KAMPAR – Dugaan pencemaran lingkungan yang mengarah pada aktivitas pabrik kelapa sawit PT Yuni Bersaudara Sejahtera (YBS) di Kabupaten Kampar menjadi sorotan serius. Limbah yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan tersebut terindikasi kuat mengalir melalui saluran air hingga memasuki kawasan lahan perkebunan masyarakat di Desa Teluk Paman Timur.

Persoalan ini bukan sekadar keluhan biasa. Dokumentasi visual yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi saluran air dengan warna kehitaman, aliran yang diduga membawa limbah, serta kondisi lahan di sekitar parit yang menjadi perhatian masyarakat.

Melalui unggahan akun TikTok @riauhariini, disebutkan bahwa aliran limbah masih berlangsung meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan tindak lanjut pemerintah terhadap dugaan pencemaran yang dikeluhkan masyarakat.

Apabila dugaan tersebut terbukti, dampak pencemaran tidak boleh dianggap persoalan sepele. Lahan perkebunan masyarakat merupakan sumber penghidupan warga yang harus dilindungi dari aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Aliran limbah yang diduga masuk ke kawasan perkebunan harus ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan perlu memastikan sumber aliran, kandungan zat pencemar, jalur pembuangan, hingga kemungkinan dampaknya terhadap tanah dan lingkungan sekitar.

PT YBS sebagai perusahaan yang disebut dalam keluhan masyarakat perlu memberikan penjelasan terbuka. Perusahaan harus menjawab apakah aliran tersebut berasal dari kegiatan operasional pabrik atau dari sumber lain.

Jangan sampai masyarakat terus menghadapi persoalan lingkungan tanpa mendapatkan kepastian mengenai sumber masalah dan langkah pemulihannya.

Sorotan juga tertuju kepada DLH Kabupaten Kampar. Kehadiran petugas di lapangan seharusnya diikuti pemeriksaan teknis, pengambilan sampel air, pengujian laboratorium, serta penyampaian hasil pemeriksaan secara transparan.

Publik membutuhkan jawaban konkret:

1. Apakah benar terdapat aliran limbah dari aktivitas PT YBS menuju lahan perkebunan masyarakat?

2. Apakah sampel air dan tanah telah diambil untuk diuji di laboratorium?

3. Apakah sistem pengolahan air limbah atau IPAL perusahaan berfungsi sesuai ketentuan?

4. Apakah ditemukan indikasi pembuangan limbah yang tidak sesuai standar lingkungan?

5. Apa tindakan pengawasan dan tindak lanjut yang telah dilakukan DLH?

6. Siapa yang bertanggung jawab apabila pencemaran terbukti berasal dari aktivitas perusahaan?

DLH tidak cukup hanya melakukan peninjauan. Hasil pemeriksaan dan tindakan lanjutan harus jelas serta dapat diketahui masyarakat.

Selain dokumentasi kondisi saluran air, beredar pula rekaman video berdurasi sekitar 1 menit 56 detik yang memperlihatkan sejumlah pekerja melakukan aktivitas di sepanjang saluran air.

Dalam rekaman tersebut terdengar percakapan yang mempertanyakan pihak pemberi perintah dan keberadaan mandor di lapangan.

Ucapan seperti, "Siapa yang suruh?" dan "Siapa nama mandornya?" menjadi bagian yang turut menarik perhatian.

Aktivitas tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama mengenai tujuan pekerjaan, pihak pelaksana, mandor, serta pemberi instruksi.

Apakah pekerjaan itu berkaitan dengan penanganan saluran air, pemeliharaan, atau kegiatan lainnya? Apakah terdapat hubungan dengan persoalan dugaan aliran limbah PT YBS?

Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui verifikasi lokasi, waktu, dan keterangan pihak terkait. Jangan sampai muncul spekulasi tanpa dasar yang justru mengaburkan persoalan utama.

Persoalan ini berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, mengatur kewajiban setiap pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang terbukti.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa kegiatan operasional PT YBS menyebabkan pencemaran, perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, termasuk kewajiban penanganan dan pemulihan lingkungan apabila diwajibkan.

Tidak boleh ada pembiaran terhadap pencemaran yang merugikan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya DLH, diminta memberikan perhatian serius dan membuka hasil pemeriksaan kepada publik.

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar kunjungan lapangan atau janji penanganan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa dugaan pencemaran benar-benar diperiksa, sumbernya diungkap, dan apabila ditemukan pelanggaran, tindakan tegas dilakukan.

Pertanyaan besarnya: Apakah PT YBS telah menjalankan pengelolaan limbah sesuai ketentuan? Jika tidak, siapa yang akan bertanggung jawab atas dugaan pencemaran lahan perkebunan masyarakat Teluk Paman Timur?

Jangan sampai perusahaan terus menjalankan aktivitasnya, sementara masyarakat harus menghadapi risiko kerusakan lingkungan dan menanggung dampaknya sendiri.

Catatan Redaksi: Dugaan keterlibatan PT Yuni Bersaudara Sejahtera (YBS) dalam pencemaran lingkungan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan hasil pengujian laboratorium. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT YBS serta DLH Kabupaten Kampar sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.