generasi muda melalui Paskibra.

Bahkan, pelaksanaan pengukuhan Paskibra tingkat kecamatan tersebut menjadi sebuah langkah yang dinilai berbeda dan patut diapresiasi. Kampar Kiri menjadi satu-satunya kecamatan yang menggelar prosesi pengukuhan Paskibra secara khusus di tingkat kecamatan, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para putra-putri terbaik yang telah menjalani proses seleksi, latihan dan pembinaan.

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Kehadiran unsur Forkopimcam, jajaran pemerintahan kecamatan, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, ninik mamak, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh wanita, kepala sekolah, pembina, pelatih hingga orang tua Paskibra memperlihatkan bahwa pembinaan generasi muda mendapat ruang penting dalam kepemimpinan Kecamatan Kampar Kiri.

Kepemimpinan yang Dimulai dari Keteladanan

Langkah Musnaini tersebut menjadi catatan tersendiri karena dilakukan ketika masa jabatannya sebagai Camat Kampar Kiri masih sangat muda.

Belum genap satu bulan menjabat, ia telah memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus dimulai dengan kebijakan besar. Perhatian terhadap generasi muda, penghargaan terhadap perjuangan anak-anak daerah, serta membangun kebersamaan di tengah masyarakat juga merupakan bagian penting dari kepemimpinan.

Dalam sambutannya, Musnaini tidak hanya memberikan ucapan selamat kepada 31 anggota Paskibra. Ia juga menyampaikan rasa bangga atas perjuangan mereka yang telah menjalani latihan dengan disiplin dan ketahanan mental.

Menurutnya, menjadi anggota Paskibra bukanlah tugas yang dapat dijalankan oleh semua orang. Dibutuhkan tekad, kedisiplinan, mental yang kuat serta kesanggupan menjalani latihan dalam berbagai kondisi.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah kecamatan tidak berhenti pada keberhasilan pelaksanaan upacara 17 Agustus. Lebih jauh, Paskibra ditempatkan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda.

Bukan Sekadar Mengibarkan Bendera

Pengukuhan 31 anggota Paskibra Kampar Kiri menjadi momentum untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kekompakan, jiwa kepemimpinan dan kecintaan terhadap Tanah Air.

Musnaini juga memberikan penghargaan kepada para pembina dan pelatih yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan perhatian dalam membentuk kedisiplinan para anggota Paskibra.

Apresiasi juga diberikan kepada para orang tua yang telah memberikan izin, dukungan dan kepercayaan kepada putra-putrinya mengikuti seluruh rangkaian pembinaan.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan di tingkat kecamatan tidak hanya berbicara mengenai hubungan pemerintahan dengan desa dan masyarakat, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir memberikan ruang, perhatian dan penghargaan terhadap potensi generasi muda.

Memberikan Sinyal Awal Kepemimpinan

Bagi masyarakat Kampar Kiri, langkah awal Musnaini ini dapat menjadi sinyal positif tentang arah kepemimpinannya ke depan.

Pengukuhan Paskibra memang hanya satu kegiatan. Namun dari sebuah kegiatan tersebut terlihat bagaimana seorang pemimpin memberikan perhatian terhadap proses, menghargai perjuangan, melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

Belum genap sebulan menjabat, Musnaini telah memberikan contoh bahwa memimpin bukan hanya soal berada di depan, tetapi juga tentang hadir, memberikan perhatian dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjuang.

Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat itu akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda menjelang HUT ke-81 RI. Ia menjadi salah satu potret awal bagaimana seorang Camat Kampar Kiri membangun kepemimpinan melalui keteladanan, penghargaan dan kebersamaan.

Sebanyak 31 anggota Paskibra yang telah dikukuhkan kini siap menjalankan amanah mengibarkan Sang Merah Putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.

Merah Putih berkibar, generasi muda ditempa, dan dari tingkat kecamatan sebuah teladan kepemimpinan mulai ditunjukkan.

Jelang HUT ke-81 RI, Polsek Tapung Bagikan Bendera Merah Putih kepada Warga Desa Petapahan

Sun, 16 Aug 2026 09:25:25 +0700

Tapung, Kalimatrepublik.com - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polsek Tapung jajaran Polres Kampar, bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda membagikan sekaligus memasangkan bendera Merah Putih kepada warga di Desa Petapahan Jaya, Kec.Tapung, Kab. Kampar, Sabtu 15 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung pada pukul 11:00 Wib, di beberapa rumah warga yang ada di desa petapahan jaya, aksi ini dilakukan sebagai upaya mengajak masyarakat turut menyemarakkan peringatan HUT ke-81 RI sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme.

Kegiatan melibatkan Panit Opsnal Intelkam Ipda Amid Elpian, didampingi Aiptu Parlin Galingging, beserta Ps. Panit Propam Aiptu Zulfahmi dan Turut mendampingi tokoh masyarakat dan Kadus, beserta RT/RW.

Dalam kegiatan tersebut, Polsek Tapung bersama para tokoh membagikan dan memasangkan bendera Merah Putih berukuran sedang dan sebanyak 15 bendera yang diberikan langsung kepada warga di desa Petapahan Jaya.

Selain membagikan bendera, personel Polsek Tapung juga turut membantu memasangkan langsung di depan rumah warga di desa Petapahan Jaya, aksi tersebut menjadi simbol ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan Merah Putih dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat sinergitas antara kepolisian dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam menumbuhkan rasa cinta Tanah Air serta semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat kebangsaan semakin tumbuh sekaligus tercipta hubungan yang semakin baik antara Polri dan masyarakat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Laporan : Rudi C

31 Anggota Paskibra Kampar Kiri Dikukuhkan, Putra Putri Terbaik Siap Kibarkan Merah Putih pada HUT ke-81 RI

Sat, 15 Aug 2026 23:14:45 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Sebanyak 31 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) tingkat Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2026 resmi dikukuhkan dalam prosesi yang berlangsung di Gedung Serba Guna Kecamatan Kampar Kiri, Sabtu malam (15/8/2026).

Pengukuhan dimulai pukul 20.00 WIB dan menjadi momentum penting bagi para putra-putri terbaik Kecamatan Kampar Kiri yang dipercaya mengemban tugas mengibarkan Sang Merah Putih pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kampar Kiri, jajaran pemerintahan kecamatan, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, ninik mamak, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh wanita.

Turut hadir para kepala sekolah, pembina dan pelatih Paskibra, serta orang tua dari para anggota Paskibra.

Dalam sambutannya, Camat Kampar Kiri Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md., menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada 31 anggota Paskibra yang telah resmi dikukuhkan.

Atas nama Kecamatan Kampar Kiri, ia menyampaikan rasa bangga kepada seluruh anggota Paskibra yang telah menjalani proses latihan dan pembinaan hingga dipercaya mengemban tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurutnya, menjadi anggota Paskibra bukan tugas yang dapat dijalankan semua orang. Dibutuhkan tekad, kedisiplinan dan mental yang kuat, termasuk kesanggupan menjalani latihan di tengah kondisi cuaca dan teriknya matahari.

Ia berpesan agar seluruh anggota Paskibra mampu menjaga amanah tersebut serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Tidak semua orang mampu memiliki tekad dan mental yang kuat, mendedikasikan dirinya melawan cuaca dan terpaan sinar matahari, berlatih setiap hari untuk mengibarkan bendera Merah Putih,” pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Musnaini juga menyampaikan penghargaan kepada para pembina dan pelatih yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan perhatian dalam membentuk kedisiplinan para anggota Paskibra.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para orang tua yang telah memberikan izin, dukungan dan kepercayaan kepada putra-putrinya untuk mengikuti seluruh rangkaian pembinaan.

Dari pihak orang tua anggota Paskibra, rasa bangga dan haru menjadi kesan yang kuat dalam prosesi pengukuhan tersebut.

Orang tua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kecamatan, sekolah, pembina dan pelatih yang telah memberikan kesempatan serta membimbing anak-anak mereka selama menjalani proses seleksi, latihan hingga pengukuhan.

Bagi keluarga, menjadi anggota Paskibra bukan hanya kebanggaan karena dipercaya membawa nama sekolah dan Kecamatan Kampar Kiri, tetapi juga menjadi pengalaman berharga dalam membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab dan rasa cinta terhadap Tanah Air.

Para orang tua berharap seluruh anggota Paskibra dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, menjaga kesehatan, kekompakan dan nama baik keluarga maupun sekolah.

Sementara itu, pembina dan pelatih Paskibra menyampaikan bahwa proses latihan yang telah dilalui para anggota bukan sekadar membentuk kemampuan baris-berbaris.

Lebih dari itu, latihan menjadi proses pembentukan karakter agar para anggota memiliki kedisiplinan, kekompakan, ketahanan mental, rasa tanggung jawab dan kemampuan bekerja sebagai satu kesatuan.

Pembina dan pelatih mengapresiasi semangat 31 anggota Paskibra yang dinilai telah berusaha mengikuti setiap tahapan latihan dengan sungguh-sungguh.

Mereka berpesan agar semangat dan kedisiplinan yang telah terbentuk selama latihan tidak berhenti setelah upacara 17 Agustus, tetapi menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Kampar Kiri turut menyampaikan pesan melalui Waka Polsek Kampar Kiri, Iptu Wahyu Saputra SH yang hadir mewakili.

Pesan yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga disiplin, kekompakan dan konsentrasi selama menjalankan tugas sebagai anggota Paskibra.

Para anggota juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dan mengikuti seluruh arahan dari pembina maupun pelatih agar pelaksanaan pengibaran bendera pada upacara HUT ke-81 RI dapat berlangsung dengan tertib dan khidmat.

Kehadiran Paskibra, menurutnya, merupakan bagian penting dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.

Sementara itu, Danramil 05/Kampar Kiri, melalui perwakilannya, turut memberikan pesan kepada para anggota Paskibra yang telah dikukuhkan.

Para anggota diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab serta menjaga kekompakan sampai seluruh rangkaian upacara selesai.

Selain tugas mengibarkan bendera, pengalaman menjadi Paskibra diharapkan dapat membentuk pribadi yang lebih disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu memberikan contoh positif bagi lingkungan sekitarnya.

Perwakilan Danramil juga memberikan apresiasi kepada para pembina, pelatih dan orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses persiapan Paskibra.

Dengan telah dikukuhkannya 31 anggota Paskibra Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2026, seluruh personel kini siap menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.

Prosesi pengukuhan ditutup dengan doa dan harapan agar seluruh anggota diberikan kesehatan, kekuatan serta kelancaran dalam menjalankan amanah.

Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa tugas Paskibra bukan semata tentang mengibarkan bendera Merah Putih, tetapi juga tentang menanamkan nilai disiplin, persatuan, tanggung jawab dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Tak Kenal Medan! Polsek Kampar Kiri Tempuh Jalur Darat dan Susuri Sungai Subayang Berantas PETI

Fri, 14 Aug 2026 21:20:00 +0700

KAMPAR KIRI HULU, RIAU — Keseriusan jajaran Polsek Kampar Kiri dalam menindak dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali ditunjukkan. Demi menindaklanjuti laporan masyarakat, personel kepolisian rela menempuh perjalanan darat hingga menyusuri Sungai Subayang menggunakan perahu bermesin Johnson menuju Desa Terusan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.

Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai kondisi air Sungai Subayang yang keruh akibat dugaan aktivitas penambangan ilegal, Kamis (13/08/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang melalui Kapolsek Kampar Kiri Kompol Rusyandi Zuhri Siregar S.Sos., MH., membenarkan adanya penindakan tersebut.

“Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, anggota langsung ke TKP,” jelas Kompol Zuhri.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Polsek Kampar Kiri bergerak melakukan perjalanan darat selama kurang lebih satu jam menuju Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Dari Desa Gema, perjalanan kemudian dilanjutkan melalui jalur air. Personel menggunakan perahu bermesin Johnson untuk mengarungi Sungai Subayang menuju lokasi yang dilaporkan masyarakat.

Medan yang tidak mudah tidak menyurutkan langkah personel kepolisian. Perjalanan tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus bentuk respons terhadap keresahan masyarakat terkait dugaan aktivitas PETI yang berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem Sungai Subayang.

Setibanya di lokasi, petugas tidak menemukan adanya aktivitas penambangan. Namun, personel menemukan sebuah rakit atau alat yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin dan tidak diketahui pemiliknya.

Petugas kemudian melakukan penindakan dengan memusnahkan rakit tersebut melalui pembakaran.

Personel yang terlibat dalam pengecekan dan penindakan tersebut yakni Aipda Naldi Susanto, Bripka Firman Edi, Brigadir Marta Evlidiano, dan Briptu Janter Lunban Toruan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai respons cepat kepolisian terhadap laporan masyarakat sekaligus upaya menjaga kelestarian Sungai Subayang dari aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi mencemari lingkungan.

Penegakan hukum ini sekaligus menunjukkan bahwa keterbatasan akses dan beratnya medan tidak menjadi alasan bagi aparat untuk mengabaikan laporan masyarakat.

Demi hukum, keadilan bagi masyarakat, serta keberlangsungan ekosistem Sungai Subayang, jajaran Polsek Kampar Kiri terus menunjukkan komitmennya untuk menindak aktivitas penambangan emas ilegal yang ditemukan di wilayah hukumnya.

“Selama kegiatan, situasi kondusif dan tidak ada aksi dari masyarakat yang menentang penindakan tersebut,” pungkas Kompol Zuhri.

---

MTsN 5 Kampar Salurkan Bantuan untuk Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Donasi Siswa dan Keluarga Besar Capai Rp15 Juta

Fri, 14 Aug 2026 20:58:56 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Kepedulian keluarga besar MTs Negeri 5 Kampar terhadap Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu diwujudkan melalui aksi sosial. Kepala MTsN 5 Kampar, Deplianti, M.Pd, memimpin langsung penyaluran bantuan kepada keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Jumat (14/8/2026).

Yang menarik, bantuan tersebut merupakan hasil donasi siswa-siswi beserta keluarga besar MTsN 5 Kampar. Semangat berbagi dari lingkungan madrasah tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga besar pesantren pascamusibah.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa Al-Qur'an, buku tulis, peralatan pembelajaran, kain sarung, sajadah, pakaian, dan handuk mandi. Selain bantuan barang, keluarga besar MTsN 5 Kampar juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp15 juta.

Kepala MTsN 5 Kampar, Deplianti, M.Pd, menyampaikan bahwa bantuan tersebut lahir dari kepedulian bersama. Menurutnya, keterlibatan para siswa dan keluarga besar madrasah menjadi bagian penting dari aksi sosial tersebut.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dari siswa-siswi bersama keluarga besar MTsN 5 Kampar. Kami ingin mengajarkan bahwa kepedulian dan berbagi kepada sesama merupakan nilai penting yang harus terus ditanamkan kepada anak-anak kita,” ujar Deplianti.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi penyemangat bagi para santri dan keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu.

“Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga besar pesantren. Kami juga berharap para santri tetap kuat, sabar dan terus bersemangat dalam belajar serta menuntut ilmu,” pesannya.

Penyerahan bantuan tersebut disambut langsung oleh Pimpinan Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Buya Ahmad Junaidi.

Buya Ahmad Junaidi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para siswa, keluarga besar MTsN 5 Kampar serta pihak madrasah yang telah menunjukkan kepedulian secara langsung.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Bukan hanya dari sisi materi, tetapi juga menjadi penyemangat dan bukti bahwa kami tidak sendiri menghadapi musibah ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT,” ungkapnya.

Turut hadir langsung Camat Kampar Kiri, Musnaini, S.Ag., M.Si., yang mengapresiasi kepedulian MTsN 5 Kampar.

Musnaini menilai aksi tersebut merupakan contoh nyata semangat gotong royong yang melibatkan dunia pendidikan, khususnya para siswa, dalam membantu sesama.

“Kita sangat mengapresiasi kepedulian dari MTsN 5 Kampar. Ini bukan hanya soal bantuan, tetapi juga ada nilai pendidikan dan kepedulian yang ditanamkan kepada para siswa. Mereka belajar secara langsung bagaimana berbagi dan membantu saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah,” ujar Musnaini.

Ia berharap kepedulian serupa terus tumbuh dan menjadi kekuatan bersama bagi keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu untuk segera bangkit.

“Semoga keluarga besar pesantren tetap kuat dan sabar. Mudah-mudahan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terus mengalir sehingga proses pemulihan dapat berjalan dengan baik,” pesannya.

Aksi sosial MTsN 5 Kampar tersebut menjadi gambaran bahwa kepedulian dapat tumbuh dari lingkungan pendidikan. Donasi yang dihimpun dari siswa-siswi dan keluarga besar madrasah kemudian menjadi bantuan nyata bagi keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu.

Bukan sekadar bantuan berupa barang dan uang tunai, kegiatan tersebut juga membawa pesan tentang solidaritas, pendidikan karakter, gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

25 Pegawai Donorkan Darah, Lapas Gunungsitoli dan Imigrasi Nias Kompak Berbagi

Fri, 14 Aug 2026 14:14:03 +0700

Kalimat Republik || Gunungsitoli - Semangat berbagi kembali ditunjukkan jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli dan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Nias menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebanyak 25 pegawai dari kedua instansi tersebut ambil bagian dalam kegiatan donor darah yang digelar pada Rabu kemarin, 12 Agustus 2026.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB hingga selesai itu melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Gunungsitoli sebagai mitra dalam pelaksanaan donor darah.

Para pegawai Lapas Gunungsitoli dan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Nias tampak antusias mengikuti proses donor darah.

Aksi tersebut menjadi salah satu cara mereka memperingati momentum kemerdekaan dengan kegiatan yang menyentuh langsung sisi kemanusiaan.

Di balik kegiatan tersebut, ada kepedulian terhadap masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkan darah untuk keperluan transfusi.

Setiap darah yang disumbangkan diharapkan dapat membantu menambah ketersediaan stok darah di PMI Kota Gunungsitoli.

Dengan begitu, darah yang terkumpul nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Bagi para pegawai yang ikut menjadi pendonor, kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk berbagi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama.

Semangat kemerdekaan pun tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan perayaan, tetapi juga lewat aksi nyata yang memberikan manfaat bagi orang lain.

Kegiatan donor darah tersebut juga memperlihatkan sinergi antara Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Nias dan PMI Kota Gunungsitoli.

Keterlibatan pegawai dari dua instansi dalam kegiatan kemanusiaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat kolaborasi antarlembaga.

Antusiasme para pendonor menunjukkan bahwa semangat berbagi dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, tetapi memiliki manfaat bagi masyarakat.

Semangat kebersamaan dan kepedulian yang terbangun diharapkan terus dipelihara melalui berbagai kegiatan positif lainnya. (A1)

Kamabiran 04 Kampar Kiri Musnaini: Pramuka Hadir untuk Meringankan Beban Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu

Fri, 14 Aug 2026 13:56:48 +0700

KUNTU, KAMPAR — Kepedulian terhadap keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Syekh Burhanuddin Kuntu kembali ditunjukkan Gerakan Pramuka Kwartir Ranting (Kwarran) 04 Kampar Kiri. Kali ini, kegiatan sosial tersebut mendapat perhatian dan dukungan langsung dari Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Kamabiran) 04 Kampar Kiri, Kak Musnaini, S.Ag., M.Si., yang juga merupakan Camat Kampar Kiri.

Kegiatan penyerahan donasi berlangsung pada Jumat (14/8/2026) di lokasi Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu. Kehadiran rombongan Pramuka bersama jajaran pendidikan Kampar Kiri disambut langsung oleh Buya Ahmad Junaidi beserta keluarga besar pesantren.

Dalam kegiatan tersebut, Pramuka Kwarran 04 Kampar Kiri menyerahkan bantuan sosial hasil penggalangan dari 22 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas/kejuruan.

Total donasi yang berhasil dihimpun dan diserahkan mencapai Rp37.201.000.

Musnaini: Ini Bentuk Kepedulian dan Solidaritas

Sebagai Kamabiran 04 Kampar Kiri, Musnaini menyampaikan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Pramuka terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Menurutnya, kebakaran yang melanda Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu beberapa hari sebelumnya bukan hanya menjadi duka bagi keluarga besar pesantren, tetapi juga menjadi keprihatinan bersama masyarakat Kampar Kiri.

Musnaini menilai, kepedulian yang diwujudkan melalui penggalangan donasi tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar nilai bantuan yang diserahkan.

"Yang paling penting dari kegiatan ini adalah kepedulian dan rasa kebersamaan. Anak-anak kita belajar untuk berbagi, peduli dan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah," ujar Musnaini.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh siswa, guru, kepala sekolah serta jajaran Pramuka Kwarran 04 Kampar Kiri yang telah ikut berpartisipasi dalam penggalangan bantuan tersebut.

Tanamkan Nilai Kepedulian Sejak Dini

Musnaini menilai keterlibatan para siswa dalam kegiatan sosial menjadi bagian penting dari pendidikan karakter.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya berbicara mengenai pencapaian akademik, tetapi juga bagaimana membentuk generasi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sesama.

"Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin menanamkan kepada anak-anak bahwa ketika ada saudara kita yang mengalami musibah, kita harus hadir sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus menunggu memiliki banyak, karena sedikit yang diberikan dengan ikhlas tetap memiliki nilai," ungkapnya.

Ia berharap semangat gotong royong yang ditunjukkan melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi budaya positif di lingkungan pendidikan maupun masyarakat Kampar Kiri.

Bantuan Diharapkan Meringankan Beban Pesantren

Musnaini juga berharap donasi yang terkumpul dapat memberikan manfaat bagi keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu dalam menjalani masa pemulihan pascakebakaran.

Ia menyadari bahwa bantuan tersebut mungkin belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pesantren. Namun, menurutnya, kehadiran dan kepedulian berbagai pihak merupakan dukungan moril yang sangat berarti.

"Semoga bantuan ini bisa meringankan beban dan menjadi penyemangat bagi keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu. Kita berharap mereka diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melewati musibah ini dan dapat kembali bangkit," pesannya.

Musnaini juga tidak menutup kemungkinan adanya kepedulian dan bantuan sosial lanjutan dari berbagai pihak apabila masih diperlukan.

Pramuka Bukan Sekadar Kegiatan Pendidikan

Bagi Musnaini, kegiatan sosial tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Gerakan Pramuka memiliki peran yang luas dalam kehidupan bermasyarakat.

Pramuka tidak hanya menjadi wadah pembinaan generasi muda, tetapi juga dapat menjadi sarana membangun kepedulian, solidaritas dan semangat gotong royong.

Ia berharap kegiatan sosial semacam ini dapat terus dilakukan ketika masyarakat membutuhkan dukungan.

"Pramuka harus hadir di tengah masyarakat. Ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita berusaha hadir dan memberikan apa yang kita mampu. Inilah semangat kebersamaan yang harus terus kita jaga," tuturnya.

Kegiatan penyerahan donasi tersebut kemudian menjadi momentum mempererat kepedulian antara dunia pendidikan, Gerakan Pramuka dan masyarakat, sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu yang tengah menghadapi masa sulit pascamusibah kebakaran.

(Redaksi)

Momen Haru di Lapas Gunungsitoli, Dua Pegawai Akhiri Masa Pengabdian

Fri, 14 Aug 2026 13:46:57 +0700

Kalimat Republik || Gunungsitoli - Suasana haru menyelimuti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli, Sumatra Utara, saat dua pegawainya memasuki masa purnabakti.

Keduanya adalah Borozatulo Gea dan Yulius Hulu, yang dilepas dalam acara perpisahan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Selasa kemarin, 11 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli Sahat Bangun, para pejabat struktural, serta seluruh staf Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

Pelepasan tersebut menjadi bentuk penghargaan atas loyalitas, kerja keras, pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan Borozatulo Gea dan Yulius Hulu selama menjalankan tugas sebagai insan Pemasyarakatan.

Bagi jajaran Lapas Gunungsitoli, momen tersebut tidak hanya menjadi perpisahan dengan dua rekan kerja.

Lebih dari itu, kesempatan tersebut menjadi ruang untuk mengenang kebersamaan sekaligus menyampaikan apresiasi atas kontribusi keduanya selama bertugas.

Sementara Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Borozatulo Gea serta Yulius Hulu.

Ia menilai, memasuki masa purnabakti bukan berarti berakhirnya pengabdian, melainkan menjadi awal dari perjalanan baru dalam kehidupan.

"Purnabakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari perjalanan baru dalam kehidupan. Atas nama seluruh keluarga besar Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, saya menyampaikan terima kasih atas seluruh dedikasi yang telah diberikan. Semoga segala pengabdian menjadi amal baik dan semoga Bapak Borozatulo Gea dan Bapak Yulius Hulu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kesuksesan bersama keluarga," ungkap Sahat

Selain memberikan penghargaan kepada dua pegawai yang memasuki masa purnabakti, Sahat juga berpesan kepada seluruh pegawai Lapas Gunungsitoli.

Ia meminta pengalaman dan keteladanan yang ditinggalkan para pegawai purnabakti dapat menjadi motivasi bagi jajaran yang masih bertugas untuk terus memberikan kinerja terbaik.

Sementara pesan dan pesan dari keluarga besar Lapas Kelas IIB Gunungsitoli disampaikan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Fajariman Lase.

Ia menyampaikan apresiasi atas kebersamaan, keteladanan dan kontribusi Borozatulo Gea serta Yulius Hulu selama menjalankan tugas.

Menurut Fajariman, berakhirnya masa tugas kedua pegawai tersebut tentu meninggalkan kesan dan kenangan bagi seluruh rekan kerja di Lapas Gunungsitoli.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pengabdian yang telah diberikan. Banyak pengalaman dan teladan yang menjadi bagian dari perjalanan kita bersama. Semoga setelah purnabakti, Bapak Borozatulo Gea dan Bapak Yulius Hulu tetap menjadi bagian dari keluarga besar Lapas Gunungsitoli," ujarnya.

Sementara itu, mewakili pegawai yang memasuki masa purnabakti, Borozatulo Gea menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh rekan kerja.

Ia mengapresiasi kebersamaan dan dukungan yang telah diterimanya selama menjalankan tugas di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

Borozatulo berharap hubungan baik dan tali silaturahmi dengan seluruh jajaran tetap terjaga meski dirinya telah memasuki masa purnabakti.

Ia juga berharap seluruh pegawai Lapas Gunungsitoli senantiasa diberikan kekuatan dalam melanjutkan pengabdian.

Acara perpisahan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, haru dan kekeluargaan. Pelepasan tersebut menjadi momentum untuk memberikan penghormatan kepada Borozatulo Gea dan Yulius Hulu yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya.

Di sisi lain, momen tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran bahwa setiap tugas dan pengabdian yang dijalankan akan meninggalkan jejak serta kenangan bagi organisasi.

Keluarga besar Lapas Kelas IIB Gunungsitoli pun menyampaikan selamat memasuki masa purnabakti kepada Borozatulo Gea dan Yulius Hulu.

Keduanya diharapkan dapat menikmati masa purnabakti dengan penuh kebahagiaan, kesehatan dan kedamaian bersama keluarga.

Terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Selamat menikmati masa purnabakti dan sampai jumpa dalam ikatan silaturahmi yang tidak pernah berakhir.

Karhutla Lahan Gambut Meluas di Kualu Nenas, Kapolres Kampar Turun Langsung Pimpin Penanganan

Fri, 14 Aug 2026 13:14:47 +0700

KAMPAR – Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Jumat (14/8/2026) sekira pukul 10.00 WIB untuk memimpin langsung upaya pemadaman dan pendinginan yang masih berlangsung hingga saat ini.

Kebakaran terjadi di wilayah Jalan Uka, RT/RW 001/002, Dusun III, Desa Kualu Nenas, dengan titik koordinat 0.465645, 101.258790. Hingga kini, lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 10 hektar, berupa semak belukar di atas tanah gambut yang cukup tebal.

Upaya penanggulangan dipimpin langsung oleh Kapolres Kampar, didampingi Kabag Ops Polres Kampar Kompol Amru Hutahuruk, Kasat Reskrim AKP I Gede Yoga Eka Pranata, Kasat Intelkam AKP Rony Charlos, serta Kapolsek Tambang AKP Aulia Rahman, Secara keseluruhan, sekitar 55 personel gabungan dikerahkan, meliputi unsur Polri, TNI, BPBD Kabupaten Kampar, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta aparatur desa setempat.

Berbagai peralatan telah dikerahkan guna mempercepat penanganan, antara lain satu unit helikopter untuk pengeboman air, dua unit mesin ministrek, selang dan perlengkapan pendukung, serta kendaraan roda dua dan roda empat guna memobilisasi personel serta logistik.

Kendala di lapangan cukup besar. Struktur tanah gambut yang tebal menyebabkan api sulit dipadamkan sepenuhnya dan berpotensi muncul kembali. Selain itu, sumber air berada cukup jauh dari titik kebakaran serta hembusan angin kencang membuat arah api bergerak cepat dan sulit dikendalikan.

Kapolres Kampar Akbp Boby Putra Ramadhan Sebayang menyampaikan bahwa Kondisi lahan gambut tebal dan angin kencang menjadi tantangan tersendiri bagi kami, namun seluruh personel tetap bekerja keras dan bersinergi dengan TNI, BPBD serta warga untuk menekan luas kebakaran. Kami mengimbau masyarakat agar sama-sama menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan secara sembarangan, karena dampaknya sangat merugikan kita semua. Kami juga memastikan keamanan di sekitar lokasi tetap terjaga dengan pemasangan garis polisi. Penyebab kebakaran dan status kepemilikan lahan saat ini sedang dalam penyelidikan mendalam," ujar Kapolres Kampar di lokasi.

Pramuka Kwarran 04 Kampar Kiri Serahkan Donasi Rp37,201 Juta untuk Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu

Fri, 14 Aug 2026 12:38:07 +0700

KUNTU, KAMPAR — Kepedulian terhadap keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Syekh Burhanuddin Kuntu terus mengalir pascamusibah kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu.

Kali ini, bantuan datang dari Kwartir Ranting (Kwarran) 04 Kampar Kiri. Donasi yang dihimpun dari para siswa-siswi dan jajaran sekolah di wilayah Kampar Kiri tersebut diserahkan langsung kepada keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu pada Jumat (14/8/2026).

Total donasi yang diserahkan dalam kegiatan tersebut mencapai Rp37.201.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah).

Rombongan dipimpin Ketua Kwarran Kampar Kiri, Kak H. Jasri, M.Pd., bersama para kepala sekolah di lingkungan Pramuka Ranting 04 Kecamatan Kampar Kiri.

Turut hadir Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Kamabiran) 04 Kampar Kiri, Kak Musnaini, S.Ag., M.Si., yang juga merupakan Camat Kampar Kiri. Hadir pula Babinsa Koramil 05/Kampar Kiri, Daswir, serta Bhabinkamtibmas Polsek Kampar Kiri, Yusri.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Buya Ahmad Junaidi bersama keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu.

Kak H. Jasri menjelaskan, donasi tersebut merupakan hasil sumbangan sukarela yang dihimpun dari para siswa-siswi di lingkungan pendidikan Kampar Kiri.

Penggalangan bantuan melibatkan 22 sekolah dasar (SD), 4 sekolah menengah pertama (SMP), dan 1 sekolah menengah atas, atau sebanyak 27 satuan pendidikan.

Menurutnya, partisipasi para siswa bukan hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap korban musibah, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan karakter melalui penanaman nilai gotong royong, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.

"Ini merupakan sumbangan dari siswa-siswi kita, dari 22 SD, 4 SMP dan 1 sekolah menengah atas. Alhamdulillah, hari ini terkumpul dan kita serahkan sebesar Rp37.201.000. Mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu," ujar Kak Jasri.

Kak Jasri menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pemberian materi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar Pramuka Kampar Kiri terhadap keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu.

Ia mengapresiasi seluruh siswa, guru, kepala sekolah dan pihak-pihak yang telah ikut menyukseskan penggalangan donasi tersebut.

Menurutnya, nilai utama dari bantuan tersebut terletak pada keikhlasan para siswa untuk berbagi kepada saudara-saudara mereka yang sedang mengalami musibah.

Kak Jasri juga menyampaikan bahwa kemungkinan masih akan ada sumbangan sosial lainnya yang menyusul.

"Kemungkinan akan ada menyusul sumbangan sosial lainnya untuk musibah kebakaran yang dialami dan dirasakan para saudara kita di Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu beberapa hari lalu," ungkapnya.

Sementara itu, Kak Musnaini, S.Ag., M.Si., selaku Kamabiran 04 Kampar Kiri sekaligus Camat Kampar Kiri, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian dunia pendidikan dan Gerakan Pramuka terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Menurutnya, kebakaran yang dialami Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu bukan hanya menjadi duka bagi keluarga besar pesantren, tetapi juga menjadi keprihatinan bersama masyarakat Kampar Kiri.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah menyisihkan sebagian yang mereka miliki untuk membantu sesama.

Bagi Musnaini, nilai dari bantuan tersebut bukan hanya terletak pada jumlah uang yang terkumpul, tetapi juga pada keikhlasan, kepedulian dan semangat gotong royong yang ditanamkan kepada generasi muda.

"Semoga apa yang diberikan ini menjadi amal kebaikan bagi seluruh anak-anak, guru, kepala sekolah dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini," pesannya.

Ia berharap semangat kepedulian tersebut terus terjaga dan dapat menjadi kekuatan bagi keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu untuk bangkit kembali setelah musibah.

Kedatangan rombongan Pramuka Kwarran 04 Kampar Kiri disambut langsung oleh Buya Ahmad Junaidi bersama keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu.

Penyerahan donasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kepedulian berbagai pihak yang terus berdatangan pascakebakaran.

Bantuan senilai Rp37.201.000 yang dihimpun dari 27 sekolah tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya semangat gotong royong di lingkungan pendidikan Kampar Kiri.

Melalui aksi sosial tersebut, Pramuka tidak hanya hadir sebagai organisasi pendidikan bagi generasi muda, tetapi juga menunjukkan peran sosialnya dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan.

(Redaksi)

Pasca Musibah, KORPRI Kampar Salurkan 220 Sarung untuk Santri Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu

Wed, 12 Aug 2026 19:44:29 +0700

KAMPAR, RIAU — Pasca musibah yang menimpa Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kampar menunjukkan kepedulian dengan menyalurkan bantuan berupa 220 helai sarung untuk para santri.

Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas KORPRI Kabupaten Kampar kepada keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin yang tengah menjalani masa pemulihan setelah musibah yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas asrama.

Rabu sore (12/08/2026), rombongan KORPRI Kabupaten Kampar disambut langsung oleh Ahmad Junaidi, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, didampingi Abuya Habibullah.

Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua KORPRI Kabupaten Kampar Refizal, S.STP., M.IP, diwakili Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan KORPRI Kabupaten Kampar Musnaini, S.Ag., M.Si., C.Md. Rombongan turut didampingi Ketua KORPRI Kecamatan Kampar Kiri H. Jasri, M.Pd.

Musnaini yang juga menjabat sebagai Camat Kampar Kiri turut hadir dalam penyaluran bantuan tersebut.

Musnaini menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi keprihatinan bersama sehingga diperlukan kepedulian dan semangat gotong royong untuk membantu para santri serta keluarga besar pesantren.

“Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas dari KORPRI Kabupaten Kampar. Mungkin bantuan yang kami berikan tidak seberapa, tetapi kami berharap dapat bermanfaat dan sedikit meringankan kebutuhan para santri,” ujar Musnaini.

Ia berharap para santri tetap kuat dan bersemangat menjalankan aktivitas pendidikan maupun ibadah meskipun sedang berada dalam masa pemulihan.

“Semoga anak-anak kita tetap kuat, tetap semangat belajar dan mengaji. Jangan sampai musibah ini mematahkan semangat mereka. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa,” ungkapnya.

Musnaini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada pihak pesantren, baik dalam bentuk bantuan material maupun dukungan moril.

“Ini adalah duka kita bersama. Mari kita bergandengan tangan, saling membantu dan memberikan dukungan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi para santri,” pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Ahmad Junaidi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KORPRI Kabupaten Kampar atas kepedulian serta bantuan yang diberikan.

Menurutnya, bantuan 220 helai sarung tersebut sangat berarti bagi para santri, khususnya di tengah proses pemulihan dan penataan kembali pesantren pascamusibah.

“Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KORPRI Kabupaten Kampar yang telah hadir dan memberikan perhatian kepada kami. Bantuan ini sangat berarti bagi para santri dan menjadi bentuk kepedulian yang sangat kami hargai,” ujar Ahmad Junaidi.

Ia menilai kehadiran KORPRI tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi dukungan moril bagi keluarga besar pesantren.

“Yang paling utama bagi kami adalah perhatian dan kepedulian yang diberikan. Kehadiran KORPRI di tengah kondisi kami saat ini menjadi penyemangat bagi para santri dan keluarga besar pondok pesantren untuk bangkit kembali,” ungkapnya.

Ahmad Junaidi turut menyampaikan apresiasi kepada Ketua KORPRI Kabupaten Kampar Refizal, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan KORPRI Kabupaten Kampar Musnaini, Ketua KORPRI Kecamatan Kampar Kiri H. Jasri, serta seluruh jajaran yang telah memberikan perhatian kepada Ponpes Syekh Burhanuddin.

Ia berharap dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus mengalir hingga pesantren kembali pulih dan aktivitas pendidikan para santri dapat berjalan normal.

“Semoga segala perhatian dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. Insyaallah, dengan kebersamaan dan gotong royong, Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin akan kembali bangkit,” pungkasnya.

Penyaluran 220 helai sarung tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian KORPRI Kabupaten Kampar terhadap para santri dan keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu dalam menghadapi masa pemulihan pascamusibah.

Pasca Musibah Ponpes Syekh Burhanuddin, TP PKK Kampar Kiri dan Desa Kuntu Darussalam Berikan Dukungan Moril

Wed, 12 Aug 2026 19:40:51 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Kepedulian terhadap keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, terus ditunjukkan berbagai elemen masyarakat pascamusibah yang menimpa fasilitas pesantren.

Kali ini, Rabu (12/08/2026), TP PKK Kecamatan Kampar Kiri bersama TP PKK Desa Kuntu Darussalam hadir memberikan dukungan moril kepada para santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin yang tengah menjalani masa pemulihan.

Kehadiran jajaran TP PKK tersebut dipimpin Ketua TP PKK Kecamatan Kampar Kiri Ny. Elvanita Musnaini, SKM., MKM, yang didampingi jajaran TP PKK Desa Kuntu Darussalam.

Kehadiran mereka menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan moril agar para santri tetap memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan dan kegiatan keagamaan meskipun pesantren tengah menghadapi kondisi pascamusibah.

Ny. Elvanita Musnaini menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu.

Menurutnya, musibah tersebut menjadi keprihatinan bersama. Namun, kondisi itu diharapkan tidak menyurutkan semangat para santri untuk terus belajar dan menuntut ilmu.

“Kami turut merasakan keprihatinan atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin. Semoga para santri tetap diberikan kekuatan dan ketabahan serta tidak kehilangan semangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu,” ujar Elvanita.

Ia berharap kepedulian dan perhatian dari berbagai pihak terus diberikan kepada keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin.

“Kami berharap bantuan dan perhatian dari berbagai pihak dapat terus mengalir. Sekecil apa pun bentuk bantuan yang diberikan, tentu sangat berarti bagi para santri dan keluarga besar pondok pesantren,” ungkapnya.

Menurut Elvanita, pemulihan pesantren membutuhkan kebersamaan dan semangat gotong royong dari seluruh elemen masyarakat.

Elvanita juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu agar dapat segera bangkit dan kembali menjalankan kegiatan pendidikan secara normal.

“Mari kita bersama-sama bergandengan tangan membantu dan memberikan dukungan. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin segera pulih, para santri kembali nyaman belajar dan mengaji, serta seluruh keluarga besar pesantren diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ini,” pungkasnya.

Kehadiran TP PKK Kecamatan Kampar Kiri bersama TP PKK Desa Kuntu Darussalam diharapkan dapat memberikan semangat dan ketenangan bagi para santri serta pengelola pesantren.

Dukungan moril tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin tidak menghadapi masa pemulihan seorang diri. Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan terus tumbuh sehingga aktivitas pendidikan dan pembinaan para santri dapat kembali berjalan seperti sediakala.

Pasca Kebakaran Asrama Ponpes Syekh Burhanuddin, Kapolres Kampar Datang Langsung Sampaikan Simpati dan Bantuan

Tue, 11 Aug 2026 19:01:25 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Musibah kebakaran menimpa Pondok Pesantren (Ponpes) Syekh Burhanuddin di Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Sebuah gedung asrama milik Ahmad Junaidi (56), yang telah berdiri sejak tahun 2000, hangus terbakar pada Senin malam (10/8/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat kebakaran terjadi, kondisi asrama dalam keadaan kosong karena para santri sedang melaksanakan salat Isya di masjid.

Merespons musibah tersebut, Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang bersama jajaran bergerak cepat dengan menyambangi Ponpes Syekh Burhanuddin pada Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kapolres didampingi Wakapolres Kampar Kompol Rizki Hidayat, para Pejabat Utama Polres Kampar, Kapolsek Kampar Kiri beserta personel.

Kedatangan rombongan disambut langsung Pimpinan Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Buya Junaidi, bersama para ustaz dan ustazah.

Setibanya di lokasi, Kapolres Kampar meninjau langsung kondisi bangunan asrama yang telah hangus terbakar dan menyisakan puing-puing. Kapolres juga mendengarkan penjelasan pihak pesantren terkait kronologi kebakaran serta dampak kerugian yang ditimbulkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan rasa prihatin sekaligus memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin.

Usai meninjau lokasi, Kapolres Kampar menyerahkan bantuan secara simbolis berupa paket sembako serta bantuan pribadi kepada Buya Junaidi. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengatakan, bantuan yang diberikan memang tidak sebanding dengan kerugian akibat kebakaran. Namun, menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran Polres Kampar kepada masyarakat.

“Kami sangat prihatin mendengar musibah ini. Terima kasih kepada Allah SWT, tidak ada korban jiwa. Itu nikmat yang luar biasa,” ujar Kapolres Kampar.

Ia berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban pihak pesantren serta memberikan semangat agar Ponpes Syekh Burhanuddin dapat segera bangkit dan membangun kembali asrama yang terbakar.

“Bantuan yang kami bawa ini memang nilainya tidak sebanding dengan kerugian yang Bapak alami, namun ini adalah wujud kehadiran Polri yang peduli dan hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Kapolres juga berharap pembangunan kembali asrama nantinya dapat dilakukan dengan kondisi yang lebih kokoh dan lebih baik.

“Semoga bantuan ini sedikit meringankan beban, dan semoga Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin ini bisa segera bangkit, membangun kembali asramanya menjadi lebih kokoh dan lebih baik dari sebelumnya. Polres Kampar selalu siap mendukung dan menjaga keamanan tempat pendidikan agama kita,” tutur Boby.

Sementara itu, Buya Junaidi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kunjungan Kapolres Kampar bersama jajaran.

“Kami sangat tersentuh dan berterima kasih atas perhatian Bapak Kapolres. Semoga Allah membalas kebaikan ini dengan berlipat ganda,” ucap Buya Junaidi.

Kunjungan Kapolres Kampar bersama jajaran tersebut berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. Kegiatan berakhir sekitar pukul 17.10 WIB dengan situasi aman, tertib, dan kondusif.

Kehadiran langsung Kapolres Kampar pascakebakaran menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin yang tengah menghadapi musibah dan membutuhkan dukungan untuk kembali bangkit.

Tanggap Cepat Pasca Kebakaran Ponpes Syekh Burhanuddin, Kapolsek Kampar Kiri Turun Langsung Bawa Bantuan dan Gotong Royong

Tue, 11 Aug 2026 18:56:37 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Respons cepat ditunjukkan Kapolsek Kampar Kiri Kompol Rusyandi Z. Siregar, S.Sos., M.H., pascakebakaran Asrama Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Selasa (11/8/2026).

Bersama jajaran Polsek Kampar Kiri, Kompol Rusyandi turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan bantuan sosial sekaligus mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran.

Kegiatan tersebut turut diikuti Wakapolsek Kampar Kiri Iptu Wahyu Saputra, S.H., Panit I Patroli Ipda Nurman Efendi, serta personel Polsek Kampar Kiri.

Sebelum menuju lokasi, Kompol Rusyandi terlebih dahulu memimpin apel pagi dan memberikan arahan kepada personel sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan sosial dan gotong royong di lingkungan pondok pesantren.

Sekitar pukul 09.30 WIB, Kapolsek bersama personel tiba di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu dan disambut Pimpinan Pondok Pesantren, Buya Junaidi, bersama para santri dan santriwati.

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Rusyandi menyerahkan bantuan sosial kepada pihak pondok pesantren. Bantuan itu berupa 17 karung beras SPHP ukuran 5 kilogram, 20 papan telur ayam, 10 bungkus mi instan, 30 kotak Teh Coco, 10 kilogram gula pasir, serta 2 kardus minyak goreng Minyakita.

Penyerahan bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian jajaran Polsek Kampar Kiri terhadap keluarga besar pondok pesantren yang terdampak musibah kebakaran.

Selain menyerahkan bantuan, Kapolsek juga melakukan koordinasi dengan pihak pondok pesantren guna mengetahui kondisi serta kebutuhan pascakebakaran.

Dari hasil koordinasi diketahui, Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu memiliki 443 santri dan 343 santriwati, dengan total sebanyak 786 orang.

Bangunan yang terbakar merupakan asrama santri laki-laki. Dari 290 kamar santri yang tersedia, sebanyak 221 santri diketahui menjadi penghuni kamar pada asrama yang terdampak kebakaran.

Setelah penyerahan bantuan dan koordinasi, Kompol Rusyandi bersama personel Polsek Kampar Kiri kemudian turun langsung bergotong royong bersama para santri dan santriwati.

Gotong royong difokuskan pada pembersihan puing-puing serta sisa material bangunan yang terbakar di sekitar lokasi asrama.

Kehadiran Kapolsek bersama personel di lokasi tidak hanya dalam bentuk penyaluran bantuan, tetapi juga melalui aksi nyata membantu membersihkan lingkungan pondok pesantren yang terdampak kebakaran.

Langkah tersebut menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu yang sedang menghadapi musibah.

Rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali.

Camat Kampar Kiri Musnaini Dampingi Bupati Ahmad Yuzar Tinjau Ponpes Syekh Burhanuddin, Pemerintah Dukung Pemulihan Santri

Tue, 11 Aug 2026 18:39:35 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Kehadiran Camat Kampar Kiri Musnaini, M.Si., mendampingi Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT meninjau langsung lokasi kebakaran Pondok Pesantren (Ponpes) Syekh Burhanuddin Kuntu menjadi bagian penting dari respons pemerintah terhadap musibah yang melanda ratusan asrama santri.

Kunjungan tersebut dilakukan Bupati Kampar pada Selasa (11/8/2026), sehari setelah kebakaran melanda kompleks Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri.

Musibah yang terjadi pada Senin malam (10/8/2026) itu menghanguskan 290 unit asrama santri berukuran 2 x 2 meter. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat kebakaran terjadi, para santri disebut sedang melaksanakan kegiatan di masjid.

Di tengah kondisi tersebut, keberadaan Camat Kampar Kiri Musnaini dalam kunjungan bersama Bupati Kampar menunjukkan keterlibatan langsung pemerintah kecamatan dalam mengawal penanganan bencana di wilayahnya.

Bagi pemerintah kecamatan, persoalan pascakebakaran bukan semata mengenai bangunan yang terbakar. Lebih jauh, terdapat kebutuhan mendesak menyangkut tempat tinggal sementara, kebutuhan sehari-hari, keberlangsungan aktivitas pendidikan, hingga pemulihan lingkungan pesantren.

Sebagai Camat Kampar Kiri, Musnaini memiliki posisi strategis dalam memastikan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pengelola pesantren, serta masyarakat berjalan secara berkesinambungan.

Terlebih, lokasi kebakaran berada di wilayah administrasi Kecamatan Kampar Kiri. Karena itu, perhatian terhadap kondisi para santri tidak cukup berhenti pada kunjungan dan penyerahan bantuan awal, tetapi perlu dikawal hingga proses pemulihan berjalan.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam kunjungan tersebut menyampaikan duka dan keprihatinan atas musibah yang menimpa keluarga besar Ponpes Syekh Burhanuddin.

“Yang terpenting saat ini adalah memastikan kebutuhan para santri terpenuhi,” ujar Ahmad Yuzar sebagaimana diberitakan Media Center Kabupaten Kampar.

Pemkab Kampar juga menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, kasur, lauk-pauk siap saji, tenda gulung, selimut, beras, pakaian layak pakai serta 100 box hygiene kit.

Selain bantuan logistik, BPBD Kabupaten Kampar bersama Dinas Sosial mendirikan tenda darurat di lingkungan pesantren untuk digunakan sebagai tempat sementara bagi para santri terdampak.

Sorotan berikutnya adalah bagaimana pemerintah memastikan penanganan pascakebakaran tidak berhenti setelah bantuan darurat disalurkan.

Dengan ratusan unit asrama terdampak, kebutuhan pemulihan dipastikan tidak sederhana. Pemerintah daerah bersama pemerintah kecamatan perlu memastikan para santri tetap memperoleh tempat yang layak untuk tinggal dan belajar selama proses pemulihan berlangsung.

Dalam konteks ini, peran Camat Kampar Kiri Musnaini menjadi penting sebagai bagian dari koordinasi di tingkat kewilayahan.

Pemerintah kecamatan dapat menjadi mata dan telinga pemerintah daerah dalam memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan para santri, pengelola pesantren, serta masyarakat sekitar.

Kunjungan Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Camat Kampar Kiri Musnaini memberikan pesan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

Namun demikian, kehadiran pemerintah di lokasi bencana idealnya tidak hanya diukur dari kecepatan datang dan bantuan yang disalurkan, melainkan juga dari seberapa jauh pemerintah mengawal proses pemulihan hingga kondisi kembali normal.

Pimpinan Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Abuya Ahmad Junaidi, SH, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar atas respons cepat tersebut. Ia juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran.

Kini perhatian tertuju pada keberlanjutan penanganan. Ratusan santri membutuhkan kepastian tempat tinggal sementara, fasilitas pendukung pendidikan, serta pemulihan sarana pesantren.

Dalam kondisi seperti ini, Camat Kampar Kiri Musnaini bukan hanya hadir mendampingi kepala daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab kewilayahan untuk memastikan persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diteruskan dan dikoordinasikan kepada pemerintah daerah.

Redaksi KalimatRepublik.com menilai, gerak cepat pemerintah patut diapresiasi. Namun, masyarakat tentu berharap respons tersebut berlanjut menjadi langkah konkret dan berkesinambungan hingga Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu benar-benar pulih dan aktivitas pendidikan para santri kembali berjalan secara layak.

Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Terbakar, Redaksi Buka Donasi untuk Bantu Santri

Tue, 11 Aug 2026 14:00:09 +0700

KUNTU, KAMPAR — Musibah kebakaran melanda Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Kabupaten Kampar, Riau, pada malam Senin, 10 Agustus 2026.

Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah bangunan asrama santri yang diketahui berbahan semi permanen. Api yang dengan cepat membesar membuat berbagai barang milik santri tidak sempat diselamatkan.

Sekitar 290 santri terdampak akibat peristiwa tersebut. Sejumlah kebutuhan penting seperti pakaian, kitab-kitab, perlengkapan belajar hingga peralatan tidur turut menjadi korban kebakaran.

Meski demikian, berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pasca musibah, kebutuhan para santri menjadi perhatian. Selain pembangunan kembali tempat tinggal, mereka juga membutuhkan pakaian, kitab, perlengkapan belajar, peralatan tidur serta berbagai kebutuhan lainnya untuk menunjang aktivitas pendidikan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap musibah tersebut, Redaksi KalimatRepublik.com turut membuka ruang donasi bagi masyarakat yang ingin membantu para santri dan pihak pesantren.

“Mari bersama menyalakan kembali harapan. Sekecil apa pun bantuan kita, insyaAllah sangat berarti.”

Adapun bantuan yang dibutuhkan meliputi bahan bangunan, pakaian santri, kitab-kitab, perlengkapan belajar, peralatan tidur dan kebutuhan lainnya.

Rekening Donasi

Bank Riau Kepri Syariah

Nomor Rekening: 1382001660

Atas Nama: Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu

Bagi masyarakat yang telah memberikan bantuan dan membutuhkan konfirmasi, dapat menghubungi:

???? Narahubung: 085142254842

Musibah tersebut diharapkan tidak memutus semangat para santri untuk terus menuntut ilmu.

Pondok boleh terbakar, tetapi semangat menuntut ilmu jangan sampai padam.

Sang DRAKOR di Pematang Panjang: Modus Pendidikan dan Poktan Diduga Jadi Jalan Masuk, FY Disorot!!!

Tue, 11 Aug 2026 13:11:20 +0700

KAMPAR KIRI, KAMPAR — Polemik kawasan Pematang Panjang yang berada di sekitar Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling kembali bergulir. Kali ini sorotan mengarah kepada sosok berinisial FY, yang namanya disebut-sebut dalam rangkaian informasi mengenai aktivitas masyarakat, pendidikan, kelompok tani hingga keberadaan perkebunan di kawasan tersebut.

Jika sebelumnya persoalan Pematang Panjang banyak dikaitkan dengan alasan akses pendidikan, muncul pertanyaan lebih jauh: apakah pendidikan dan pembentukan kelompok tani (Poktan) benar-benar semata-mata untuk kepentingan masyarakat, atau justru menjadi bagian dari pola yang membuka ruang terhadap aktivitas perkebunan di kawasan konservasi?

Pola inilah yang oleh sejumlah pihak mulai dipandang seperti sebuah “DRAKOR” — drama Korea, dengan alur yang seolah berbeda-beda, tetapi memiliki benang merah yang sama: pendidikan, masyarakat, Poktan, akses jalan dan perkebunan.

Namun, seluruh dugaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut.

Dari Pendidikan ke Persoalan Kawasan

Keberadaan kelas jauh SDN 008 Kuntu Darussalam di Pematang Panjang sebelumnya telah menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun menyebut sekitar 50-an anak mengikuti pendidikan di kawasan tersebut.

Bahkan, dokumen undangan tertanggal 18 April 2025 mencantumkan agenda “Survey Penetapan Kelas Jauh SDN 008 Kelas Jauh Pematang Panjang.” Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di kawasan tersebut bukan baru muncul belakangan.

Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri sebelumnya mengakui bahwa akses pendidikan masyarakat di sekitar kawasan Bukit Rimbang dan Bukit Baling menjadi salah satu persoalan sosial yang harus diperhatikan. Pemerintah juga menyebut upaya peningkatan aksesibilitas harus tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian kawasan konservasi.

Persoalannya kemudian berkembang.

Apakah isu pendidikan hanya berhenti pada pemenuhan hak anak, atau terdapat kepentingan lain yang ikut bergerak di baliknya?

Poktan dan Jejak Aktivitas Perkebunan

Selain pendidikan, informasi mengenai keberadaan kelompok tani (Poktan) di kawasan Pematang Panjang juga patut mendapat perhatian.

Sebab, apabila pembentukan atau keberadaan Poktan kemudian dikaitkan dengan penguasaan, pengelolaan maupun aktivitas perkebunan, maka diperlukan pemeriksaan menyeluruh mengenai status lahan, legalitas kelompok, sumber pembiayaan, jenis kegiatan, serta lokasi kegiatan kelompok tersebut.

Terlebih, kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling bukan kawasan biasa.

BBKSDA Riau mencatat kawasan tersebut ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 dengan luas 141.226,25 hektare. Kawasan tersebut juga menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk harimau Sumatera.

Karena itu, apabila terdapat aktivitas perkebunan di dalam kawasan konservasi, persoalannya tidak cukup hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Legalitas dan status kawasan harus menjadi titik utama pemeriksaan.

FY Disebut dalam Rangkaian Persoalan

Nama FY muncul dalam sejumlah informasi terkait Pematang Panjang.

Pada pemberitaan sebelumnya, FY juga disebut memberikan tanggapan mengenai pemberitaan yang menyoroti aktivitas perkebunan dan dugaan jual-beli lahan di kawasan SM Rimbang Baling.

Kini, dengan munculnya kembali persoalan pendidikan, Poktan, akses jalan dan aktivitas perkebunan, posisi FY menjadi salah satu pihak yang perlu dimintai penjelasan secara terbuka.

Bukan untuk menghakimi.

Melainkan untuk menjawab pertanyaan publik:

Apa sebenarnya peran FY di Pematang Panjang?

Apakah hanya sebagai warga atau pihak yang mengetahui persoalan?

Apakah memiliki keterlibatan dalam aktivitas Poktan?

Apakah mengetahui proses munculnya kelas jauh?

Bagaimana hubungan antara aktivitas masyarakat, Poktan, akses jalan dan perkebunan?

Dan yang paling penting:

Apakah seluruh aktivitas tersebut berada di luar kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling, atau justru berada di dalam kawasan konservasi?

“DRAKOR” Pendidikan–Poktan–Sawit?

Rangkaian persoalan inilah yang kemudian memunculkan istilah “DRAKOR Pematang Panjang.”

Bukan dalam arti menuduh adanya skenario tertentu, tetapi sebagai gambaran atas rangkaian peristiwa yang perlu dibuka secara terang.

Episode pertama: pendidikan.

Muncul kelas jauh dengan alasan memenuhi kebutuhan anak-anak masyarakat di kawasan Pematang Panjang.

Episode kedua: akses.

Muncul persoalan Jalan Pematang Panjang yang sebelumnya dikaitkan dengan mobilitas pendidikan, namun dalam dokumen yang dihimpun redaksi juga disebut adanya mobilitas hasil usaha perkebunan kelapa sawit.

Episode ketiga: Poktan.

Muncul informasi mengenai kelompok tani yang perlu diverifikasi keberadaan, legalitas dan aktivitasnya.

Episode keempat: perkebunan.

Muncul pertanyaan mengenai aktivitas kebun dan hasil perkebunan yang disebut berada di sekitar kawasan SM Rimbang Baling.

Dan episode berikutnya adalah FY.

Apa sebenarnya posisi dan perannya?

Jangan Sampai Pendidikan Menjadi “Pintu Masuk”

Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat.

Karena itu, kebutuhan anak-anak di wilayah terpencil harus tetap mendapatkan perhatian pemerintah.

Tetapi pelayanan pendidikan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kepastian mengenai status kawasan, legalitas tanah, batas wilayah, izin pemanfaatan kawasan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Apalagi BBKSDA Riau sendiri mencatat adanya akses jalan ilegal di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan.

Maka pertanyaan publik menjadi semakin relevan:

Apakah pendidikan benar-benar menjadi tujuan utama, atau ada kepentingan lain yang ikut memanfaatkan narasi pendidikan?

Begitu pula dengan Poktan.

Apakah benar murni pemberdayaan masyarakat, atau terdapat aktivitas lain yang perlu diperiksa?

Aparat Diminta Telusuri Benang Merahnya

Untuk menghindari berkembangnya spekulasi, aparat penegak hukum dan instansi terkait dinilai perlu melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh.

Mulai dari:

status dan koordinat kelas jauh SDN 008;

legalitas lokasi pendidikan;

status kawasan Pematang Panjang;

legalitas Poktan yang beraktivitas di kawasan;

siapa pengurus dan anggota Poktan;

sumber pembiayaan kegiatan;

legalitas lahan yang dikelola;

aktivitas perkebunan yang berada di sekitar lokasi;

jalur keluar-masuk hasil perkebunan;

penggunaan Jalan Pematang Panjang;

pihak yang membiayai atau mengelola jalan;

serta hubungan para pihak yang terlibat.

Termasuk FY, yang perlu diberikan ruang untuk menjelaskan secara terbuka apa sebenarnya peran dan keterlibatannya dalam persoalan Pematang Panjang.

Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Diuntungkan?

Jika pendidikan memang murni untuk anak-anak masyarakat, tentu publik mendukung.

Jika Poktan benar-benar dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar ketentuan kawasan konservasi, tentu juga harus didukung.

Namun apabila narasi pendidikan, Poktan dan akses jalan kemudian berujung pada perluasan atau penguatan aktivitas perkebunan di kawasan yang berstatus Suaka Margasatwa, maka persoalannya menjadi berbeda.

Karena itu, publik berhak mendapatkan jawaban:

Apakah ini benar-benar program masyarakat, atau ada pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari rangkaian aktivitas tersebut?

Dan di tengah semua pertanyaan itu, inisial FY kini menjadi salah satu nama yang patut diklarifikasi secara terang.

Bukan sekadar siapa FY.

Tetapi apa perannya, apa kepentingannya, dan sejauh mana keterkaitannya dengan “DRAKOR” pendidikan–Poktan–perkebunan di Pematang Panjang SM Rimbang Bukit Baling.

**Bersambung — publik menunggu klarifikasi FY, Pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Pendidikan, BBKSDA Riau, serta pihak terkait lainnya.**

AY Alias NM: Dari Dugaan Jual-Beli Lahan SM Rimbang Baling hingga 37 Butir Diduga Ekstasi

Tue, 11 Aug 2026 12:51:51 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Sosok AY alias NM (48) kini menjadi sorotan setelah penanganan perkara dugaan kehutanan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Baling berkembang ke persoalan lain.

Saat menjalani pemeriksaan terkait perkara kehutanan, AY disebut kedapatan membawa 37 butir pil yang diduga ekstasi. Barang tersebut ditemukan dalam dua lokasi, yakni satu butir dari saku celana AY dan 36 butir lainnya dari dalam mobil Suzuki Baleno warna putih yang digunakannya.

Temuan tersebut sebelumnya telah diberitakan KalimatRepublik.com. Baca pemberitaan sebelumnya terkait temuan 37 butir diduga ekstasi

Persoalan kemudian menjadi semakin menarik perhatian karena AY diketahui merupakan pengelola sebuah cafe remang-remang di wilayah Kenegerian Lipat Kain.

Pengelola Cafe, Puluhan Pil Diduga Ekstasi Ditemukan

Informasi yang dihimpun menyebutkan AY merupakan pihak yang mengelola dan menjalankan operasional Cafe Katiput, yang disebut merupakan milik seseorang bernama Kateput dan dikontrakkan kepada AY.

Status AY sebagai pengelola tempat usaha tersebut menjadi perhatian publik setelah dirinya diamankan dengan puluhan pil yang diduga ekstasi.

Meski demikian, temuan barang bukti tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa Cafe Katiput menjadi lokasi peredaran narkotika ataupun bahwa pemilik cafe terlibat dalam perkara tersebut.

Hal itu masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

Namun, masyarakat menilai temuan 37 butir pil yang diduga ekstasi menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan pendalaman lebih luas terhadap kemungkinan peredaran narkotika di lingkungan tempat hiburan di Kenegerian Lipat Kain.

Publik meminta aparat tidak hanya mengejar orang yang membawa atau menyimpan barang, tetapi juga mengungkap asal barang, pemasok, jaringan distribusi dan pihak yang diduga menjadi penerima.

Dugaan Peredaran Narkotika Jadi Perhatian

Keberadaan sejumlah cafe dan warung yang dikenal masyarakat sebagai tempat hiburan malam di wilayah Kenegerian Lipat Kain selama ini juga menjadi perhatian.

Dengan adanya temuan puluhan pil yang diduga ekstasi dari seseorang yang diketahui mengelola tempat usaha hiburan, masyarakat meminta aparat melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap rawan.

Namun, setiap dugaan peredaran narkotika harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Artinya, tidak semua cafe atau tempat hiburan dapat dicap sebagai lokasi peredaran narkotika hanya berdasarkan asumsi atau keberadaan seseorang yang terlibat perkara narkotika.

Suzuki Baleno dan Asal-usul Harta AY Ikut Disorot

Sorotan publik kemudian bergeser kepada kendaraan yang digunakan AY, yakni Suzuki Baleno warna putih.

Menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan hasil aktivitas jual-beli lahan di kawasan SM Bukit Rimbang Baling.

Dugaan tersebut belum menjadi fakta hukum.

Karena itu, masyarakat meminta aparat berwenang melakukan pendalaman apabila terdapat bukti awal yang cukup, termasuk menelusuri asal-usul dana pembelian kendaraan serta sumber harta kekayaan AY alias NM.

Pertanyaan publik sederhana: apakah aset tersebut diperoleh dari sumber penghasilan yang sah atau terdapat kaitan dengan aktivitas yang sedang diselidiki?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya hanya dapat diperoleh melalui proses pemeriksaan dan penelusuran aparat yang berwenang.

AY Disebut-sebut Aktor Utama Dugaan Jual-Beli Lahan

Sorotan terhadap AY semakin kuat karena sejumlah informasi masyarakat menyebut dirinya diduga memiliki peran penting dalam aktivitas jual-beli atau penguasaan lahan di kawasan SM Bukit Rimbang Baling.

Bahkan, AY disebut-sebut sebagai salah satu aktor utama dalam aktivitas tersebut.

Namun, tudingan itu masih merupakan informasi masyarakat yang harus diverifikasi.

Jika benar terjadi transaksi lahan di dalam kawasan konservasi, maka penegak hukum perlu mengungkap secara terang:

Siapa pihak yang menawarkan atau menjual lahan;
Siapa pihak yang membeli atau menguasai;
Siapa yang menjadi perantara;
Bagaimana transaksi dilakukan;
Berapa nilai transaksi;
Ke mana aliran uang tersebut;
Dan siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan.

Pendalaman tersebut penting agar penanganan perkara tidak berhenti hanya pada persoalan permukaan.

Publik Minta Aset dan Aliran Dana Ditelusuri

Masyarakat juga mendorong aparat untuk tidak hanya melihat aset AY secara terpisah.

Jika terdapat dugaan bahwa harta kekayaan tertentu diperoleh dari aktivitas ilegal, maka asal-usul aset dan aliran dana menjadi bagian penting untuk ditelusuri sesuai kewenangan hukum.

Tidak hanya Suzuki Baleno, tetapi juga aset lain yang relevan dengan dugaan perkara perlu ditelusuri apabila terdapat dasar dan bukti awal.

Langkah tersebut bukan berarti menyatakan seluruh harta kekayaan AY berasal dari aktivitas ilegal.

Sebaliknya, pemeriksaan justru diperlukan untuk memperoleh kepastian: mana aset yang memiliki sumber perolehan sah dan mana yang, jika terbukti, memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.

Dua Persoalan Besar Menunggu Jawaban

Kasus AY alias NM kini memunculkan sedikitnya dua persoalan yang menjadi perhatian publik.

Pertama, dugaan aktivitas jual-beli atau penguasaan lahan di kawasan SM Bukit Rimbang Baling.

Kedua, temuan 37 butir pil yang diduga ekstasi ketika AY menjalani pemeriksaan perkara kehutanan.

Kedua persoalan tersebut memiliki pembuktian hukum yang berbeda. Namun, masyarakat meminta aparat menanganinya secara serius, transparan dan profesional.

Jika dalam penyidikan ditemukan keterkaitan antara aset, aliran dana dan dugaan aktivitas kehutanan, maka fakta tersebut harus diungkap berdasarkan alat bukti.

Begitu pula apabila 37 butir pil tersebut terbukti merupakan narkotika, penyidik diharapkan tidak berhenti pada AY, tetapi menelusuri rantai pasokan hingga jaringan di belakangnya.

Aparat Diminta Bongkar hingga ke Aktor dan Aliran Uang

Publik kini menunggu langkah konkret aparat.

Bukan sekadar siapa yang ditangkap, tetapi siapa yang mengatur, siapa yang menikmati keuntungan, dari mana uang berasal, ke mana uang mengalir, dan siapa saja yang terlibat.

Jika dugaan jual-beli lahan kawasan konservasi terbukti, maka masyarakat berharap penanganannya menyentuh seluruh mata rantai.

Demikian pula dalam perkara narkotika, pengungkapan 37 butir pil yang diduga ekstasi diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan pemasok dan peredaran yang lebih luas.

Pada akhirnya, fakta hukum akan menjadi penentu.

AY alias NM tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KalimatRepublik.com akan terus mengikuti perkembangan perkara tersebut dan memberikan ruang klarifikasi serta hak jawab kepada AY alias NM, pemilik Cafe Katiput, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Redaksi KalimatRepublik.com

Politikus Golkar Rozama Lase Desak Gubsu Bobby Ubah Status Jalan Gunungsitoli-Alasa Jadi Jalan Provinsi

Tue, 11 Aug 2026 12:24:23 +0700

Kalimat Republik || Gunungsitoli – Persoalan Jalan Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa seperti belum menemukan ujung.

Bertahun-tahun kondisi ruas jalan tersebut dikeluhkan masyarakat. Kini, persoalan itu kembali disorot, terlebih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara secara bergantian tengah berada di Kepulauan Nias.

Tokoh masyarakat Nias Utara sekaligus politikus Partai Golkar, Rozama Lase alias Ama Karlos Lase, tak ingin momentum tersebut berlalu begitu saja.

Ia mendesak Gubsu Bobby Nasution memberi perhatian serius terhadap kondisi jalan yang menjadi salah satu jalur penting masyarakat tersebut.

Rozama mendorong agar ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa diambil alih menjadi jalan provinsi.

Menurutnya, perubahan status jalan dapat menjadi salah satu jalan keluar agar persoalan pembangunan dan pemeliharaan tidak terus terbentur keterbatasan kewenangan maupun anggaran daerah.

“Ini bukan hanya persoalan jalan rusak. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi korban jiwa,” tegas Rozama.

Ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat, menghubungkan Kota Gunungsitoli dengan wilayah Hiliduho hingga Alasa dan setiap hari dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat.

Masalahnya, kondisi jalan yang telah lama rusak itu membuat pengguna jalan harus berhadapan dengan risiko keselamatan saat melintas.

Rozama menyebut sejumlah pengendara sepeda motor pernah mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan tersebut.

Kecelakaan juga disebut pernah dialami kendaraan roda empat hingga menyebabkan kendaraan terguling.

Kondisi itu menjadi perhatian serius Rozama. Ia menilai pemerintah tidak seharusnya menunggu munculnya korban jiwa baru mengambil langkah.

Bagi dia, keselamatan masyarakat harus menjadi alasan utama mengapa persoalan ruas jalan tersebut perlu segera ditangani.

Keberadaan Gubsu Bobby Nasution di Kepulauan Nias menjadi momentum yang menurut Rozama patut dimanfaatkan untuk menyampaikan persoalan tersebut.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melihat kondisi ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa secara lebih serius.

Rozama juga meminta pemerintah daerah di Kepulauan Nias dan Pemprov Sumut tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua pihak, menurutnya, perlu duduk bersama membicarakan status sekaligus langkah konkret terhadap ruas jalan tersebut.

“Jangan sampai persoalan kewenangan menjadi alasan masyarakat harus terus melewati jalan yang membahayakan. Pemerintah harus hadir dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Menurut Rozama, apabila kewenangan jalan tetap berada di tingkat daerah, keterbatasan anggaran dapat kembali menjadi persoalan ketika pembangunan maupun pemeliharaan hendak dilakukan.

Karena itu, ia mendorong agar perubahan status menjadi jalan provinsi benar-benar dibahas.

Tak berhenti pada desakan kepada Gubsu Bobby Nasution, Rozama juga berharap wakil rakyat asal Kepulauan Nias yang duduk di DPRD Provinsi Sumatera Utara ikut membawa persoalan tersebut ke tingkat provinsi.

Ia berharap aspirasi masyarakat terkait Jalan Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa dapat dibawa ke Gedung DPRD Sumut untuk dibahas dan diperjuangkan.

Menurut Rozama, anggota DPRD Sumut asal Kepulauan Nias memiliki ruang untuk menyuarakan persoalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

Aspirasi itu, kata dia, jangan berhenti sebagai keluhan masyarakat di lapangan.

Harus ada pembahasan di tingkat provinsi agar persoalan status dan penanganan jalan tersebut mendapatkan kejelasan.

Bertahun-tahun masyarakat menggunakan ruas tersebut dengan kondisi jalan yang belum mendapatkan penanganan sebagaimana yang diharapkan.

Kini, ketika Gubsu Bobby Nasution berada di Kepulauan Nias, Rozama kembali mengingatkan pemerintah tentang persoalan tersebut.

Ia berharap pemerintah tidak melihat Jalan Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa hanya sebagai persoalan infrastruktur.

Sebab, di balik jalan yang rusak itu ada masyarakat yang setiap hari melintas untuk bekerja, beraktivitas, mengangkut hasil usaha, hingga memenuhi berbagai kebutuhan lainnya.

Karena itu, Rozama menilai sudah saatnya pemerintah mengambil langkah yang lebih konkret.

Usulannya jelas: ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa perlu didorong menjadi jalan provinsi agar penanganannya memiliki kepastian dan tidak terus terjebak dalam persoalan kewenangan.

Usai AIG Ditahan, Tiga Tokoh Pengelolaan Dana Jalan Pematang Panjang Disorot!

Tue, 11 Aug 2026 11:10:56 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Penahanan AIG, sosok yang disebut sebagai Kepala Kampung atau Kepala Dusun Pematang Panjang sekaligus Ketua Pengurus Perawatan dan Perbaikan Jalan Pematang Panjang, kini membuka sorotan lebih luas terhadap aktivitas akses jalan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar.

AIG disebut memiliki posisi sebagai Ketua Pengurus Perawatan dan Perbaikan Jalan Pematang Panjang yang aksesnya digunakan untuk menunjang mobilitas hasil panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari perkebunan di areal Pematang Panjang.

Dalam perkembangan perkara tersebut, AIG telah ditahan oleh Gakkum Kehutanan Riau bersama pihak Kepolisian terkait perkara dugaan jual beli lahan di kawasan Pematang Panjang, SM Bukit Rimbang Baling.

Penahanan AIG kemudian memunculkan pertanyaan baru mengenai pihak-pihak lain yang selama ini disebut memiliki peran dalam pengelolaan dan aktivitas perawatan jalan tersebut.

Nasut Disebut Bendahara Pengurus Jalan

Informasi yang dihimpun Redaksi menyebutkan, setelah AIG ditahan, terdapat sosok berinisial Nasut yang disebut sebagai bendahara pengurus perawatan dan perbaikan Jalan Pematang Panjang.

Nasut disebut berperan dalam pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi perawatan dan perbaikan akses jalan.

Dana tersebut disebut berkaitan dengan kontribusi dari mobilisasi maupun hasil TBS kelapa sawit yang berasal dari areal Pematang Panjang.

Jika informasi tersebut benar, maka mekanisme pengelolaan dana tersebut perlu diperjelas.

Berapa dana yang telah terkumpul?

Siapa yang menetapkan besaran kontribusi?

Bagaimana dana tersebut dicatat?

Apakah terdapat buku kas atau rekening khusus?

Dan berapa dana yang benar-benar telah digunakan untuk perawatan maupun perbaikan jalan?

Selain Nasut, muncul nama SGt yang disebut sebagai pelaksana di lapangan dalam kegiatan pengutipan dana dari mobilisasi dan hasil TBS di areal Pematang Panjang.

Informasi yang diperoleh Redaksi menyebutkan, dana yang dikutip SGt tersebut selanjutnya disetorkan kepada pihak yang mengelola dana perawatan jalan, yang disebut berinisial Nasut sebagai bendahara.

Dengan demikian, muncul dugaan adanya pembagian peran antara SGt sebagai pelaksana pengutipan dana di lapangan dan Nasut sebagai pihak yang disebut mengelola dana secara administratif.

Namun, struktur dan mekanisme tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Jalan untuk Masyarakat atau Penunjang Mobilisasi Sawit?

Persoalan utama bukan semata-mata keberadaan jalan.

Masyarakat tentu membutuhkan akses untuk pendidikan, kesehatan maupun aktivitas sosial dan ekonomi.

Namun, karena jalan tersebut disebut digunakan untuk menunjang mobilitas hasil TBS kelapa sawit dari areal Pematang Panjang, maka muncul pertanyaan mengenai fungsi dan kepentingan utama perbaikan akses tersebut.

Apalagi lokasi yang menjadi tujuan akses berada di kawasan SM Bukit Rimbang Baling.

Jika benar dana perawatan jalan berasal dari kontribusi mobilisasi hasil TBS, publik patut mengetahui dasar kesepakatan tersebut serta siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaannya.

Selain dana yang disebut berasal dari mobilisasi hasil TBS, sebelumnya juga muncul informasi mengenai dugaan pinjaman awal sebesar Rp200 juta untuk mendukung perawatan dan perbaikan akses Jalan Pematang Panjang.

Dana tersebut disebut berasal dari sosok yang dikenal dengan nama “Mbah Min”.

Informasi ini juga perlu diklarifikasi secara terbuka, terutama mengenai siapa penerima dana, bentuk kesepakatannya, apakah dana tersebut masuk dalam pengelolaan pengurus jalan, serta bagaimana mekanisme pengembaliannya.

Redaksi belum menyimpulkan bahwa pinjaman tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan perkebunan tertentu.

Namun, karena akses jalan tersebut disebut turut menunjang mobilisasi hasil TBS, hubungan antara sumber pembiayaan jalan dan pemanfaatan akses tersebut patut ditelusuri.

Di tengah persoalan tersebut, informasi mengenai adanya dukungan dari Ninik Mamak Kenegerian Kuntu terhadap kegiatan perbaikan akses Jalan Pematang Panjang juga menjadi perhatian publik.

Dukungan tersebut perlu diperjelas bentuknya.

Apakah berupa persetujuan masyarakat adat?

Apakah terdapat kesepakatan tertulis?

Apakah Ninik Mamak mengetahui bahwa akses tersebut digunakan untuk mobilisasi hasil TBS?

Dan apakah status kawasan SM Bukit Rimbang Baling menjadi bagian dari pertimbangan dalam pemberian dukungan tersebut?

Pertanyaan ini penting karena dukungan masyarakat adat terhadap suatu kegiatan tidak serta-merta menggantikan kewenangan negara dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Penahanan AIG dalam perkara dugaan jual beli lahan kawasan SM Bukit Rimbang Baling kini menjadi pintu masuk untuk melihat lebih jauh berbagai aktivitas yang berkaitan dengan Pematang Panjang.

Publik mempertanyakan apakah penegakan hukum hanya berhenti pada persoalan jual beli lahan, atau juga akan menelusuri aktivitas perbaikan jalan, penggunaan alat berat, sumber dana perawatan jalan, pengutipan dana dari mobilisasi TBS, serta pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan akses tersebut.

Karena itu, publik meminta BKSDA Riau, Gakkum Kehutanan Riau dan Polda Riau memberikan perhatian serius terhadap aktivitas perbaikan akses Jalan Pematang Panjang.

Terutama terkait dugaan adanya mekanisme pengumpulan dana dari hasil TBS untuk membiayai perawatan jalan di kawasan yang berstatus suaka margasatwa.

Publik juga meminta pihak berwenang memastikan apakah kegiatan perbaikan jalan tersebut memiliki dasar perizinan yang sah.

Termasuk perlu diperiksa:

siapa yang memberikan persetujuan perbaikan jalan;

siapa yang menjadi pengurus jalan;

siapa yang menunjuk Nasut sebagai bendahara;

siapa yang melaksanakan pengutipan dana di lapangan;

berapa dana yang telah dikumpulkan dari hasil TBS;

ke mana dana tersebut disetorkan;

bagaimana pertanggungjawabannya;

siapa pemilik dan pengguna alat berat;

serta apakah seluruh aktivitas tersebut telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang atas kawasan konservasi.

Jika benar akses tersebut digunakan untuk memperlancar mobilisasi hasil perkebunan di kawasan SM Bukit Rimbang Baling, maka persoalan ini tidak lagi sebatas perawatan jalan. Ada aspek konservasi, legalitas penggunaan kawasan, mobilisasi hasil perkebunan, hingga transparansi pengelolaan dana yang perlu diperiksa secara menyeluruh.

Jangan Sampai Perbaikan Jalan Menjadi Dalih Memperlancar Aktivitas Sawit

Perbaikan akses masyarakat tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan status hukum kawasan.

Jika masyarakat membutuhkan jalan, solusi dan kebijakan tentu dapat dicari melalui mekanisme resmi bersama pemerintah dan instansi yang berwenang.

Namun, apabila jalan tersebut sekaligus menjadi akses mobilisasi hasil TBS dari perkebunan di kawasan konservasi, maka aparat perlu memastikan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang membiayai, siapa yang mengelola dana, serta atas dasar hukum apa kegiatan tersebut berlangsung.

Dengan AIG telah ditahan, perhatian publik kini tertuju pada rangkaian aktivitas di belakangnya.

Nasut disebut sebagai bendahara pengurus perawatan dan perbaikan jalan. SGt disebut sebagai pelaksana pengutipan dana dari mobilisasi dan hasil TBS di lapangan. Sementara dukungan Ninik Mamak Kenegerian Kuntu terhadap perbaikan akses juga dipertanyakan.

Semua pihak tersebut tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.

Redaksi KalimatRepublik.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Nasut, SGt, AIG melalui kuasa hukumnya, pengurus Jalan Pematang Panjang, Ninik Mamak Kenegerian Kuntu, BKSDA Riau, Gakkum Kehutanan Riau, Polda Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Publik menunggu: apakah perbaikan Jalan Pematang Panjang benar-benar semata-mata untuk kepentingan masyarakat, atau terdapat kepentingan lain yang ikut menikmati akses tersebut?

Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Dilalap Api, Asrama Putra Ludes Terbakar!

Mon, 10 Aug 2026 22:00:39 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU — Kabar duka menyelimuti keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Burhanuddin Kuntu, Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau.

Pada Senin malam (10/8/2026), kobaran api dilaporkan melanda kawasan pondok pesantren tersebut. Api disebut berkobar dahsyat hingga menghanguskan bangunan asrama putra.

Informasi yang diterima redaksi dari warga Kuntu menyebutkan, hingga sekitar pukul 21.49 WIB, penyebab maupun titik awal sumber api masih belum dapat dipastikan. Sementara itu, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Burhanuddin Kuntu merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah berdiri sejak 1 Februari 1973, didirikan oleh K.H. Dr. Angku Mudo Djamarin. Pesantren ini dikenal memadukan pendidikan Islam salafiyah dengan pendidikan umum serta keterampilan. Sejumlah sumber akademik juga mencatat sejarah panjang pesantren tersebut dalam perkembangan pendidikan Islam di Kuntu.

Kabar kebakaran ini sontak mengundang perhatian masyarakat, mengingat pesantren tersebut menjadi salah satu lembaga pendidikan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kuntu dan sekitarnya.

“Kalau ada keluarga atau anak yang sedang berada di Pondok Pesantren Kuntu Darussalam, coba cek ke Kuntu,” demikian pesan warga yang diterima redaksi, menyusul terjadinya kebakaran.

Hingga berita ini dirangkum, (10/08), informasi mengenai total kerugian, penyebab kebakaran, kondisi seluruh santri, serta proses pemadaman masih dalam penelusuran. Redaksi juga masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak pesantren maupun petugas terkait.

Perkembangan informasi akan terus diperbarui setelah keterangan resmi diperoleh dari pihak-pihak Damkar Kabupaten Kampar, Polsek Kampar Kiri, dan masyarakat lainnya.

Kelas Jauh SDN 008 di Pematang Panjang Dipertanyakan, Berdiri di Kawasan Suaka Margasatwa Rimbang Baling?

Mon, 10 Aug 2026 17:13:16 +0700

KAMPAR KIRI, KAMPAR — Keberadaan kelas jauh SDN 008 Kuntu Darussalam di kawasan Pematang Panjang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, kembali menjadi sorotan.

Persoalannya bukan hanya menyangkut akses pendidikan bagi anak-anak masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut, tetapi juga menyentuh sejumlah pertanyaan mengenai status kawasan, administrasi kependudukan, batas wilayah antarkabupaten, dasar penetapan fasilitas pendidikan, hingga polemik akses Jalan Pematang Panjang yang sebelumnya disebut berkaitan dengan mobilitas pendidikan.

Lokasi kelas jauh tersebut juga disebut-sebut berkaitan dengan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB).

Informasi yang dihimpun redaksi hingga Senin siang (10/8/2026), terdapat sekitar 50-an murid tingkat sekolah dasar yang mengikuti kegiatan pendidikan di kawasan Pematang Panjang.

Para siswa tersebut disebut merupakan anak-anak masyarakat yang bermukim di kawasan yang selama ini dikaitkan dengan wilayah SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Sudah Muncul Sejak 2025

Keberadaan kelas jauh tersebut setidaknya telah mencuat sejak 2025.

Hal itu terlihat dari surat undangan tertanggal 18 April 2025 yang ditujukan kepada sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, di antaranya Camat Kampar Kiri, Kepala Desa Kuntu, Kepala Desa Kuntu Darussalam, Pemangku Adat Kenegerian Kuntu, anggota DPRD Kabupaten Kampar, Kepala BGP Provinsi Riau, Koordinator Penyuluh BPP Kampar Kiri serta Kepala SDN 008 Kuntu Darussalam.

Dalam surat tersebut tercantum agenda:

“Survey Penetapan Kelas Jauh SDN. 008 Kelas Jauh Pematang Panjang.”

Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 April 2025 pukul 09.30 WIB sampai selesai.

Surat tersebut juga menyebut kedatangan pihak Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar serta pelaksanaan survei dan halal bihalal warga Pematang Panjang.

Dokumen tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan yang hingga kini perlu mendapat penjelasan resmi.

Atas dasar apa kelas jauh tersebut ditetapkan, dan bagaimana hasil verifikasi lokasi serta status masyarakat yang menjadi peserta didiknya?

Persoalan Bukan Sekadar Pendidikan

Menurut sumber yang ditemui redaksi, kawasan Pematang Panjang memiliki kondisi administratif yang disebut cukup kompleks.

Areal tersebut dikabarkan dilalui akses jalan yang masuk dari koridor kawasan PT RAPP Estate Logas.

Sumber juga menyebut terdapat dugaan perbedaan administrasi wilayah di sekitar koridor jalan tersebut.

“Kiri jalan itu wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, kanan jalan wilayah Kabupaten Kampar. Jadi bukan semata-mata Kuntu Darussalam, Kabupaten Kampar saja,” ujar sumber.

Namun, keterangan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta batas wilayah sebelum diverifikasi berdasarkan dokumen resmi dan koordinat lapangan dari instansi yang berwenang.

Jika benar terdapat wilayah permukiman yang bersinggungan dengan batas administrasi dua kabupaten, maka sejumlah persoalan lanjutan perlu dijelaskan, mulai dari status kependudukan, pencatatan Kartu Keluarga, domisili anak, wilayah pelayanan pendidikan hingga kewenangan pemerintah daerah.

Mengapa Administrasi Disebut ke Kuntu dan Kuntu Darussalam?

Pertanyaan lain yang berkembang adalah mengenai administrasi kependudukan warga Pematang Panjang.

Jika berdasarkan data batas resmi ternyata sebagian kawasan tersebut berada atau bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka perlu dijelaskan mengapa warga yang bermukim di sana disebut beradministrasi ke Desa Kuntu dan Desa Kuntu Darussalam, Kabupaten Kampar.

Apakah telah terdapat penetapan resmi yang menempatkan permukiman tersebut dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar?

Ataukah administrasi kependudukan selama ini berjalan berdasarkan pelayanan administratif yang diberikan pemerintah desa tertentu?

Hal ini penting diperjelas karena administrasi kependudukan dan batas wilayah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda.

Karena itu, kepastian mengenai batas administrasi harus merujuk pada dokumen dan ketetapan resmi yang berlaku.

Bagaimana Status Kawasannya?

Persoalan kemudian menjadi lebih kompleks karena lokasi Pematang Panjang disebut berkaitan dengan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Jika lokasi kelas jauh tersebut benar berada di dalam kawasan konservasi, maka diperlukan penjelasan mengenai dasar hukum keberadaan fasilitas pendidikan tersebut.

Sejumlah pertanyaan pun muncul:

Apakah titik lokasi kelas jauh SDN 008 benar berada di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling?

Siapa yang melakukan verifikasi koordinat lokasi?

Apakah telah dilakukan pengecekan bersama instansi kehutanan dan pertanahan?

Bagaimana status tanah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar?

Apakah terdapat rekomendasi atau dasar hukum pemanfaatan kawasan apabila lokasi berada dalam kawasan konservasi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Dalih Akses Pendidikan, Namun Muncul Persoalan MoU Jalan

Persoalan kelas jauh tersebut juga menarik jika dikaitkan dengan polemik akses Jalan Pematang Panjang yang sempat menjadi perhatian publik beberapa pekan lalu.

Saat itu, pembangunan maupun perawatan akses jalan menuju Pematang Panjang disebut-sebut berkaitan dengan kebutuhan mobilitas pendidikan menuju kawasan tersebut.

Namun, informasi yang dihimpun redaksi kini memunculkan pertanyaan baru.

Pasalnya, berdasarkan penelusuran dan informasi lapangan, anak-anak yang mengikuti pendidikan di kelas jauh SDN 008 Pematang Panjang disebut merupakan anak-anak yang berasal dan bermukim di kawasan Pematang Panjang sendiri.

Dengan demikian, muncul pertanyaan:

Jika peserta didik tersebut memang berasal dari Pematang Panjang, lalu untuk siapa sebenarnya akses jalan tersebut dibangun atau diperbaiki atas alasan mobilitas pendidikan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin menarik setelah mencuat informasi mengenai adanya MoU terkait perawatan dan perbaikan Jalan Pematang Panjang.

Dalam dokumen yang diperoleh redaksi, penggunaan akses jalan tersebut disebut berkaitan dengan mobilitas hasil usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan Pematang Panjang.

Informasi tersebut tentu perlu diklarifikasi kepada para pihak yang terlibat dalam MoU, terutama mengenai tujuan, ruang lingkup, sumber pembiayaan, serta dasar hukum penggunaan dan perawatan jalan tersebut.

Sebab, apabila di satu sisi akses jalan dikaitkan dengan kebutuhan mobilitas pendidikan, sementara dalam dokumen lain disebut berkaitan dengan mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit, maka terdapat perbedaan tujuan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Terlebih lagi, kawasan Pematang Panjang disebut berada di dalam atau berkaitan dengan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Pendidikan atau Mobilitas Hasil Perkebunan?

Temuan tersebut kemudian membawa persoalan pada pertanyaan yang lebih besar.

Apakah akses Jalan Pematang Panjang memang dibangun atau diperbaiki terutama untuk kepentingan mobilitas pendidikan, atau terdapat kepentingan lain yang berjalan bersamaan?

Jika benar terdapat MoU yang menyebut mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit, maka perlu dijelaskan:

Siapa saja pihak yang menandatangani MoU tersebut?

Apa tujuan resmi perawatan dan perbaikan Jalan Pematang Panjang?

Dari mana sumber dana perbaikan jalan?

Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan?

Apakah mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit menjadi bagian dari tujuan resmi penggunaan jalan?

Bagaimana status perkebunan yang hasilnya menggunakan akses tersebut?

Apakah aktivitas perkebunan dan mobilisasi hasilnya berada di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling?

Apakah terdapat persetujuan atau dasar hukum dari instansi kehutanan terkait aktivitas tersebut?

Persoalan ini menjadi penting karena alasan mobilitas pendidikan tidak semestinya menjadi dasar yang berdiri sendiri apabila terdapat tujuan penggunaan jalan lainnya yang belum dijelaskan kepada publik.

Apalagi, dari informasi lapangan yang dihimpun, peserta didik kelas jauh tersebut merupakan anak-anak yang tinggal di Pematang Panjang.

Artinya, perlu dibuka secara terang sejauh mana kebutuhan pendidikan benar-benar menjadi dasar pembangunan atau perawatan akses jalan tersebut.

Dari Kelas Jauh ke Polemik Jalan

Rangkaian persoalan ini akhirnya mempertemukan dua isu yang sebelumnya terlihat terpisah: kelas jauh SDN 008 dan Jalan Pematang Panjang.

Keduanya sama-sama dikaitkan dengan kepentingan masyarakat Pematang Panjang.

Namun kini muncul pertanyaan baru:

Jika alasan mobilitas pendidikan digunakan dalam polemik akses Jalan Pematang Panjang, sementara sekitar 50-an siswa yang belajar di kelas jauh tersebut justru merupakan anak-anak yang bermukim di Pematang Panjang, apakah ada kepentingan lain di balik akses jalan tersebut?

Terlebih, mencuatnya dokumen MoU yang menyebut mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit membuat persoalan ini semakin membutuhkan penjelasan resmi.

Redaksi tidak bermaksud menyimpulkan bahwa keberadaan kelas jauh maupun akses jalan tersebut berkaitan dengan kepentingan perkebunan.

Namun, adanya perbedaan informasi mengenai tujuan penggunaan jalan merupakan hal yang patut diklarifikasi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pendidikan Anak Harus Tetap Terjamin

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak masyarakat tentu merupakan kebutuhan dasar yang harus diperhatikan negara.

Namun, pemenuhan hak pendidikan juga perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum mengenai lokasi, status kawasan dan kewenangan administrasi pemerintahan.

Persoalan ini bukan untuk mempertentangkan hak anak memperoleh pendidikan dengan kepentingan konservasi.

Justru sebaliknya, pemerintah perlu memastikan bahwa hak pendidikan anak tetap terpenuhi tanpa mengabaikan ketentuan mengenai kawasan hutan, batas wilayah dan administrasi pemerintahan.

Sejumlah Pertanyaan Menunggu Jawaban

Berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun, sedikitnya terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan pemerintah:

Apa dasar hukum pendirian atau penetapan kelas jauh SDN 008 Kuntu Darussalam di Pematang Panjang?

Apakah lokasi kelas jauh tersebut berada di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling?

Siapa yang melakukan verifikasi status dan koordinat lokasi sebelum kelas jauh ditetapkan?

Apa status tanah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar?

Apakah terdapat izin atau rekomendasi dari instansi kehutanan apabila lokasi berada di kawasan konservasi?

Bagaimana status administrasi kependudukan sekitar 50-an murid tersebut?

Bagaimana status administrasi warga Pematang Panjang yang disebut berhubungan dengan Desa Kuntu dan Desa Kuntu Darussalam?

Di mana sebenarnya batas administrasi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi di kawasan tersebut?

Apakah akses jalan dari arah PT RAPP Estate Logas melintasi atau berdekatan dengan batas dua kabupaten?

Siapa yang menetapkan wilayah pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang bermukim di kawasan tersebut?

Apa dasar penggunaan alasan mobilitas pendidikan dalam pembangunan atau perawatan Jalan Pematang Panjang?

Apa isi dan tujuan sebenarnya dari MoU perawatan dan perbaikan Jalan Pematang Panjang?

Apakah MoU tersebut secara resmi mencantumkan mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit?

Bagaimana legalitas kegiatan perkebunan dan mobilisasi hasil perkebunan apabila berada di kawasan yang disebut sebagai SM Bukit Rimbang Bukit Baling?

Data Pendidikan di Sekitar Estate Logas

Data satuan pendidikan pada sistem resmi Kemendikdasmen juga mencatat keberadaan SD Swasta Global Andalan Estate Logas yang beralamat di kompleks perumahan karyawan PT RAPP Estate Logas, Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

Data tersebut menunjukkan adanya sistem pelayanan pendidikan di sekitar kawasan Estate Logas dalam administrasi Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun, fakta tersebut belum dapat dijadikan bukti mengenai posisi administratif kelas jauh SDN 008 Pematang Panjang.

Karena itu, verifikasi batas wilayah dan titik koordinat menjadi kunci untuk menjawab persoalan tersebut.

Bagaimana Bisa Terjadi?

Publik tentu berhak mengetahui apakah keberadaan kelas jauh SDN 008 di Pematang Panjang merupakan bentuk pelayanan negara untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak masyarakat di wilayah terpencil, atau terdapat persoalan administratif dan status kawasan yang belum memperoleh kejelasan.

Begitu pula dengan akses Jalan Pematang Panjang.

Apakah benar jalan tersebut dibangun dan dirawat untuk menunjang mobilitas pendidikan, atau terdapat fungsi lain yang juga menjadi tujuan penggunaan jalan?

Pertanyaan sederhananya:

Jika lokasi Pematang Panjang memang berada di kawasan yang memiliki persoalan batas administrasi dan status kawasan hutan, atas dasar apa kelas jauh sekolah negeri tersebut ditetapkan?

Dan:

Jika alasan mobilitas pendidikan digunakan untuk mendukung akses jalan, sementara terdapat dokumen yang menyebut mobilitas hasil perkebunan kelapa sawit, bagaimana sebenarnya tujuan dan dasar penggunaan jalan tersebut?

Yang lebih penting:

Sudahkah seluruh aspek administrasi, koordinat wilayah, status kawasan, legalitas lokasi pendidikan serta penggunaan Jalan Pematang Panjang diverifikasi oleh instansi yang berwenang?

Pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban.

Redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Pemerintah Desa Kuntu Darussalam, Pemerintah Desa Kuntu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, BKSDA/Kementerian Kehutanan, pihak PT RAPP, pihak-pihak yang tercantum dalam MoU Jalan Pematang Panjang, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai status wilayah, status kawasan, dasar penetapan kelas jauh, administrasi kependudukan, serta tujuan dan dasar penggunaan akses Jalan Pematang Panjang.

Beranda TikTok KalimatRepublik: Unggahan Bernuansa Melarikan Suami Orang Soroti Etika Oknum Kepala UPT Sekolah di Kampar Kiri

Mon, 10 Aug 2026 05:52:40 +0700

KAMPAR — Tim redaksi KalimatRepublik.com menemukan sebuah unggahan TikTok yang menjadi perhatian setelah muncul di beranda akun TikTok media KalimatRepublik.

Unggahan tersebut berasal dari akun TikTok “Dwyuliantina cikgu”. Dalam video yang ditampilkan, terlihat dua orang perempuan berada di dalam sebuah ruangan. Salah seorang di antaranya tampak mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian kerja atau seragam kedinasan.

Yang menjadi sorotan adalah tulisan yang ditampilkan dalam video:
“Semoga di 17 Agustus bsk ada lomba MELARIKAN SUAMI ORANG ini kami daftar pig depan.”

Unggahan tersebut juga disertai sejumlah tagar, di antaranya #padaharinini, #fyp?viral dan #menjalankantugasnegara.

Berdasarkan penelusuran awal redaksi, akun tersebut diduga berkaitan dengan seorang tenaga pendidik. Namun, redaksi masih melakukan verifikasi mengenai identitas pemilik akun, jabatan, lokasi pengambilan video serta waktu pembuatan konten tersebut.

Konten tersebut menjadi perhatian bukan semata karena kalimat “melarikan suami orang” yang digunakan sebagai bahan candaan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah di mana dan kapan konten tersebut dibuat.

Apabila nantinya terverifikasi bahwa video dibuat di lingkungan sekolah, terlebih pada saat jam kerja dan ketika yang bersangkutan sedang menjalankan tugas sebagai kepala UPT atau kepala satuan pendidikan, maka kondisi tersebut patut mendapat penjelasan.

Sebab seorang kepala satuan pendidikan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi salah satu figur yang melekat dengan wibawa, keteladanan dan profesionalitas institusi pendidikan.

Penggunaan media sosial secara pribadi tentu merupakan hak setiap individu. Namun, ketika konten dibuat menggunakan lingkungan, atribut maupun fasilitas kedinasan, muncul pertanyaan lain mengenai batas antara aktivitas pribadi dan tugas kedinasan.

Redaksi tidak menyimpulkan bahwa unggahan tersebut merupakan pelanggaran disiplin maupun kode etik.

Tangkapan layar yang diperoleh redaksi juga belum dapat memastikan kapan video direkam. Angka 05.20 yang terlihat pada bagian atas tangkapan layar merupakan waktu perangkat saat screenshot diambil, bukan bukti bahwa video dibuat pada pukul tersebut.

Begitu pula, latar ruangan dalam video belum dapat dipastikan sebagai ruang sekolah tanpa adanya verifikasi lebih lanjut.

Karena itu, sejumlah fakta masih perlu dikonfirmasi, antara lain:

Apakah akun TikTok tersebut benar milik yang bersangkutan?
Apakah sosok dalam video merupakan Kepala UPT/Kepala Sekolah?
Di mana video tersebut direkam?
Kapan video dibuat?
Apakah video dibuat pada jam kerja?
Apakah lokasi tersebut merupakan fasilitas sekolah?
Apakah pakaian yang digunakan merupakan pakaian atau atribut kedinasan?
Apakah pembuatan konten tersebut berkaitan dengan kegiatan sekolah atau peringatan HUT Kemerdekaan RI?

Jika seluruh dugaan tersebut nantinya terbukti, publik tentu berhak mengetahui bagaimana sikap atasan atau Dinas Pendidikan terkait terhadap aktivitas tersebut.

Apalagi momentum yang disebut dalam unggahan berkaitan dengan 17 Agustus, sebuah peringatan nasional yang semestinya juga menjadi ruang bagi institusi pendidikan untuk menanamkan nilai keteladanan dan nasionalisme kepada peserta didik.

Namun, sebelum memberikan penilaian, klarifikasi dari pihak yang bersangkutan tetap menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini.

KalimatRepublik membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemilik akun maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai konteks video tersebut.

Redaksi akan terus menelusuri fakta: apakah konten tersebut murni aktivitas pribadi di luar tugas kedinasan, atau justru dibuat di lingkungan sekolah dan pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan tugas sebagai aparatur pendidikan.

KalimatRepublik.com — Mengungkap Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.