KAMPAR, RIAU – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar, Tony Hidayat, menyoroti pemutusan aliran listrik di Puskesmas Kuntu yang dinilai berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
 
Tony menegaskan, pemutusan aliran listrik oleh PT PLN (Persero) seharusnya tidak dilakukan secara sepihak, terutama terhadap fasilitas publik yang memberikan layanan dasar.
 
“Seharusnya jangan main putus. Memang bisa saja ada kelalaian administrasi, tapi itu hal yang biasa dan masih bisa dikomunikasikan,” ujar Tony, Kamis (23/4/2026).
 
Ia mengakui kemungkinan adanya kelalaian dalam administrasi pembayaran listrik. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak seharusnya langsung berujung pada pemutusan aliran listrik, apalagi tanpa koordinasi yang baik.
 
“Kalau memang lalai, ya ditegur. Bahkan kalau perlu ditegur keras agar menjadi perhatian. Tapi jangan langsung diputus, karena itu akan menghambat pelayanan masyarakat,” katanya.
 
Tony juga meminta agar pihak PLN mengedepankan komunikasi dengan instansi terkait sebelum mengambil tindakan. Ia menilai, koordinasi yang baik dapat mencegah terjadinya gangguan pelayanan publik.
 
“PLN punya pimpinan, bisa dikomunikasikan dulu. Jadi jelas persoalannya apa. Ini kan menyangkut pelayanan masyarakat, jangan sampai terganggu,” tambahnya.
 
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan segera menyelesaikan persoalan administrasi yang menjadi penyebab pemutusan listrik tersebut.
 
“Hari ini sudah saya minta untuk segera diselesaikan. Jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu. Kita harapkan semuanya bisa segera clear,” tutupnya.
 
Berdasarkan informasi terbaru, kendala administrasi tersebut telah selesai ditangani. Pembayaran tagihan dikabarkan telah lunas pada pukul 13.00 WIB. Proses pemasangan kembali kWh meter juga sedang dilakukan pada siang hari ini.
 
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Manajer ULP Lipat Kain, Nilham Jani, belum memberikan tanggapan terkait peristiwa tersebut meski telah dihubungi melalui telepon seluler dan pesan WhatsApp.