KAMPAR KIRI HULU, RIAU – Pemerintah Kabupaten Kampar kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat terkait penanganan persoalan di Desa Ludai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Publik menilai Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, bersikap lamban atau "loyo" dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan tata kelola pemerintahan desa yang dikepalai oleh seseorang berinisial FD. 

Berdasarkan informasi yang berkembang, struktur pemerintahan di Desa Ludai diduga kuat didominasi oleh lingkaran keluarga dekat Kepala Desa. Posisi-posisi strategis, mulai dari Sekretaris Desa, Bendahara, hingga pengurus BUMDes, diduduki oleh anak kandung, adik kandung, serta sanak saudara lainnya. Kondisi ini memicu kecurigaan luas terjadinya praktik nepotisme yang mencolok, di mana kekuasaan seolah dikelola secara sentralistik bak "kerajaan keluarga".

Yang menjadi perhatian utama, hingga saat ini belum ada tindakan tegas yang diambil. Beredar isu kuat di tengah warga bahwa Kepala Desa berinisial FD tersebut diduga memiliki kedekatan emosional yang sangat baik dengan Bupati Kampar, Ahmad Yuzar. Dugaan kedekatan inilah yang kemudian dianggap sebagai "payung perlindungan", sehingga berbagai tudingan penyimpangan seolah tak tersentuh.

Situasi ini semakin menimbulkan tanda tanya besar, mengingat Camat Kampar Kiri Hulu selaku atasan langsung di tingkat kecamatan juga diindikasi merupakan salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dulunya tergabung dalam tim pemenangan Bupati Ahmad Yuzar pada kampanye "Kampar di Hati".

Dugaan adanya ikatan loyalitas politik ini membuat masyarakat curiga bahwa pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran di Desa Ludai menjadi tidak berjalan maksimal atau bahkan terkesan ditutup-tutupi.

Hingga berita ini diturunkan, ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Bupati Ahmad Yuzar tidak memberikan respon apa pun dan terkesan mengabaikan informasi yang telah berkembang luas tersebut.

Kondisi ini semakin memperkuat penilaian masyarakat bahwa kepemimpinan Bupati Kampar dinilai kurang tanggap terhadap masalah krusial yang menyangkut pelanggaran aturan. Publik menilai, selama berpasangan dengan Wakil Bupati Kampar, Hj DR Misharti S.Ag M.Si, aktivitas keduanya lebih sering terekspose hanya pada hal-hal yang bersifat euforia, kegiatan seremonial, dan perayaan, namun lambat dan bisu dalam menghadapi kasus pelanggaran serta dugaan penyimpangan.

Masyarakat menuntut agar persoalan dominasi kekuasaan dan dugaan nepotisme di Desa Ludai segera diaudit dan ditertibkan, demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik.

^{_{(Tim Redaksi)}}

_Disclaimer:

_{Laporan ini disusun berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan demi kelengkapan informasi.}